IN MEMORIAM SAHABAT-LAMA Jan AVÉ

Ibrahim Isa

Jum'at, 25 November 2011

---------------------------------

IN MEMORIAM SAHABAT-LAMA Jan AVÉ

*    *    *

<Sajak Toon Hermans (1916-2000), kabareterir Belanda, pelukis, penyanyi dan penyair, di bawah ini dikutip oleh keluarga Jan B. Avé, dalam berita-duka meninggalnya J.B. Avé, yang disampaikannya kepada teman-teman>:

KALAU AKU SUDH TAK ADA LAGI

Kalau aku sudah tak ada lagi

jangan berduka sandiwara

Makanlah keju perancis

roti-batang dan minum anggur

Aku juga tidak mau

dipajang di dalam guci

Aku hanya ingin

menjadi bagian dari Commeyras

(gubahan sajak Toon Hermans)

* * *

Sudah agak lama juga kami tidak berkomunikasi, antara lain disebabkan kesehatannya. Biasanya sesekali Jan Avé, menilpun ke rumah. Kami selalu cakap-cakap mengenai banyak hal. Teristimewa mengenai tanah air tercinta, Indonesia. Dan 'diskusi' kami itu paling sedikit makan waktu setengah sampai satu jam. Jan Avé tak pernah luput mengikuti terus perkembangan tanah air.

Jan Avé yang tinggal di sebuah desa di Perancis itu, sekali tempo mengundang kami, Murti dan aku, untuk 'jalan-jalan' ke 'pondoknya' di Commeyras, sebuah desa di Perancis. Jan Avé cerita bahwa Bung Cip (A.S. Munandar) dan Zus Ciska (Fanggidaej) pernah juga berlibur di kediamannya di Commeyras. Datanglah, katanya. Nanti akan saya jemput kalian di stasiun. Kami gembira dan berrencana akan mengunjungi dan bermalam di rumah keluarga Jan Avé. Sayang, rencana ini tak sampai terlaksana.

Kami, dari Stichting Wertheim punya hubungan khusus dengan Jan Avé. Ketika Jan Avé meninggalkan Indonesia menuju Eropah, ia dititipi sebuah lukisan Hendra Goenawan (Lukisannya yang terkenal “GERILYA”). Maksudnya agar lukisan tsb dijual dan dana digunakan untuk keperluan keluarga-keluarga korban. Ketika itu pelukis terkenal Indonesia Hendra Goenawan sudah dijebloskan dalam penjara Orba.

Go Gien Tjwan, Wakil Ketua Stichting Wertheim, yang mengetahui titipan Luikisan Hendra Goenawan itu, menghubungi Jan Avé. Jan Avé kemudian menyerahkan lukisan Hendra Goenawan kepada Goe Gien Tjwan. Atas nama masyarakat Indonesia di Belanda, lukisan itu diserahkan kepada Prof Wertheim berkenaan dengan ultah ke-80 Prof Wertheim. Sebagai kelanjutan pembicaraan Go Gien Tjwan dengan Prof Wertheim, lukisan itu diserahkan sebagai sumbangan, dalam perjuangn melawan Orba, kepada Stichting Wertheim.

Lukisan Hendra Goenawan yang dibawa oleh Jan Avé, itulah yang menjadi dana pertama Stichting Wertheim dalam kegiatan selanjutnya. Stichting Wertheim dengan resmi menyatakan terimakasihnya kepada Jan Avé dengan penyerahan lukisan Hendra Goenawan kepada Stichting Wertheim. Selanjutnya Jan Avé selalu menyumbangkan bantuannya kepada Stichting Wertheim.

* * *

Jan Avé kukenal sejak akhir tahun limapuluhan abad lalu di Indonesia. Ketika itu Jan Avé aktif sebagai anggota HSI (Himpunan Sarjana Indonesia). Selain itu beliau juga aktif dalam sementara lembaga persahabatan Indonesia dengan negeri-negeri Sosialis ketika itu. Jan Avé adalah dosen antropologi di Universitas Indonesia, Jakarta.

Orangnya ramah, gembira dan antusias dalam kegiatan sosial-budaya. Yang khas dari Jan Avé, ialah kehangatannya dengan kawan seperjuangan. Beliau selalu kritis terhadap segala sesuatu. Selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jarang difikirkan teman-teman lainnya.

Jan Avé sudah tiada.

Kenang-kenangan mengenai sahabat lama Jan Avé akan selalu teringat, sebagai kawan-lama, pejuang lama, yang kecintaan dan pengabdiannya pada tanah air dan bangsa tak pernah terlupakan sepanjang masa.

Semoga putra-putri dan cucu-cu yang ditinggalkan, serta sanak keluarga, tabah menghadapi kepergian Jan Avé.

Doa kami panjatkan agar arwahnya diterima di sisi Tuhan Y.M.E.

Amsterdam, 25 November 2011.

* * *

PROVOKASI TERBARU GEERT WILDERS

Kolom IBRAHIM ISA

Rabu, 23 November 2011

---------------------------------

PROVOKASI TERBARU GEERT WILDERS – MEMUSUHI ISLAM Dan Anti-TURKI, ---------

Dilawan Oleh Orang-orang Belanda sendiri.

Kalau bukan membikin provokasi anti-Islam lagi, politisi Belanda Geert Wilders, bukan Geert Wilders namanya. Provokasi yang bikin geger media mancanegara, ialah ketika Geert Wilders membikin film“dokumenter” anti-Islam berjudul “FITNA”. Geert Wilders berulang kali berseru kepada publik Belanda, Eropah dan negeri-negeri Barat lainnya, untuk melarang Kitab Suci Islam “Al Quran”

Geert Wilders dengan keji memfitnah bahwa “Al Quran” sama dengan buku Hitler “Mein Kampf”, dimana Hitler menguraikan visinya mengenai Jerman, sebagai bangsa Germania yang punya ras superiur dan anti-Jahudi. Maka bangsa Jerman, menurut Hitler harus memimpin bangsa-bangsa lain didunia ini, dan bahwa bangsa Jahudi harus dibasmi dari permukaan dunia.

Tetapi, ternyata sebuah buku pelajaran di Den Haag (Nov 2008), malah menyamakan film anti-Islam Geert Wilders “FITNA”, --- dengan buku Hitler “Mein Kampf”. Buku pelajaran, yang disebarkan pada “HARI RESPEK”, ke lebih dari 2000 sekolah-sekolah dasar di Belanda, dinyatakan bahwa “film dokumenter Geert Wilders berjudul “FITNA”, dan buku Hitler “MEIN KAMPF” didasarkan pada angan-angan yang berat sebelah”.

* * *

Tak lama kemudian Geert Wilders tampil lagi dengan 'gebrakan anti-Islam yg baru' , yaitu agar izin untuk membangun mesjid , musolah dan sekolah-sekolah Islam di Belanda, dihentikan samasekali. Imam-imam orang Maroko dan Turki, yang berpraktek di Belanda, diharuskan memberikan khotbah dan dakwah mereka dalam bahasa Belanda. Ia mendesak agar kepada perempuan Muslimah yang memakai jilbab di muka umum, dikenakan pajak.

* * *

SEDIKIT LATAR BELAKANG SIKAP POLITIK ANTI-ISLAM GEERT WILDERS:

Provokasi anti-Islam terbaru Geert Wilders: Adalah agar Nederland membatalkan rencana tahun 2012, untuk memperingati 400 tahun hubungan diplomatik Nederland-Turki. Rupanya pemerintah Belanda merencanakan , dalam tahun 2012, secara besar-besaran memperingati 400 tahun hubungan Nederland-Turki dalam pelbagai kegiatn kenegaraan dan masyarakat yang dikordinir oleh petugas dari Kementerian LN Belanda. Dalam rangka ini Presiden Turki Abdullah Gül diundang mengadakan kunjungan kenegaraan ke Belanda.

Maksud pemerintah Belanda memperingati secara meriah dan besar-besaran 400 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Nederland dan Turki, dapat difahami. Ketika negeri Belanda sangat memerlukan banyak tenaga kerja (yang murah) pada periode pertumbuhan pesat ekonomi Belanda (tahun 60-70-an abad lalu), tenaga kerja yang diperlukan itu didatangkan dari Turki dan Marok. Dua negeri yang penduduknya sebagian terbesar beragama Islam. Di negeri Belanda sekarang berdiam hampir sejuta penduduk yang beragama Islam.

Termasuk dalam jumlah itu, -- kira-kira 400.000 orang Turki dan .300.000 orang Maroko. Sekarang mereka sudah menjadikan Belanda negeri kedua mereka. Mereka telah beranak bercucu di negeri Belanda. Mereka bukan TKW yang datang melamar pekerjaan ke negeri Belanda. Tetapi didatangkan ke Belanda atas persetujuan dua negeri. Penyebabnya ialah – bahwa negeri Belanda, ketika itu, samgat memerlukan tenaga kerja (murah) dalam jumlah besar, demi kepentingan pertumbuhan pesat ekonominya sendiri. Jumlah hampir sejuta orang Muslim Turki dan Maroko bermukim di Belanda, dan yang sudah banyak menjadi wn Belanda, --- adalah kelanjutan wajar dari politik ekonomi Belanda sendiri terhadap Turki dan Maroko.

Orang-orang Turki dan Maroko, serta imigran lainnya seperti orang-orang Hindustan-Suriname, Bosnia, Afghanistan, Pakistan, Indonesia-Suriname, Bangladesh, dll, --- sebagai penganut agama Islam memerlukan tempat ibadah. Mereka mendirikan mesjid, musolah dan sekolah Islam. Demikianlah, berangsur-angsur berdiri mesjid-mesjid, lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah Islam. Sehingga seakan-akan tumbuhnya jamur di musim hujan. Sebegitu jauh belum ada soal-soal atau kasus konflik antara penduduk Belanda yg beragama Kristen dan Jahudi, dengan penduduk yang beragama Islam. Mereka hidup pada pokoknya dalam suasana toleransi.

* * *

Peristiwa pemboman Twin Towers dari World Trade Centre, di New York (11 September 2001), yang menyebabkan sekitar 3000 orang tewas, dimana pelaku-pelaku pemboman tsb adalah orang-orang Arab yg beragama ISLAM, telah menimbulkan arus sikap dan sentimen “anti-Islam” di dunia Barat. Orang-orang di Barat dengan gampang-gampangan mengambil kesimpulan, bahwa Islam adalah identik dengan terorisme; bahwa “jihad” adalah “terorisme Islam”.

Suasana seperti disebut diatas, di negeri-negeri Barat, antara lain di Belanda, telah menciptakan kondisi lahirnya tokoh-tokoh dan politikus-politikus oportunis yang mencari dukungan dan popularitas bagi kelompok dan dirinya sendiri, dengan menyalah gunakan suasana 'takut terorisme Islam' dan khawatir negeri Belanda akan dibanjiri arus kaum migran dari Asia dan Afrika, yang banyak adalah penganut agama Islam, ketika itu.

Geert Wilders, anggota Parlemen Belanda sekarang ini, adalah salah seorang dari tokoh politik elite yang dimaksud. Wilders tadinya anggota partai liberal beraliran Kanan di Belanda, --- VVD, Dalam tahun 2004 Geert w\ilders nyebal dari VVD,. Soalnya: -- ia bertolak belakang dengan sikap politik partainya, sekitar kasus permintaan Turki untuk menjadi anggota

Uni Eropah.

* * *

Apa provokasi anti-Islam Geert Wilder kali ini?

Geert Wilders menulis di s.k. De Volkskrant (19/11-2011) bahwa rencana pemerintah Belanda, dalam tahun 2012, mengadakan perayaan untuk memperingati 400^th dijalinnya hubungan diplomatik Nederland-Turki dengan a.l menyampaikan undangan kenegaraan kepada presiden Turki, Abdullah Gül, SUPAYA DIBATALKAN SAJA.

Menurut Geert Wilders tak ada yg harus dirayakan. Rezim Islam presiden Gül, dan orang separtainya, PM Erdogan, bukanlah sahabat sesungguhnya dari Barat. Maka juga bukan sahabat sesungguhnya negeri Belanda. Presiden Gül tidak welkom di Belanda. Demikian Wilders.Wilders mengulangi lagi bahwa “Turki tak punya tempat di Eropah yang merupakan masyarakat yang memiliki nilai dan norma.

Kontan, ketua fraksi D66 dalam Parlemen Belanda, Alexander Pechtold, merespons artikel Wilders. Pechtold menyebut pendapat Geert Wildres itu, ABSURD. Alias, tidak masuk akal! Tidak normal. Ditambahkannya bahwa sikap Wilders itu merupakan noda bagi pemerintah dan Nederland. Partai-partai pemerintah, Kristen demokrat, CDA, dan partai Liberal VVD, juga tidak mempedulikan pendapat Weert Gilderes.

Sikap Gilders ini paling sedikit dianggap 'aneh'. Karena sejak mula terbentuknya kebinet Belanda yg sekarang ini, partainya Gilders, PVV, memberikan dukungan “gedoogd-steun”. Suatu dukungan 'permisif' kepada pembentukan kabinet Rutte (VVD) yg berkoalisi dengan CDA. Semata-mata agar partai Kiri seperti partai buruh, PvDA, Partai Sosialis, serta Groen Links (Kiri Tengah) dan D66 (partai tengah), bisa dicegah masuk kabinet, atau memberikan pengaruhnya pada kabinet. Celakanya CDA dan Rutte dari VVD, punya pendirian oportunis. Demi bisa berkuasa dan menyisihkan partai-partai Kiri dan Tengah, mereka bersedia bergandengan tangan dengan partai ultra Kanan yang anti-\Islam dan anti-imigran seperti partai PVV yang dikepalai oleh Geert Wilders.

* * *

Belanda bukanlah suatu negeri dimana yang dominan adalah kekuatan politik Kanan, apalagi yang anti-Islam dan anti-imigran. Tetapi kali ini, disebabkan oleh beberapa faktor, a.l kemunduran partai buruh PvDA dan melonjaknya kursi PVV dalam pemilu y.l., dan oportunismenya CDA dan VVD, maka mungkinlah terbentuk kabinet yang paling Kanan selama dasarwarsa ini di Belanda.

Kita bisa saksikan pendapat yang demokratis dan waras dari kalangan masyarakat Belanda sendiri. Yang menentang pandangan anti-Islam dan anti-Turki seperti yg diturakan oleh Geert Wilders.

Seorang kolumnis senior, Paul Brill, menulis di “de Volkskrant” ( 21 Nov,2011), menanggapi Geert Gilders, a.l. : Di satu fihak Turki tidak menunjukkan dirinya sebagai negara hukum, 'rechtstaat'. Yang telah mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi secara keseluruhan. Golongan minoritas seperti suku bangsa Kurdi dan golongan Kristen, masih belum bebas dari paksaan dan diskriminasi. Kebebasan pers juga belum benar-benar ditrapkan.

Tetapi, kata Paul Berill, sekaligus harus dinyatakan bahwa, secara keseluruhan keadaan Turki jauh lebih baik terbanding dengan masa lalunya. Ketika itu Turki, silih berganti dikuasai rezim korup dan tangan besi.

Meskipun dewasa ini masih tampak tendens di kalangan pemerintah partai APK, yang harus dilakukan perubahan – tampak jelas bahwa keadaan politik Turki dewasa ini baik sekali, dibandingkan dengan hampir semua negeri-negeri lainnya di Timur Dekat (maksudnya negeri-negeri Teluk, Afrika Utara dan Semenanjung Arab). Maka adalah ABSURD untuk memperlakukan Turki sebagai semacam kanker serta menyatakan menolak mengundang Presiden Gül ke Belanda.Bersikap kritis terhadap Islam adalah tidak salah. Tetapi di sini (Geert Wilders) telah kebablasan menjuadi suatu obsesi terhadap Islam menuju pada keterasiangan di dunia.

Turki adalah sebuah negara yang sedang tampil tumbuh, kata Paul Brill. Yang terletak pada posisi penting di dunia. Turki masih anggota Nato yang dihargai (oleh Barat). Di Nederland tinggal 400.000 migran yang bersal dari Turki.. Semua itu merupakan alasan tepat untuk memelihara hubungan baik Turki-Nederland. Ultah ke-400 hubungan diplomatik merupakan kesempatan bagus sekali untuk mengintensifkan dialog. Dengan sendirinya Presiden Turki akan sangat disambut hadir di situ. Demikian pandangan normal dan waras seorang komentator senior Belanda, Paul Brill. Di Belanda ada abnormalitas dalam kegiatan politiknya yang ekstrim dan provokatif, yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan pandangan religi Kristiani dalam kehidupan bermasyarakat daupun pandangan kemanusiaan, seperti yang di-klaim Geert Wilders, sebagai pandangan dan sikap politiknya.

* * *

Mengakhiri kolom ini, baiklah kita ikuti pandangan normal dan waras lainnya dari kalangan cendekiawan Belanda. Meindert Fennema, Gurubesar Ilmu Teori Politik di Universitas Amsterdam (UVA), dan penulis, menulis dalam sebuah artikel (de Volkskrant, 22 Nov 2011) --- sebagai respons terhdap artikel Geert Wilders, sbb: Dengan seruannya untuk tidak menerima Presiden Turki, Geert Wilders telah menghancurkan sistim diplomatik yng ditujukan untuk menghindari peperangan.

Dalam tulisannya itu Meindert Fennema, menyindir Geert Wilders untuk sedikit rendah hati dalam pembebarannya mengenai rezim-rezim lalim di Turki di waktu y.l., karena bukankah rezim-rezim Belanda pada masa lampau tidak kalah besar dosanya? Maksudnya adalah mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan kolonialisme Belanda terhadap bangsa dan negeri Indonesia.

Pada akhir tulisannya Meindert Fennema mengingatkan Geert Wilders, bahwa, “saran Anda untuk memutuskan hubungan diplomatik (Holland) dengan negeri-negeri Islam, lebih jelek daripada jorok, SARAN ANDA ITU BERBAHAYA.

* * *

Geert Wilders berprovokasi dengan fitnahan-ftnahan keji terhadap Turki, agama dan dunia Islam. Tapi belum lagi kering tinta tulisan Geert Wilders, dari masyarakat Belanda sendiri timbul kritik dan perlawanan terhadp sikap anti-Islam dan anti-migrasi Geert Wilders.

* * *

PERJUANGAN UTK KEBENARAN DAN KEADILAN DI TIMOR LOROSAE AKAN BERLANGSUNG TERUS

Kolom IBRAHIM ISA

Jum'at, 18 November 2011

PERJUANGAN UTK KEBENARAN DAN KEADILAN DI TIMOR LOROSAE AKAN BERLANGSUNG TERUS

Duabelas November 1991, di Timor Lorosae Merdeka, diperingati, sebagai HARI PEMUDA. Hari itu duapuluh tahun yang lalu, TNI di bawah kekuasaan rezim Orba, telah melakukan kejahatan kemanusiaan, dengan membantai ratusan rakyat Timor Lorosae, yang ketika itu masih diduduki oleh Indonesia. Kemudian Indonesia mengklaim Timor Timur sebagai propinsi Republik Indonesia. Kelanjutan dari politik agresi, pendudukan dan 'integrasi melalui kekerasan militer' tsb., lebih dari 200.000 rakyat Timor Lorosae dibantai. Sedangkan pada “pembantaian Santa Cruz”, tercatat 271 demonstran tewas, 382 luka-luka, dan 250 “hilang”.

Media mancanegara menarik persamaan antara pembantaian rakyat Timor Lorosae di pemakaman Santa Cruz, oleh tentara Indonesia, --- dengan pembantaian di Sharpville, tahun 1960, yang dilakukan oleh aparat keamanan rezim apartheid Afrika Selatan, terhadap rakyat Afrika Selatan yang berjuang dengan damai melawan apartheid.

Rakyat Timor Lorosae yang berkumpul berdemo secara damai, di pemakaman Santa Cruz. Dilli, pada tanggal 12 November 1991 itu, untuk menyatakan penghormatan mereka pada pemuda Gomes yang ditembak mati oleh aparat keamanan RI.

Sunguh memilukan sekaligus memuakkan, bahwa, sampai dewasa ini masih ada sementara kalangan bangsa kita, termasuk tokoh-tokoh dan elite parpol, yang menyayangkan dan menyesalkan mengapa hasil referendum tahun 1999 di Timor Leste, mayoritas mutlak rakyat Timor Leste memilih merdeka, --- ketimbang tetap sebagai propinsi Republik Indonesia.

Suatu pandangan dan politik chauvinisme-nasional yang dikembangkan oleh rezim Orba, tapi masih punya gema sampai sekarang.

* * *

Timor Lorosae telah tegak berdiri sebagai negara merdeka sejak 20 Mei 2002. Pemerintahan Presiden Habibie tidak bisa berbuat lain. terpaksa mengakui kemerdekaan Timor Lorosae hasil referendum rakyatnya. TNI menduduki Timor Lorosae pada tanggal 7 Desember 1975, dan berlangsung sampai tahun 1999. Dalam periode itu tentara Indonesia telah melakukan kejahatan kemanusiaan besar-besaran terhadap rakyat Timor Leste.

Namun, pemerintah Indonesia, tidak rela Timor Lorosae berdiri sebagai negara merdeka, sederajat dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya, -- RI tidak mau mengakui kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para jendral dan tentara Orde Baru di bawah Suharto terhadap rakyat Timor Lorosae.

Maka pemerintah-pemerintah Republik Indonesia pasca Suharto, melakukan tekanan-tekanan terhadap Timor Leste untuk, demi melaksankan persetujuan, apa yang dinamakan KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN, Timor Lorosae ditekan untuk “melupakan masa lampau”, mengenai apa yang terjadi selama pendudukan Timor Lorosae oleh Indonesia.

Keadaan ini menjadi alasan Amnesty International (London) untuk mendesak PBB agar mengakhiri masa impunitas di Timor Lorosae semasa pendudukan Indonesia pada tahun-tahun 1975 – 1999.

Di bawah ini disiarkan ulang ulasan (1 Desember 2005) -- mengenai latar belakang hubungan dua negeri, Indonesia dan Timor Lorosae, sejak negeri tsb berdiri sebagai negara merdeka.

* * *

Kolom IBRAHIM ISA
---------------------------------
Rabu, 01 Desember 2005.

TIMOR TIMUR, HAM & politik "Hubungan baiknya" dengan INDONESIA.

Kemarin, Rabu 30 November, 2005, koran pagi Amsterdam, "de Volkskrant",
menyiarkan sebuah berita AP dari Dili, ibu kota Timor Timur.

Asal sedikit saja ada kepedulian terhadap masalah pemberlakuan HAM di
negeri yang rakyatnya begitu gagah-berani memperjuangkan kemerdekaannya
terhadap kolonialisme Portugis, dan kemudian melawan agresi, pendudukan
dan aneksasi Orba Indonesia,--- maka berita AP dari Dili itu pasti
membikin hati dan fikiran jadi gundah, marah, kecewa dan prihatin.


Meurut berita tsb Presiden Timor Lorosae, Xanana Gusmao, telah
menyisihkan sebuah laporan komisi mengenai pelanggaran hak-hak azasi
manusia (ketika Timor Timur) berada di bawah kekuasaan Indonesia. Xanana
Gusmao menganggap bahwa 'rekonsiliasi' dengan Indonesia lebih penting
ketimbang keadilan bagi para korban yang telah jatuh selama 24 tahun
Timur Timor berada di bawah pendudukan Indonesia. Xanana Gusmao juga
tidak mau mengambil oper saran-saran komisi untuk ganti-rugi yang harus
dibayar oleh negeri-negeri, yang pada tahun-tahun itu telah menyokong
Indonesia, seperti Amerika Serikat. Padahal Komisi Untuk Penerimaan,
Kebenaran dan Rekonsiliasi, adalah badan yang dibentuk oleh administrasi
interim-PBB. Jelas, laporah tsb terdiri dari 2500 halaman berisi
kritik-kritik keras sekali terhadap Indonesia.


Di sini bisa dilihat bagaimana sebuah negeri kecil yang terjerembab
dalam posisi yang sangat tidak mudah, karena terpaksa berbaikan dengan
tetangganya; yang jauh lebih besar dan yang angkara murka, seperti rezim
Orba Indonesia. Tambahan lagi rezim angkara murka tsb didukung oleh Barat.


Meskipun negeri kecil, --- namun kasus Timor Timur, selama lebih dari 20
tahun, menjadi sorotan media dunia, dan menjadi agenda penting kegiatan
banyak NGO yang berkepedulian dengan hak bangsa-bangsa untuk menentukan
nasib sendiri dan pemberlakukan HAM di mancanegara. Timor Timur menjadi
salah satu pusat perhatian media dunia, karena negeri kecil yang
rakyatnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1975, dengan
pelbagai dalih telah diagresi oleh rezim Orba Indonesia dibawah Jendral
Suharto, diduduki dan kemudian dianeksasi. Agresi, pendudukan dan
aneksasi yang dilakukan Orba Indonesia telah menimbulkan ratusan ribu
korban di fihak rakyat Timor Timur (menurut taksiran inernasional jumlah
korban di fihak rakyat Timor Timur berkisar di sekitar angka 200.000),
dan juga ribuan prajurit TNI menemui ajalnya di bumi Timor Timur. Para
prajuti TNI itu dindoktrinasi bahwa mereka berkorban demi kepentingan
bangsa Indonesia. Padahal jelas itu agresi, pendudukan dan aneksasi
dengan kekerasan.


Yang mengenaskan ialah sikap sementara elite politisi Orba yang
ikut-ikutan secara absurd menganggap dan melakukan kampanye bahwa Timor
Timur adalah bagian dari Republik Indonesia. Argumentasi mereka juga
sepenuhnya atas dasar rekayasa. Mereka mimpi bahwa adalah rakyat Timor
sendiri yang berhasrat untuk bergabung dengan Indonesia. Tidak jelas
apakah sikap para elite Orba itu untuk mencari muka pada presiden
Suharto ketika itu, ataukah memang ideologi 'nasionalisme-sempit' mereka
sudah begitu merosotnya, sehingga menganggap agresi, pendudukan militer
dan aneksasi sebagai tindakan yang 'halal' demi 'kebesaran' Indonesia.
Sudah tidak ada lagi bau-baunya nasionalisme yang sehat, nasionalisme
yang patriotik dan adil. Sudah demikian merosotnya sikap dan pendirian
chauvinis sementara elite, politisi, media dan cencekiawan Orba tsb,
sehingga tidak bisa membedakan lagi tindakan begaimana yang adalah
agresi, dan mana yang merupakan penggabungan dua wilayah dua negeri,
yang benar-benar didasarkan atas kehendak rakyatnya masing-masing.


Rezim Orba, TNI telah melakukan pelanggaran HAM luar biasa di Timor
Timur. Dunia internasional mengutuknya, dan pengadilan mengenai
pelanggaran HAM di Timor Timur oleh Orba/tentara, khususnya pada periode
"referendum" juga diadakan. Entah bagaimana hasilnya dan follow-upnya
sedikit diketahui umum.


Agresi, pendudukan dan aneksasi Timor Timur oleh Indonesia, jelas
disokong oleh Barat, terutama oleh Amerika Serikat dan Australia.
Meskipun apa yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur sejak 1975
itu melanggar hukum internasional, melanggar prinsip-prinsip PBB, namun,
tokh disokong sepenuhnya oleh fihak Barat, karena itu adalah demi
kepentingan 'strategi Perang Dingin' mereka. Gembar gembor mereka
mengenai keuniversilan hak bangsa-bangsa menentukan nasib sendiri yang
ada di bawah kekuasaan atau pengaruh Uni Sovyet ketika itu, adalah suatu
omong kosong besar dan munafik. Bila itu menyangkut Tibet yang ada di
bawah RRT atau negeri-negeri Baltik yang ada di bawah kekuasaaan Sovyet
ketika itu, maka mereka menabuh genderang meneriakkan keharusan
dilaksanakannya prinsip PBB 'hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib
sendiri' . Tapi begitu terlibat kasus Timor Timur dimana lebih
diutamakan kepentingan strategi 'perang dingin' mereka, maka segala
prinsip hak bangsa-bangsa menentukan nasib sendiri, dibuang di keranjang
sampah. Rezim Orba yang melakukan pelanggaran tsb malah disokong, secara
ekonomi,finansil, politik dan militer.


Berkali-kali kita menyaksikan betapa fihak Barat dan yang sefaham dengan
sikap Barat tsb, mentrapkan sikap 'double standard' bila itu menyangkut
HAM. Bisa dilihat dalam contoh sbb: Ambillah apa yang terjadi di
Kampuchea atau di Tibet. Sikap mereka amat garang menghadapi penggunaan
kekerasan militer oleh penguas di situ. Bukan main suara protes yang
datang dari jurusan Barat dan yang sefaham dengan mereka itu. Tapi, bila
itu menyangkut korban di Indonesia (1965-1966) yang meliputi lebih
sejuta orang yang tidak bersalah, atau menghadapi masalah kudeta Jendral
Pinnochet di Chili yang mengakibatkan korban besar dan terbunuhnya
presiden Allende, maka kalangan yang berkuasa di Barat dan mereka-mereka
yang sefaham dengan Barat itu, seperti bisu-tuli saja lahyaknya.
Sebabnya? Karena di Kampuchea atau di Tibet, yang menjadi pelaku
kekerasan adalah kekuasaan yang dianggap komunis. Sebaliknya di
Indonesia atau di Chili, yang menjadi korban kekerasan itu adalah
golongan komunis dan Kiri. Pelakunya adalah yang anti-Komunis. Semacam
ada suatu prinsip misterius yang mereka pegang, yaitu, MEMBUNUH GOLONGAN
KIRI, MEMBUNUH KOMUNIS tidak melanggar HAM, itu boleh-boleh saja. Makin
banyak komunis atau golongan kiri yang jatuh korban makin baik adanya.
Begitulah sikap dan logika mereka-mereka itu. Keuniversilan HAM yang
mereka gembar-gemborkan itu adalah MUNAFIK!

'Double standard' dalam bersikap terhadap pelanggaran HAM ini masih
berlaku terus sampai dewasa ini, baik secara internasional, maupun di
Indonesia.


Tampaknya fihak Barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia,
sebagaimana halnya dulu mereka tutup telinga dan tutup mulut terhadap
agresi, pendudukan dan aneksasi Timor Timur oleh rezim Orba Jendral
Suharto, --- sekarangpun kiranya mereka akan membisu juga menghadapi
kenyataan bahwa laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk
adminstrasi-interim PBB di Timor Timur, begitu saja dimasukkan ke dalam
laci.


Memang dalam hal ini, situasinya serba sulit bagi Presiden Timor Timur
Xanana Gusmao. Sebagai negeri kecil yang menghadapi begitu banyak
masalah pasca-kemerdekaan, mengatasi pengangguran, pendidikan, kesehatan
dan perumahan rakyuat, -- yang menyangkut masalah nasional pembangunan
ekonomi dan keamanan, memang memerlukan situasi yang 'stabil' dalam
hubungannya dengan Indonesia. Suatu Indonesia, yang sudah tidak lagi
dipimpin oleh Jendral Suharto, sudah mengalami masa reformasi dan
demokratisasi tertentu, namun, masih menganggap bahwa tindakan-tindakan
kekerasan militer fihak Orba Indonesia, sebagai akibat dari agresi,
pendudukan dan aneksasi terhadap Timor Timur, -- adalah sebagai suatu
tindakan yang demi mempertahankan 'kebesaran' Indonesia. Mereka masih
menganggap bahwa referendum di Timor Timur di bawah naungan
internasional/PBB, yang hasilya adalah 'lepasnya Timor Timur dari
Republik Indonesia, sebagai suatu 'kerugian' bagi Republik Indonesia.
Mereka-mereka itu, para pendukung dan penyangga Orba masih belum mawas diri.


Kantor Berita Associatied Press juga menulis bahwa Timor Timur hampir
tidak memiliki kekayaan alam sebagai sumber tambahan, dan tercatat
sebagai negeri yang paling miskin di Asia. Itulah sebabnya maka Timor
Timur masih berat tergantung dari Indonesia, partnernya dalam
perdagangan. Itu pulalah sebabnya Presiden Gusmao tidak mau bikin marah
Indonesia dengan permintaan gantirugi bagi korban-korban dan keluarga
mereka dan peringatan ke alamat Jakarta agar orang-orang militer
Indonesia yang bersalah diberikan hukum yang setimpal.


Analisis AP tsb punya dasar. Tentu sebab musabab utama mengapa Presiden
Gusmao sampai mengambil sikap demikian itu, ialah, karena ia menyadari
betul bahwa di Indonesia militer masih punya suara menentukan, baik
mengenai masalah-masalah yang menyangkut masalah nasional, apalagi yang
bersangkutan dengan masalah keamanan.


Sikap Presiden Xanana Gusmao yang menganggap lebih penting punya
hubungan 'tetangga baik' dengan RI, ketimbang memperjuangkan keadilan
bagi para korban yang jatuh akibat Orba Indonesia, dengan sendirinya --
bisa difahami.

Meskipun situasi politik di Indonesi sudah mengalami perubahan sejak
jatuhnya Suharto, dan kini presidennya adalah hasil pilihan langsung
rakyat, namun, ---- pandangan politik luarnegerinya, khusus menghadapi
masalah Timor Timur, hakikatnya masih sama. * * *

IBRAHIM ISA'S – FOCUS ON RELIGIOUS (IN)-TOLERANCE IN INDONESIA

IBRAHIM ISA'S – FOCUS

ON RELIGIOUS (IN)-TOLERANCE IN INDONESIA

Thursday, November 17, 2011

-----------------------------------------------------------------------------------

The Other Indonesia

Tolerance Draft Bill ‘Not the Answer’

 Self-imposed tolerance
Enforcement Needed For Religion Tolerance
----------------------------------------------------------

THE OTHER INDONESIA

A lack of tolerance for religious minorities undermines Indonesia's moden image. -- By EMILY RAUHALA, Time – 21 Nov, 2011.

A year ago Barack Obama returned to Indonesia, where he lived as a boy, as President of the United States . In a speech at the University of Indoenesia, he reminisced about catching dragonflies, flying kites and running through rice paddies in the Jakarta of his youth. “Indonesia is a part of me” he told the audience, while lauding the nation and its people for their new democracy, commitment to the rule of law and tolerance for religious diversity. Obama's affection for Indonesia is understandable. But as he prepares to go to Bali on Nov. 19 for the East Asian Summit. He needs to ditch the nostalgi and deliver a stern message to the one time home for not living up top its pouported ideals.

A KEY MEASURE OF THE LEVEL OF JUSTICE and compassion in any society is how it treats its minorities-often its most vulnerable citizens. On that score, Indonesia, the world's most populous Muslim country, is failing. In the past year, public violance against religious minorities, who together make up about 12% of the 240 million population, has been relentless.: there has been a slew of incidents, from burnings and bombings of churches to attacks by radical Muslims on moderates. The autorities appear unable or unwilling to firmly intervene.

That seemed to be the case when I was in a packed courtroom outside Jakarta a few months ago. On trial were 12 men charged in connectrion with a mass assaults early this year on members of the peaceful Ahmadiyah sect. Ahmadis believe that their Indian founder Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) was also a prophet, after Muhammad-a claim orthodox Muslims find heretical. This plus other differences have made Ahmadis a target for hard-liners in Pakistan, Bangladesh and of late, Indonesia too. The attack on Ahmadis was brutal. A hundreds strong crowd gathererd at opposite ends of a remote rice-farming village on the western edge of Java and converged on an Ahmadi home. The people inside were surrounded and attacked with matshetes, sharpened sticks and stones. Three men died; five were badly injured.

At the trial, before the judges entered the chamber, an Islamic cleric in a white robe stepped from the gallery and led the courtroom in prayer. Those inside – plus many more pressed against the outside gate – prayed for the mob, not those killed. People in the crowd told me the Ahamadis has it coming, that the mob was provoked and the violence spontaneous.

One of the accused, 17 year-old Dani bin Misra, was filmed smashing an Ahmadi man's skull with a rock. He and the other defendants were convicted of “participation in a violent attack that results in casualties”. Dani was sentenced to three month's jail. The rest, including two clerics, received five to six months. (By contrast, an Ahamadi got six months for wounding an attaker when defending a family property). Said New York City-based Human Rights Watch: “The trial sends the chilling message that attacks on minorities will be treated lightly by the legal system.”

WE EXPECT BETTER FROM INDONESIA

When the 1997 Asian financial crisis sparked mass protests that helped bring down longtime strongman Suharto, the majority Muslim nation shatterred the trend myth that Islam is antithetical to democracy. Today, Indonesia is freer and more open than ever. Indeed, many see the country as a model for the postrevolutionary Arab world. Yet institutions are weak, corruption endemic, and militarty repression persist in the forgotten territory of Papua. President Susilo Bambang Yudhoyono has condemned the various religious attacks, but not, say his critic. forcefully enough. Extremists have florished on the fringes of the modern mainstream, spawning radical groups and religious vigilantes. Their actions undermine everything good aabout contemporary Indonesia.

I raised the Ahmadiyah verdict with Suryadharma Ali, Indonesian Minister of Religious Affairs, one of whose responsibilities is to keep the peace among all faiths. Suryadharma was unapologetic in tone: he said Indonesia respects religious freedom, but that minorities could not use that freedom to “completely modify” Islamic beliefs. He also defended regulations that ban Ahmadis from proselytizing or openly practicing their faith. The minister compared antgonism towar Ahmadis to flag burning: “Your country would get angry if you burned their flag. And the case of religion is higher than the flag.” Perhaps so, but for Indonesia to be truly the modern, moderate society it claims to be, it needs to show through word and deed that it will not tolerate intolerance.

(note: all bold printed - by I.I.)

* * *

Tolerance Draft Bill ‘Not the  Answer’

Ulma Haryanto | November 15, 2011 --

A draft bill on religious harmony being prepared at the House of Representatives is likely to

promote intolerance rather than counter it, a human rights watchdog said on Monday.

Lawmakers preparing the draft bill have touted it as providing a long-term solution for the religious conflicts plaguing the country. It was among the priority bills for this year, but it has remained unaddressed as the House has turned its attention to other issues.

However, the most recent draft of the bill, dated August this year, includes articles that are

“discriminative” and “could threaten the country’s pluralism,” Setara Institute

for Democracy and Peace researcher Ismail Hasani said on Monday.

“From early on, Setara has said that in order to give the right treatment to a

social problem, there has to be a carefully analyzed social diagnosis,” Ismail

said, pointing out that the drafter of the bill had failed to consider weak law

enforcement as a reason why many religious conflicts linger.

“Religious harmony can only be achieved if the state can guarantee everyone’s religious

freedom and rights,” he said. “But the draft even fails to mention what responsibilities the state has. It also fails to acknowledge the importance of maintaining Indonesia’s pluralism.”

Setara deputy chairman Bonar Tigor Naipospos sad the current version of the bill was a “shortcut,” not a long-term solution.

“The bill pinpoints issues that are believed to be the source of conflicts, and then sets restrictive provisions around them,” Bonar said.

“There are articles that are unnecessary, as well as impossible to enforce.”

As an example, Bonar cited an article that requires the consideration of “the local community’s wisdom” prior to the construction of a place of worship.

“How exactly can you measure people’s wisdom? How do you define wisdom?” he said.

The chapters of the current draft, a copy of which was obtained by the Jakarta Globe, specifically regulate how people should spread their faith, celebrate religious holidays, construct places of worship, hold funerals and organize religious education.

Firdaus Mubarik, a spokesman for the embattled Indonesian Ahmadiyah Congregation (JAI), also was less than impressed.

“Our Constitution protects religious freedom, but instead of enforcing that, the government is caving in to the so-called majority,” he told the Globe.

Setara said it planned to submit an alternative draft to the House by the end of this month, alongside groups with similar concerns such as the Jakarta Legal Aid Foundation (LBH Jakarta),

the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam) and the Human Rights Working Group.

Abdul Kadir Karding, chairman of House Commission VIII, which oversees religious and social affairs, insisted the bill would ensure minority rights.

“When there is a non-Muslim person living in a Muslim community, he or she has the right to have the same access to services as the majority,” he said. “We want all people to understand the importance of respecting people from different religions.”

* * *

Editorial: Self-imposed tolerance
The Jakarta Post | Wed, 11/16/2011 

Tolerance and pluralism are like two sides of the same coin, one complements the 
other. However, in reality, neither functions as well as might be hoped.

It is for these universal principles that many countries in the world have 
incorporated the two interrelated ideals into their national mottos. Be it the 
European Union’s United in diversity; Djibouti’s Unity, Equality, Peace; the 
United States’ E pluribus unum (Out of many, one) or Indonesia’s Bhinneka 
Tunggal Ika (Unity in Diversity), all in agreement that both concepts are main 
ingredients in achieving global harmony and peace.

The commemoration of the International Day of Tolerance Wednesday is therefore 
the perfect moment for all nations, including Indonesia, to refresh and at the 
same time enforce the spirit outlined in the 1995 Declaration of Principles on 
Tolerance and the 2005 World Summit Outcome, which sought the commitment of 
heads of state and governments to advance human welfare, freedom and progress 
everywhere, as well as to encourage tolerance, respect, dialogue and cooperation 
among different cultures, civilizations and peoples.

It is true that talk is cheap and it is implementation that is key. There will 
always be deviations from, if not violations of, the spirit and principles 
enshrined in the two international treaties above. Global history and news 
reports have revealed such anomalies here and there – Indonesia is no exception.

Being the world’s largest Muslim majority nation and also a home to many 
religions and ethnic groups, Indonesia has been praised worldwide as a champion 
of cultural and religious pluralism. However, several incidents against minority 
groups have provided proof that implementing ideals is more difficult than 
formulating treaties, laws and regulations.

One case in point is the mob attack on the Ahmadiyah community compound in 
Cikeusik, Banten, last February, which cost the lives of three Ahmadis. Another 
is the much criticized government licensing process for houses of worship, which 
has triggered a prolonged legal conflict that has prevented a Christian 
congregation from holding Sunday services in their own church in the West Java 
city of Bogor.

The latest example is the controversy surrounding the House of 
Representatives-initiated draft of the so-called religious tolerance bill, which 
observers claim could actually threaten the very essence of pluralism and tolerance.

The draft bill, which aims to regulate religious sermons and segregate graves 
within public cemeteries according to religion, is seen by many as a potential 
trigger for religious intolerance. The bill does not propose an alternative 
system to the current problematic licensing of houses of worship that majority 
groups have used to make it difficult for members of minority religions to 
congregate for prayers and religious ceremonies in several regions.

Cases of violence have frequently occurred in the absence of true and proper 
implementation of laws and regulations, but in the case of the religious 
tolerance bill, it is the draft law itself, and the loopholes within it, that 
needs revision so as to prevent, or at least reduce, the potential for future 
problems.

* * *

Editorial: Enforcement Needed For Religion Tolerance
November 15, 2011 - The Jakarta Globe


The freedom of religious belief and the right to practice one’s faith are 
protected by our Constitution. Indeed, Indonesia — with its myriad religions and 
ethnic groups — has been touted as a role model for religious tolerance, despite 
having a strong majority of people who belong to the Muslim faith.

We can point to many examples of mosques and churches standing side by side, and 
of communities celebrating different religious holidays in harmony and a spirit 
of oneness.

But with recent instances of religious strife and discrimination against 
minorities, the nation’s social fabric has begun to fray.

To restore religious tolerance and harmony to the country, lawmakers are now 
working on a draft bill they are touting as a long-term solution to the 
religious conflict that has plagued the country in recent years.

Human rights groups and minority communities are not convinced, though. Many 
have raised concerns over some of the articles in the bill.

They rightly point out that the root cause of many cases of religious conflict 
is weak law enforcement, not an absence of regulations. Religious harmony, they 
note, can only be achieved if the state guarantees every citizen’s religious 
freedom and rights. The new bill, as it currently stands, does not clearly spell 
out the state’s responsibilities and duties in protecting religious freedom.

What it does is to set out regulations for how people can spread their faith, 
celebrate religious holidays, construct places of worship, hold funerals and 
carry out religious education.

The bill, therefore, must go further. It must spell out punishment for those who 
attack places of worship or who injure those of a different faith in the name of 
religion. The punishment must be severe if it is to act as a deterrent.

Maintaining religious harmony in this country is as crucial as having a strong 
military defense against foreign invaders. Religious tolerance is the very 
fabric of this multi-faceted nation. If we do not protect minority groups and 
ensure their safety, the nation’s internal security will be undermined.

The state has a responsibility and a moral duty to every citizen in the republic 
to enable and preserve their freedom of worship. This is what the new draft bill 
must address.

* * *

PELUNCURAN BUKU "" BUI TANPA JERAJAK BESI" DI " UNIVERSITAS ISLAM NEGERI" - - -

Kolom IBRAHIM ISA
07 November 2011
------------------



PELUNCURAN BUKU "" BUI TANPA JERAJAK BESI" DI " UNIVERSITAS ISLAM NEGERI" - - -



Sudah sejak 19 Oktober, 211, aku bersama Murti berkunjung ke Indonesia.
Menikmati kembali kesegaran dan keramahan, bumi dan alam Indonesia tercinta.


Selalu menambah gairah dan semangat saat menginjakkan kaki ke bumi tercinta. Terutama bertemu lagi dengan kawan lama dan baru, serta, menggalang kenalan dan sahabat baru. Cakap-cakap dan bertukar fikiran dengan manusia-manusia Indonesia, generasi muda adalah sumber inspirasi yang tak kunjung kering.


Aku tidak menduga samasekali bahwa peluncuran bukuku "BUI TANPA JERAJAK BESI", 307 halaman, - Penerbit Klik Books, Jakarta, dengan kata pengantar sejarawan muda Bonnie Triyana dan editor Ahmad Makki, -- berlangsung hari itu di Ruangan Teater, Universitas Islam Negri. Hatiku bertambah gembira menyaksikan lebih dari 150 undangan yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai kalangan, dengan penuh perhatian dan semangat, ambil bagian hadir di situ. Diskui dan tanya jawab berlangsung dengan lancar dan hidup. Sejarawan-sjarawan muda Bonnie Triyana dan Wilson, alumni UIN Johan Wahyudi dan pakar politik DR Arie Junaedi tampak di meja pimpinan peluncuran.


Tidak kurang dari 100 buku terjual habis ketika itu.



* * *



Untuk "Wertheim Collection" di Universitas Gajah Mada, Jogya, diserahkan beberapa buku "Bui Tanpa Jerajak Besi".

Dr Suharman dari PSPK Universitas Gama, sesudah melihat buku itu segera mengusulkan diadakannya seminar di Gama. Untuk membahasnya. Kuterima saran yang berharga itu, Menurut Dr Suharman, akan diundang terbatas, 30 pakar sejarah, dosen serjarah dan mahasiswa pasca sarjana untuk ambil bagian dalam diskusi. Direncanakan akan berlangsung tanggal 3 nov y.l. Sayang, karena jatuh sakit, terpaksa dibatalkan. Next time better.



Juga pertemuan dengan berbagai kalangan masyarakat, khususnya peduli sejarah, atas undangan Dolorosa di Jakarta terpaksa dibatalkan.



Tapi aku masih sempat hadir pada hari ultah ke-90 pejuang kemerdekaan arek Suroboyo, Sumarsono. Berlangsung dengan penuh kenangan di rumah dr Panti Sumarsono, putrinya. Di situ antara lain, sempat berkenalan dengan adiknya Supriyadi, pahlawan pemberontakan Peta di Blitar di bawah pendudukan Jepang.



Sebelum gangguan kesehatan, masih sempat kuhadiri petemuan yang diseleggarakan oleh Wilson dan Bonnie Triyana dengan para peduli sejarah dan tokoh-tokoh LSM HAM dan demokrasi seperti Usman dan Mugiyanto membicarakan bukuku itu. Aku sangat terdorong oleh sambutan hangat terhadap buku. Hadir sekitar limapuluhan undangan.




* * *



Banyak sekali kesan mendalam dan positif dari kunjungan ke Indonesia yang kedua kalinya tahun ini. Masih akan kutulis belakangan. Sekembalinya ke Amsterdam.

KATA PENDAHULUAN, pada buku “Bui Tanpa Jerajak Besi'”

Kolom IBRAHIM ISA
Sabtu, 12 Novemvber 2011
----------------------------


Berikut ini adalah KATA PENDAHULUAN, pada buku “Bui Tanpa Jerajak Besi'”, Pikiran Seorang Eksil Indonesia di Luar Negeri. Pengantar BONNIE TRIYANA, Editor Ahmad Makki. Diluncurkan pada tanggal 21 Oktober, 2011, di Universitas Islam Negeri, UIN, Ciputat, Jakarta. Penerbit KLIK BOOKS, Jakarta, 2011.


* * *


PENDAHULUAN Utk Buku

“BUI TANPA JERAJAK BESI”
< Oleh: Ibrahim Isa>


Buku ini dimaksudkan sebagai lanjutan, atau lebih tepat dikatakan, sebagai perkembangan pemikiran yang dituangkan dalam tulisan-tulisan mengenai situasi perjuangan bangsa kita. Khususnya sejak bergeloranya gerakan massa besar Demokrasi dan Reformasi mengakhiri rezim Suharto (Mei1998).


Buku pertama diterbitkan dalam tahun 2000, dengan judul "SUARA SEORANG EKSIL". Isinya mencakup perkembangan situasi perjuangan bangsa kita dalam merealisasi cita-cita nasional. Yaitu: Menegakkan NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang berdasarkan falsafah Pancasila, -- Mengakhiri masa elap, periode 'impunity' , serta menutup masa ketiadaan hukum selama berlangsungnya rezim Orba.


Maka diangkat dan disoroti pelanggaran hak-hak azasi manusia yang palin besar, oleh penguasa yang terjadi sejak "Tragedi Nasional 1965-1966" menyusul ggalnya G30S. Fokus diarahkan pada usaha, kegiatan serta perjuangan merehabilitasi tidak kurang dari duapuluh juta hak-hak kemanusiaan dan hak politik para warga baik yang anggota PKI dan diduga anggota PKI maupun pendukung Presiden Sukarno. Tidak pernah dalam sejarah bangsa kita begitu banyak warganegara RI yang difitnah dan tertuduh, beserta keluarga mereka, yang hak-haknua sebagai insan negara Indonesia, telah dirampas secara sewenang-wenang oleh kekuasaan militer Jendral Suharto.


* * *


Sepuluh tahun lebih telah berlalu. Ratusan artikel telah saya tulis mengenai perkembangan di tanah air dan mancanegara. Tulisan-tulisan yang telah disiarkan dalam kurun waktu dasawarsa, sebagian dibukukan atas saran sahabat-sahabat dan pemeduli Indonesia . Sejarawan muda generasi baru, pemimpin "HISTORY ONLINE", BONNIE TRIYANA, menseleksi serta mengeditnya sendiri. History Online menerbitkannya dalam bentuk buku ini.


* * *


Perkembangan yang berlangsung dan segala sesuatu yang dicatat, ditulis, dianalisis dan disiarkan sudah menjadi sejarah bangsa. Sudah menjadi milik nasion. Siapapun tak mungkin menyembunyikan atau memalsunya. Pada zaman modern ini, sudah tidak berlaku lagi dalil yang menyatakan bahwa 'SEJARAH (hanya bisa) DITULIS OLEH PENGUASA'. Suatu contoh-soal, adalah kasus rekayasa dan pemalsuan buku Bung Karno, "Sukarno -- An Autobiography, As Told To Cindy Adams (1965). Orba dan Suharto telah merekayasa dan memalsu buku Bung Karno, edisi Indonesia yang diterbitkan tahun 1966 dengan pengantar oleh Jendral Suharto. Tapi setelah jatuhnya Suharto, melalui perhatian dan ketelitian Dr Asvi Warman Adam, pemalsuan dan rekayasa tsb telah dibongkar. Edisi Revisi buku Bung Karno berjudul "BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT," telah terbit dengan kata pengantar DrAsvi Adam yang mengungkap rekayasa dan pemalsuan Orba tsb.


Penguasa menulis sejarah didasarkan dan diabdikan pada kepentingannya sendiri. Tapi rakyat, masyarakat, aktivis, pejuang, individu, pakar, jurnalis, pemeduli sejarah juga menulis. Dan jumlah mereka-mereka ini jauh lebih banyak dari segelintir penguasa. Di zaman kemajuan komunikasi yang ditandai oleh perkembangan ilmu dan teknik internet serta computer sebagai media komunikasi, --- tak ada satu kekuatan ataupun kekuasaan di dunia ini, yang mampu merintangi disiarkan dan dipublikasikannya, berita-berita dan catatan serta dokumentasi historik, yang menyangkut kehidupan masyarakat mancanegara. Informasi telah bebas dari kungkungan dan pengekangan penguasa lalim. Masa, dimana informasi bisa dikontrol oleh penguasa sudah berakhir untuk selama-lamanya. Kemajuan ilmu dan teknologi tak mengizinkannya. Lebih-lebih kesadaran anggota masyarakat itu sendiri, -- merupakan kekuatan utama yang melawan dikontrolnya informasi dan PENULISAN SEJARAH OLEH SIAPA SAJA, TERISTIMEA OLEH PENGUASA.


*JAS MERAH, Jangan sekali-kali melupakan sejarah!* Petuah rakhmat yang selalu diingatkan Bung Karno kepada kita, adalah kebijakan klasik yang punya nilai progresif dan praktis adalah abadi.


* * *


Keterpaksaan, pencabutan paspor oleh kekuasaan Orba, menyebabkan penulis berdomisili di negeri Belanda. Situasi ini mendorong penulis memberikan arti penting pada hubungan Indonesia-Belanda. Sesungguhnya bagi orang Indonesia, maupun orang Belanda, dimanapun ia berdomisili, masalah hubungan Indonesia-Belanda, seyogianya menjadi salah satu perhatian utama, dalam hubungan mancanegara.


Hubungan historis kurang lebih 350 tahun yang berlangsung dalam situasi gejolak dan prahara, teristimewa kesewenang-wenangan Belanda sebagai penguasa kolonial, telah menimbulkan korban yang tidak sedikit di fihak bangsa Indonesia. Tidak heran bahwa hal ini membuat hubungan kedua bangsa, Indonesia dan Belanda, punya arti khusus. Bukan saja khusus. Tetapi mengandung 'mesiu' yang sewaktu-waktu bisa terbakar dan meledak. Tetapi 'mesiu' itu bisa juga ditemukan dan diurus serta 'diamankan' dengan mengikuti kebijakan yang realis. Seperti halnya telah kita saksikan dalam hal keputusan Pengadilan Den Haag (14/9-2011), yang menyatakan bahwa kejahatan perang yang dilakukan tentara Belanda di desa Rawagede, tidak akan bisa kedaluwarsa, dan bahwa pemerintah Belanda telah melakukan tindakan di luar hukum, serta harus harus melakukan pembayaran ganti-rugi kepada para janda dan anak-anak korban.


Pelajari saja secara terpusat perkembangan hubungan Indonesia-Belanda sejak periode ditolaknya 'PETISI SUTARDJO' (PS), yang diajukannya di 'Volksraad'.
Oleh sementara kaum nasionalis, PS dinilai oportunis, karena tuntutannya sangat minim. Yaitu agar diadakan konferensi antara Indonesia dan Belanda, untuk mempersiapkan Indonesia 'berdiri sendiri' dalam batas kedaulatan Kerajaan Belanda, dengan mengambil waktu sepuluh tahun. PS yang akhirnya disetujui oleh 'Volksraad' yang dibikin oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri, itu akhirnya ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Alasannya: Indonesia 'belum matang untuk itu'.


* * *


Mengikuti dan mempelajari perkembangan nasion muda ini menuju pada emansipasi bangsa, kiranya dapat dikemukakan bahwa masalah pembangunan nasion, melanjutkan usaha memperkokoh dan meningkatkan kesadaran berbangsa adalah butir-butir tugas yang masih harus terus diamalkan. Pegegakkan dan pemberlakukan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak manusia warga tak bisa lepas dari syarat dan kondisi kesadaran berbangsa nasion ini. Demikian pula halnya pemberantasan korupsi, dibangunnya suatu birokrasi dan pemerintahan yang bersih dalam pengabdiannya pada masyarakat,

keberhasilannya, kemajuannya akan sangat bergantung pada tingkat kesadaran berbangsa nasion ini. Pada kesadaran mempersatukan kekuatan positif masyarakat, di atas mana berdiri tegak persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauké.


Tulisan-tulisan yang tersajikan dalam kumpulan ini justru dimaksudkan untuk ambil bagian menurut kemampuan, guna mencapai tujuan mulya tsb.


Yang tujuan akhirnya adalah menegakkan suatu masyarakat Indonesia yng adil dan makmur, demokratis dan pluralis, toleran serta multikutural, bersatu, kokoh dan jaya.



* * *

Peluncuran Buku - "Bui Tanpa Jerajak Besi" Karya Ibrahim Isa.

U N D A N G A N

Peluncuran Buku - "Bui Tanpa Jerajak Besi"
Karya Ibrahim Isa.

Selasa, 18 Oktober 2011


Undangan Peluncuran Buku
Oleh Ahmad Makki, Senin , 17 Oktober 2011

Kami mengundang kawan-kawan untuk menghadiri acara diskusi buku
"Bui Tanpa Jerajak Besi" karya Ibrahim Isa. Acara akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat, 21 Oktober 2011, Pukul: 14:00-selesai.
Tempat : "Theater Room", lantai 4, Fakultas Adab & Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pembicara :
Dr. Ari Junaedi (pengamat politik)
Wilson (sejarawan)
Johan Wahyudi (aktivis)

Moderator: Ahmad Makki (reporter Majalah Historia Online)

Ketika sekretariat tetap AAPSO di Kairo, Mesir, terbentuk pada 1960,
pihak OISRAA meminta Indonesia mengirimkan perwakilannya ke sana.
Tawaran datang kepada Isa.

Sebelum berangkat menuju Cairo (1960), Isa berpikir bagaimana bisa dengan baik melakukan pekerjaan dalam rangka kampanye pembebasan Irian Barat. Misi dari Isa melalui keikutsertaannya di OISRAA adalah kampanye pembebasan Irian Barat di dunia internasional.

Ada beberapa hal yang kemudian Isa lakukan dan itu ditulisnya dalam buku
ini.

Saat Isa sibuk di Kuba, tersiar kabar rencana penyanderaan keluarga Isa
yang berada di Kairo. Memang saat itu Suharto berusaha menyingkirkan
siapa pun yang dianggapnya sebagai pengikut Sukarno, dengan jalan apa
pun. Bagi yang ]di luar negeri, baik untuk tugas belajar maupun untuk
tugas diplomatik, diminta memberikan sikap mereka terhadap Sukarno.

Apabila mendukung, maka tentara yang ditugasi menanyai itu langsung
mencapnya sebagai komunis atau pendukung Sukarno.
Jalan nasib berikutnya menentukan kalau separuh lebih dari usianya akan
ia lewati di Tiongkok dan kemudian di Belanda sebagai aktivis yang
terhalang pulang ke Indonesia. Sebelum ke Tiongkok, Isa terlebih dulu
berada di Cairo (1960-1965) bertugas mewakili Organisasi Indonesia untuk
Setiakawan Rakyat-Rakyat Asia-Afrika (OISRAA) di Sekretariat Tetap
Afro-Asian People's Solidarity Organization /(AAPSO) dan juga sebagai
anggota dari Komite Dana Setiakawan Asia Afrika.


Dengan bantuan beberapa kawan, akhirnya keluarga Isa bisa diselamatkan.
Mereka diterbangkan ke Tiongkok, dan kemudian tinggal di sana selama 20
tahun lebih. Isa menyusul ke Peking, terbang dari Havana, Kuba.
Selanjutnya keluarga mereka hidup sebagai “political dissident”, sebelum
akhirnya pada awal tahun 1980-an memutuskan untuk pindah ke Belanda dan
meminta suaka politik di sana.


(Dipetik dari pengantar Bonnie Triyana untuk buku "Bui tanpa Jerajak Besi")

* * *