*Kolom IBRAHIM ISA**
**Amsterdam, Rabu, 31 Okt 2012**
--------------------------------*

         JOKOWI --- MAKNA BERKURBAN PADA LEBARAN HAJI
         Atau BERKURBAN, MENGABDI MASYARAKAT SEUMUR HIDUP!

         * * *

         Hari ini kubaca berita menarik sekali (di mailist Gelora 45)
         tentang Pemahaman dan yang Dipraktekkan Jokowi Sekitar
         BERKURBAN, sbb:

         Jokowi , Marzuki ....uih jaaauuhh!

         Kurban Marzuki Alie dan Kurban Jokowi (Makna Hakiki Kurban)
         . . . . . . . . .

         Di bawah ini dimuat sebagian dari berita tsb.

         . . . . .


         . . . Berbeda dengan Marzuki, . . . . . .


         Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi malah menolak
         mengatakan berapa banyak kurban yang diserahkan olehnya.
         Menurutnya, hal itu tidak etis untuk diungkapkan. "Tidak perlu
         disebutkan, ria' namanya, " ujar Jokowi seusai menghadiri
         penyerahan hewan kurban Presiden SBY kepada Masjid Istiqlal,
         Jumat, 26/20/2012. (Kompas.com, 26/10/2012).

         Jokowi bilang, baginya perayaan Idul Adha memiliki makna
         tersendiri. Yaitu, meningkatkan derajat manusia di hadapan
         Allah. Namun, untuk dapat menjadi demikian, seseorang harus
         berkurban kepada sesamanya. Berkurban bagi sesamanya itu
         diwujudkan oleh Jokowi dengan semangat pengabdiannya kepada
         warga masyarakat yang dipimpinnya. Baik ketika dia menjadi
         Walkota Solo, maupun setelah, kini, menjadi Gubernur DKI
         Jakarta, sebagaimana kita saksikan selama ini.

         Jokowi, tidak sekadar membatasi semangat berkurbannya itu
         hanya pada hari raya Idul Adha seperti sekarang, atau hanya
         sebatas berkurban dengan memberi sumbangan berapa banyak hewan
         kurban yang diserahkan. ***


         (October 30 2012 by Daniel H. T / Kps / IM)
         *http://www.indonesiamedia/*www.indonesiamedia
        


         * * *

*
*

*
*

*BELANDA BENTUK (Lagi)) KABINET * *KOALISI “KIRI” (PvdA) DAN “KANAN”(VVD)*

*Kolom IBRAHIM ISA
Selasa, 30 Oktober, 2012
------------------------*


*BELANDA BENTUK (Lagi)) KABINET *

*KOALISI “KIRI” (PvdA) DAN “KANAN”(VVD)*


Gejala ini ni bukan untuk pertama kalinya. Yaitu terbentuknya koalisi antara parpol “Kiri” dan parpol “Kanan” dalam kehidupan 'perpolitikan' negeri Belanda.


Seusai Perang Dunia II, paling tidak telah berlangsung empat kali kabinet Drees (PvdA) yang berkoalisi dengan parpol-parpol “Kanan”(KVP,VVD dsb). Tidak heran Drees (PvdA) terlibat melakukan agresi (1948) terhadap Republik Indonesia. Agresi itu mereka bilang “Politieonele Actie”. Katanya, untuk menegakkan “kedamaian, hukum dan ketertiban” di Hindia Belanda. Ide keliru ini masih nyangkut sampai sekarang pada sementara politisi dan kalangan sejarawan Belanda.


Itulah sebabnya mereka sulit melakukan pelurusan sejarah Belanda. Mereka ada kesulitan untuk 'berdamai' dengan masa lampaunya sebagai negara penjajah. Mereka itu masih saja beranggapan bahwa “kita (Belanda) tokh juga melakukan hal-hal yang positif di Indonesia, terutama sejak awal abad keduapuluh (etische politiek). --


Ensiklopedia Bebas Wikipedia, menjelaskan sbb: *Politik Etis*atau *Politik Balas Budi*adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa (cultuurstelsel) pemerintah Hindia Belanda terhadap kaum tani Indonesia, yang menyebabkan kematian ribuan kaum tani, karena dipaksa mengelola di tanah mereka tanam-tanaman seperti kopi, teh dsb untuk mengisi kas negeri Hindia Belanda dan Den Haag. Perhatian kata mereka, harus ditujukan pada masalah pendidikan, irigasi dan emigrasi yang katanya akan “memperbaiki” peri kehidupan rakyat Bumiputra.


Dalam praktek “politik etis” Hindia Belanda itu tak banyak kebaikannya bagi rakyat. Karena di segi lain penindasan politik terhadap gerakan kemerdekaan bertambah keras dan kejam.


* * *


Dalam dua-tiga dasawarsa ini, Wim Kok (PvdA) dua tiga kali berkoalisi dengan papol Kanan (VVD). PvdA menamakan dirinya partai buruh; masih menyanyikan lagu kaum buruh sedunia “Internationale”, setiap memperingati ultah partainya. Tapi . . . . yah, sempat melakukan perang agresi terhadap Republik Indonesia. Selanjutnya memberikan dukungan politik dan finansiil terhadap rezim Orde Baru Suharto yang melakukan pelanggaran HAM berat.


Sebenarnya seperti apa dan bagaimana, yang di Belanda ini dinamakan “Kiri” dan mana pula yang “Kanan”. Terhadap pertanyaan ini bisa diperoleh berbagai jawaban. Tergantung siapa yang ditanya. Kalau yang ditanya orang Marxis Belanda yang merasa dirinya “Marxis murni”, ia akan menjawab bahwa VVD, Partai Liberal Belanda yang pemimpinnya adalah Mark Rutter, itu jelas adalah parpol “Kanan”. Karena VVD membela sistim ekomomi kapitalis. VVD adalah partainya orang kaya dan yang berada. Sering menuntut agar pajak orang-orang yang berduit, orang kaya, supaya dikurangi. Katanya demi “pertumbuhan” ekonomi. Di segi lain subsidi negara di bidang sosial/budaya agar dikurangi. Di bidang ekonomi dan finans mereka menganggap seharusnyalah jalannya ekonomi biar ditentukan oleh mekanisme “pasar” yang dengan sendirinya mengatur kehidupan dan jalannya ekonomi negri. Ini berarti memberikan kebebasan kepada kaum modal untuk semaunya mengeksploitasi kaum buruh dan karyawan. Negeris seharusnya jangan campur tangan dalam urusan ekonomi negeri.


VVD kira-kira sama dengan partai Republik di AS. Dan jawaban terhadap pertanyaan siapa atau parpol mana yang “Kiri”, maka “Marxis murni” Belanda tadi itu akan menjawab, yang “Kiri”, benar-benar Marxis, sekarang ini adalah parpol SP (Sosialis) dan “Groen Links”. Karena CPN (Partai Komunis) sudah dibubarkan dalam tahun 1991. Munculllah NCPN, yang menganggap dirinya “Marxis murni”.


Maka PvdA, dinilai sebagai parpol SOSDEM, Sosial Demorat. Partai Buruh dianggap “nyebal” dari Mar xisme. Mengkhianati Marxisme. PvdA sesungguhnya bukan parpol “Kiri”. Mereka itu hanya melakukan kegiatan sosial-ekonomi semata untuk memperbaiki peri kehidupan kaum 'minima'. Yang disebutnya tuntutuan-tuntutn sosial ekonomi kaum sosial demokrat.


Namun, masyarakat umumnya dan juga orang-orang PvdA, menganggap bahwa PvdA tergolong kekuatan politik “Kiri”. Demi kepentingan “negeri” dan “pertumbuhan ekonomi” harus berkoalisi dengan parpol Kanan (seperti VVD). PvdA mengajukan 'Solidaritas' sebagai salah satu semboyan utama politik mereka. Artinya harus bersolidaritas pada orang-orang yang “minima”, rakyat biasa yang berpenghasilan kecil. Harus memberikan pelbagai subsidi negara terhadap bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan umum. Ini adalah kewajiban pemerintah memperhatikan peri kehidupan rakyat.


Dalam pemilihan umum untuk parlemen di Belanda yang baru lalu, pemilih telah menentukan pilihan mereka. Mayoritas pemilih memberikan suara mereka kepada VVD dan PvdA. Yaitu pada parpol-parpol yang dianggap “Kiri” dan “Kanan”. Dari sini dinilai bahwa mayoritas masyarakat menginginkan dua partai yang, sebenarnya dalam tujuan strategisnya bertentangan satu sama lainnya, harus melakukan kerjasama, berkoalisi membangun “pemerintahan yang stabil” demi keluar dari krisis ekonomi yang melanda Eropah, --- demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Belanda selanjutnya. Agar negeri Belanda ada dalam posisi sanggup menghadapi persaingan ekonomi dunia.


Maka terjadilah lagi kompromi antara “Kiri” dan “Kanan”. Sebenarnya ini bukan gejala Belanda saja. Dan bukan baru sekarang. Dalam kehidupan politik internasional di masa lalu, antara Jerman Hitler dengan Barat pernah terjadi kompromi, sambil mengorbankan kepentingan negeri kecil di Eropah. Itu katanya demi untuk melawan “Komunisme Sovyet”. Stalin juga pernah kompromi dengan Jerman Hitler dengan tujuan agar Uni Sovyet tidak dikeroyok Barat bersama Jerman Hitler.


Kuomintang yang ketika itu berkuasa di Tiongkok juga “dipaksa” oleh keadaan untuk melakukan kerjasama, bahkan mengadakan “front nasional” dengan Partai Komunis Tiongkok, untuk menghadapi agresi Jepang terhadap Tiongkok. Dan Tingkok yang puluhan tahun lamanya berkonfrontasi terhadap Amerika Serikat, sekarang ini bekerjasama demi “pertumbuhan ekonomi kedua negeri, kestabilan ekonomi dunia, serta untuk perdamaian dunia” .


Coba tengok, saat ini dunia sedang menyaksikan dimulainya proses “perundingan perdamaian” antara pemerintah Kolombia yang “Kanan” dengan pejuang-pejuang gerilyawan FARC yang Marxis, yang “Kiri”, Itu semua adalah demi perdamaian dan pembangunan negeri..

* * *


Di Indonesia PKI pernah dituduh memberontak – halamana dibantah keras oleh PKI. Sampai-sampai PKI mengeluarkan Buku Putihnya sendiri. Dan DNAidit pernah mengajukan masalah tsb di pengadilan Jakarta pada tahun 1950-an. DN Aidit membantah yang dianggapnya kebohongan besar bahwa PKI memberontak di Madiun terhadap pemerintah RI di Jogyakarta. Belum lama ini Sumarsono, mantan Gubernur Militer Madiun, salah seorang pejuang dalam pertempuran terbesar melawan Inggris di Surabaya (1946), mengulangi lagi bantahannya: PKI tidak memberontak di Madiun.


Memang janggal tampaknya sikap pemerintah RI sejak 1950. Di satu pihak tidak menarik kembali tuduhannya bahwa PKI berontak di Madiun. Juga tidak mengajukan PKI ke pangdilan. Sebaliknya malah membiarkan wakil-wakil PKI di DPR, dan PKI ambil bagian dalam pemilu 1954. Lalu terjadilah kerjasama dan koalisi panjang antara Presiden Sukarno yang mewakili kekuatan kaum nasionalis tengah dan progresif dengan PKI.


Sejarah kita menunjukkan bahwa di masa lampau di Indonesia juga terjadi koalisi antara “Kiri” dengan “Tengah” dan “Kanan”, di saat terdapat landasan kerjasama yang lebih besar dan dianggap lebih penting. Ini dibuktikan ketika “Kiri”, “Tengah” dan “Kanan” bekerjasama bahkan bersatu mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan membela Republik Indonesia terhadap serangan kolonialisme dan imperialisme.


* * *


Dengan demikian “koalisi” dan kerjasama antara kekuatan politik “Kiri”, “Tengah” dan “Kanan” adalah bagian dari kehidupan politik nasional maupun internasional.


Maka ketika pagi ini, --- aku papasan dengan sahabat kami dari PvdA di Zuidoost, aku menjabat tangannya mengharapkan PvdA bisa berhasil membawa kebaikan pada negeri ini:


Dan sahabat Belanda dari PvdA, berreaksi dengan cerah sambil mengatakan:

Yah demi kemajuan negeri ini, saya harapkan club PvdA-VVD ini akan stabil.


* * *

REFERENSI SEJARAH – SUMPAH PEMUDA , 28 OKTOBR 1928*

*Ibrahim Isa-FILE– REFERENSI SEJARAH –
SUMPAH PEMUDA , 28 OKTOBR 1928*
---------------------------------------

*Hari Sumpah Pemuda- Sie Kok Liong *
[GELORA45] FW:
Sie Kok Liong. israindonesia.com
Minggu, 28 Oktober 2012 | 19:02 WIB
*
Sie Kok Liong, Bapak Kos Deklarator Sumpah Pemuda *

TEMPO.CO, Jakarta--Pemilik bangunan di Jalan Kramat Raya Nomor 106, yang menjadi tempat deklarasi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dibacakan, Sie Kok Liong, jarang disebutkan dalam buku sejarah. Namun Sie Kok Liong adalah "bapak kos" sejumlah pemuda yang mencatat namanya dalam sejarah dengan mendeklarasikan Sumpah Pemuda.

Tercatat Muhammad Yamin, Aboe Hanifah, Amir Sjarifuddin, A.K. Gani, Mohammad Tamzil, dan Assaat dt Moeda pernah tinggal di sana. "Perlu keberanian luar biasa untuk menyediakan tempat buat kelompok pergerakan pada masa itu," kata Ketua Umum Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia, Eddie Kusuma, dalam artikel Jejak Samar Bapak Kos Dokter Politik dari Timur di majalah Tempo, 2 November 2008.

Rumah Kramat 106 menjadi tempat pemondokan pelajar dan mahasiswa di Jakarta. Kala itu, rumah kos di kawasan Salemba dan sekitarnya bermunculan lantaran asrama tidak bisa menampung mahasiswa dan pelajar dari luar kota. Pemilik kos biasa disebut kosthuis. Sedangkan anak kos laki-laki disebut kostjongen dan kos perempuan disebut kostmeisjes.

  Dalam buku Panduan Museum Sumpah Pemuda, gedung Kramat 106 disebutkan sebagai tempat tinggal pelajar yang tergabung dalam Jong Java sejak 1925. Mereka kebanyakan pelajar Sekolah Pendidikan Dokter Hindia alias Stovia.

  Para pelajar menyewa gedung itu dengan tarif 12,5 gulden per orang setiap bulan, atau setara 40 lit er beras waktu itu. Mereka memiliki pekerja yang mengurus rumah, yang dikenal dengan nama Bang Salim. "Tamu yang menginap tidak dikenai bayaran, tapi harus mengusahakan makanannya sendiri," kata Dr Raden Soeharto, kostjongen dan peserta Sumpah Pemuda dalam buku Bunga Rampai, 50 Tahun Soempah Pemoeda.

  Aktivis Jong Java menyewa bangunan 460 meter persegi ini karena rumah kontrak sebelumnya di Kwitang terlalu sempit untuk menampung kegiatan diskusi politik dan latihan kesenian Jawa. Anggota Jong Java dan mahasiswa lainnya menyebut gedung ini Langen Siswo.

PDAT| EVAN| KODRAT

Minggu, 28 Oktober 2012 | 19:08 WIB
*
Bagaimana Para Deklarator Sumpah Pemuda Ngekos? * *

TEMPO.CO, Jakarta--Bangunan di Jalan Kramat Raya Nomor 106 menjadi saksi bisu dibacakannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Gedung ini merupakan pemondokan untuk pelajar dan mahasiswa waktu itu. Bagaimana kehidupan kos para pemuda saat itu?

Dalam Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda, gedung Kramat 106 menjadi tempat tinggal pelajar yang tergabung dalam Jong Java sejak 1925. "Mereka kebanyakan pelajar Sekolah Pendidikan Dokter Hindia alias Stovia," seperti dikutip artikel Jejak Samar Bapak Kos Dokter Politik dari Timur di Majalah TEMPO 2 November 2008.

Tercatat Muhammad Yamin, Aboe Hanifah, Amir Sjarifuddin, A.K. Gani, Mohammad Tamzil, atau Assaat dt Moeda, pernah tinggal di sana.

Para pelajar menyewa gedung itu dengan tarif 12,5 gulden per orang setiap bulan, atau setara dengan 40 liter beras waktu itu. Mereka memiliki pekerja yang mengurus rumah yang dikenal dengan nama Bang Salim.

"Tamu yang menginap tidak dikenai bayaran, tapi harus mengusahakan makanannya sendiri," kata Dr Raden Soeharto, kostjongen dan peserta Sumpah Pemuda dalam buku Bunga Rampai, 50 Tahun Soempah Pemoeda.

Aktivis Jong Java menyewa bangunan 460 meter persegi ini karena kontrakan sebelumnya di Kwitang terlalu sempit untuk menampung kegiatan mereka. Anggota Jong Java dan mahasiswa lainnya menyebut gedung ini Langen Siswo.

Sejak 1926, penghuni gedung ini makin beragam dari berbagai daerah. Pun kegiatannya. Selain kesenian, mahasiswa di gedung ini aktif dalam kepanduan dan olahraga.

Penghuni Kramat 106 juga sering berdiskusi soal konsep persatuan nasional. Gedun g ini pun menjadi markas Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI), yang berdiri pada September 1926, usai kongres pemuda pertama. Penghuni kontrakan, dengan payung PPPI, sering mengundang tokoh seperti Bung Karno untuk berdiskusi. Tema perbincangan misalnya mencari bentuk negara ideal bagi Indonesia.

Di gedung ini juga muncul majalah Indonesia Raya, yang dikelola PPPI. Karena sering dipakai kegiatan pemuda yang sifatnya nasional, para penghuni menamakan gedung ini Indonesische Clubhuis, tempat resmi pertemuan pemuda nasional. Sejak 1927, mereka memasang papan nama gedung itu di depan. Padahal Gubernur Jenderal H.J. de Graff sedang menjalankan politik tangan besi.

Pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mendeklarasikan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II di bangunan yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 106 ini.

Kegiatan pemuda dialihkan ke Jalan Kramat 156 setelah para penghuni Kramat 106 tidak melanjutkan sewanya pada 1934.

PDAT| EVAN| KODRAT

* * *

Bahan Referensi Sejarah - Peristiwa 10 November 1945

IBRAHIM ISA – 

Bahan Referensi Sejarah - Peristiwa 10 November 1945
Sabtu, 27 Oktober 2012

-------------------------------------------------------

*Sepuluh November 2012, *bulan depan adalah HARI PAHLAWAN! Bangsa kita, 
pemerintah Republik Indonesia sejak 1945, memperingati Hari Pahlawan 10 
November, saat dimulainya perang perlawanan terhadap tentara pendudukan Inggris 
yang bertindak atas nama Sekutu, dan embel-embelnya tentara Belanda yang 
menamakan dirinya NICA.

Perlawanan heroik yang dilakukan oleh para pemuda kita yang baru saja 
terorganisasi dalam TKR, Tentara Keamanan , bersama-sama dengan para gerilyawan 
dari pelbagai organisasi pelajar dan mahasiswa pejuang Republik Indonesia dan 
kekuatan-kekuatan rakyat yang berinisiatif menggabungkan diri dengan PERANG 
KEMERDEKAAN di Surabaya itu, berakhir dengan didudukinya kota heroik Surabya 
oleh tentara pendudukan Inggris, ditarik mundurnya ke luar kota semua kekuatan 
bersenjata Indonesia, serta pengungsian puluhan ribu rakyat Surabaya ke daerah 
kekuasaan Republik Indonesia di Jawa Timur.

NAMUN, Perlawanan ini, Perang Kemerdekaan yang berskala paling besar yang 
dilancarkan bangsa Indonesia , menghadapi kekuatan musuh yang bersenjata modern, 
dan yang didukung oleh angakatan udaranya, dan angkatan lautnya, ---- telah 
menyulut lebih lanjut serta mengobarkan dan memperkokoh semangat REVOLUSI 
KEMERDEKAAN kita. Di segi lain Pertempuran Surabaya menunjukkan serta meyakikan 
dunia internasional, bahwa REPUBLIK INDONESIA, yang diproklamasikan oleh 
Sukarno-Hatta, --- bukan republik boneka Jepang, bahwa Sukarno-Hatta bukan 
kolaborator antek-Jepang, tetapi adalah kekuatan poitik dan bersenjata riil 
bangsa Indonesia yang bersatu-padu untuk MEMBELA KEMERDEKAANNYA.

* * *

Ratusan bahkan ribuan tulisan dan literatur telah bermunculan sejak saat itu 
mengenai PERTEMPURAN SURABAYA. Merupakan bahan referensi berharga dalam 
penulisan sejarah bangsa kita.

Di bawah ini dipublikasikan  tulisan yang diambil dari Ensikopledia Bebas 
WIKIPEDIA. Ada baiknya untuk dijadikan salah satu bahan referensi sejarah dalam 
penulisan sejarah kita.


* * *


Peristiwa 10 November
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
*Belum Diperiksa *

Pertempuran Surabaya
Bagian dari Perang Kemerdekaan Indonesia 


Tentara India  Britania menembaki penembak 
runduk  Indonesia di balik tank 
 Indonesia 
 yang terguling dalam pertempuran di 
Surabaya, November 1945.
Tanggal  27 Oktober  - 20 November 
, 1945 

Lokasi  Surabaya , Jawa Timur 
, Indonesia 

Hasil  Inggris menguasai Surabaya

Pihak yang terlibat
Indonesia   Britania Raya 

Belanda 
Komandan
Bung Tomo   Brigjen 
 A. W. S. Mallaby 
_W._S._Mallaby> †
Mayjen  Robert Mansergh 

Kekuatan
20,000 tentara
100,000 sukarelawan^[1] 
 
30,000 (puncak)^[1] 

didukung tank , pesawat tempur 
, dan kapal perang 

Korban
6,000^[2] 
 - 
16,000^[1] 
 
tewas  600^[3] 
 
- 2,000^[1] 
 tewa

*Pertempuran Surabaya*

merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda . Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya , Jawa Timur . Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. ^[2] Kronologi penyebab peristiwa Kedatangan Tentara Jepang ke Indonesia Tanggal 1 Maret 1942 , tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa , dan tujuh hari kemudian tanggal 8 Maret 1942 , pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati . Setelah penyerahan tanpa syarat tesebut, Indonesia secara resmi diduduki oleh Jepang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom (oleh Amerika Serikat) di Hiroshima dan Nagasaki . Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 . Kedatangan Tentara Inggris & Belanda Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945 , tentara Inggris mendarat di Jakarta , kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI (/Allied Forces Netherlands East Indies/) atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu _%28Perang_Dunia_II%29>, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun selain itu tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda . NICA (/Netherlands Indies Civil Administration/) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNEI dan pemerintahan NICA. Insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya Artikel utama untuk bagian ini adalah: Insiden Hotel Yamato Hotel Oranye di Surabaya tahun 1911. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel Yamato (bernama Oranje Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit ) di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch. Ploegman pada sore hari tanggal 18 September 1945 , tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Pengibaran bendera Indonesia setelah bendera belanda berhasil disobek warna birunya di hotel Yamato Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Residen Soedirman _%28politikus%29&action=edit&redlink=1>, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Residen (/Fuku Syuco Gunseikan/) yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Syu , sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke hotel Yamato dikawal Sidik dan Hariyono. Sebagai perwakilan RI dia berunding dengan Mr. Ploegman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas, Ploegman mengeluarkan pistol , dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman, sementara Soedirman dan Hariyono melarikan diri ke luar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Hariyono yang semula bersama Soedirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Koesno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya , dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera Merah Putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris . Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorn meminta bantuan Presiden Sukarno untuk meredakan situasi. Kematian Brigadir Jenderal Mallaby Artikel utama untuk bagian ini adalah: Aubertin Mallaby Brigadir Jenderal Aubertin Mallaby Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945 , keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby , (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur ), pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Mallaby berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah . Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Mallaby sulit dikenali. Kematian Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Mallaby, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA. Perdebatan tentang pihak penyebab baku tembak Mobil /Buick / Brigadir Jenderal Mallaby yang meledak di dekat Gedung Internatio dan Jembatan Merah Surabaya Tom Driberg , seorang Anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh Inggris (/Labour Party/). Pada 20 Februari 1946 , dalam perdebatan di Parlemen Inggris (/House of Commons/) meragukan bahwa baku tembak ini dimulai oleh pasukan pihak Indonesia. Dia menyampaikan bahwa peristiwa baku tembak ini disinyalir kuat timbul karena kesalahpahaman 20 anggota pasukan India pimpinan Mallaby yang memulai baku tembak tersebut tidak mengetahui bahwa gencatan senjata sedang berlaku karena mereka terputus dari kontak dan telekomunikasi . Berikut kutipan dari Tom Driberg: "... Sekitar 20 orang (serdadu) India (milik Inggris), di sebuah bangunan di sisi lain alun-alun, telah terputus dari komunikasi lewat telepon dan tidak tahu tentang gencatan senjata. Mereka menembak secara sporadis pada massa (Indonesia). Brigadir Mallaby keluar dari diskusi (gencatan senjata), berjalan lurus ke arah kerumunan, dengan keberanian besar, dan berteriak kepada serdadu India untuk menghentikan tembakan. Mereka patuh kepadanya. Mungkin setengah jam kemudian, massa di alun-alun menjadi bergolak lagi. Brigadir Mallaby, pada titik tertentu dalam diskusi, memerintahkan serdadu India untuk menembak lagi. Mereka melepaskan tembakan dengan dua senapan Bren dan massa bubar dan lari untuk berlindung; kemudian pecah pertempuran lagi dengan sungguh gencar. Jelas bahwa ketika Brigadir Mallaby memberi perintah untuk membuka tembakan lagi, perundingan gencatan senjata sebenarnya telah pecah, setidaknya secara lokal. Dua puluh menit sampai setengah jam setelah itu, ia (Mallaby) sayangnya tewas dalam mobilnya-meskipun (kita) tidak benar-benar yakin apakah ia dibunuh oleh orang Indonesia yang mendekati mobilnya; yang meledak bersamaan dengan serangan terhadap dirinya (Mallaby). Saya pikir ini tidak dapat dituduh sebagai pembunuhan licik... karena informasi saya dapat secepatnya dari saksi mata, yaitu seorang perwira Inggris yang benar-benar ada di tempat kejadian pada saat itu, yang niat jujurnya saya tak punya alasan untuk pertanyakan ... " ^[4] 10 NOVEMBER 1945 Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya, Mayor Jenderal Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan / milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri, dan Tentara Keamanan Rakyat TKR juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar, yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya, dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Inggris kemudian membombardir kota Surabaya dengan meriam dari laut dan darat . Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka. Bung Tomo di Surabaya , salah satu pemimpin revolusioner Indonesia yang paling dihormati. Foto terkenal ini bagi banyak orang yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia mewakili jiwa perjuangan revolusi utama Indonesia saat itu.^[5] Di luar dugaan pihak Inggris yang menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo tiga hari, para tokoh masyarakat seperti pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris. Tokoh-tokoh agama yang terdiri dari kalangan ulama serta kyai-kyai pondok Jawa seperti KH. Hasyim Asy'ari , KH. Wahab Hasbullah serta kyai-kyai pesantren lainnya juga mengerahkan santri -santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan (pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kyai) shingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung lama, dari hari ke hari, hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai tiga minggu, sebelum seluruh kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris. Setidaknya 6,000 - 16,000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200,000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. ^[2] . Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 - 2000 tentara. ^[3] Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai /Hari Pahlawan / oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Referensi 1. *^* ^a ^b ^c ^d The Battle of Surabaya , /Indonesian Heritage/. 2. *^* ^a ^b ^c Ricklefs (1991), p. 217. 3. *^* ^a ^b Woodburn Kirby, S (17 Oktober 1965). /The War Against Japan Vol. V/. London: HMSO. ISBN 0-333-57689-6 . 4. *^ * Batara R. Hutagalung: "10 November '45. Mengapa Inggris Membom Surabaya?" Penerbit Millenium, Jakarta Oktober 2001, cetakan xvi, 472 halaman 5. *^ * Frederick, William H. (April 1982). "In Memoriam: Sutomo" (^[/pranala nonaktif /] ). /Indonesia/ (Cornell University outheast Asia Program) *33*: 127–128. seap.indo/1107016901. Pranala luar * (Indonesia) Latar belakang hari Pahlawan di yulian.firdaus.or.id /> * (Indonesia) Menghayati arti penting Hari Pahlawan di annabelle.aumars.perso.sfr.fr oleh A. Umar Said. * (Indonesia) Beberapa artikel tentang hari pahlawan di opini.wordpress.com /> Halaman ini terakhir diubah pada 18.43, 11 September 2012.

*SEKITAR DEBAT “TV ONE” PRO-KONTRA REKOMENDASI KOMNASHAM 23/7/2012.*

*Kolom IBRAHIM ISA
Jum'at, 26 Oktober 2012.
------------------------*


*SEKITAR DEBAT “TV ONE” PRO-KONTRA REKOMENDASI KOMNASHAM 23/7/2012.*


Perdebatan Pro-Kontra REKOMENDASI KomnasHAM 23 JULI 2012, yang disiarkan oleh TV One, bisa kita ikut liputannya di Kompasiana, yang disiarkan di mailist kemarin. Liputan yang disiarkan kemarin memberikan gambaran umum mengenai isi perdebatan tsb.


Sahabat baikku, Witaryono Reksoprodjo,seorang aktivis HAM, putranya Ir Setiadi Reksoprodjo, mantan menteri dalam Kabinet 100 Menteri Presiden Sukarno, yang “diamankan” oleh aparat militer Jendral Suharto selama 12 tahun, --- memeberikan respons seperti yang disiarkan di bawah ini terhadap undangan yang disampaikan kepadanya. Ia tidak hadir atas pertimbangan seperti yang dikemukakannya.


Kolom ini mencoba memberikan respons dari segi lain berkenaan dengan acara TV One sperti itu.


* * *


Ini apa yang dikemukakan oleh sahabatku Witaryono Reksoprodjo, di Facebook hari ini:


“*Saya diundang, tapi pada detik2 terakhir saya putuskan untuk tidak hadir.... Karena acara debat ini sendiri diarahkan bukan untuk memberi kontribusi solusi, tapi sekedar sebagai komoditi penarik iklan.... Sebaiknya diperlukan kejelian untuk terhindar menjadi bagian dari permainan opini yang membodohi publik. Salam.” *


* * *


Benar Wit (Witaryono Reksoprodjo), - - - -


*JANGAN SAMPAI KEGIATAN SEKITAR REKOMENDASI KomnasHAM 23 JULI 2012, OLEH FIHAK-FIHAK KOMERSIAL DIGUNAKAN UNTUK KOMODITI PENARIK IKLAN!!!*


* * *


Di lain fihak kita harus memanfaatkan sosialisasi KESIMPULAN KOMNASHAM, 23 JULI 2012, agar diketahui oleh seluas mungkin masyarakat,


Dalam hal ini . . . . apa yang dikemukakan dalam debat TV One tsb., oleh Komisioner KomnasHAM, Joni Nelson Simanjuntak, adalah cukup bagus. Bahwa *“Komnas HAM tidak memiliki kepentingan politik dan dorongan untuk membela kepentingan politik siapa pun, entah PKI atau pun bukan. *


*"Yang dilakukan Komnas adalah penyelidikan yang dilakukan sudah lebih dari satu tahun, dan ituuntuk membela orang-orang yang tercabut hak dan rasa keadilannya pasca 1Oktober 1965 sampai sekarang,” . *


* * *


Pernyataan-pernyataan dari fihak KomnasHAM, seperti itu baik sekali dikemukakan di muka umum. Sebaiknya diulang-ulang sehingga menjadi pemahaman publik apa sebenarnya yang terjadi di sekitar Peristiwa 1965.


Selanjutnya pernyataan-pernyataan mereka-mereka yang menentang Rekomendasi KomnasHAM 23 Juli 2012 khusus mengenai pelanggaran berat HAM oleh aparat negara, telah membeberkan dimuka umum, siapa mereka-mereka itu.


*Coba dibaca lagi LIPUTAN Kompasiana yang dipublikasikan di mailist kemarin: *


*Bagus sekali . . . Liputan Perdebatan di TV One ttgl 22 Oktober 2012 yl, memberikan analisis dan menelanjangi lebih lanjut mereka-mereka itu (mantan-mantan jendral, "pancasilais" , yang menggunakan jubah religi dsb. Sayang tidak disebut siapa yang membuat LIPUTAN BAGUS ITU. *



Mereka-mereka yang menentang Kesimpulan KomnasHAM, 23 Juli 2012 mengenai pelanggaran berat HAM oleh aparat negara sekitar periode itu, -- bagi pemirsa TV yang mau berfikir (dan ini semakin tumbuh di kalangan masyarakat) --- telah MENELANJANGI lebih lanjut siapa mereka-mereka itu.


*Yaitu orang-orang pembela politik persekusi dan penjagalan rezim optoriter ORDE BARU, dengan jubah 'mebela negara', 'membela Pancasila' dsb.*


* * *

INDONESIA ECONOMY

IBRAHIM ISA'S FOCUS :
Thirsday, October 25th 2012.

-----------------------------

 

INDONESIA ECONOMY




 -- House endorses Rp 1,683t budget for 2013
-- RI economy remains resilient on strong investment: UOB
-- EPA concludes fact finding on Indonesia's palm oil*
-- Govt trims coal quota on PLN's low take up*
-- WB to host conference on RI's reconstruction efforts


 ------------------------------------------------------------


 House endorses Rp 1,683t budget for 2013

Jakarta Post, Jakarta | Business | Wed, October 24 2012,

The House of Representatives endorsed the 2013 state budget of Rp 1,683 trillion (US$177.15 billion), up from last year's budget of Rp 1,435 trillion, in a plenary meeting on Tuesday.

As much as Rp 1,154 trillion has been allocated for the central government, while another Rp 528.6 trillion will be transferred to the regions.

The government allocated 18.8 percent of the state budget, or Rp 317.2 trillion, for energy and non-energy subsidies. The amount set aside for energy subsidies totals Rp 274.7 trillion, of which Rp 193.8 trillion will go to fuel subsidies and Rp 44.96 trillion will subsidize electricity costs. Meanwhile, Rp 42.5 trillion of the non-energy subsidy funding was allocated for fertilizer and public services.

The central government budgeted Rp 241.1 trillion for civil servants' salaries, while Rp 167 trillion will be used for the procurement of daily equipment. The budget for the central government's capital expenditures has been set at Rp 216.1 trillion, while Rp 113.2 trillion has been earmarked for debt interest payments.

The government and the House expect to earn Rp 1,529 trillion from taxes and non-tax income and grants, up from last year's Rp 1,311 trillion. (cor/lfr)


 RI economy remains resilient on strong investment: UOB

The Jakarta Post, Jakarta | Headlines | Wed, October 24 2012, 8:56 AM

Indonesia will benefit from strong investment and domestic consumption that will continue to drive growth next year, the UOB Group says.

In its recently released economic outlook, the Singapore-based bank said that Indonesia's economy, the largest in Southeast Asia, would continue to be resilient, expanding by 6.3 percent in 2013, slightly lower than the government's target of 6.8 percent.

"As the world's economy is slowing down, our forecast is a bit more moderate. We see that domestic consumption and investment remain the forces behind growth next year," UOB Group head of research and investor relations Jimmy Koh said after a presentation in Jakarta on Tuesday.

Indonesia's economy grew by 6.3 percent in the first quarter of 2012 and 6.4 percent in the second quarter.

The bank estimated that the nation's economic growth rate would slow to between 6 percent and 5.8 percent in the last quarter of 2012 due to the prolonged worldwide slowdown.

In the January to September period, Indonesia has booked Rp 229.9 trillion (US$23.9 billion) in realized investments, up 7.02 percent from Rp 181 trillion last year, and has been inching closer to the government's annual target of Rp 283.5 trillion.

UOB did not see major risks posed by trade to Indonesia. Unlike other Asian nations, Indonesia has relied more on intra-regional trade and has cut its dependency on traditional key buyers such as the US and the nations of the European Union, Koh said.

Asian markets accounted for 56.5 percent of the nation's exports in 2011, up from 53.9 percent in 2000, while the share of its exports to the US plunged to 8.1 percent from 13.6 percent and the share of its exports to EU nations dropped to 9.3 percent from 14.3 percent.

As the Indonesian economy was on a "stronger footing" than it was during the Asian financial crisis in 1997, the nation would also see lower risks from the financial channel, Koh added.

Quantitative easing in a number of advanced economies has caused higher inflows of liquidity to other countries with faster growth rates, creating concerns about overheating and asset price inflation.

"Indonesia's foreign reserves today stand at more than US$100 billion, as compared with less than $20 billion at the end of 1997, and this brings a different dynamic compared to 1997," Koh said.

Speaking during the release of the outlook report, University of Indonesia economist Faisal Basri expressed optimism that Indonesia's economy would grow by 6.8 percent next year, as targeted by the government.

"Economic growth will be greatly supported by the expansion of domestic industry, which might grow above 7 percent and for the fi rst time will likely outpace our economic growth," Faisal said.

With such growth rates, domestic-focused businesses would contribute around 25 percent to the gross domestic product, he added.

Other industrial sectors that will experience fast growth include the textile, food and beverage, transportation equipment and base metal sectors.

Growth in those areas would be driven by increased demand domestically and overseas, according to Faisal.

--- JP/Linda Yulisman

*EPA concludes fact finding on Indonesia's palm oil*

Linda Yulisman, The Jakarta Post, Jakarta | Headlines | Wed, October 24 2012,

A visiting delegation from the United States' Environmental Protection Agency (EPA) has completed fact finding on the operation of oil palm plantations in Indonesia, a step that may lead to a review of the eligibility of palm oil to join renewable fuel programs in the world's largest energy market.

EPA representative Regina McCarthy said on Tuesday in Jakarta that despite the end of the mission, her agency did not have any immediate plan to recalculate greenhouse emissions generated from palm oil based biofuel.

"We will continue to talk and understand what the technical issues are and once we're comfortable, we will make a decision, but not before," she told reporters at a workshop on sustainable palm oil production.

McCarthy underlined that the EPA's analysis would not restrict the entry of palm oil to the US.

Previously the EPA has stated that palm oil cannot be included in the US renewable fuel program (RFS) based on its assessment of greenhouse gas (GHG) emissions from biofuel production, distribution and tailpipe emissions.

Palm oil-based biodiesel cut green house emissions by only 17 percent compared to gasoline and the diesel fuels it is set to replace, slightly lower than the 20 percent threshold required to qualify.

Deforestation is the key issue faced by the oil palm industry, especially in Indonesia where lowland rainforests contain high levels of biodiversity, and peat lands are home to globally significant carbon reserves.

Deputy Agriculture Minister Rusman Heriawan said that what should concern local stakeholders are opportunities in the US market if the renewable energy project was fully executed.

"Our palm oil exports to the US are still relatively small, but the market will become much bigger as the country aims to replace fossil fuel with other fuels. If it's confident our palm oil is eco-friendly, this will be good for our palm oil prospects in the future," he said on the sidelines of the workshop.

The RFS is scheduled to reduce US dependence on fossil fuel by more than 328 million barrels per year, and cut GHG by more than 138 million metric tons a year when fully phased in by 2022.

The EPA's evaluation should be an impetus for palm oil producers to improve their compliance with sustainability standards, Rusman added.

The government has introduced the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) scheme to address concerns over rapid deforestation and the massive destruction of carbon-rich peat land, particularly caused by the incremental expansion of oil palm plantations.

The Agriculture Ministry wants to issue sustainability certificates for up to 20 oil palm plantations before the end of this year.



*Govt trims coal quota on PLN's low take up*

Amahl S. Azwar, The Jakarta Post, Jakarta | Headlines | Wed, October 24 2012,

Indonesia, the world's largest thermal coal exporter, is set to trim the amount of coal that miners are required to give it, as construction delays on several power plants slows consumption.

The government would set the quota under its domestic market obligation (DMO) policy for coal miners to 74.2 million tons for 2013, Edi Prasodjo, the Energy and Mineral Resources Ministry's coal chief, said in a text message sent to The Jakarta Post.

The figure is 9.4 percent lower than the 82.02 million ton quota imposed for 2012.

Under the new quota, coal mining companies operating under contracts of work (CoWs) will be required to contribute 61.76 million tons of coal in 2013, while those under mining permits (IUPs) will be required to contribute 10.31 million tons.

The DMO policy affects 45 companies with CoWs, 28 companies with IUPs and one state-owned company, PT Bukit Asam, which will be required to contribute 2.2 million tons of coal.

"We received some input from local coal consumers, such as coal-fired power plants as well as the cement industry. Based on that, we decided on the quota for next year," Edi said.

The quota is estimated to comprise 20.3 percent of the expected annual coal output of between 337 million to 366.04 million tons of coal for 2013. Indonesia's coal production has been forecast to grow by 10.24 percent next year for a total volume of 332 million tons.

State-owned power firm PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), which is currently building several coal-fired power plants, has been allotted the lion's share of the DMO quota for 2013 at 49.29 million tons. Delays in building the power plants means that PLN is unlikely to use the 57.2 million allocated to it for 2012.

PLN's fast-track program to build plants that would produce an additional 10,000 Megawatts of electricity was launched in 2006 and scheduled for completion in 2011, which was later delayed to 2014.

Privately-owned coal-fired power plants, also known as independent power producers (IPPs), will receive an allocation of 13.21 million tons of coal next year, or 9.82 percent of the quota.

Local cement businesses will get 13.19 million tons of coal in 2013, or 9.8 percent of the planned DMO allocation; while textile makers will get 2.59 million tons of coal, 1.93 percent of the quota.

PT Kaltim Prima Coal, a subsidiary of Indonesia's largest coal producer, PT Bumi Resources, is set to supply 10.76 million tons for domestic buyers next year, which would make it the largest supplier under the DMO policy.

PT Adaro Energy, the nation's second-largest thermal coal producer, is set to provide 10.15 million tons of coal for local customers in 2013; followed by PT Kideco Jaya Agung, a subsidiary of publicly listed PT Indika Energy, which is expected to supply 6.5 million tons, according to the ministry.

Separately, Energy and Mineral Resources Ministry minerals and coal chief Thamrin Sihite told reporters on Tuesday the decision to reduce the domestic quota for 2013 was made considering that PLN would not use all the coal allocated to it in 2012.

"PLN cannot consume all the coal that has been already allocated for it because several its coal-fired power plants did not enter operation as planned," he said.


 WB to host conference on RI's reconstruction efforts

The Jakarta Post, Jakarta | National | Wed, October 24 2012

The World Bank will host an international conference to showcase success stories of how the nation recovered from a string of disasters over the past eight years.

A World Bank executive Shamina Khan said the Nov. 12 conference titled "Lessons from Indonesia: Experiences in Disaster Reconstruction and Preparedness", would feature experts, government officials and development agencies from Indonesia and abroad.

"We will share lessons and knowledge from Indonesian post-disaster experience, which will eventually help us to explore how these can be applied in other fragile situations," she said during her media visit to The Jakarta Post on Tuesday.

Among the speakers will be National Development Planning Minister Armida Alisjahbana, delegation head of the European Union (EU) to ASEAN Julian Wilson, the World Bank vice president for East Asia and Pacific Pamela Cox and Pakistan Poverty Alleviation Fund CEO Qazi Azmat.

The conference participants will also receive some insight on overseas disaster mitigation.

Japanese Minister of State for Disaster Management Tatsuo Hirano and Haitian Minister of Public Works, Transport, Energy and Communications Jacques Rousseau will share their experience in coping with devastating earthquakes in their respective countries, she added.

President Susilo Bambang Yudhoyono is expected to open the event, to take place at the Pullman Central Park hotel in West Jakarta.

When asked about disaster mitigation in Indonesia, Shamina attributed the success to close cooperation between the government and the international community, including the World Bank.

The bank, upon the government's request, set up the Multi-Donor Fund (MDF) shortly after the 2004 tsunami in Aceh and the 2005 earthquake in Nias, one of North Sumatra's poorest regencies.

The MDF manages US$654.67 million of funds, collected from 15 international donors, to cover six key areas, ranging from community recovery to economic development.

As of Oct. 23, the MDF has rebuilt or rehabilitated tens of thousands of facilities, such as 20,000 houses, 1,200 public buildings, 3,000 kilometers of village roads and five ports.

In response to the 2006 earthquake and tsunami that affected Yogyakarta, Central Java and West Java, another multi-donor reconstruction fund, the Java Reconstruction Fund (JRF), was initiated.

The JRF manages a US$94.06 million trust fund contributed to by seven governmental and international bodies, such as the European Union and the Asian Development Bank.

The program has provided over 15,000 permanent houses, 5,000 elements of community infrastructure and financial access to more than 10,000 small and medium-sized enterprises.

Some of the aid, for example, was extended to the 2010 Merapi volcano victims. (yps)

* * *

*Jendral Besar A.H. Nasution:* “*FITNAH LEBIH KEJAM Dari PEMBUNUHAN”*

*Kolom IBRAHIM ISA
Senin, 22 Oktober 2012
-----------------------------*



*Jendral Besar A.H. Nasution:*

“*FITNAH LEBIH KEJAM Dari PEMBUNUHAN”*


** * **


*< Sekelumit dari buku “Mengembara Dalam Prahara”, oleh Heryani Busono Wiwoho>*


*HERYANI BUSONO WIWOHO MENGGUGAT SOEHARTO . . . . !!!*

“*Saksi Bisu dari Ruang Forensik”*.


“Setelah mendengar ceritanya, kini kami yakin benar bahwa cerita Gerwani Lubang Buaya yang menyilet, yang memotong-motong dan menari-nari dengan lagu tabur bunga, seperti yang tergambar dalam relief monumen ketujuh jendral di Lubang Buaya adalah bohong besar. Suatu skenario licik dan fitnah untuk menjatuhkan Gerwani.


“Ironisnya, seingatku Jendral Besar AH Nasution, yang kemudian diangkat menjadi Ketua MPRS, pernah mengatakan bahwa *fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. *Mengapa justru mereka sendirilah ketika itu yang menaburkan fitnah. Fitnah yang benar-benar merendahkan dan menghina harkat dan martabat perempuan.


“Celakanya lagi , dan itulah tujuan mereka, rakyat kebanyakan sudah termakan isu ini. Termasuk istri-isti adik mas Bus. Jadi adik-adik iparku atau kerabatku lainnya, kemudian sangat membenci Gerwani. Tentu saja aku tidak bisa menyalahkan mereka.


“Karena gencarnya fitnah yang dilakukan terus menerus, membuat masyarakat amat mudah terpengaruh. Sekali lagi kita tidak dapat menyalahkan masyarakat yang pemahamannya telah terbentuk. Akibat dari kebohongan-kebohongan yang disebar-luaskan pemerintah Soeharto, baik melalui film, dokumen, media cetak, media elektronik maupun monumen selama puluhan tahun. Apalagi tanpa ada pihak-pihak yang melakukan pembelaan. Konon hanya ada dua surat kabar yang diijinkan terbit saat itu. Kedua surat kabar itu adalah *“Berita Yuda” dn “Angkatan Besenjata” .*


* * *


Kata-kata tsb diatas adalah sebagian kecil dari buku yang terbit tahun ini, oleh Heryani BusonoWisoho, berjudul : *“Mengembara Dalam Prahara” Dari Wirogunan Sampai Plantungan”.*


Heryani mengisahkan bagaimana seorang Jendral Besar: Jendral Besar AH Nasution pernah berucap bahwa: “Fitnah Lebih Kejam Daripada Pembunuhan”. Namun adalah kaum militer itu sendiri di bawah Jendral Suharto yang menyebar fitnah dan kebohongan melalui media pers, film, dokumentasi, a.l. s.k. “Berita Yuda” dan “Angkatan Bersenjata”, bahwa perempuan-perempuan Gerwani telah melakukan kekejaman dan kebiadaban terhadap jendral-jendral di Lubang Buaya, a.l. Dengan menyilet kemaluan para jendral dan mencungkil mata mereka.


Berikut ini kisah selanjutnya mengenai fitnah dan kebohongan tentara di bawah Jendral Suharto sekitar apa yang mereka rekayasa tentang peranan “perempuan-perempuan Gerwani di Lubang Buaya”. Heryani sempat mendengar sendiri kisah perempuan pelacur bernama Nur yang dipaksa dan diintimidasi tentara untuk mengaku Gerwani dan berada di Lubang Buaya, dsb.


“Setelah mondar-mandir beberapa saat di emper sel kami, mereka keluar meninggalkan tempat kami. Sesaat sebelum keluar, tiba-tiba salah seorang tentara berhenti dan menoleh kepada seorang gadis hitam manis tapi agak dekil yang berdiri di dekat pintu. Demikian lanjut Heryani.


“Hei, Gerwani Lubang buaya”, ujarnya dengan suara menyentak. “Berapa kali kamu dimakan AURI sehari?”.

“Tiga kali, Pak, pagi, siang dan malam”, jawabnya gemetar tetapi keras, sehingga jelas sekali jawabannya bagi kami.


Aku dan ibu-ibu lainnya hampir tak dapat menahan ketawa. Kami geli karena lain yang ditanya, lain pula yang dijawab. Kami yakin gadis itu, mengira, berapa kali dia diberi makan oleh AURI. Namun dengan tak disangka-sangka tentara itu menendang kedua kaki gadis tadi dengan sepatunya yang keras.


“Ampun Pak, ampun Pak”, teriak gadis.


“Aku menahan nafas seketika. Aku tidak jadi geli melihat adegan tersebut. Demikian juga halnya dengan ibu-ibu lainnya, yang semula ingin tersenyum, menjadi kecut wajahnya.


“Setelah tentara-tentara itu pergi dan kami dikunci lagi, beberapa ibu yang baru masuk dua hri yang lalu, mendekati gadis itu.


“Ada apa kamu ke Lubang Buaya?”, tanya salah seorang ibu.

“Aku nggak pernah ke Lubang Buaya kok”.

“Namamu siapa?”, tanya ibu lainnya.


“Ia lalu bercerita bahwa namanya Nur, Nurgiyanti. Ia mengaku kalau profesinya sebagai seorang pelacur. Ia sedang berada di Magelang ketika dibawa seorang PM (Polisi Militer) ke markas mereka. Ia diajak nonton bioskop oleh Lestari, begitu nama |PM tersebut. Kemudian dia dibelikan pakaian dan berjanji akan mengawininya. Asal si Nur mau difoto dengan membawa senjata dan dia harus mengaku bahwa dia Gerwani Lubang Buaya. Kebetulan Nurgiyanti punya luka koreng pada tumitnya, dan iapun harus mengaku kalau luka itu adalah luka tembak sewaktu melarikan diri. Dia mau saja, dan akan dikawin tentara. Lagipula lanjutnya, apa sih susahnya difoto. Gagah lagi, pakai senjata.


* * *


Berikut ini Heryani mengungkap, -- apa yang dibacanya sendiri di dalam majalah*INTISARI, September 2009*, halaman 122-129. Yang menguakkan lebih lanjut “tabir” sekitar fitnah dan*kebohongan *bahwa jenazah para jendral yang dikubur di Lubang Buaya, kemaluannya disilet dan matanya dicungkil.


Tulis Heryani: “Disini diungkap fakta forensik jenital korban G30S dengan judul: *“Saksi Bisu dari Ruang Forensik”*. A.l sebagai berikut:


“Tim terdiri atas dua dokter RSPAD, yaitu dr Brigjen Roebiono Kertopati dan dr Kolonel Frans Pattiasinal serta tiga dari Ilmu Kedokteran Kehakiman Universitas Indonesia (UI) yaitu Prof dr Sutomo Tjokronegoro, dr Liau Yan Siang, dan dr Liem Joe Thay. Mereka bekerja delapan jam dari pukul 16.30 pada 4 Oktober sampai pukul 00.30 pada 5 Oktober di kamar mayat RSPAD.”


“Selanjutnya pada halaman 124, kolom pertama, alinea pertama tertulis,


“*Tapi ada fakta mengejutkan: tidak ada pencungkilan mata dan pemotongan penis para korban.* Tim sengaja berkonsentrasi pada pembuktian dua dugaan itu mengingat kabar sudah beredar di masyarakat”.


“Kemudian masih ada halaman 124 alinea ke-2, baris ke-3 dari bawah ditulis:


“Ada ketakutan kalau menuliskan apa adanya mereka akan dicap pro-PKI”.


“Maka pada halaman 124 pada kolom ke-2, alinea pertama ditulis:


“ *Pagi itu akhirnya tim dokter bersepakat untuk menulis fakta apa adanya, dengan pertimbangan kesetiaan pada sumpah pro0fesi untuk menyatakan kebenaran. Mereka juga sepakat untuk siap masuk penjara karena mengambil sikap itu.*


“Selanjutnya masih ada halaman 124 kolom ke-2 alinea kedua, tertulis:


“Pada masa Orde Baru, sekeping kebenaran dari kamar mayat RSPAD itu tidak pernah terungkap di publik. *Visum et Repertum *juga seolah hilang. Setelah selesai disusun, hasil visum saat itu diberikan kepada Soeharto (kemudian menjadi Presiden RI kedua) yang selalu mengawasi tim dokter saat bekerja. Dalam pengadilan militer anggota TNI AU, Heru Atmodjo pada perkara G30S, visum dijadikn alat bukti. Tapi setelah itu tak tentu rimbanya.”


* * *


Melalui bukunya, Heryani Busono Wiwoho, melakukan penggugatan historis demikian:


“Demikian antara lain tulisan di dalam majalah*INTISARI*.*Mengapa fakta yang tertulis dalam visum kemudian *_*tidak *_*disebar-luaskan? Tentu saja karena: *


*1. Agar fitnah keji Soeharto cs tidak dianggap _kebohongan besar_oleh masyarakat. Dan Soeharto tetap dianggap pahlawan oleh masyarakat. *


*2. Agar masyarakat tetap membenci Gerwani dan PKI, dan tetap marah kepada mereka. *

   *3. Agar pembantaian jutaan manusia yang tidak berdosa dianggap sah.
   Agar penahanan ratusan ribu manusia yang tidak berdosa tanpa proses
   pengadidlan di dalam penjara sampai belasan tahun serta pembuangan
   puluhan ribu anak bangsa yang tidak bersalah dianggap sah.*

   *4. Agar pelaku kejahatan dan pelaku pelanggaran HAM ini, tidak
   dituntut dan terlindungi. *

   *5. Agar relief tarian telanjang bunga harum yang terukir pada
   bagian bawah menument Lubang Buaya tidak perlu dihiolangkan dan
   teatap**Berjaya (Meski semua ini bohong besar*. Baca “Suara
   Perempuan Korban Tragedi '65, hlm 16, 17, 18.


“Ironis sekali. . . . . Indonesia, . . . para pemimpinnya yang mengaku Pancasilais telah membohongi rakyatnya. Dengan sengaja, menutupi, memalsukan dan membelokkan sejarah.


“Mereka yang menepuk dada “pejuang di meda perang”, kini menjadi pengecut. |Soeharto sebagai penguasa Orde Baru adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan masal dan pelanggaran HAM lainnya. Ia menjadi _begitu ketakutan_sehingga dia selalu berdalih sakit, setiap kali akan diajukan ke kursi pengadilan. Kalau dia memang tidak berdosa atau bersalah, mengapa dia harus takut”.


* * *


Karya sejarah buah pena Heryani, telah memperkaya kesaksian dan pengalaman betapa luar-biasa dan begitu gawat dampaknya FITNAH DAN KEBOHONGAN SEKITAR LUBANG BUAYA DAN PERANAN GERWANI, yang dilancarkan Suharto sebagai dalih dan awal pembantaian masal 1965-66 dst.


*Memang ironis dan amat memalukan, setiap 5 Oktober tentara termasuk Presiden SBY mengadakan upacara HARI KESAKTIAN PANCASIL di depan monumen Lubang Buaya, justru dimana diantra relief yang terukir di monumen itu, tergurat FITNAH DAN KEBOHONGAN YANG PALING BESAR, KEJAM DAN BIADAB . . . . YANG PALING MEMBENGKOKKAN CATATAN SEJARAH BANGSA . . .*



** * **