KEJUARAAN BOLA SEDUNIA AFRIKA SELATAN Dan . . . "THE SOWETO UPRISING"

IBRAHIM ISA - Berbagi Cerita
Rabu, 16 Juni 2010
--------------------------------------------

KEJUARAAN BOLA SEDUNIA AFRIKA SELATAN Dan . . .
"THE SOWETO UPRISING", 34 tahun lalu, 16 Juni 1976.

* * *

Dewasa ini, - - - - , Sejak 11 Juni 2010, mendengar nama SOWETO, tak bisa lain, segera perhatian terpancang pada AFRIKA SELATAN. Soweto dewasa ini adalah Soweto pesta olah raga sepak bola sedunia. Bangsa Afrika Selatan bukan main bangga dan gembiranya. Mereka mendemonstrasikan kebolehannya. Akhirnya dunia menyaksikan bahwa Afrika berhasil menyelanggarakan Pesta Bola Sedunia,The "WORLD (Soccer) CUP". Suatu hal yang sebelumnya banyak diragukan oleh sementara fihak: Apakah Afrika Selatan BISA (?) menyelenggarakan suatu evenement yang begitu besar? Bagaimana infra-strukturnya? Apakah bisa mendukung? Bagaimana birokrasinya yang korup? Lalu, ini . . . Bagaimana pula masalah keamanannya? Pokoknya segi-segi minus dari Afrika Selatan disoroti sejadi-jadinya. Soal-soal itulah yang ditonjol-tonjolkankan oleh kaum skepsis di Barat. Menunjukkan sikap yang mensepelekan kemampuan bangsa Afrika Selatan.

Mulai tanggal 11 Juni 2010, seluruh dunia, teristimewa negeri-negeri Dunia Ketiga, berbangga dan berbesar hati. Untuk pertama kalinya di Afrika, di sebuah negeri yang belum begitu lama membebaskan dirinya dari rezim 'Apartheid' Kulit Putih, kini menunjukkan bahwa ia sanggup dan berhasil menyenggelarakan pesta olahraga sedunia.

Sungguh suatu peristiwa besar berskala internasional. Sesuatu yang memberikan pelajaran kepada dunia. Bahwa Afrika juga mampu mengorganisasi hal-hal besar seperti KEJUARAN SEPAK BOLA SEDUNIA.

* * *

Suatu fenomena menyolok: - - Olahragawan, penggemar bola maupun 'orang biasa', seluruhnya seakan-akan ikut dalam arus kejuaraan SEPAK BOLA DUNIA - 11 Juni s/d 11 Jul, 2010: Johannesburg, Kaapstad, Soweto dll kota Afrika Selata, setiap hari bermunculan di layar TV BBC, CNN dan hampir di setiap acara TV Nasional di seluruh dunia. Coba anda berjalan-jalan di Nederland hari-hari ini, boleh dibilang warna ORANJE adalah warna yang berdominasi. "Oranye" adalah nama populer dari kesebelasan sepak bola Belanda. Ketika dua hari yl kesebelasan Nederland menang 2-0 dari kesebelasdan Denmark, suasana di Belanda seperti meledak. Dimana-mana orang berpesta pora. Cinta rakyat dan negeri, patriotisme dan nasionalisme Belanda, bergabung dalam suatu pesta kemenangan Oranye lawan Denmark. Orang Belanda bilang ini adalah 'Oranje gekte'. Kegila-gilaan Oranje!

SEPAK BOLA menjadi fokus perhatian dan pembicaraan dunia, bisa dilihat a.l. dari edisi ganda salah satu media terbesar di dunia,TIME, USA. Mingguan Time tampil dengan 'Special dubble issue' <>, tebal 100 halaman. Sungguh menarik. Selain menampilkan gambar pemain sepak bola berkulit Hitam pada halaman covernya, bisa dibaca tercetak dalam huruf-hurf besar THE GLOBAL GAME. -- In South Africa: The Revolutionary Sport.

Karena menarik baik kita ikut sedikit apa kata Editorial - To Our Readers - "Time". Antara lain sbb: Judul SOUTH AFRICA'S SUMMIT. Tulis "Time": "Negeri demokrasi ini menjadi tuan rumah dari peristiwa olahraga terbesar di dunia - dan Global Forum kami akan menggaris bawahi potensi benua ini.

"Sepak bola adalah olahraga yang paling demokratis., tulis "Time" a.l. Bisa dimainkan di dataran apapun. Bisa mrnggunakan 'bola' yang dibikin dari apa saja. Jika tak ada bola, maka kaleng kosongpun jadi. Bisa juga menggunakan batu yang dibungkus dengan beberapa kaos kaki bekas.Tidak dperlukan perlengkapan apapun. .... Yang diperlukan adalah kegesitan dan bakat serta kemauan untuk berlatih. Kebesarannya terletak pada segi 'egalitairnya'. Pemain-pemain sepak bola dunia terbaik lahir dari keluarga biasa, dari setiap agama, etnik dan setiap bangsa di dunia ini. Sport yang paling populer di dunia ini sedang begerak menuju ke kejadian yang paling populer di dunia.

Sampai di sini saja dulu tentang SEPAK BOLA DUNIA Afrika Selatan. Masih ada apa waktu dan kesempatan lain.

* * *

Memang, bangsa Afrika Selatan bukan baru kali ini saja berprestasi besar. Membuat seluruh dunia kagum. Prestasi yang terbesar bangsa Afrika Selatan, ialah bahwa mereka telah berhasil dalam perjuangan tahan lama yanag rumit dan berdarah, melikwidasi rezim Apartheid, memerdekakan seluruh nasion Afrika Selatan dari penindasan rezim Apartheid. Dan itu mereka lakukan dengan perjuangan yang memadukan aksi-aksi masal, aksi-aksi bawah tanah, dengan perjuangan bersenjata. Memadukan perjuangan utama di dalam negeri yang mempersatukan bangsa anti-Apartheid, dengan gerakan setiakawan internasional yang berskala luas. Dengan perjuangan tahan lama dan konsisten di bawah pemimpin ulung dan bijaksana Nelson Mandela, akhirnya rezim Apartheid berhasil ditumbangkan. 'Rainbow nation South Africa' - "Nasion Pelangi", terdiri dari berbagai bangsa Hitam, Putih, India, Campuran dsb tegak berdiri dengan megahnya! Menjadi SATU NASION PELANGI yang merdeka!

* * *

Mungkin tidak banyak pembaca yang masih ingat bahwa: Bila disebut nama SOWETO - 34 tahun yang lalu; maka sangat lain maknanya.

SOWETO 34 tahun yang lalu, kaitannya adalah peristiwa dimulainya "PEMBERONTAKAN SOWETO", Pada tanggal 16 Juni 1976. Kurang lebih 3000 pelajar-pelajar sekolah (dari sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi murid-murid berkulit Hitam) berbaris panjang, melakukan aksi protes massal terhadap tindakan 'Apartheim' yang hendak memaksakan pelajar-pelajar Hitam wajib belajar bahasa Inggris dan bahasa 'Afrikaans'. Uskup Tutu mengatakan bahwa bahasa 'Afrikaans' itu adalah 'bahasa kaum penindas' di Afrika Selatan. Aksi demo pelajar-pelajar Afrika Selatan tsb adalah suatu aksi damai yang menolak dipaksa belajar bahasa Afrikaans. Namun itu dihadapi aparat dengan tembakan gas air mata dan peluru tajam. Hari itu paling sedikit sekitar 30 yang tewas oleh kekerasan polisi. Pemberontakan yang meluas ke bagian-bagian lainnya dari Afrika Selatan, akhirnya ditindas dengan kekerasan dengan korban sekitar 500 tewas.

Meskipin ditindas kejam oleh aparat rezim Apartheid PM Vorster, 'Pemberontakan Soweto' telah meningkatkan dukungan rakyat serta memperluas dan memperdalam skala perjuangan anti-Apartheid seluruh negeri. Seluruh dunia memprotes penindasan rezim Apartheid Vorster. Bersamaan dengan itu dunia menyatakan solidaritas kuat dengan rakyat Afrika Selatan. Makin kuat pula dukungan rakyat sedunia pada perjuangan anti-Aprtheid rakyat Afrika Selatan.

Hari Pemberontakan Soweto kini menjadi HARI PEMUDA NASIONAL di Afrika Selatan.

* * *

Ingin ditampilkan di sini, salah seorang pelajar aktivis penggerak Aksi Protes SOWETO, 16 Juni 1976. Sekarang, orangnya masih segar bugar dan aktif. Namanya: SIBONGGLIE (BONGI) MKHABELA.

Saat itu putri Bongi masih pelajar sekolah menengah.

Kini ia menjabat CEO (Chief Executive Officer) dari sebuah lembaga negeri -- The Nelson Mandela Children Fund. Dalam sebuah wawancara, Bongi menyatakan bahwa ketika melakukan aksi protes itu, berbagai perasaan dan emosi berpadu dalam dada kami: MARAH. . ., TAKUT dan BERLAWAN! Ketika garis batas telah dilampaui oleh kekejaman aparat, maka apapun tak lagi kami takuti. Yang tinggal hanyalah semangat berlawan dan berjuang terus.

Suatu semangat juang yang patut diteladani!

* * *

NEVER FORGET THE 1965-66-67 MASS KILLINGS IN INDONESIA *

*Kolom IBRAHIM ISA
-----------------------------
Friday, 11 June 2010*

*
----------------------------------------------------------------------------------------
Open Letter to the Annual General Meeting of Members of Amnesty
International Holland
**--------------------------------------------------------------------------------------
**

AMNESTY INTERNATIONAL ! NEVER FORGET
THE 1965-66-67 MASS KILLINGS IN INDONESIA
*

Tomorrow, Saturday 12th, 2010, Amnesty International, Holland, will
convene its annual general meeting of members, in Vergadercentrum
Regards De Eenhoorn, Amersfoort. Human Rights activists all over the
country welcome and support the acitivities of Amnesty Interntional
Holland, in general. Amnesty International Holland, was and continue to
be one of the most active branch of Amnesty International worldwide.

Sinds its establishment Amnesty International Holland, take active part
in international campaigns for a world in which everyone enjoy all
rights as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and
other international human rights documents. Including activities for
Human Rights in Indonesia. This endeavours is realized through
investigation/research and by organizing activities directed against and
the ending of serious volations of the rights of physical and mental
inviolability, the right of freedom of consience and freedom of expression.

* * *

However, for some time Amnesty International seems to 'forget' the
sufferings and plight of victims of human rights violations, perpetrated
under the direction of the Indonesia military clique under General Suharto.

That is the reason for my open letter, February 18, 2006, addressed to
the Amnesty International in London, a.o
as folows:

*"To date, the international community has failed to address the massacre
of around 1 million law-abiding citizens of Indonesia, orchestrated by
General Suharto during his rise to power in 1965-1966.*

Whereas the victims of the Bali bombings of 2002, mostly
non-Indonesians, found some measure of justice within months, more than
four decades later the survivors of this massive crime against humanity
as yet pass unrecognised.

Two years ago, March 27, 2004, I wrote an open letter to the Secretary
General of the UNO, Mr Kofi Annan. Quoting his selfcriticism on the
occasion of the memorial conference at the UN, March 26, 2004,
comemmorating the tenth anniv. of the Rwanda Genocide, that "The
International Community is guilty of sins of omission" , I asked his
attention to the present situation of i m p u n i t y in Indonesia.
Sadly enough I did not receive even an answer to my letter.

Now, I would like to draw the attention of the Internatinal
Secretariat to the following:

In 1965-1966 , anyone alleged to have the most tenuous links to the
Communist Party of Indonesia was killed, at heir houses, in the streets,
or at mass grave sites, such as the Wonosobo site, exhumed in November
2000. Some were hit on the head and thrown vertical caves, as was done
at the Blitar site, uncovered in August 2002. Many of the over 200.000
political prisoners were tortured, worked or starved to death; those who
survived did so by enduring years, often decades, of the most inhuman
conditions.

Upon release they, like other alleged communists who survived the
killings and avoided the jails, were systematically discriminated
against and ostracised. The regulations introduced to deal with these
persons remain in force even today, despite the fall of the Suharto
regime, and include restrictions on the right to marry freely, work,
travel and practice religion. To this day, nobody accused of being
connected with communism is allowed to participate in elections or hold
certain public or professional positions in society, such as practicing
medicine, working in government departments or undertake military service.

But these systematic remnants of the massacre are by no means its most
malevolent legacy. Far more insidious is the violent opportunism and
mean vengeful spirit that persist to this day. This was seen in the last
days of the Suharto dictatorship, with the so-called
'May Riots' of 1998, during which the military encouraged civilians to
rape and kill
ethnic Chinese Indonesians, destroy or loot their property. An es
timated 1190 were killed in Jakarta and 168 women gang-raped. In
September 1999 the military again incited murder, this time by civilian
militias in East Timor, after a successful referendum for independence.
One to two thousands person were again killed.

In October 1999, the military engineered a religious war in the Maluku
islands, causing an estimated 6000 deaths and displacing 500.000 person.
In February 2001, an estimated 500 Madurese settlers were massacred in
Sampit, Central Kalimantan.
None of these crimes have been properly investigated, perpetrators
subjected to fair and independent trials, or victims conpensated.

I solemnly request the International Secretariat of the Amnesty
International to do something in order to put pressure to bear upon the
Indonesian authorities, so as to:

Conduct a full, idependent and official ivestigation into the massacre
of 1965-66

Ensure that major criminals are not given impunity and that the safety
of witnesses is assured through a protection programme,

Immediately remove all discriminatory regulations against alleged former
communists and communist sympathisers,

Protect the human rights defenders and activitists collecting evidence
and advocating on behalf of the 1965-1966 massacre, such as the PAKORBA,
LPKP, LPKROB, YPKP and the Forum of Coordinating Advocacy and
Rehabilitation Team.

* * *

While Amnesty International in London and in the Netherlands have
recently done no meaningful actions
to address the Human Rights situation in Indonesia, Indonesian Human
Rights activists were
encouraged by the stand take by Amnesty International USA, in its open
letter to President Barack Obama, on the eve of
Obama's state visit to Indonesia.

In the open letter, Amnesty International USA pointed out a.o :

"Mr. President, Amnesty International urges
you to take this opportunity to ensure that steps are taken to improve
human rights in Indonesia. While in Indonesia, we strongly urge you to
speak publicly and meet with human rights defenders and families of
victims, especially those civilians who were killed during the 1965
political turmoil. Thank you.

* * *

I am writing this open letter to the General Meeting of Members of
Amensty International
Holland, with the hope that the meeting will pay due attention to the
problems mentioned above.

Amsterdam, 11 June, 20101.


* * *

ON THE 19TH WERTHEIM LECTURE

IBRAHIM ISA
----------------------
Wednesday, 02 June 2010

-----------------------------------------------------------------------------------
Subject - ON THE 19TH WERTHEIM LECTURE
------------------------------------------------------------------------------------


Dear friends,


The Amsterdam Institute for Social Science Research, ASiA and
IIAS will hold on Thirsday 10th of June 2010, the 19th WERTHEIM LECTURE,
by Prof. dr Alfred W. McCoy of the University of Wisconsin-Madison.

Are you interested?


R.S.V.P. to IIAS Branch Amsterdam: iias@fmg.uva.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I will attend the Wertheim Lecture on June 10^nd

Name ……………………………………………………………………………….

Address ……………………………………………………………………………….

* * *

REMINDER

The Amsterdam Institute for Social Science Research, ASiA and IIAS have the honor to invite you to the

19th WERTHEIM LECTURE

by

Prof. dr Alfred W. McCoy

University of Wisconsin-Madison

Thursday 10th of June 2010

15.30-17.00

(reception afterwards)

Location: Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam

Surveillance State:

U.S. Colonial Conquest of the Philippines &

The Rise of America's Internal Security Apparatus

Alfred W. McCoy is the J.R.W. Smail Professor of History at the University of Wisconsin-Madison. Over the past forty years, his writing about Southeast Asia has focused on two topics--the political history of the modern Philippines and the politics of opium in the Golden Triangle. The first edition of his book, published in 1972 as The Politics of Heroin in Southeast Asia, sparked controversy, but is now regarded as the “classic work” about Asian drug trafficking. Now in its third revised edition, this book has been translated into nine languages, including, most recently, Thai and German. Three of his books on Philippine historiography have won the Philippine National Book Award--Philippine Cartoons (1985), Anarchy of Families (1994), and Lives at the Margin (2001). In 2001 as well, the Association for Asian Studies awarded him the Goodman Prize for a “deep and enduring impact on Philippine historical studies.” His latest book, Policing America’s Empire: The United States, the Philippines, and the Rise of the Surveillance State (2009), draws together these two strands in his research--covert operations and Philippine political history--to explore the role of police, information, and scandal in the shaping both the modern Philippine state and the U.S. internal security apparatus.

Agnietenkapel: Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam 1012 EZ

Programme:

15:00-15:30 Arrival; coffee and tea

15:30-16:00 Introduction

16.00-17.00 Wertheim lecture by Prof. dr Alfred W. McCoy
17:00-18.00 Borrel/reception with information about AISSR, ASiA and IIAS

The Wertheim Lecture

The annual Wertheim-lecture is a joint endeavour of the Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR, formerly ASSR), Asian Studies in Amsterdam (ASiA) and the International Institute for Asian Studies (IIAS).

The Amsterdam Institute for Social Science Research is a research institute of the University of Amsterdam in which social scientists cooperate in multi-disciplinary research programmes. At present 152 PhD candidates are working at the AISSR, of which more than 15 conduct field research in Asia. Over the coming years, the AISSR plans to further extend her programmes in the fields of teaching and research with partners in Asia in close cooperation with ASiA and IIAS. The AISSR is also home to three large integrated research programmes on Asia: "Genomics", "Illegal but Licit" and "Provincial Globalisation".

Asian Studies in Amsterdam (ASiA) is an initiative of the Board of the University of Amsterdam and the International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden. ASiA’s goal is to stimulate, facilitate and broaden research activities pertaining to Asia in Amsterdam, and also aims to make the outcomes and insights generated by this research accessible to a wider audience.

The IIAS is a postdoctoral research centre based in Leiden and Amsterdam. Its main objective is to encourage the interdisciplinary and comparative study of Asia and to promote national and international cooperation in the field.

Our apologies for cross mailing.

R.S.V.P. to IIAS Branch Amsterdam: iias@fmg.uva.nl

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I will attend the Wertheim Lecture on June 10^nd

Name ……………………………………………………………………………….

Address ……………………………………………………………………………….

--

"Amerika dan tragedy 1965"

IBRAHIM ISA - Berbagi Cerita
---------------------------------------
Rabu, 02 Juni 2010

Catatan Dr. S Margana dari Ceramah Dr. Bradley R. Simpson 

Pagi ini kuterima kiriman CATATAN DR. S. MARGANA sekitar ceramah Dr Bradley S. Simpson.
Tema yang diceramahkan sungguh menarik: 

"Amerika dan Fakta-fakta Baru keterlibatan AS dalam tragedy 1965"

Tulisan Margana tsb dialamatkan ke JKI (Jaringan Kerja Budaya). Liputan Margana itu menarik bagiku, dan merupakan bahan pertimbangan penting. DR Bradley mengemukakan hal-hal baru.
Seperti kesimpulannya bahwa Uni Sovet juga tidak menghendaki terus berdirinya PKI. Karena PKI dianggap condong atau memihak ke Tiongkok. Yang lebih baru lagi dari hasil penelitian Bradley
ialah bahwa "keterlibatan Amerika dalam peristiwa 1965 itu bukanlah bagian dari perang dingin antara AS dan Unisoviet, tapi kepentingan ekonomilah menjadi motif utamanya."

Bradley menunjukkan tentang Masalah Minyak di Sumatera  dan  Pembukaan Rekening TNI di Bank Swiss sebagai petunjuk bahwa bagi Amerika masalah utama  dengan Indonesia adalah menyangkut kepentingan ekonominya.


*    *    *

Mengingat studi dan penelitian sekitar PERISTIWA 1965, 'dihancurkannya PKI', digulingkannya Presiden Sukarno oleh Jendral Suharto cs. dan berdirinya Orde Baru, belum tuntas dan oleh karena itu akan berlangsur terus, maka hasil studi Dr Bradley tsb merupakan bahan input berharga.

Di bawah ini disiarkan ulang liputan Dr S. Margana, dengan meninggalkan bagian-bagian tulisan tertentu, yang tak langsung bersangkutan dengan tema pokok tulisan.

Terima kasih kepada Dr. S. Margana yang telah meluangkan waktu untuk menulis liputan sekitar ceramah Dr Bradley.

*    *    * 

Amerika dan Fakta-fakta Baru keterlibatan AS dalam tragedy 1965:
Catatan dari Ceramah Dr. Bradley R. Simpson 


Hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 yang lalu, aku menghadiri ceramah dan diskusi yang diadakan oleh PUSDEK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Diskusi yang diadakan di gedung LPPM Univ. Sadhar itu menghadirkan Seorang  Sejarawan muda Amerika Dr. Bradley R. Simpson. Tema yang diambil dalam diskusi itu adalah “Amerika Serikat dan Tragedi 65”. . . . . . . . . . .

Diskusi yang dipandu oleh sejarawan muda dari Sadhar yaitu Dr. Baskoro T. Wardoyo ini dihadiri kurang lebih 30 peserta, baik mahasiswa, dosen, aktifis maupun para pelaku sejarah. Diskusi ini sangat menarik karena ternyata ada beberapa fakta baru yang dikemukakan oleh Dr. Bradley Simpson berkaitan dengan tragedy tahun 1965.

Tentang Dr. Bradley R. Simpson
Sebelum mmenjadi sejarawan Dr. Bradley R. Simpson adalah seorang aktivis HAM, yang banyak melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelanggaran HAM terutama di Timor-timur.  Ia memperoleh gelar doktor di bidang sejarah dari Northwestern University Amerika, dengan disertasi berjudul:  “Modernizing Indonesia: U.S. –Indonesian Relations, 1961-1967” pada tahun 2003. Sekarang ia menjadi dosen sejarah di Princeton University, New Jersey AS, dan sedang aktif sebagai Research Fellow, National Security Archive. Selama beberapa bulan terakhir ini ia menjadi visiting lecture di Universitas Parahyangan Bandung. Pada tahun 2008 lalu ia baru saja menerbitkan buku berjudul Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S. – Indonesian Relations, 1960-1968 (Stanford University Press, April 2008). Buku ini sekarang sedang proses penerjemahan dan akan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Jakarta.

Fakta-fakta Baru tentang peristiwa 1965
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, penelitian dan penerbitan tentang peristiwa politik tahun 1965 di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti. Baik para sejarawan, politikus, maupun para pelaku yang terlibat atau yang menjadi saksi dari tragedy itu telah menyampaikan penelitian dan kesaksian mereka baik secara tertulis maupun dalam banyak ceramah, seminar dan diskusi. Kebanyakan dari buku-buku dan kesaksian-kesaksian yang telah terbit dan disampaikan itu melihat peristiwa itu dari segi politik, khususnya tentang teori dan spekulasi yang mensinyalir keterlibatan Amerika Serikat (CIA) dalam peristiwa itu. Nuansa pertarungan idiologi liberal, kapitalisme dan komunisme tampak kental dalam berbagai analisis tentang keterlibatan AS dalam peristiwa itu.

Namun, Dr. Bradley Simpson melihat dari perspektif yang berbeda. Ia menegaskan bahwa sebenarnya Unisovietpun lebih suka melihat Indonesia tanpa PKI, terutama  setelah Komunis Indonesia lebih dekat ke Cina. Bradley juga menegaskan bahwa keterlibatan Amerika dalam peristiwa 1965 itu bukanlah bagian dari perang dingin antara AS dan Unisoviet, tapi kepentingan ekonomilah menjadi motif utamanya.
Untuk mendukung argumennya itu ia menampilkan beberapa dokumen baru yang belum pernah dibicarakan oleh para peneliti sebelumnya:

1.Masalah Minyak di Sumatera  
Pada tahun 1950-an, setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pemerintah Sukarno mulai melakukan revolusi besar di bidan perekonomian dengan cara melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing terutama perusahaan belanda yang ada di Indonesia. Pada masa itu paling tidak telah ada 4 perusahaan besar Amerika yang ada di indonesia, yang bergerak di bidang pertambangan. Pemerintah Amerika tidak setuju dengan ide nasionalisasi perusahaan-perusahaan itu. Apalagi dengan ide sukarno untuk memiliki perusahaan penyulingan minyak sendiri. Jika itu terjadi maka minyak yang berasal dari Indonesia akan menjadi terlalu mahal bagi Negara-negara pengimpor seperti Amerika. Oleh karena itu Amerika mengancam agar nasionalisasi perusahaan asing yang waktu itu bannyak diserahkan pada TNI untuk tidak diteruskan, dan gagasan penelitian dan pembangunan perusahaan penyulingan minyak iitu agar tidak dilakukan, jika dilakukan maka amerika tidak mau lagi memberikan bantuan
militer kepada TNI.

2. Pembukaan Rekening TNI di Bank Swiss
Pada bulan desember 1964, para petinggi TNI dari Angkatan Darat mendatangi Kedutaan besar AS di Jakarta. Mereka meminta tolong agar dibukakan rekening Bank di Swiss. Mereka juga meminta agar semua royalty dan pajak dari perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Indonesia dimasukan ke dalam rekening itu. Dan hal ini direalisasikan dan berjalan selama satu setangah tahun. Mengapa TNI meminta pembukaan rekening itu. Menurut Bradley, pada saat itu TNI ingin merebut simpati dari rakyat dan mencoba menghancurkan reputasi Sukarno dalam pembangunan Ekonomi Indonesia. Pada saat itu ekonomi Indonesia sangat buruk, pemerintah sukarno memerlukan banyak dana untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan yang mulai merajalela di Indonesia. Sukarno memerlukan pembelian bahan-bahan pokok seperti beras, minyak dll untuk memenuhi kebutuhan rakyat. tetapi hal ini gagal dilakukan oleh Sukarno karena penghasilan Negara telah dibajak oleh TNI. Sebaliknya TNI yang melakukan
pembelian-pembelian kebutuhan pokok itu untuk rakyat dari rekening di bank Swis. Dengan demikian menimbulkan kesan bahwa TNI lah yang berhasil memenuhi harapan rakyat. Dari fakta ini telah ada upaya sitematis untuk menjatuhkan reputasi Sukarno di mata rakyatnya oleh TNI.

3. Undang-undang pertama Produk Rejim Suharto
Fakta baru lain yang menarik diungkapkan oleh Bradley Simpson adalah tentang undang-undang baru produk rejim Suharto. Undang-undang pertama yang dikeluarkan oleh rejim Suharto adalah UU tentang Penanaman Modal Asing, atau UU tentang Investasi Asing. Menurut Bradley Draf atau rancangan UU PMA itu disusun oleh para pengusaha di Denver Amerika Serikat. Undang-undang itu sebelum diajukan kepada rejim Suharto diserahkan dulu kepada Kedubes AS di Jakarta, untuk dinilai apakai isi UU itu sudah menjamin kepentingan ekonomi Amerika. Dan setelah dinilai baik, UU itu diteruskan ke Suharto dan disyahkan menjadi UU. Dari fakta ini jelas bahwa setelah jatuhnya rejim Sukarno, kepentingan ekonomi Amerikalah yang dikedepankan sejak berdirinya rejim Suharto.

Masih banyak beberapa fakta baru yang menarik yang disampaikan oleh Bradley, yang sebagian besar dibicarakan dalam bukunya Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S. – Indonesian Relations, 1960-1968, yang akan diterbitkan oleh Gramedia itu. Tentu semua itu bisa menjadi kajian dan diskusi yang menarik untuk mengembangkan penelitian tragedy politik tahun 1965 terutama keterlibatan AS dari dimensi ekonomi.

Jadi barangkali benar bahwa setelah kepergian kolonialismedan imperialism belanda, kemudian beralih ke kolonialisme dan imperialism Amerika. Jika dokumen2 yang disebutka oleh Bradley Simpson itu benar adanya maka menjadi menarik untuk mengkaji keterlibatan Amerika dalam proses diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan selama kurun waktu antara tahun 1947-1949. Tentu saja juga menjadi menarik untuk melihat kesepakatan-kesepakatan apakah yang dicapai antara AS dan Belanda sehingga KMB ditandatangani antara Indonesia dan Belanda. Sejarawan Thomas Lindblad menyatakan dalam kajiannya tentang Nasionalisasi perusahaan Belannda di Indonesia bahwa, dekolonisasi politik dan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peristiwa global dan tekanan Amerika terhadap Belanda. Semoga studi Bradley ini bisa menjadi acuan lebih maju lagi bagi penelitian sejarah Indonesia terutama setelah PD II.
SEMOGA

Yogyakarta 2 Juni 2010
S. Margana

*    *    *

“PANCASILA” DAN “AJARAN BUNG KARNO”

Kolom IBRAHIM ISA

------------------------------

Selasa, 01 Juni 2010

“PANCASILA” DASAR FALSAFAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ---Tak Terpisahkan Dengan “AJARAN BUNG KARNO”

Mari kita ingat-ingat kembali situasi politik ketika “LAHIRNYA PANCASILA”, I JUNI 1945!

Kembali kita ke suasana dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang sedang berlangsung. Begitu banyak usul dan fikiran diutarakan oleh anggota-anggota Panitia. Tidak sedikit yang masih kurang berani memasuki ambang pintu kemerdekaan tanah air dan bangsa.

Sementara pendapat menghendaki agar ‘segala sesuatu’ disiapkan terlebih dahulu, sebelum bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Bung Karno secara khusus menunjukkan tidak tepatnya fikiran yang hendak ‘mempersiapkan segala sesuatu’ terlebih dahuu.

Menanggapi pendapat serta semangat 'kebelumsiapan' dan 'kekurang-beranian' itu, Bung Karno khusus mengambil contoh negeri Arab Saudi Sebagian terbesar rakyatnya masih hidup sebagai nomad di padang pasir. Tokh pemimpin nasional Saudi Arabia ketika itu, Ibnu Saud, mendirikan pemerintah Saudi Arabia, membawa bangsa dan negerinya ke tahap kemerdekaan bangsa.

Bung Karno juga memberikan contoh berdirinya Negara Sovyet Buruh dan Tani pertama di dunia di bawah pimpinan W.I Lenin, di saat masyarakat Rusia Tsar masih terbelakang. Lenin mencetuskan Revolusi Oktober tanpa menunggu masyarakat Rusia punya persiapan selengkap-lengkapnya untuk itu.

* * *

Selain itu sementara anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan menghendaki negara Indonesia yad.didasarkan pada kepercayaan agama. Mereka mengadakan tekanan tertentu pada sidang agar pendapatnya itu diterima sidang.

Dalam situasi dan suasana seperti itu Bung Karno, sebagai pemimpin bangsa yang ulung dan bijaksana, membangkitkan semangat hadirin, agar mengutamakan persatuan seluruh bangsa untuk mencapai kemerdekaan nasional, Bung Karno menunjukkan kekhususan bangsa kita yang terdiri dari begitu banyak suku-bangsa, serta memeluk berbagai kepercayaan agama, tersebar di ribuan pulau-pulau besar-kecil NUSNATARA. Bung Karno menyemangati hadirin agar membina dan memupuk semangat berani memasuki ambang kemerdekaan. Tidak perlu menanti sampai semua persiapan selesai.

Kata Bung Karno: Sejak tahun 1932, kita punya semboyan INDONESIA MERDEKA SEKARANG. Bahkan tiga kali sekarang; SEKARANG, SEKARANG, SEKARANG." Demikian Bung Karno menyemangati hadirin.

Bung Karno menekankan makna fikiran strategis dan visionair bahwa negara Indonesia Merdeka yang mendatang seyogianya didasarkan atas prinsip GOTONG ROYONG, serta prinsip 'musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesatuan fikiran dan tindakan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, LIMA PRINSIP. PancaSila, telah disahkan menjadi dasar falasah negara Republik Indonesia.

* * *

Orang tak-bisa-tidak, semakin besar kekaguman, penghormatan dan respek pada penggalinya, Bung KARNO. Semakih tertanamkan pengertian bahwa PANCASILA punya ARTI HISTORIS. Pancasila dengan Bung Karno bagaikan ‘anak-kembar’ yang tak terpisahkan. Singkatnya: Pancasila yang telah menjadi kata sepakat bangsa menjadi DASAR FALSAFAH NEGARA REPBULIK INDONESIA, dipakukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah tak terpisahkan!

Di bawah kekuasaan balatentara pendudukan Kerajaan Jepang, yang fasis dan terkenal amat kejam serta amat ketat mengawasi dan mengekang kegiatan politik pemimpin-pemimpin Indonesia ketika itu, Bung Karno dengan keberanian luar-biasa berhasilmengajukan konsepsi strategis-visionair.

Bung Karno mengajukan PANCASILA, sebagai hasil penyimpulan pengalaman perjuangan bangsa yang dipimpinnya sendiri. Atas dasasr pengetahuan politik dan teori revolusi yang dikuasainya dari menekuni ratusan buku akhli falsafah dan politik dunia.

Namun, yang teramat penting, ialah beliau menggali kebiajakan Pancasila, dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia selama ratusan tahun bermasyarakat dan bernegara.

Seperti aslinya dalam uraian Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, merumuskan secara singkat isi Pancasila Bung Karno menyebutnya sbb:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Musyawarah dan Mufakat
4. Kesehateraan Sosial
5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Bila diperas jadi satu, kata Bung Karno, maka itu adalah Semangat dan Jiwa GOTONG ROYONG.

* * *

Orde Baru Presiden Suharto dan ‘pakar sejarah’ Angkatan Darat, Prof. Nugoroho Noto Sutanto, berusaha memelintir fakta sejarah sekitar ‘PANCASILA’ untuk menghilangkan peranan penggali Pancasila, telah berakhir dengan memalukan. Suharto dan pendukungnya telah gagal total (baca uraian Aswi Adam, 31 Mei 2010 sekitar Pancasila).

Komisi yang dibentuk oleh Presiden Suharto sendiri mengenai lahirnya Pancasila yang dikepalai oleh mantan Presiden RI, Dr Moh. Hatta,--- menolak mentah-mentah rekayasa Prof. Dr Nugoroho Notosusanto, dan memulihkan kembali peranan Bung Karno sebagai panggali Pancasila,.

* * * *

Sejarwan LIPI, Dr Aswi Warman Adam, dalam rangka memperingati ultah ke-65 lahirnya Pancasila menulis:

SEKARANG muncul kerinduan kembali pada ideologi Pancasila. Konflik horizontal, radikalisme berlabel agama dan separatisme, serta munculnya gejala disintegrasi bangsa mengakibatkan masyarakat menengok kembali pada sesuatu yang bisa menjadi perekat kesatuan bangsa.

"Yang tepat untuk itu adalah Pancasila. Maka, secara bertahap peringatan hari lahirnya Pancasila diselenggarakan lagi.

"Namun, kalau kita sudah bersepakat Pancasila dapat dijadikan alat pemersatu, mengapa masih mencari yang lain? Sebab, hal itu hanya menimbulkan konflik baru.

"Lebih baik perdebatan diarahkan bagaimana mengimplementasikan setiap sila dalam menghadapi masalah internal dan eksternal kita sebagai bangsa dan negara sesuai dengan perkembangan zaman.

"Sementara itu, pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi hendaknya dilaksanakan dengan metode yang lebih menyegarkan dan diajarkan secara dialogis. (*)

Kiranya sesuailah menilai situasi negeri dan bangsa kita sekarang ini sekitar memperingati Lahirnya Pancasila., -- seperti dikemukakan oleh Aswi Warman Adam.

* * *

SEKITAR KASUS SRI MULYANI

Kolom IBRAHIM ISA

Sabtu, 29 Mei 2010

----------------------------

SEKITAR KASUS MANTAN MENTERI KEU-RI SRI MULYANI INDRAWATI (2)

Di bawah ini adalah tulisan Wimar Witular, penulis mantan Jurubicara Presiden Wahid, sekitar kasua SRI MULYANI mantan Menkeu RI.

Tulisan Wimar dipublikasikan dengn maksud agar pembaca memperoleh bahan pembanding sekitar kasus mantan Menkeu Sri Mulyani.

Tulisan Wimar Witular tsb dimaksudkan sebagai pelengkap esay GOENAWAN MOHAMMAD yang dimuat kemarin di Kolom ini.

* * *

BUKAN CERITA SRI MULYANI
OLEH WIMAR WITOELAR

------------------------------------------------------------------

23 Mei 2010
KORAN SINDO,

Sabtu 22 Mei 2010

Cerita bulan Mei ini bukanlah cerita Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang melanjutkan karier ke dunia luar dan pasti bukan cerita orang yang mengerahkan modalnya melawan dia.


Jadi cerita apa? Mengenai Pansus sudah tidak ada cerita, tinggal puing-puingnya dan beberapa striker DPR yang bingung karena gawangnya dicabut oleh pemilik lapangan. Politisi bintang televisi ini bingung berganti topik atau berganti haluan. Tanpa SMI sebagai fokus, susah melanjutkan kasus Century, sebab sebetulnya tidak ada masalah.Pada waktu kejadian di bulan November 2008,semua setuju.

Baru sembilan bulan kemudian Golkar melepaskan pasukan memotori Pansus Century setelah Ketua Umum Golkar gagal mendapatkan proteksi untuk usaha pribadinya dari Menteri Keuangan. Priyo Budi Santoso,Ketua DPP Golkar,mengakui perlawanan terhadap SMI didasarkan pada kepentingan politik. Ia memberikan perbandingan dengan Malaysia, dengan menjelaskan bahwa SMI mendapat soft landing, tidak seperti di Malaysia di mana Anwar Ibrahim sampai dituduh macammacam, kata Priyo.

Tidak ada masalah dengan bailout Century. Bailout justru menyelamatkan Indonesia dari krisis. Satu- satunya bencana akibat bailout adalah tampilnya politisi dan media membelokkan rasionalitas politik Indonesia. Setelah delapan bulan menguasai opini publik melalui pembohongan, Golkar menghentikan serangan terhadap SMI. Pendompleng Golkar di partai lain ditinggalkan mengurus kegagalan Pansus.

Karena politisi tidak punya kebiasaan terus terang, tidak ada yang secara terbuka menyerang Ketua Umum Golkar. Malah tokoh PDIP meminta kepada SMI, orang yang mereka hujat, untuk bernyanyi entah mengenai apa. Kalau bukan cerita SMI,maka cerita apa ini? Kita perlu perspektif jernih dengan analisis tajam. Ada dua peristiwa di hari Rabu itu, pengumuman SMI di pagi hari dan pengumuman Setgab Koalisi di malam hari. Kedua peristiwa itu sangat berdekatan, menimbulkan pertanyaan yang mengundang spekulasi.

Boleh dikatakan kita terima pukulan dua kali.Kalau kepergian SMI mempunyai segi positif,pembentukan Setgab yang memamerkan kedekatan SBY dengan ARB tidak dirasakan nyaman. Membuka website P2D (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi), kita bisa baca dalam salah satu esainya: Sekber (sebelum berubah jadi Setgab ––red) Koalisi Partai jelas dimaksudkan untuk menyatukan semua kepentingan politik. Persoalan kita terutama bukan tentang jumlah kekuasaan yang menumpuk pada Presiden, tetapi motif penumpukannya. Aburizal Bakrie tentu berkepentingan dengan mesin kekuasaan itu,sama halnya Presiden berkepentingan dengan figur Aburizal Bakrie.

Sebagai Ketua Golkar, Bakrie adalah faktor dalam stabilitas politik.Presiden tentu memerlukannya, tetapi Bakrie juga adalah pengusaha besar. Ia tentu berkepentingan dengan kebijakan-kebijakan strategis negara. Jadi, apakah sesungguhnya tali pengikat koalisi besar itu? Suatu strategi Indonesia sejahterakah? Atau semata-mata ia hanyalah manuver taktis yang dasarnya adalah tukar-tambah politik intra-elite yang sama-sama terlilit oleh kepentingan-kepentingan taktis jangka pendek?

Politik Indonesia hari ini tidak ditentukan di parlemen, melainkan di dalam jaringan kartel bisnis-politik, yaitu jaringan yang dikuasai oligarki kepentingan jangka pendek, yang melihat politik semata-mata sebagai pasar gelap, tempat kekuasaan didagangkan di belakang hukum.Apa akibatnya pada kebijakan publik? Sangat memprihatinkan.

Namun, dari pengalaman kekecewaan dalam perjalanan Reformasi, kita tahu bahwa selalu ada burung phoenix yang bangkit dari abu puing-puing kehancuran.Pandangan P2D tidak mungkin dibantah,itu sudah kebenaran ilmiah. Akan tetapi kadang-kadang kita bisa mencuri kejernihan dari kerancuan. Kadang-kadang klub lemah bisa melancarkan serangan balik karena menemukan karakter dasarnya. Saatnya kita mencari tafsiran positif dari pengamatan kecil.

Pengangkatan Agus Martowardojo dan Anny Ratnawati sebagai menteri dan wakil menteri keuangan disambut dengan pertanyaan, ”Bagaimana tanggapan Anda mengenai Agus Martowardojo dan Anny Ratnawati?” Karena saya kenal kedua orang itu, saya jawab, ”Baik karena dua orang itu mempunyai track record yang sangat baik.”Tidak mungkin sama dengan SMI karena setiap orang berbeda. Namun,jelas kualitas pejabat yang dipilih menunjukkan niat baik SBY.

Perginya SMI disertai pertanyaan mengenai sikap SBY yang tidak pernah akan terjawab. Namun, melihat ke depan, kita masih percaya bahwa Presiden tidak meninggalkan arah reformasinya. Andaikata SBY ingin mengubah arah reformasi, ia bisa memilih menteri keuangan yang lain.Ternyata pilihan Presiden adalah dua orang baik. Lebih penting di luar pentas pejabat, kita melihat perubahan pada media. Media baru seperti Twitter, Koprol, Facebook menjadi forum ekspresi independen.

Di situ lahir kelompok Kami Percaya Integritas SMI (KPI-SMI) yang membentuk opini publik di luar arah propaganda televisi milik politisi. Bahkan perubahan besar terjadi di Metro TV.Kita lihat, Metro TV dalam hari-hari terakhir ini mengambil garis yang sangat drastis berubah, terbalik total dengan dulu.

Metro TV mengakui bahkan mengagungkan SMI dan menunjukkan pelanggaran pihak lawan. Gejala lain yang menarik untuk diamati adalah dukungan yang muncul terhadap SMI setelah ia berhenti disertai terima kasih dan pujian Presiden secara absolut. Muncul suara-suara mendukung SMI,yang dulunya tidak bunyi kala SMI dicecar oleh DPR, difitnah dan dinyatakan bersalah oleh media mainstream.

Tidak kalah menarik, ada perubahan sikap dari orang yang sebelumnya menentang, sekarang mendukung dengan pasti. Semua ini menimbulkan harapan, karena perubahan arah mampu menggerakkan energi yang terpendam dalam diri tiap-tiap warga negara. Semakin besar kemungkinan satu harapan terwujud, semakin besar pula energi yang bangkit.

Kalau sudah bangkit semangat warga,ia akan mampu meng-gerakkan apa saja.Contoh adalah waktu Indonesia merdeka,waktu Sukarno ditumbangkan ( Catatan I.Isa: – Mengambil contoh “Waktu Sukarno ditumbangkan sebagai 'sudah bangkit(nya) semangat warga' – adalah pengambilan contoh yang TERANG MELESET dan 100% KELIRU. Karena 'kebangkitan warga' untuk menggulingkan Presiden Sukarno (1965-1966-67), adalah 'AKSI' yang diregisir oleh Jendral Suharto cs (Kostrad) dengan dukungan dana/biayai CIA, serta keterlibatan sementara kekuatan politik termasuk yang bernaung di bawah kepercayaan religi. Komplotan Suharto/CIA itu berlangsung ketika kekuatan pendukung Presiden Sukarno mulai dilumpuhkan dari atas dan dari bawah, melalui penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan masal), waktu Suharto jatuh, dan waktu Reformasi dimulai tahun 1999. Salah satu ciri dari tobat masyarakat adalah banyaknya testimoni yang merindukan seorang reformis ketika ia mulai hilang dari masyarakat. Sejumlah ciri karakter menonjol pada SMI. Integritas, persistensi, fairness, kepemimpinan, keberanian.

Sifatsifat yang sudah pudar dari kebanyakan elite Indonesia yang tenggelam dalam sifat pragmatis dan oportunis. SMI menciptakan harapan karena ia hadir sebagai oposisi terhadap pengusaha korup yang menggunakan uangnya untuk membeli partai, pengaruh, dan perlindungan. Ini menumbuhkan kepekaan terhadap ketidakadilan berwujud dalam gerakan seperti KPI-ITB.

Tokoh yang menjemukan tersaingi oleh Susy Rizky dan Benny Handoko, hanya dua nama dari sekian ratus ribu orang biasa yang menginginkan perbaikan tapi tidak mau menggunakan kerusuhan. Kehadiran SMI, dan kepergiannya, menjadi bahan kursus kilat dalam kedewasaan politik.

Jika sekarang muncul gerakan SMI for President 2014, ini adalah kerucut dari perasaan bahwa kita harus dan bisa berpegang pada suatu janji bersama bahwa hari depan ada di tangan warga biasa. Ini bukan cerita SMI.Ini adalah cerita warga biasa yang muak dengan manipulasi politisi dan media dan ingin bersuara nyata dalam membentuk hari depan.(*)

Wimar Witoelar

*YANG 'TERUNGKAP' DARI KASUS SRI MULYANI

Kolom IBRAHIM ISA

Jum'at, 28 Mei 2010

-----------------------------

YANG 'TERUNGKAP' DARI KASUS Mantan MENKEU SRI MULYANI INDRAWATI

Sri Mulyani Indrawati, mantan Menkeu RI, beberapa bulan belakangan ini --- menjadi fokus pemberitaan media di Indonesia. Namanya dikaitkan, bahkan dianggap ikut bertanggungjawab dengan kasus (manipulasi) di Bank Century. Begitu ramainya masalah ini menjadi berita dan komentar, tetapi ketika ia 'mundur' dari jabatannya sebagai Menkeu atas ''kemauannya sendiri”, -- 'hiruk-pikuk' itu tiba-tiba mereda dan 'cep' tidak ada ceritanya lagi. Orang Belanda ada ungkapan khas untuk kejadian 'rame-rame' sekitar Sri Mulyani. Itu sperti 'Storm in een glas water'. 'Taufan dalam segelas air'. Tetapi apa sih pasalnya? Untuk kasus seperti itu, ada juga ungkapan Belanda: “Helder als koffie-dik” – “Jernih seperti kopi yang kental”.

Tetapi, -- apakah kasus Sri Mulyani itu memang benar “Storm in een glas water”? Dan apakah betul 'Helder als koffie-dik?”.

Mengikuti berita-berita sekitar kasus Sri Mulyani dan tindak-tanduknya sebagai Menteri Keuangan RI selama kurang lebih 5 tahun belakangn ini, rasanya kok tak tampak tanda-tanda bahwa Sri Mulyani sebagai Menkeu melakukan korup, memanipulasi uang negara atau bertindak sebagai seorang 'nepotis'. Tak pernah ada kedengaran ada saksi ataupun bukti-bukti mengenai hal itu. Jadi, -- apa soalnya? Kok begitu ribut sekitar Sri Mulyani?

Kutanyakan kesana-kemari. Terutama kepada relasi yang punya pengetahuan ekonomi dan keuangan. Di beberapa s.k. Indonesia juga di luar Indonesia, tampaknya tokoh Sri Mulyani diebut sebagai Menkeu RI, -- dikatakan bahwa ia seorang REFORMIS. Yang punya rencana dan program serta mulai melaksanakannya sekitar PEMASUKAN PAJAK. Ketika Sang Menteri mulai bertindak dengan kebijaksanaan tsb ada sementara kalangan bisnis kakap Indonesia yang 'TERKENA'. Ini menimbulkan kemarahan dari kalangan tsb. Inilah tampaknya yang jadi 'asal-muasal' ramé-ramé ingin menyeret ke pegadilan atau mendongkel Sri Mulyani dari jabatannya yang strategis itu.

Kalau masalahnya adalah maksud kalangan elite tertentu untuk mendongkel (dan sudah berhasil) Sri Mulyani dari jabatannya dan menggantikannya dengan pejabat yang tidak 'berani-berani' mengutak-atik kepentingan kalangan bisnis/politikus yang 'powerful' tsb, maka ungkapan ' storm in een glas water' tsb kurang sesuai adanya.

Melihat, suasana perpolitikan Indonesia begitu cepat mereda sesudah Sri Mulyani 'turun tachta' dan pindah ke Washington, – – – kiranya kuatlah alasan yang menyatakan bahwa 'ramé-ramé' itu, soalnya ialah UNTUK MENYINGKIRKAN Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan. Ada sementara elit bisnis/poltikus kakap yang merasa risih 'borok-boroknya' akan terungkap selama Sri Mulyani masih Menkeu RI.

* * *

Dua orang terkemuka di Indonesia: – – – Mantan Pimpinan Redaksi Majalah Tempo, budayawan GOENAWAN MOHAMMAD, -- dan publisis/penulis, mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid, WIMAR WITULAR, angkat bicara. Goenawan Mohammad bicara dan Wimar Witular menulis.

Dalam respons mengenai pidato Goenawan Mohammad, sudah kusampaikan kepadanya, al : “Esay Bung itu bagus. Aku senang membacanya. Karena ditulis dengan lugu dan berani. 'Apa adanya'! To call a spade a spade!”

Sebagai bahan petimbangan hari ini kupublikasikan di ruangan ini, esay Goenawan Mohammad berjudul MENCOBA BERPISAH DENGAN SRI MULYANI. Dari tulisannya Goenawan Mohammad menujukkan bahwa ia kenal siapa Sri Mulyani. Pada malam perpisahan ia mengucapkan kata-kata perpisahan berikut ini:

* * *

MENCOBA BERPISAH DENGAN SRI MULYANI

MALAM ini kita mencoba berpisah dari Sri Mulyani.

Saya katakan "mencoba". Sebab sering kali, dan terutama malam ini, kita menyadari: orang bisa hanya sebentar mengucapkan "halo", tapi tak pernah bisa cuma sebentar mengucapkan "selamat berpisah".

Mungkin karena kita tak tahu apa sebenarnya arti "berpisah".

Terutama dalam hal Sri Mulyani. Kita mengerti, ia akan pergi ke Washington, DC, untuk sebuah jabatan baru di Bank Dunia; tapi itu tak berarti ia akan berpisah dari kita di Tanah Air. Tentu saja ia akan sibuk di sana, sebagaimana kita akan sibuk di sini. Tapi kita bisa yakin ia akan tak putus-putusnya memikirkan kita-bukan "kita" sebagai teman-temannya, melainkan "kita" sebagai bagian dari "Indonesia". Dan begitu pula sebaliknya: kita tak akan bisa melupakan dia.

Lagi pula, "berpisah" mengandung kesedihan, sementara peristiwa ini tak seluruhnya sebuah kesedihan. Saya melihat Sri Mulyani menerima jabatannya yang baru ini dengan gembira. Mungkin lega. Satu hal yang bisa dimaklumi.

Sebab, sejak Oktober 2009, ia sudah jadi sasaran tembak. Berbulan-bulan ia jadi target dari premanisme politik. Yang saya maksud dengan "premanisme" di sini tak jauh berbeda dengan ke-brutal-an yang kita saksikan di jalan-jalan-sebuah metode yang dipakai oleh sebuah kekuatan untuk menguasai satu posisi.

Metode premanisme itu adalah metode tiga jurus, dalam tiga fase.

Mula-mula gangguan terus-menerus, yang makin lama makin meningkat. Mula-mula ancaman yang membayang dari gangguan itu. Fase berikutnya adalah sebuah tawaran untuk "berdamai" kepada pihak yang diganggu. Dan akhirnya, pada fase yang ketiga, tatkala pihak yang diganggu tak tahan lagi, akan ada imbalan yang dibayarkan agar gangguan itu berhenti. Juga akan ada janji bahwa pihak yang diganggu akan selanjutnya diproteksi.

Sudah tentu, antara sang pengganggu dan sang protektor (yang kadang-kadang bersikap manis dan santun) ada kerja sama. Bahkan bukan mustahil sang protektor itulah yang menggerakkan para pengganggu. Makin sengit gangguannya, makin besar yang dipertaruhkan-dan akan makin besar pula imbalan yang diminta dan didapat.

Bila premanisme di jalanan akan menghasilkan imbalan uang atau protection money, imbalan dalam premanisme politik adalah naiknya posisi kekuasaan.

Demikianlah yang terjadi dengan kasus Bank Century. Imbalan yang harus diserahkan adalah mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. Segala cara dipakai, segala daya dibayar. Politikus Senayan tak henti-hentinya membentak dan menggedor-gedor. Melalui media yang dikuasai dengan baik, kampanye anti-Sri Mulyani (dan Boediono) digencarkan. Demonstrasi-demonstrasi yang berisik dan agresif muncul. Sri Mulyani diboikot di sidang DPR, meskipun ia oleh pimpinan DPR diundang dengan resmi sebagai Menteri Keuangan. Boediono dikesankan akan dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden.

Akhirnya semua kita tahu: Sri Mulyani dipaksa berubah dari sebuah asset menjadi sebuah liability bagi pemerintahan SBY. Ia tidak bisa bertahan lagi. Ia tidak dipertahankan lagi oleh Presiden, yang barangkali merasa bahwa pemerintahannya akan habis energi karena direcoki terus-menerus.

Akhirnya semua kita tahu, hanya beberapa jam setelah Sri Mulyani dinyatakan turun dari jabatannya, konstelasi politik berubah. Akhirnya semua kita tahu, apa dan siapa yang mendapatkan kekuasaan yang lebih besar setelah itu. Dan akhirnya kita menyaksikan, perecokan dan keberisikan yang berlangsung berbulan-bulan itu dengan segera berhenti. Medan politik sepi kembali. Stabilitas tampak terjamin. Presiden lega.

Saya kira, Sri Mulyani juga lega: kini ia terbebas dari posisi sebagai bulan-bulanan kampanye buruk. Tapi tak kalah penting, ia meninggalkan jabatannya tanpa cacat. Bahkan seperti diucapkannya dalam kuliah umumnya tadi malam, ia merasa menang, dan ia berhasil. Ia merasa menang dan berhasil karena ia tetap "tak bisa didikte" hingga meninggalkan prinsip hidupnya, hati nuraninya, dan kehormatan dirinya.

Dalam hal itu, perpisahan malam ini merupakan pelepasan yang rela dan senang hati untuk seseorang yang kita sayangi dan kagumi.

TAPI saya akan berbohong jika mengatakan perpisahan ini bebas dari rasa risau.

Kita risau bukan karena Sri Mulyani turun; kita risau karena merasakan bahwa sebuah harapan telah jadi oleng, terguncang-harapan untuk mempunyai Indonesia yang lebih bersih. Kita risau karena kita jadi ragu, masih mungkinkah tumbuhnya kehidupan politik yang adil dan tak curang di tanah air kita.

Mampukah kita membebaskan diri dari premanisme politik? Bisakah berkurang kekuatan uang di parlemen, hukum, dan media dalam demokrasi kita? Sanggupkah kita membersihkan kehidupan bernegara kita dari jual-beli dukungan, jual-beli kedudukan, jual-beli keputusan-bagian yang paling gawat dalam koreng atau kanker besar yang bernama "korupsi" itu?

Pemerintahan SBY-Boediono punya janji yang seharusnya dianggap suci-yakni membangun sebuah pemerintahan yang bersih, melalui reformasi birokrasi, melalui pemberantasan korupsi. Semula kita punya keyakinan besar, janji itu akan jadi sikap yang teguh, dan sikap itu akan jadi program, dan program itu konsisten dijalankan. Tapi kini saya tak bisa mengatakan bahwa keyakinan itu masih sekuat dulu.

Tentu saja kita masih bisa percaya, pemerintah ini tetap ingin melanjutkan usaha ke arah Indonesia yang bebas dari korupsi; namun persoalannya, masih mampukah dia?

Tak perlu diulangi panjang-lebar lagi, Sri Mulyani dengan berani dan bersungguh-sungguh memulai reformasi birokrasi di tempatnya bekerja. Dalam sejarah Indonesia, mungkin baru Sri Mulyani-lah Menteri Keuangan yang dengan tangguh mencoba membersihkan aparatnya-sebuah langkah awal dari sebuah kerja yang panjang, yang mungkin baru akan selesai satu-dua generasi lagi.

Tapi kini pemerintahan SBY-Boediono telah kehilangan Menteri Keuangan yang tangguh ini.

Tentu saja Sri Mulyani bisa digantikan. Tak seorang pun seharusnya dianggap indispensable. Pengganti Sri Mulyani tidak dengan sendirinya seorang yang lemah.

Tapi beban jadi bertambah berat. Untuk membuat rakyat kembali yakin bahwa pemerintah ini masih ingin membangun sebuah republik yang bersih, Presiden SBY harus melipatgandakan ikhtiar. KPK yang kuat harus didukung dengan jelas, perlawanan terhadap Mafia Pengadilan harus lebih diefektifkan, polisi dan kejaksaan dibersihkan, dan tak kurang penting: legislasi dan regulasi yang tidak kompromistis terhadap kekuatan-kekuatan yang korup.

Tapi mungkinkah hal itu dapat terlaksana sekarang?

Kini politikus Senayan semakin merasa kuat dan semakin angkuh; mereka telah berhasil membuat Presiden berkompromi dan menyudutkan Sri Mulyani hingga jadi beban politik bagi pemerintah.

Pada saat yang sama kita lihat juga bagaimana politikus Senayan-terutama para pencari dan penadah suap-mencoba membuat KPK lemah dan Tim Anti-Mafia Pengadilan tak bergigi. Premanisme politik yang menang memang tidak mudah dijinakkan.

Pada saat yang sama kita pun layak ragu, bisakah kabinet menjalankan kebijakan yang merugikan kepentingan kelompok bisnis tertentu-ketika Aburizal Bakrie, tokoh bisnis, politik, dan penguasa media itu, berada dalam posisi yang sangat kuat di dekat kabinet dan DPR sekaligus.

Di depan kekuatan seperti itu, akan bisa tumbuh kesan kroniisme kembali lagi, seperti di zaman Orde Baru dulu. Di depan kroniisme, parang yang akan membabat korupsi akan tumpul.

Sesuatu yang serius akan terjadi jika pemerintahan SBY-Boediono gagal menjawab rasa keraguan yang saya sebut di atas. Yang akan terjadi adalah hilangnya sebuah momentum-yakni momentum gerakan nasional melawan korupsi. Pada hemat saya, gerakan ini adalah panggilan perjuangan terpenting dalam sejarah Indonesia sekarang.

Sekali momentum itu hilang, susah benar untuk mendapatkannya lagi. Sekali momentum itu hilang, kita akan hidup dengan korupsi yang tak habis-habis.

Tentu, Indonesia tak akan segera runtuh. Bahkan negeri ini akan mungkin berjalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lumayan, 6 persen atau 7 persen. Tapi akan ada sesuatu yang mungkin tak bisa diperbaiki lagi-yakni terkikisnya "modal sosial", runtuhnya sikap saling percaya dalam masyarakat.

Sebab yang dirampok oleh para koruptor dari masyarakat bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan dan harapan. Korupsi yang kita alami tiap hari akan membuat kita selamanya curiga kepada orang lain yang berhubungan dengan kita dalam bisnis dan politik. Korupsi yang kita alami tiap hari akan membuat kita hidup dengan sinisme-dengan keyakinan bahwa semua orang dapat dibeli.

Sinisme ini racun-dan terkikisnya "modal sosial" akan membuat sebuah negeri setengah lumpuh dan menyerah.

Tapi baiklah. Saya tak ingin membuat acara kita berpisah dari Sri Mulyani ini hanya diisi dengan deretan kecemasan.

Sejarah Indonesia menunjukkan, harapan adalah sesuatu yang sulit, tapi tak pernah padam. Kita memang sering kecewa; kita memang tahu sejak 1945 Indonesia dibangun oleh potongan-potongan optimisme yang pendek. Tapi sejak 1945 pula Indonesia selalu bangkit kembali. Bangsa ini selalu berangkat kerja kembali, mengangkut batu berat cita-cita itu lagi, biarpun berkali-kali tangan patah, tubuh jatuh, dan semangat terguncang.

Sementara itu, makin lama kita makin arif: kita memang tidak akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan secara penuh; tapi kita merasakan bahwa Indonesia adalah sebuah amanah-dan dalam pengertian saya, sebuah amanah adalah tugas takdir dan sejarah. Dengan kata lain, kita tak bisa melepaskan diri dari komitmen kita buat Indonesia. Selama kita ada.

Perpisahan kita dari Sri Mulyani malam ini justru merupakan penegasan komitmen itu. "Jangan berhenti mencintai Indonesia," itulah kata-kata Sri Mulyani kepada jajaran pejabat Kementerian Keuangan yang harus ditinggalkannya, agar melanjutkan reformasi.

Kata-kata itu hidup, karena ia dihidupkan oleh perbuatan dan pengorbanan. Dan kita mendengarkannya. Maka pada titik ini baiklah kita ucapkan: kita akan melanjutkan reformasi itu, Ani. Jika malam ini kita ucapkan "selamat jalan", kita sekaligus juga mengucapkan: "You shall return."

- Pidato pada malam perpisahan dengan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, 19 Mei 2010