PENYINTAS KORBAN PEMBANTAIAN MASAL 1965 MENGALAMI TEROR LAGI --

Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 30 Oktober 2013
---------------------------------

PENYINTAS KORBAN PEMBANTAIAN MASAL 1965 MENGALAMI TEROR LAGI --

SUATU TIKAMAN BELATI TERHADAP USAHA REKONSILIASI

"Sampai kapan kekosongan moral ini akan dibiarkan?" "Mata Dunia Mengawasi!" --

(Joshua Oppenheimer)

* * *

Suatu tindakan teror, kekerasan jahanam terhadap PENYINTAS KORBAN PEMBANTIAN MASAL 1965 terjadi lagi. Peristiwa itu berlangsung di Wisma Santidharma Godean, Sleman, Yogyakarta pada Minggu 27 Oktober 2013 pukul 11.00 WIB.


Pelakunya bertanda pengenal yang sama dengan pelaku-pelaku pembantaian masalah 1965. Dalih untuk melakukan teror dan kekerasan yang diajukan, juga sama dengan dalih kampanye besar-besaran pembantaian masal 1965/66/67 yang dilakukan oleh klik militer di bawah komando Jendral Suharto.

Bila aparat keamanan dari negara ini, yang dikepalai oleh seorang Presiden yang dipilih langsung dan berjanji akan menegakkan hukum di negara ini, . . . . . TIDAK BERBUAT APA-APA, hanya lamis-lamis bibir saja. . . .

Maka, janji yang diutarakan Presiden SBY untuk direalisasinya KEBENARAN DAN RESKONSILIASI NASIONAL, . . . . hanyalah JANJI-JANJI KOSONG BELAKA, Yang dimaksudkan untuk menina-bobokkan dan menipu rakyat semata.

Di bawah ini dimuat sebagian catatan sekitar DIALOG INTER-AKTIF YANG BERLANGSUNG DI "FACEBOOK" beberapa hari ini.
Yang mengutuk perbuatan teror dan biadab para pelaku dari Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) , serta tuntutan kepada pemerintah, kepada setiap aparat keamanan negeri untuk bertindak terhadap praktek kekerasan melanggar hukum, DAN BERAKSI menjadi HAKIM SENDIRI.


* * *

IRINA DAYASIH - KELUARGA TRAGEDI '65

Berkat dukungan banyak pihak, baik LSM, aktivis, teman-teman di Komnas HAM, LPSK, media, kawan baru, sahabat dekat maupun jauh yang mencintai keadilan dan perdamaian, kami, saya dan kawan-kawan yang dua hari lalu menghadapi aksi anarkis para preman bayaran, pagi tadi telah tiba di rumah dengan selamat dan sehat.

Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua perhatian, simpati, bantuan, dukungan dan solidaritas kawan-kawan semua.

Maaf jika ada sms, telpon ataupun pesan pesan-pesan lain yang terlewat tak terjawab, dan maaf juga jika saya tidak bisa memberikan keterangan satu per satu kepada kawan-kawan. Intinya, sampai detik-detik terakhir bernegosisasi dengan aparat keparat kemarin, kami tetap menolak membatalkan pertemuan dan membubarkan diri. Tapi 15 menit kemudian, aparat datang lagi bersama tim yang lebih besar dan diiringi puluhan massa.

Di bawah tekanan dan ancaman mereka, kami kemudian terpaksa memilih "mengalah". Sudah mengalah pun, lima orang tak bersalah tetap menjadi korban: Seorang Bapak 62 tahun, jatuh tersungkur dipukul tengkuknya; anaknya yang memboncengkannya pecah bibirnya dan lebam mukanya; satu kawan lain memar dan merah matanya; satunya lagi lebam pelipis kirinya, dan yang terakhir keningnya ditendang dengan sepatu lars.

Sampai sekarang ia masih merasa pusing dan susah mengunyah makanan. Hormat kami setinggi-tingginya untuk para korban luka dan kawan-kawan peserta pertemuan yang menyatakan tak akan takut dan jera dalam memperjuangkan hak-haknya dari segala bentuk ancaman, tekanan, kekerasan maupun diskrimasi. Salam pembebasan untuk kita semua!

* * *

Bonnie Triyana - Sejarawan, Pemimpin Majalah HISTORIA

Acara mbak Irina Dayasih di Yogyakarta dibubarkan Forum Anti Komunis Indonesia (FAKI) pimpinan Burhan Kampak. Padahal tema acaranya soal pupuk organik. Kurang piknik itu si Burhan....
Jadi inget pas riset di Purwodadi dulu. Ketemu narsum, namanya Pak Rakim. Dia mantri di RSUD Grobogan. Tahun 1965 ditangkap, dibuang ke Pulau Buru. Di pulau itu dia jadi petugas kesehatan. Pulang dari Buru tahun 1979, Pak Rakim banyak bantu warga Grobogan. Buka praktek mantri kecil-kecilan, sekadar bantu-bantu warga dan syukur-syukur bisa dapatin imbalan.

*

Karena pasien semakin ramai, tentara mulai curiga. Katanya Pak Rakim mau bikin partai komunis bangkit. Koramil stop prakteknya Pak Rakim dengan tuduhan mengumpulkan orang untuk membangkitkan PKI.
Emang banyak yang kurang piknik ini orang Indonesia.... Ampuunn...

*

Democracy meant all men were to be heard, and a decision was taken together as a people. Majority rule was a foreign notion. A minority was not to be crushed by a majority. - Nelson Mandela, "Long Walk To Freedom", hlm. 29.

Si Burhan  mengancam akan membunuh keluarga eks PKI. Ini ancaman serius.
Kalau polisi mendiamkan, ini negara emang udah bodong!!

* * *

Astaman Hasibuan - Keluarga Tragedi '65

Adegan yang sungguh dramatis ini bukan adegan film fiksi. Ini adalah apa yang sedang benar-benar terjadi, baru saja, di Indonesia.

Para pembunuh massal masih terus menyelenggarakan pertunjukkan teror dan ancamannya dengan efektif serta masih bisa memamerkan impunitas yang mereka nikmati.

Bahwa mereka tak tersentuh hukum. Dan negara kembali gagal melindungi hak mereka yang telah dirundung penindasan selama ini; negara gagal menegakkan keadilan.

Sejak puluhan tahun silam.

* * *

JOSHUA OPPENHEIMER

< Produsen Film Dokumenter "THE ACT O F KILLING">

Pernyataan saya tentang Pembubaran Paksa dan Kekerasan oleh Front Anti-Komunis Indonesia 27/10/2013 di Yogyakarta:

Pada hari Minggu lalu sekelompok orang yang telah dimiskinkan berpuluh tahun berusaha memperbaiki hidupnya, dengan bertemu, berkumpul, berbagi cerita, juga belajar membuat pupuk dengan tenaganya sendiri karena negara tak membantu kehidupan mereka, dan karena justru negaralah yang membuat mereka miskin. Mereka adalah keluarga korban dan penyintas pembantaian massal 1965. Di manakah negara bagi mereka?

Pada hari yang sama, seorang jagal yang puluhan tahun lalu turut serta mempermiskin mereka lewat pembantaian massal mengumpulkan orang-orang agar mereka tak bisa berkumpul. Orang ini dan anak buahnya adalah Front Anti-Komunis Indonesia dan mereka leluasa memukuli serta memaksa pertemuan bubar tanpa dicegah oleh negara. Di manakah negara?

Adegan yang sungguh dramatis ini bukan adegan film fiksi. Ini adalah apa yang sedang benar-benar terjadi, baru saja, di Indonesia. Para pembunuh massal masih terus menyelenggarakan pertunjukkan teror dan ancamannya dengan efektif serta masih bisa memamerkan impunitas yang mereka nikmati. Bahwa mereka tak tersentuh hukum. Dan negara kembali gagal melindungi hak mereka yang telah dirundung penindasan selama ini; negara gagal menegakkan keadilan. Sejak puluhan tahun silam.

Ada satu pertanyaan penting bagi mereka yang peduli dengan persoalan Hak Azazi Manusia yang harus diajukan dalam kasus ini, dan juga banyak kasus lain sepanjang sejarah suram pelanggaran Hak Azazi Manusia di Indonesia: sekalipun polisi mengetahui rencana penyerangan terhadap pertemuan tersebut, mengapa bukannya melindungi para peserta, tetapi polisi justru membiarkan penyerangan itu terjadi, sehingga beberapa peserta mengalami cedera?

Kami tahu negara, Presiden Republik Indonesia, dan aparat penegak hukum memerlukan kebesaran hati dan keberanian luar biasa untuk memulai rekonsiliasi dan penegakan keadilan atas pelanggaran HAM berat 1965 dengan meminta maaf. Sampai negara punya kebesaran hati dan keberanian itu, ini adalah sebuah ujian kecil. Apakah kejahatan akan terus dibiarkan? Akankah kita melihat kewenangan negara digunakan sebagaimana mestinya: untuk melindungi hak azasi warga negara Indonesia? Akankah impunitas puluhan tahun diteruskan dan dipelihara?

Sampai kapan kekosongan moral ini akan dibiarkan?

Akan tiba waktunya semua yang berwenang dan punya kekuasaan ditimbang keputusan dan perbuatannya dalam sejarah.

Mata dunia mengawasi.

* * *

Stichting “DIAN” Menggelar ACARA “Fitnah dan Pelecehan Seksual Wanita Indonesia”

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 27 Oktober 2013
---------------------------------

Stichting “DIAN” Menggelar ACARA

“Fitnah dan Pelecehan Seksual Wanita Indonesia”

* * *

Pada hari Minggu kebiasaan umum orang-orang di Belanda sukanya, pada “mbangkong”. Tidur sepuas-puasnya mumpung sedang libur. Apalagi turun pula hujan rintik-rintik,

Namun, Minggu kemarin itu, tidak kurang 76 hadirin memenuhi ruangan sekolah “Schakel” di Diemen. Mengikuti acara yang digelar atas undangan sebuah yayasan di Belanda bernama Stichting DIAN. Mereka yang a.l terdri dari beberapa mahasiswa, berdatangan dari Amsterdam, Utrecht, Zeist, Leiden, Wageningen, dll. Dari berbagai organisasi serta perhimpunan, a.l ada dari Perhimpunan Persaudaraan, Yayasan BhinnekaTunggal Ika, Yayasan Nusantara, PERDOI, dll. Juga hadir utusan dari sebuah perhimpunan wanita Suriname di Amsterdam.

“Perdoi”, sebuah perhimpnan dokumntasi Indonesia di bawah asuhan Sarmaji memeriahkan pertemuan dengan menggelar pameran buku-buku Indonesia yang bertalian erat dengan periode reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Bagi yang menaruh perhatian, msalnya untuk keperluan studi dan riset bisa berkunjung di Perpustakaan Perdoi, di Amsterdam.

Acara St Dian berlangsung lancar dan sukses di bawah pimpinan Ketua St Dian, Farida Ishaya dan Sekretarisnya, Aminah Idris.

Pada akhir acara dipertunjukkan sebuah film penting berjudul Women & Generals.

* * *

Pembicara tunggal dalam acara St. “Dian” Minggu kemarin, tanggal 27 Oktober 2013, adalah Prof. Dr Saskia Wirenga. Waktu di Jakarta diadakan acara peluncuran buku, setelah “lengser keprabonnya” Presiden Suharto, aku sempat menjumpai dan berkenalan dengannya di Jakarta. Ketika itu, Saskia sedang menjelaskan tentang buku barunya berjudul “The sexual Politics In Indonesia (2002).

Buku Saskia Wieringa tsb menjelaskan tentang gerakan untuk kemerdekaan dan sosialisme di Indonesia. Serta saling hubungannya dengan gerakan untuk hak-hak wanita di Indonesia. Periode yang disorot meliputi jangka waktu awal abad keduapuluh sampai berlangsungnya rezim otoriter Orde Baru Jendral Suharrto. Diangkat dalam analisisnya sebuah organisasi massa wanita Indonesia terbesar di Indonesia periode Presiden Sukarno, yaitu Gerwani.

Gerwani mengkombinasikan tuntutan sama-hak untuk wanita Indonesia, seperti reform terhadap undang-undang perkawinan dengan hak-hak politik kaum wanita Indonesia. Melalui suatu kampanye fitnah dan pembohongan yang tidak ada bandingnya, -- rezim Orde Baru secara biadab dan kejam, menghancurkan organisasi wanita terbesar di Indonesia, menangkap, memenjarakan dan membunuh kader-kader teras dan anggota-anggortanya

* * *

Dalam pembicaraannya Saskia Wieringa menekankan a.l : . . Dengan digulingkannya rezim Orde Baru dan Indonesia memasuki periode reformasi dan demokratisasi, . . . . bukan berarti bahwa masalah-masalah pelecehan seksual terhadap wanita di Indonesia sudah berakhir. Kekuatan-kekuatan protagonis feodalisme dan religius merupakan kendala besar dalam perjuangan pembebasan wanita Indonesia.

Di belakang kekuatan feodal dan religius dengan jelas dapat diungkap kekuatan militer konservatif Indonesia yang berdiri di belakangnya. Sebagaimana halnya kaum kolonialis Belanda dulu, menggunakan feodalisme dan isu-isu religius untuk mengekang gerakan wanita Indonesia untuk hak-sama dan hak politik mereka.

* * *

Prof. Dr Saskia Wirenga, juga a.l menulis buku penting lainnya, berjudul “HET KROKODILLEN-GAT”. Artinya LUBANG BUAYA. Yang juga bisa dibeli pada hari Minggu kemarin itu.

Buku novel berbahasa Belanda “Het Krokodillen Gat” tsb adalah sebuah “thriller” politik yang ditulis dengan latar belakang peristiwa 65. Ceritanya didasarkan atas hasil penelitiannya pribadi atas kisah di belakang kejadian genoside Indonesia.

* * *

Wilson Obrigados memperingati HARI SUMPAH PEMUDA

Kolom IBRAHIM ISA
Senin, 28 Oktober -  HARI SUMPAH PEMUDA
----------------------------------------------------------------

Indah sekali sahabatku Wilson Obrigados memperingati HARI SUMPAH PEMUDA 
dengan menyelesaikan naskah buku baru dan penting yang disiapkannya:

Judulnya adalah " NEW EMERGING FORCES: Dari Sarekat Rakjat Hingga Hasta Mitra ".


Selamat! Selamat! dan Selamat!

BRAVO Dan BRAVO dengan buku   " NEW EMERGING FORCES: Dari Sarekat Rakjat Hingga Hasta Mitra ".


Dinantikan dengan penuh harapan . . .

*   *   *

Wilson Obrigados,
di FB hari ini, 28 Oktober 2013.

Di hari Sumpah Pemuda yang baik ini, alhamdulilah sudah dirampungkan naskah buku ke-6 saya. Isinya adalah11 artikel sejarah yang saya tulis selama 20 tahun terakhir, dari tahun 1991 sd 2013. Ini adalah naskah buku saya yang ke-6 .

Judulnya adalah " NEW EMERGING FORCES: Dari Sarekat Rakjat Hingga Hasta Mitra ".

Semoga bayi intelektual ke-6 saya ini bisa lahir normal sebelum tahun 2013 berakhir. kalau tidak, dia bisa menjadi bacaan pembuka di awal tahun 2014.

TIONGKOK Kini – Sikap Indonesia . . . . . KEMITRAAN-STRATEGIS . . Apa itu?

Kolom IBRAHIM ISA

Jum'at, 25 Oktober 2013
--------------------------------

TIONGKOK Kini – Sikap Indonesia . . . . .

KEMITRAAN-STRATEGIS . . Apa itu?

Ada baiknya mengikuti pelbagai komentar dan analisis di mancanegara mengenai TIONGKOK DEWASA INI. Terutama mengenai periode sejak dimulainya kebijakan politik dan ekonomi REFORM Dan KETERBUKAAN. Kebijakan reform dan keterbukaan adalah hakikat dan dasar konsepsi pembangunan sosialisme di Tiongkok. Mereka menamakannya, “SOSIALISME Dengan CIRI-CIRI TIONGKOK”.

Komentar dan analisis itu ada yang dilakukan oleh para “pakar dan peneliti”. Ada yang oleh kalangan ilmuwan. Ada yang dari lingkungan “jurnalis”, kalangan bisnis maupun para politikus. Titik tolaknya pun berbeda-beda. Ada yang dari segi mempelajari perkembangan konsep sosialisme sebagai suatu “isme”, suatu sistim sosial-politik.

Ada yang dari pandangan 'realis'. Mereka bertolak dari kenyataan: -- Betapapun Tiongkok itu hidup terus dan kekuatan ekonomi dan politiknya tumbuh dan berkembang terus, -- menurut arah yang mereka tentukan sendiri. Tinggal bagaimana orang luar menanggapinya. Akan bersikap berusaha menarik manfaatnya dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang punya dampak besar dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia .. . . Bertolak dari kepentingan negeri dan bangsa sendiri, menggalang hubungan internasional yang wajar dengan Tiongkok.

Atau, . . . hendak meneruskan pandangan politik warisan strategi dan taktik Perang Dingin fihak Barat. Meneruskan sikap dan pandangan yang merupakan varian dari “perang salib” dengan membawa panji-panji `Politik Mengekang Tiongkok” – “China Containment Policy”.

* * *

Maka, -- kiranya interesan dan baik menimba manfaatnya mengikuti sebuah diskusi di kalangan cendekiawan Belanda baru-baru ini.

Beberapa waktu yang lalu (08 Oktobr 2013), sebuah stasiun radio Belanda, bernama “BNR Nieuwsradio”, mementaskan sebuah diskusi dalam acara “De Nieuwe Wereld”, “Dunia Baru”. Dengan tema “Apa jadinya jika Tiongkok menjadi satu-satunya superpower?” Ambil bagian dalam diskusi tsb tiga orang tokoh yang dianggap “mengenal Tiongkok dari dalam”. Karena, mereka pernah beberapa tahun belajar dan bekerja di negeri itu.

Yang hadir dalam diskusi -- Orang pertama, adalah Pof Dr Jan Van der Putten. Dari tahun 1998 – 2003, Jan Van der Putten bekerja di Beijing sebagai wartawan s.k. Belanda, “de Volkskrant”. Juni y.l terbit bukunya “Tiongkok pemimpin dunia? Tiga skenario masa depan”. Bukunya menganalisis perkembangan Tiongkok dimasa depan ini.

Tokoh yang kedua adalah Frank Pieke. Ia gurubesar Studi Tiongkok Modern pada Universitas Leiden. Ia belajar bahasa Tionghoa di Institut Bahasa, dan belajar sejarah modern Tiongkok pada Universitas Beijing.

Yang ketiga, -- Bert van Dijk, profesinya adalah koresponden “Het Fiancieele Dagblad” dan “Het Vlaamse dagblad De Tijd”. Dalam tahun 2011 ia menulis buku berjudul Disepanjang Sungai Kuning, Krisis Air di Tiongkok.

* * *

Ketiga pakar Belanda tentang Tiongkok itu sepakat, bahwa, 25 tahun kedepan, Tiongkok tidak diragukan lagi akan merupakan negara terkuat di dunia ini. Terutama di bidang finans dan ekonomi. Dan secara militer tidak terkalahkan. Yang pasti diketahui, – menurut pendapat mereka --, bahwa, di masa depan ini Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi yang paling dominan di dunia. Penting untuk mencatat bahwa para cendekiawan Belanda itu tidak menggambarkan bahwa Tiongkok akan menjadi sebuah superpower yang agresif dan dominan ataupun hegemonis seperti peranan AS sesudah Perang Dunia II.

Diskusi orang-orang Belanda yang dipandu oleh presentator “BNR Nieuwsradio”, tentang bagaimana Tiongkok di tahun 2038, dimaksudkan agar negeri Belanda, pemerintah dan kalangan bisnisnya, – – – memikirkan bagaimana Belanda menempatkan posisinya sebagai negeri Eropah yang punya hubungan dagang dan bisnis yang intensif dengan Tiongkok. Bagaimana seharusnya memanfaatkan kenyataan bahwa Tiongkok menjadi negara yang finans dan ekonominya yang terkuat di dunia.

Bert Van Dijk, misalnya mengatakan, seiring dengan bertambahnya kekuatan dan pengaruh Tiongkok di bidang finans dan ekonomi dunia, Tiongkok akan memainkan peranan lebih besar dalam diplomasi dunia, termasuk ambil bagian dalam menangani konflik internasional. Namun, tidak seperti Amerika, yang dalam kasus tsb cepat-cepat hendak menggunakan kekuatan militer, -- Tiongkok akan bersikap lebih menahan diri.

Prof Jan Van der Putten, yakin sekali bahwa dalam tahun 2038, Tiongkok akan menjadi negara yang terkuat ekonominya di dunia. Tetapi untuk itu, kata Van der Putten, Partai Komunis yang memerintah harus mengadakan reform yang drastis di bidang ekonomi. “Mereka ingin terus berkuasa -- dan untuk terus bisa berkuasa, mereka harus membikin rakyat puas, -- dan ekonominya harus tumbuh terus.”

Gurubesar Studi Sejarah Modern Tiongkok Universitas Leiden, Frank Pieke, menganalisis bahwa 25 tahun ke depan, Partai Komunis masih akan kokoh pada posisinya sebagai partai yang berkuasa. Tetapi, partai itu akan menjadi organisasi yang lain samasekali. “Partai itu akan lebih banyak perubahannya dan akan lebih terbuka untuk perdebatan. Baik di dalam maupun di luar partai. Proses ini sebenarnya sudah berjalan. Dan saya kira proses ini akan berlanjut terus”, demikian Frank Pieke.

Dikatakannya, Tiongkok harus lebih banyak menerima (kritik), jika mereka hendak hadir terus (sebagai partai yang berkuasa). “Bila situasi pengotoran alam sekitar, terus berlangsung seperti sekarang, maka itu akan berarti bunuh diri. Mereka tidak bisa terus begini. Pengotoran alam sekitar begitu luas. Bila partai ingin hidup terus, maka mereka harus menangani masalah ini secara mendasar”. Para cendekiawan itu menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok memang memberikan perhatian besar pada masalah (mengatasi polusi alam sekitar) ini dan melakukan investasi besar-besaran.

Menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan politik reform dan keterbukaan, tampak bahwa Partai Komunis Tiongkok sangat luwes. Tidak terbayangkan, bahwa Partai Komunis Tiongkok punya keluwesan begitu besar dalam menghadapi setiap situasi. Demikian Frank Pieke.

* * *

Pandangan ke depan mengenai Tiongkok yang dikemukakan dalam diskusi oleh para pakar Belanda itu, sangat berbeda dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Roeslan Abdoelgani, mantan Sekjen Deparlu kemudian Wakil Indonesia di PBB pada periode Orba.

Dalam salah satu percakapannya dengan aku di kantornya di Pejambon, Jakarta (Awal tahun 2000), Roeslan Abdoelgani menandaskan dengan nada serius , bahwa Indonesia harus waspada, karena “bahaya terbesar di Asia mendatang ini, adalah Tiongkok”.

Seorang kawan ketika kuceriterakan tentang pendapat Roeslan ini, mengatakan bahwa cara berfikir Roeslan Abdoelgani masih dikontaminasi oleh pandangan politik “China containment Policy”, “Politik Mengekang Tiongkok”, yang berasal dari periode “Perang Dingin”. Jadi, . . . . fikiran Roeslan Abdoelgani, menurut kawan tsb, “mandek”, “beku”. . . . . dan lapuk.

* * *

Bagaimana Indonesia “menghadapi Tiongkok” kenyataan seperti sekarng ini: Tiongkok semakin lama semakin kuat dan semakin besar di bidang finans dan ekonomi dunia. Juga aktif terlibat dalam perkembangan ekonomi dunia yang mengglobal dewasa ini?

* * *

Indonesia adalah sustu negeri kepulauan terbesar di Asia dan di dunia (17.508 pulau-pulau). Tiongkok adalah negeri daratan terbesar di Asia. Indonesia berpenduduk 245 juta; Tiongkok 1,3 milyar. Betapa pentingnya peranan Indonesia dan Tiongkok di Asia maupun di dunia. Dipandang dari segi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan di Asia dan dunia.

Tampaknya sudah menjadi sikap umum di kedua negeri – Indonesia dan Tiongkok , tentang pentingya Indonesia dan Tiongkok menjalin hubungan normal berdasarkan prinsip saling menghormati, saling mengerti, saling tidak campurtangan dalam urusan dalam negeri masing-masing dan saling menguntungkan. Ini adalah Prinsip Konferensi Bandung (1955), mengenai saling hubungan antara negeri-negeri. Sejarah mencatat bahwa Indonesia dengan Presiden Sukarno-nya, menjadi pemrakarsa dan tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Sedangkan PM Zhou Enlai, dari RRT, memainkan peranan bersejarah dalam memberikan sumbangan penting untuk suksesnya Konferensi Asia-Afrika tsb.

* * *

Menoleh ke sejarah hubungan dunia negeri -- sekali-kali tidak boleh dilupakan, bahwa, ada satu peristiwa dalam hubungan Indonesia-Tiongkok, yang perlu ditarik pelajaran. Selama periode Orde Baru, hubungan Indonesia dan Tiongkok “terganggu” -- “porak poranda” dan “beku”. Penyebabnya ialah, kebijakan Orde Baru yang dalam politik luarengerinya anti-Tiongkok dan ke dalam, mempersekusi serta mendiskrimnasi total warga Indonesia serta penduduk Indonesia asal etnis Tionghoa. Selama periode tsb rezim Orba melakukan politik rasis dan diskriminasi yang luar biasa biadabnya .

Orba melarang penggunaan bahasa Tionghoa, melarang penduduk Indonesia asal etnis Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek dan kegiatan ibadah sehubungan dengan kepercayaannya, serta kebiasaan tradisionil budaya Tionghoa lainnya. Semua sekolah-sekolah dan penerbitan Tionghoa ditutup. Sampai-sampai dengan berbagai cara dan tekanan memaksa warga Indonesia untuk mengganti nama Tionghoanya dengan nama “asli-Indonesia”.

* * *

Juga tercatat dalam sejarah hubungan dua negeri, bahwa, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, hubungan dua negeri, adalah wajar dan bersahabat. Suatu kenyatan ialah, hubungn dua negeri Indonesia dan Tiongkok, paling baik, sejak Republik Indonesia (termasuk) negeri yang pertama mengakui Republik Rakyat Tiongkok (hanya beberapa bulan saja setelah diproklakamasikannya Republik Rakyat Tiongkok).

Periode itu adalah ketika Presiden Sukarno menjabat Presiden Republik Indonesia. Begitu Jendral Suharto naik panggung kekuasaan mulailah pemburukan sampai pembekuan hubungan Indonesia – Tiongkok.

* * *

Telah Digalang Hubungn Kemitraan Strategis |Antara Indonesia Dan Tiongkok

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menekankan bahwa . .

“Kedua negara memiliki target yang hampir sama dalam pembangunan masing-masing negara,memiliki kepentingan bersama yang luas dalam pemeliharaan kemakmuran dan kestabilan di kawasan ini, sekaligus memiliki suara yang sama dalam urusan internasional.”

“Hubungan Tiongkok-Indonesia tidak hanya tercermin pada hubungan bilateral, tetapi juga di bidang urusan internasional dan regional. Kerja sama saling menguntungkan antara kedua negara telah membuahkan hasil bernas dan memiliki prospek yang cerah. Saat ini situasi internasional dan regional semakin kompleks dan berubah, sehingga peningkatan kerja sama strategis kedua negara telah menjadi pilihan wajar yang berpandangan jauh bagi kedua negara. Tiongkok memandang Indonesia sebagai sasaran prioritas diplomasinya untuk daerah di sekitar. Tiongkok bersedia meningkatkan kerja sama yang menyeluruh dengan Indonesia demi mewujudkan perkembangan bersama, menyejahterakan rakyat kedua negara, memelihara kestabilan dan kemakmuran jangka panjang di Asia, serta mendorong persatuan dan kerja sama negara-negara berkembang dalam rangka mendorong perdamaian dan pembangunan dunia.

* * *

Sikap pemerintah Indonesia mengenai hubungan kedua negeri kini dan perspektifnya, inti/sarinya adalah sebagai berikut:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengingatkan, bahwa sejak 2005 dalam hubungan Indonesia-Tiongkok telah digalang hubungan kemitraan strategis. Sejak itu hubugan dua negeri mengalami perkembangan pesat.

Kekuatan terpadu Tiongkok kian meningkat dan posisinya di dunia juga semakin meningkat. Perkembangan stabil Tiongkok berperan penting bagi kawasan ini maupun seluruh dunia. Indonesia memandang penting hubungan dengan Tiongkok, dan berharap meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok dengan memanfaatkan peluang peningkatan hubungan kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. Demikian Presiden SBY.

* * *

Kepala kedua negara Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerja sama di semua bidang dan melakukan kerja sama dan pertukaran yang bertaraf lebih tinggi dan di panggung dunia yang lebih luas.

Kedua negeri bersepakat akan selalu berpegang teguh pada arah perkembangan hubungan kdua negara, saling mendukung dalam masalah yang menjadi fokus perhatian masing-masing, dan meningkatkan kepercayaan strategis guna meletakkan dasar yang kokoh bagi pemeliharaan stabilitas hubungan kedua negara dalam jangka panjang.

Meningatkan kerja sama di bidang pembangunan infrastruktur, manufaktur, pertanian, investasi dan pendanaan, bersama menciptakan titik pertumbuhan yang baru, dan berusaha mewujudkan target peningkatan volume perdagangan kedua negara menjadi US$ 80 miliar pada 2015. Mendukung perusahaan Tiongkok berpartisipasi dalam pembangunan enam koridor ekonomi dan pembangunan konektivitas Indonesia, dan mendukung pembangunan taman industri terpadu kedua negara. Meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang migas dan energi baru.

Mendukung pembangunan taman industri terpadu kedua negara. Meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang migas dan energi baru, dan membangun hubungan kemitraan kerja sama di bidang energi dalam jangka panjang. Meningkatkan kerja sama di bidang finansial dan fiskal, memperpanjang kontrak swap mata uang lokal bilateral dengan nilai totalnya tercatat 100 miliar RMB.

Meningkatkan kerja sama di laut, membentuk mekanisme kerja sama perikanan antar pemerintah, dan memulai perundingan tentang penangkapan ikan. Membentuk mekanisme kerja sama antariksa, yakni melakukan kerja sama di bidang pemantauan antariksa, peluncuran satelit dan aplikasinya.

Meningkatkan kordinasi dan komunikasi kedua negara melalui mekanisme seperti konsultasi pertahanan dan keamanan serta dialog antara angkatan laut kedua negara. Meningkatkan pemberantasan kejahatan transnasional dan terorisme serta kerja sama di bidang penanggulangan bencana alam.

Memperluas pertukaran kedua negara di bidang humaniora, mendukung pemuda, media, lembaga kecerdasan dan agama kedua negara untuk melakukan kontak, meningkatkan kerja sama pariwisata, dan melalukan penelitian bersama tentang satwa liar. Tiongkok ingin membangun pusat kebudayaan Tiongkok di Jakarta dan membuka konsulat jenderal di Bali. Tiongkok mengusulkan kedua negara melakukan kunjungan timbal balik pemuda dalam bentuk delegasi seratus orang. Tiongkok mengundang tetua Islam Indonesia untuk berkunjung ke Tiongkok.

Kedua negara meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam masalah regional dan internasional guna mendorong perkembangan kemitraan strategis Tiongkok-ASEAN.

* * *

Dalam kunjungannya ke Indonesia, 02 Oktober, 2013, Presiden RRT Xi Jinping, menyatakan dalam wawancara khusus dengan s.k. `The Jakarta Post`, antara lain sbb:

“ Tiongkok telah menjalankan politik luarnegeri mengembangkan persahabatan dan kemitraan dengan tetangga-tetangganya, hal mana telah memberikan sumbangan penting terhadap stabilitas dan kemakmuran Asia. Di dunia dewasa ini globalisasi ekonomi dan integrasi ekonomi regional berkembang pesat dan Asia telah menjadi motor penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dunia.

Mempertahankan stabilitas dan perkembngan di Asia adalah sesuai dengan kepentingqn semua negeri Asia.

Rakyat Tiongkok berusaha untuk Merealiasi Impian Tiongkok mencapai pembaruan besar-bsaran nasion Tiongkok. Tujuan kami adalah menyelesaikan pembangunan masyarakat makmur yang moderat dalam segala bidang pada ulng tahun ke-100 Partai Komunis Tiongikok. Dan mengubah Tiongkok menjadi negeri sosialis yang makmur, kuat, demokratis, yang kebudayaannya maju dan harmonis pada saat Republik Rakyat Tiongkok mencapai ulang tahunnya yang ke-100.

Untuk mencapai tujuan ini, kami memerlukan lingkungan tetangga yang damai dan stabil. Bagi kami, menempuh jalan perkembangan damai adalah pilihan yang tak bisa ditawar, menuju ke terjaminnya kepentingan fundamental dan jangka-panjang nasion Tiongkok.

Demikian antara lain pernyataan penting Presiden RRT Xi Jinping menjelaskan rencana besar memodernisasi dan memakmurkan Tiongkok serta politik luarnegeri RRT.

* * *

NILAI TERTINGGI MANUSIA . . CINTA . . MEMANIFESTASIKAN KEUNGGULAN DAN KEINDAHANNYA . . . . .

Kolom Ibrahim Isa
Kemis, 24 Oktober 2013
----------------------------------

NILAI TERTINGGI MANUSIA . .  CINTA . . 
MEMANIFESTASIKAN KEUNGGULAN DAN KEINDAHANNYA . . . . .
DI YOGYAKARTA . . .

*    *    *

Pagi ini seperti biasa kuterima lagi sejumlah "news-items" .
Kiriman sahabat karibku Pak SAID SALIM dari Jakarta. Banyak terima kasih, Pak.  . . .

Diantara yang dikirimkannya ada yang membikin hati TERHARU dan KAGUM . . . .
Menyaksikan nilai manusia yang terpenting  . .. CINTA . ..  memperlihatkan KEUNGGULAN dan KEINDAHANNYA . . . DI YOGYAKARTA, INDONESIA . .

Ini beritanya:

Putra Pejabat Bank Indonesia Menikahi Gadis Tanpa Tangan.
. . . .  .

JOGJAKARTA - Resepsi pernikahan mengharukan terjadi d Yogjakarta td mlm. Putri Herlina,gadis tanpa 2 tangan,akhirnya mendapatkan suami pilihannya sendiri,Reza Hilyard Somantri,putra mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Maman Husein Somantri.

Bg Putri Herlina,pernikahannya dgn Reza sprt kisah dongeng yg berakhir bahagia (happy ending).Lina-sapaan akrab Putri Herlina-mengaku dirinya "dibuang" org tuanya sejak br lahir. "Aku ditinggal d rmh skt,mungkin krn tdk punya tangan & mereka malu" ungkapnya.

Karena tidak ada yg bertanggung jawab,Lina lantas drawat Susiani Sunaryo d Yayasan Sayap Ibu.(Kini Susiani menjadi ibu panti di Kadirojo, Kalasan, Sleman)

Yayasan Sayap Ibu didirikan oleh Soelastri, istri Bung Tomo,pahlawan perang Surabaya 10 November,pd 1955. Yayasan ini memang menampung anak2 yg "tak dikehendaki" ayah-ibunya. Rata2 mereka mengalami cacat ganda. Yakni,cacat fisik & mental krn aborsi yg gagal. Sehari-hari mereka hidup mengandalkan donatur tdk ttp & dana pemerintah

Pada acara resepsi pernikahan d Gedung Mandala Bakti Wanitama,Jogjakarta,td mlm, Lina terlihat bahagia. Gadis yg pd 3 Oktober lalu menginjak usia 25thn itu terlihat cantik & ceria mendampingi sang suami di pelaminan.

IBRAHIM ISA'S – SELECTED VIEUWS On INDONESIA

IBRAHIM ISA'S – SELECTED VIEUWS On INDONESIA

Tuesday, October 22, 2013
-----------------------------------------------------------

Survey reveals most complain about SBY’s work in economy, law

The Jakarta Post, Jakarta | National | Sun, October 20 2013, 6:42 PM

A national survey found that 51.2 percent said that they are unsatisfied with President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Boediono’s job performance.

The survey conducted by the Pol-Tracking Institute found that most of the respondents were unhappy with the SBY cabinet’s work in the economy.Pol-Tracking Institute executive director Hanta Yuda said 71 percent of the Indonesian people are dissatisfied with the government’s performance in the economy.

“Their dissatisfaction in the field of the economy had been clearly reflected in their perspective on the basic commodity prices that had skyrocketed over the last several months,” said Hanta in a press conference on SBY-Boediono’s job evaluation survey in Jakarta on Sunday as quoted by kompas.com.Apart from the economy, Hanta added, the majority of the respondents in the survey were also dissatisfied with the government’s job in the field of law. 58 percent of respondents complained that they were not satisfied with the outcome of law enforcement in Indonesia.

According to Hanta, such judgment emerged as the National Police, the Attorney General’s Office (AGO) and the Corruption Eradication Commission (KPK) were unable to show a synergy in completing investigations on big graft scandals.

“A growing number of public officials that had been arrested for their alleged involvement in graft cases had created a certain public perception on the governments job in the field of law,” he went on.The survey further revealed that 46 percent of respondents are dissatisfied with the law enforcer’s work on maintaining security.

Hanta said recent shootings of police officers had left people worrying about the nation’s security. “It is important because it seems that police, the symbol of security in this country, had been paralyzed. Moreover, people feel that criminality levels in certain areas are still high,” he said.

Based on the survey, the SBY-Boediono administration is appreciated in two fields: education and health. (ebf)

Mulyani :

Sound Economic Legacy Priority for 2014 Transition:

The Jakarta Post | Discourse | Mon, August 26 2013, 9:42 AM

Former finance minister Sri Mulyani Indrawati, who has since 2010 served as World Bank managing director, has left an exceptional legacy of keeping the economy relatively unscathed from the severe impact of the 2008 US-triggered global financial meltdown. The Jakarta Post’s Rendi A. Witular and Tassia Sipatuhar recently talked with the reform icon on how policymakers should respond to the current economic turmoil. Here are excerpts of the interview:

Question: Do you think the policy settings to respond the current economic turmoil are on the right track?
Answer: The impact from the slowing growth in China has significantly affected Indonesia’s economy and the rest of the world. We are impacted by the slowing demand from China, particularly on our exports of raw materials.

Indonesia has actually felt the pinch of exports slowdown during the global crisis in 2008, but then we could quickly change our growth model to rely on domestic demand that turned out to grow faster than the available supplies.
If we see the macro side today, there are pressures toward our balance of payment as imports have outpaced exports due to our growing consumption. The country booked a record current-account deficit that is very high, particularly in the second quarter.

In the last year, the government has responded from the fiscal and monetary settings by trying to stimulate domestic demand, keeping inflation low and stabilizing the exchange rate.
But the level of their response needs to be enlarged. The deteriorating external factor is faster than our response. If we want to ensure stability, weakening growth will be inevitable in the short term. The World Bank has revised its growth forecast to 5.9 percent from the 6.2 percent.

Pressures from inflation and the exchange rate will rest on the state of our current account. This has created a challenge on the macro-policy side.
This may be the first time in several years that Indonesia will have macroeconomic issues as its dominant concern. For the last three years, Indonesia has enjoyed a stable and sound macroeconomic environment that enabled policy makers to focus on accelerating growth through infrastructure and aggressive fiscal spending.

But now, the administration only has around one year left, which should be spent focusing on leaving a sound economic legacy. This will obviously require more ambitious anticipative policies as the situation worsened.
Policy coordination between the central bank, the finance ministry and the Financial Service Authority (OJK) will be the most important in the next 12 to 18 months.

The policies should also respond to anticipation of the changes in administration (in 2014).
So policymakers seem to be unable to respond precisely to the pressures?
The level and the speed of the policies need to be improved. When we anticipate the impact of the fuel price increase, there should have been an immediate change in policies. At the time there was also an external factor at play over the US quantitative easing. Have the policymakers responded to such challenges timely and at a level deemed precise?

Maybe policies that raise the interest rates and intervening in the currency market are on the right track. But the question is whether the level of the policy is sufficient and at the exact time to address the magnitude of the problem.
Thus, there should also be policies from the fiscal side. But the impacts of fiscal settings are too slow because the capacity to spend (the state budget) will require some time.

Pressures from the inflation due to food prices are actually unnecessary. The prices could actually be eased through export and import policies.
Imports of food should have been accelerated to ease the prices given several impediments that could be counted ahead, such as the seasonal Idul Fitri holiday festivities and anxiety over exchange rates.

In anticipation of future pressures, we should observe the cycle of demand. The growth in demand from our middle class is extremely fast and consistent compared to 10 years ago. Now, consumption of the middle class has become a real pressure for our balance of payment as more imports have to be made due to the soaring demand.

Consumption of our middle class is not in line with the increase in domestic productivity. What kind of policies suit best to address this problem?

First, there is a policy that creates the perception of stronger purchasing power through fiscal settings in the form of wage rise for civil servants This also includes huge spending for teachers. Like it or not, this has added to the purchasing power of the people. The impact is massive throughout Indonesia. Second, an easing in quantitative monetary policies has created a condition of liquidity availability. This has rendered people to gain easier access to credit.
There is indeed a structural problem in our productivity. There are many worrying indicators over the competitiveness of Indonesia’s labor-intensive manufacturing sector.

Indonesia is in a difficult position to compete. When China changed its policy toward consumption-driven economy by raising its wages, thus eroding its competitiveness, many foreign direct investment shied away from China and flowed into the region.
But Indonesia is not in a better position to tap the opportunities. In comparison with Malaysia and Thailand, Indonesia fares worst as it has not upgraded its value added in the supply chain. The two countries have stronger supporting factors that include education, technology and a global network.

With all such shortages, Indonesia does not deserve the level of wage earned by workers in Thailand and Malaysia. There are suggestions that we should tap the basic labor-intensive manufacturing. But in this segment we are confronted with Vietnam, Bangladesh, Cambodia and Nepal that have competitive edge in labor wages than us. The homework that we are facing is very structural from the issues of labor policy, education, skill and the composition of our economy that heavily leaned on services and construction.

What are the policies best taken until the changes in administration in 2014?

The policy that is available for the current administration in the fiscal side has already been outlined by the President and is already included in the state budget. The concern is more policy issues stemming from an uncontrollable situation. This includes fuel subsidy and spending for the interest rates of government bonds.

In terms of our bonds, we have seen the yields soaring that will lead to problems in terms of higher costs of bonds. These costs are higher compared to those for education, health and infrastructure.
For the fiscal side, the best thing for this administration before ending its tenure is to execute fiscal policy in a timely way. We could not change the structure. We could revise the budget, but sometimes it would result in governance problems.

For the monetary side, the best way is to focus on returning the expectation of inflation to its lowest point. Now core inflation has already exceeded the central bank’s expectation. If we could bring it down to below 5 percent, excluding the seasonal high inflation, it will require a very tight monetary policy.
We just have to accept that the economy will not grow as high as three years ago. If we talk about growth below 6 percent then the question will be on how low could it go.

More homework that should be done is structural reform that includes improvement in investment climate and trade policies. This will accelerate improvements in the macroeconomic side and could also smooth out transition to the next administration.
Indonesia is actually fare better compared to others (emerging economies). Brazil, for example, is struggling hard to grow by 2 percent. If Indonesia could grow below 6 percent, I think we should not be devastated. The quality of growth should be improved. That should be the legacy of the current administration.

In Indonesia, public opinion can condemn you to death

Endy Bayuni, The Jakarta Post, Jakarta | Commentary | Sat, October 12 2013,

Death to judge Akil Mochtar!
The former Constitutional Court chief isn’t going to be condemned to death after he was caught red-handed taking bribe money at his house in Jakarta this month. But public rage, steered by both his predecessors in the court, Jimly Asshiddiqie and Mahfud MD, called for his blood.
Since the Corruption Law prescribes life imprisonment as the maximum punishment, the judge can rest in peace that even if the court should find him guilty he would be spared from the gallows, notwithstanding public opinion.

But no such luck for a number of drug offenders and premeditated murders on Indonesia’s death row. Their fate to a large extent depends on public opinion.
Four people have been executed this year and six more will follow before the year ends, according to Imparsial, an NGO on the frontline fighting to abolish capital punishment.
Indonesia in March resumed sending people to the firing squads. Five years ago, it executed 10 people, including terrorists, serial killers and drug traffickers, before joining dozens of other countries to observe a moratorium on executions.

The five-year gap is no coincidence.
Both 2008 and 2013 are years before the country’s general election.
The government is coming under strong pressure from public opinion to execute some of the more than 120 people who have been sentenced to death. Questions keep surfacing about why the government is holding back even for those who have exhausted all legal means of reprieve.

With the public angry by the endless news of massive drug trafficking and horrifying stories of serial murders, opinion is very much on the side of meeting more death sentences and their executions.
The movement to abolish capital punishment in Indonesia faces an uphill battle against public opinion.

On Thursday, a handful of people in this country observed the 11th European and World Day against the Death Penalty. Most people were unaware, or even cared about the cause. International Batik Day on Oct. 2 attracted much better awareness.
The Italian Cultural Institute and the European Union (EU) office in Jakarta organized a discussion, attended by no more than 30 people, on Thursday. There should have been more, but a busload of law students from the University of Indonesia (UI) got held up by traffic and arrived late.

Italy’s role in the international campaign is based on history.
The state of Tuscany became the first political entity in the world that abolished the death penalty in 1786 after jurist and philosopher Cesare Beccaria wrote a book showing there was no correlation between the death penalty and criminality.
The absence of a deterrence effect remains the chief argument used today for abolishing capital punishment. The other is the finality of the sentence, with no possibility of redress if there is a miscarriage of justice.

Europe is leading the global campaign. With the exception of Belarus, all European countries have removed the death penalty from their books. The EU each year presents a resolution at the UN General Assembly calling for the abolition of the death penalty or its moratorium as part of its human rights policy.

Indonesia, which retains the death penalty along with more than 60 other countries including the United States, abstained on the resolution in 2012. It had fully observed the moratorium call since 2008, but all that changed this year.

A window of opportunity has presented itself for the small band of anti-capital punishment campaigners with more Indonesians being executed for crimes abroad like Malaysia and Saudi Arabia with large concentrations of Indonesian migrant workers. They have been convicted either for murder or drug trafficking. According to Imparsial, there are more than 420 Indonesians lingering on death row abroad.
A campaign is underway to save 21-year-old Wilfrida Soik, who is on trial for the murder of her Malaysian employer and who could possibly be sentenced to death. The Malaysian court last week agreed to extend the trial after intervention from the Indonesian government, politicians and advocacy groups.

Indonesian diplomats who have to make the plea for stay of executions of Indonesians said Jakarta’s policy of carrying out the executions was not making their job easy. They could only plea on humanitarian grounds, but they can’t expect sympathy from foreign governments if Indonesia fails to show compassion for its own criminals.

Imparsial said Indonesia was close to abolishing the death penalty when the Constitutional Court voted on the issue in 2008.
The vote was 5-4 in favor of retention, but before the final vote, the position was 4-5. One of the judges changed position at the last minute, knowing that abolishing capital punishment would not have gone down well with the public then, and probably now.

Judges, like religious leaders and politicians, tend to go along with public opinion. Hardly anyone who really matters in this country is speaking against the death penalty or wants to take the lead in the campaign.
The way the public conducts the debate, the death penalty is an emotional issue in Indonesia as it is in many parts of the world that have abolished it.

In secular Europe, it is driven by the passion to save lives. In the supposedly more religious Indonesia, it is driven by the spirit of vengeance, and not by compassion which all major faiths teach.

China’s GDP Rebound Good News for Indonesia

Satria Sambijantoro, The Jakarta Post, Jakarta | Headlines | Sat, October 19 2013, 11:22 AM

Surprisingly China powered ahead and recorded gross domestic product (GDP) growth in the third quarter (Q3) this year in an announcement that could be a positive catalyst for Indonesia’s languid exports and bolster its decelerating economy.
China announced on Friday that its economy expanded by 7.8 percent in Q3, the fastest pace this year, something Indonesia would welcome as it exports billions of dollars of goods there, mainly commodities such as palm oil and coal.

“A slowdown in China is a major worry for many emerging market economies,” Finance Minister Chatib Basri said, noting that deceleration would result in lowered demand for energy and commodities: Affecting prices and hurting commodity-exporting countries such as Indonesia.
“The fact that China grew by 7.8 percent — well above the forecast of 7 percent — will improve our exports and have a positive spillover on our current account,” the minister explained.

China had enjoyed double digit growth — growing by 10.4 percent just three years ago — but its economy was hit by an overreliance on exports and investments.

The world’s second-largest economy only grew by 7.5 percent in the second quarter this year, the slowest pace since the 2009 global recession.
During the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Bali this month, China President Xi Jinping calmed concerns over the slowdown. The president said that he was “fully confident about the future of China’s economy, saying the country was merely undergoing a ‘profound transformation of growth model and structural adjustment’”.

Xi said that the prosperity of APEC members depended on China, adding that both his country and its neighbors in the Pacific region could not grow in isolation.
China is the number one destination for Indonesia’s exports, accounting for US$13.3 billion, or 13.5 percent, of total shipped goods from the archipelago in the January-August period this year, data from the Central Statistics Agency (BPS) shows.The strong economic linkage between the two countries means that a 1 percent deduction of economic growth in China could slow Indonesia’s economy by up to half a percent, according to the International Monetary Fund (IMF).

Indonesia expanded by only 5.8 percent in the second quarter, its slowest pace in more than two years, this sluggish economic performance was attributed to the country’s languid exports due to the weak global demand.
Bank Indonesia (BI) Governor Agus Martowardojo warned over more severe threats of capital outflows if emerging countries such as Indonesia, China and India continued to see sharp growth slowdowns.
“The fact that emerging countries are experiencing a slowdown while developed countries are recovering, reverses the direction of global capital flows, eventually exerting pressure on currencies, notably the rupiah,” the central bank
governor said.

Economists, however, were skeptical that the rebound in the Chinese economy would significantly boost Indonesia’s exports and, consequently, its economic growth.
Official data shows that Indonesia’s exports actually grew in terms of quantity, but the low commodity prices meant that export value remained low, consequently putting pressure on the earnings of local exporters.
“The negative impact of lower commodity prices cannot be offset by the growth in volume of exports to China,” Fauzi Ichsan, a Jakarta-based economist with Standard Chartered, said on Friday, adding that there were no signs of recovery for global commodity prices in the short run.
* * *

China emphasizes the significance of RI ties

The Jakarta Post | Discourse | Wed, October 02 2013, 10:17 AM

China’s President Xi Jinping, arriving today in Jakarta for a two-day state-visit, has chosen Indonesia as the first country to visit in ASEAN, highlighting the symbolic importance of the relationship that has existed between the two countries since diplomatic relations were established more than 63 years ago. Below are some excerpts from an interview with President Xi with selected media, including The Jakarta Post’s Yohanna Ririhena, on the bilateral ties and ASEAN-China relations.

Question: Indonesia is the first stop on your first visit to Southeast Asia as Chinese President. What are your expectations for the visit?

Answer: Indonesia is a beautiful country, known as the ‘Emerald of the Equator’. Indonesian folksongs such as ‘Ayo Mama’ and ‘Sing Sing So’ are very popular in China. I was in Indonesia some 20 years ago, and was deeply impressed by the dynamic growth of this country, which was called one of the four
‘little tigers’ in Asia.

Since the end of the 20th century, Indonesia has worked hard to recover from the impact of the Asian financial crisis and ride the international economic crisis, and has turned itself into a remarkable emerging market economy with political stability, economic growth, social progress and ethnic harmony.

It has been 63 years since China and Indonesia established diplomatic relations. Our bilateral ties have traversed an extraordinary course. Since the start of the 21st century, particularly since the establishment of the strategic partnership between the two countries in 2005, our dialogue and cooperation across the board have embarked on a new journey of comprehensive and rapid development. Between 2005 and 2012, the two countries put in place multi-tiered and multi-field cooperation mechanisms, including deputy prime-ministerial dialogues, defense consultations and maritime cooperation.

Two-way trade grew by four times to US$66.2 billion, while China’s direct investment in Indonesia increased 10 times to $2 billion; and personnel exchanges between the two countries increased three times to 1.33 million people. Our two countries have also worked closely on regional and international affairs, effectively safeguarding the common interests of developing countries.

Both China and Indonesia are major developing countries in the region, and their strategic cooperation carries great significance and boasts broad prospects. The purpose of my state visit to Indonesia is to carry forward our traditional friendship and plan for our future collaborations. I look forward to an in-depth exchange of views with President Susilo Bambang Yudho-yono on ways to advance our friendship and cooperation on all fronts and bring China-Indonesia relations to a new high.

How do you see China–ASEAN relations developing over the next 10 years, including the handling of the South China Sea issue?

China and ASEAN countries are linked by the same mountains and rivers and live alongside each other like members in one big family. The friendly exchanges between the two parties date back many years. This year marks the 10th anniversary of the China-ASEAN strategic partnership. The relationship has already gone beyond a bilateral scope and, as the bedrock for a prosperous and stable East Asia, taken on important regional and global significance.

Pursuing a foreign policy of fostering friendship and partnership with its neighbors, China is committed to providing more benefits to surrounding areas via its own development. We will unswervingly make ASEAN a priority in our neighborhood diplomacy, deepen our strategic partnership with ASEAN, and work with ASEAN to safeguard peace and stability in this region, including in the South China Sea. As for the differences and disputes between countries, China has always stood for proper resolution through friendly negotiations and dialogue, and we will work unremittingly to this end. China will continue to support ASEAN’s development, its community building and its centrality in East Asian cooperation.

I suggest that the two sides need to work on the following in the immediate future: First, maintain high-level exchanges, enhance strategic communication and promote mutual trust. Second, elevate the level of the China–ASEAN Free Trade Area by opening up our markets. Third, promote connectivity, establish an investment and financing platform for infrastructure development in Asia and resolve the bottlenecks in this area. Fourth, give a greater role to the China–ASEAN Maritime Cooperation Fund and carry out results-oriented maritime cooperation. Fifth, deepen defense and security cooperation, improve the mechanism for meetings between defense ministers of China and ASEAN countries, and actively promote exchanges and cooperation between law enforcement and security authorities. Sixth, step up people-to-people exchanges at various levels. Seventh, step up coordination in international and regional affairs.

ASEAN countries share the hope that China will stick to the path of peaceful development and that the Chinese dream and the dreams of other countries are realized. What are your thoughts on this?

The Chinese nation over the past millennia has formed such values as universal love, non-aggression, amity with neighbors, peace as the most precious commodity and harmony without uniformity. China has pursued a foreign policy of developing friendships and partnerships with its neighbors, which has contributed significantly to Asia’s stability and prosperity. In today’s world, economic globalization and regional economic integration are gaining momentum and Asia has become an important engine driving world economic growth. Maintaining stability and development in Asia serves the interests of all Asian countries,
China included.

The Chinese people are striving to realize the Chinese dream of achieving the great renewal of the Chinese nation. Our goal is to complete the building of a moderately prosperous society in all respects by the centennial of the Communist Party of China, and to turn China into a modern socialist country that is prosperous, strong, democratic, culturally advanced and harmonious by the centennial of the People’s Republic of China. To attain this goal, we need a peaceful and stable neighboring environment. For us, pursuing the path of peaceful development is an inexorable choice toward ensuring the fundamental and long-term interests of the Chinese nation.

The national soccer teams of China and Indonesia will compete in the 2015 Asian Cup qualification in Jakarta in mid-October. I hear that you are a soccer fan. What is your forecast for the result of the match?

It is a team sport that calls for good coordination. Important as individual skills are, however, teamwork holds the key to the result of the match. That’s one of the reasons why I like soccer. The charm of the game also lies in its unpredictability, as the situation on the ground may change every minute it lasts. I hope that the national teams of China and Indonesia present an enjoyable, friendly and spectacular match. I also hope the two teams will make it to the World Cup finals in the not-too-distant future.

* * *

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 21 Oktober 2013
----------------------------------

SEBUAH BUKU – – Oleh “Orang Dalam” . . .

* * *

“In het Hol Van De Leeuw”, Mijn Verhaal over De Machtsstrijd Binnen “ ING”, J. Spelbos

“Di Dalam Sarang Singa. Ceritaku mengenai Konflik Kekuasaan di Intern ING”.

* * *

Cerita kali ini mengenai buku yang baru kubeli: “In het Hol van de Leeuw. Mijn Verhaal over de Machtsstrijd binnen ING”, oleh Jurgen Spelbos. Indonesianya kira-kira: “Di Dalam Sarang Singa. Ceritaku mengenai Konflik Kekuasaan di Intern ING”.

* * *

Seorang kawan akrabku, berbangsa Belanda, namanya Hans Beynon. Ia mantan jurnalis, dan penulis. Dalam tahun 1995 Hans Beynon menerbitkan bukunya “Verboden voor Honden en Inlanders: Indonesiërs Vertellen over Hun Leven in de Koloniale Tijd” . Dalam bahasa Indonesia, kira-kira begini bunyinya: “Dilarang untuk Anjing dan Pribumi: Orang-orang Indonesia berceritera mengenai kehidupan mereka selama Masa Kolonial”. Hans Beynon banyak menulis tentang Indonesia.

Kini Hans Beynon, sudah pensiun dan tinggal di tanahairnya Belanda. Namun, ia menunjukkan perhatian besar mengenai Indonesia, suatu negeri dimana ia lahir (Yogyakarta), bekerja dan tinggal lama. Dalam suratnya kepada saya baru-baru ini, Hans Beynon menegaskan bahwa Indonesia, adalah TANAH AIRNYA.  Ia pernah menjadi redaktur s.k berbahasa Belanda di Indonesia di zaman kolonial “Java Bode” (didirikan di Batavia, pada tanggal 11 Maret 1852 dan berhenti pada Maret 1952).

Ketika “Perhimpunan Persaudaraan Indonesia” mempertunjukkan filem mengenai Indonesia, dimana a.l ada cerita mengenai Jusuf Isak, Hans Beynon khusus datang ke pertemuan itu. Karena Jusuf Isak, pemimpin Penerbit “Hasta Mitra”, yang pernah bersama Goenawan Mohammad dapat Wertheim Award, adalah sahabat karib Hans Beynon.

Aku mulai tulisan ini dengan cerita tentang Hans Beynon. Agak khusus dan mungkin menarik untuk pembaca. Karena, antara kami ada hubungan persahabatan yang unik. Yaitu, secara reguler aku mengirimkannya berita-berita tentang perkembangan di Indonesia, yang kuanggap menarik dan penting baginya. Dalam bahasa Indonsia. Hans fasih berbahasa Indonesia. Ini kulakukan sebagai kongkritisasi dan konsolidasi hubungan persahabatan.

Tidak kusangka, . . . . sebagai tanda terima kasihnya, dari waktu-ke-waktu Hans Beynon mengirimkan “boekenbon” kepadaku. Dengan “boekenbon” itu aku bisa membeli buku yang kuinginkan. Demikianlah entah sudah berapa buah buku yang ada padaku berasal dari “boekenbon” pemberian Hans Beynon.

* * *

Beberapa hari yang lalu aku jalan-jalan ke Toko Buku “Bruna” di Winkelcentrum Amsterdamse Poort. Ah, kebetulan kujumpai buku yang menarik. “In het Hol van de Leeuw. Mijn verhaal over de Machtsstrijd binnen ING”. Bank ING adalah bank terbesar, yang sahamnya sebagian besar ada di tangan pemerintah Belanda. Salah seorang komisarisnya dulu adalah Pengeran Claus, suami Sri Ratu Beatrix ketika itu.

Buku ini pada halaman-halaman pertamanya saja -- sudah menarik. Spelbos menulis sebagai kalimat awal:

'Tempat dimana Anda berdiri, menentukan apa yang Anda lihat”.

Kutipan ini penting. Karena Spelbos menulis tentang “keadaan internnya”, tentang “isi perutnya” ING Bank. Dan Spelbos adalah “orang dalam” bank, yang ditulisnya itu.

Jadi, . . . itulah arti penting dari kalimatnya “Tempat dimana Anda berdiri, menentukan apa yang Anda lihat”. Sejenak terlintas dalam fikiranku, akan adakah “orang dalam ”Century Bank” yang TIDAK “belépotan” dengan “pat-pat bulipat” di Century Bank, sekali tempo mau menulis. Berani mengungkap apa yang terjadi di belakang layar . . . .

* * *

Sejak tahun 2000 meletus suatu pergulatan besar di dalam intern ING Bank, mengeni arah yang bagaimana yang akan ditempuh. Siapa yang lebih penting: para nasabah ataukah para pemegang saham? . . . . . Pertumbuhan, pertumbuhan, pertumbuhan, arah ini yang semakin lama merupakan arah yang dominan. Dan arah ini tampaknya merugikan para nasabah.

Di kalangan direksi terjadi pertentangn hebat. Masing-masing dari direksi mau menang sendiri. Organisasi bank menjadi kacau-belau. Dari hari ke sehari media mengungkap skandal yang terjadi dalam bank ING. Demikian seriusnya situasi bank yang disebabkan oleh konflik-intern tsb, -- sampai-sampai ada rencana untuk menjualnya kepada ABN/Amro Bank – seminggu sebelum ING Bank harus minta pinjaman negara sebanyak 32 triljun Euro untuk mencegah agar tidak tidak bangkrut.

* * *

Dalam salah satu skandal Jurgen Spelbos, memainkan peranan utama, sebagai direktur komunikasi ING Bank dari tahun 2000 sampai 2005. S.k. “ De Telegraaf” pernah melukiskan Jurgen Spelbos sebagai direktur yang suka main-belakang, melakukan diskriminasi dan menggunakan ganja.

Cerita yang diturunkan oleh Jurgen Spelbos, menggambarkan bagaimana cara berfikir dan tindakan di kalangan pimpinan atas bank, yang nyaris menjerumuskan seluruh Nederland ke jurang kehancuran.

Spelbos menganggap tiba waktunya untuk menurunkan ceritaya sendiri yang membongkar keadaan sesungguhnya. Dalam bukunya itu Jurgen Spelbos mengisahkan bagaimana ia terlibat dalam suatu “pertarungan untuk kekuasaan”, dan dirinya sendiri terjerumus dalam permainan yang mencemaskan. Demikian a.l penerbit sedikit memberikan gmbaran tentang buku Jurgen Spelbos.

* * *

Dalam kata pengantarnya Jurgen Spelbos menulis bahwa bukunya itu didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi.

Cerita ini a.l telah saya fikirkan sejak saya keluar dari ING. Suatu kisah yang merupakan beban yang benar-benar telah menekan saya.

Dengan menerbitkan buku ini saya ingin menunjukkan apa yang bisa terjadi. dalam suatu perusahaan besar. Apakah bertanggung-jawab bila ada orang-orang yang begitu besar kekuasaannya. Apakah tidak berbahaya bahwa keputusan-keputusan yang begitu besar tergantung pada fikiran seketika menurut maunya sendiri saja dari orang-orang yang terdiri dari darah dan daging, dengan segala kesalahan dan kekurangajaran, yang bisa dilakukannya? . . . Demikian a.l tulis Jurgen Spelbos.

Buku Spelbos terdiri dari Prolog dan 26 bab. Semuanya 351 halaman. Penerbit Spectrum, 2013.

* * *

Bisakah kita berharap, bahwa . . . . sekali tempo, . . . . di Indonesia akan muncul pejabat top, yang adalah “orang dalam”, dari suatu bank besar seperti ING Bank, yang akan berani mengungkap segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya -- masalah sekitar Bank Century?

* * *