Pencalonan Sri MULYANI Sbg CALPRES

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 08 Agustus 2011

-----------------------------

Pencalonan Sri MULYANI Sbg CALPRES --- Dan Apa Kata Wimar Witular?

Sekitar SRI MULYANI, salah seorang tokoh wanita ekonom dan akhli keuangan Indonesia yang paling banyak dan paling sering dibicarakan, ditulis dan di-isukan di dunia politik dan media Indonesia, menjadi fokus perhatian lagi. Mengapa?

Bukan saja karena Sri Mulyani itu, dianggap adalah protagonis sistim ekonomi neo-liberal, dan belakangan menjadi pejabat tinggi World Bank, yang juga dinilai adalah promotor ekonomi-pasar kapitalis, untuk Dunia Ketiga. Bukan saja karena alasan-salasan tsb diatas. Ia terlibat dan dianggap ikut bertanggungjawab sekitar kasus Bailout Century Bank. Seperti a.l tercermin dalam tulisan Fuad Bawzir. Kasus Sri Mulyani, tidak berhenti di situ saja.

Soalnya jadi hangat kembali: Karena Sri Mulyani yang mantan Menteri Keuangan pemerintah SBY itu, oleh Partai Serikat Rakyat Independen, SRI, diajukan sbg calpres pemilihan peresiden 2014, menggantikan SBY.

Hari ini bisa dibaca berita Sinar Harapan sbb: MANTAN MENTERI KEUANGAN (MENKEU) SRI MULYANI INDRAWATI AKHIRNYA SECARA RESMI DIDEKLARASIKAN SEBAGAI CALON PRESIDEN (CALPRES) PADA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2014”

Kasus Sri Mulyani dicalonkan sebagai calpres oleh SRI, bagus sekali bila bisa menyulut diskusi (baru) mengenai situasi pemberlakukan DEMOKRASI di negeri ini. Bukankah kita sudah 12 tahun memasuki masa Reformasi. Bukankah sudah 12 tahun Presiden Suharto digulingkan dari kedudukannya. Sejarah mancatat selama 32 tahun Suharto mengepalai suatu rezim yang paling anti-demokratis di Indonesia. Patutlah menjadi perhatian setiap pemeduli demokrasi dan keadilan sosial, --- rezim yang bagaimana yang semestinya dibangun di atas reruntuhan rezim Orba yang diktatorial itu.

* * *

Orangnya, yang mengkaitkan permbicaraan sekitar Sri Mulyani dengan masalah yang lebih fundamental, yaitu MASALAH PEMBERLAKUKAN DEMOKRASI DI INDONESIA, adalah tulisan Wimar Witular yang dikutip lengkap di bawah ini.

* * *

Tulisan Farid Prawiranegara CPA, dan pasti masih ada lagi, yang meragukan tuduhan terhadap Sri Mulyani mengenai kasus Bailout Century Bank, bagus sekali bila bisa menylut diskusi baru. Bukan saja mengenai masalah Sri Mulyani kaitannya dengan kasus Bailout Century Bank dan tuduhan lainnya, tapi mengenai diajukannya Sri Mulyani sebagai calpres pilpres 2014, dan kaitannya dengan isu demokrasi di Indonesia.

Masalah yang dimasuki disini (oleh tulisan Witular), adalah masalah yang lebih penting dan fundamental. Yaitu: Masalah pemberlakuan DEMOKRASI di Indonesia, setelah 12 tahun Reformasi, dan mau kemana kita selanjutnya.

Isu yang diajukan di Koran Digital oleh WIMAR WITULAR, mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid, , patut menjadi perhatian kita semua. Perhatikan yang dikemukakan Wimaqt Witular, dalam Koran Digital tsb:

“Boleh dikatakan, ini merupakan suatu pemberitaan yang meledak, baik di dalam maupun di luar negeri.” . . . . . “tuduhan media dan DPR dalam kasus Century tidak didukung oleh fakta hukum. Tidak ada perangkat hukum yang menyatakan Sri Mulyani bersalah, hanya suara politik dan televisi politik.

Yang lebih signifikan, keistimewaan pencalonan Sri Mulyani dan pendirian partai SRI adalah bahwa warga mampu bersuara bebas dalam sistem demokrasi kita.” . . . .

“Yang lebih signifikan, keistimewaan pencalonan Sri Mulyani dan pendirian partai SRI adalah bahwa warga mampu bersuara bebas dalam sistem demokrasi kita. Sebelumnya banyak yang menganggap demokrasi gagal, karena pemerintah bermasalah, partai penuh skandal, dan DPR menjalankan kepentingan diri.

“Akan tetapi yang gagal bukan sistem demokrasi, melainkan pemakai sistem itu. Singkat kata, orang yang memenangkan pemilu, tapi tidak menjalankan mandatnya demi kepentingan publik. Orang melihat negara makin kacau, sedangkan demokrasi sudah jalan selama 12 tahun, lalu disimpulkan demokrasi itu yang gagal.

Justru demokrasi tidak gagal, hanya belum dipakai secara benar. Ibarat orang beli mobil, terus kurang lancar, maka orang kecewa pada mobil itu.Padahal yang salah bukan mobil, tapi pengemudinya.” . . . . Demikian Wimar Witular.

* * *

Dan juga yang tidak kalah penting adalah canang Wimar bahwa demokrasi kita nyatanya dimanfaatkan dan dikuasai oleh suatu Oligarki (suatu sisitim kekuasaan yang didirikan,lahir dan bersandar pada kekayaan, pada uang): Tulis Wimar:

“Demokrasi kita lahir secara cemerlang tahun 1998. Sayangnya, hasil demonstrasi jalanan tidak digunakan oleh mereka yang menciptakan perubahan, tapi oleh orang memanfaatkannya untuk kepentingan sempit melalui partai, melalui DPR, dan melalui pemerintah.

“Ketiganya mengubah demokrasi menjadi oligarki, kubu kekuasaan yang saling memberi jalan mengambil harta dan kekuasaan dari masyarakat. Praktik lama seperti korupsi dan kolusi subur kembali. Ini merusak nama demokrasi. Yang buruk bukan demokrasi, tapi pemakainya yang membentuk oligarki.”

Silakan pembaca menelusuri selengakpnya yang ditulis Wimar. Bila berkenan masuki pemikiran mengenai masalah yang diajukan oleh Wimar Witular: DEMOKRASI SESUDAH 12 TAHUN REFORMASI. Kita akan menarik manfaatnya dari diskusi seperti itu.

Jelas, yang menjadi fokus bagi Wimar, --- bukan masalah apakah Sri Mulyani bertanggungjawab sehubungan dengan Bailout Century Bank, bukan lagi apakah Sri Mulyani promotor neo-liberalisme di Indonbesia, ---- Tetapi BAGAIMANA DEMORASI SEHARUSNYA DIBERLAKUKAN DI INDONESIA.

Dalam tulisannya itu, Wimar Witular, tidak rikuh atau 'khawatir' menunjukkan simpatinya pada Sri Mulyani. Yang saat ini begitu dipersoalkan, begitu diragukan dan begitu dianggap pembela sistim neo-liberlisme di Indonesia.

Sikap Wimar seperti itu, patut didengar dan dihormati

* * *

Koran Digital

08 Agustus 2011

WIMAR WITULAR:

Belum genap seminggu, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.Namun, berita ini telah menjadi berita politik yang menakjubkan dari segi banyaknya perhatian.

Boleh dikatakan, ini merupakan suatu pemberitaan yang meledak, baik di dalam maupun di luar negeri.Saya sendiri secara pribadi telah memberikan empat wawancara di dalam negeri dan tiga wawancara melalui telepon ke media luar negeri. Sementara saya bukan pendiri partai, bahkan bukan pejabat partai.

Saya hanya membantu mendirikan Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-K),ormas yang menjadi “bidan”lahirnya Partai SRI. Menarik untuk memikirkan secara sederhana mengapa bisa sampai begini. Kita lihat bahwa reaksi publik bermacam- macam.

Dari yang mulai skeptis, meragukan, meremehkan, sampai yang benci dan marah-marah, sampai mendukung, dan sampai menjadi sangat bersemangat ingin ikut bergabung. Spektrum respons sangat lebar,sesuatu yang sehat dalam demokrasi.

Jelas bukan suatu kejadian biasa,pendirian Partai SRI dan pencalonan Sri Mulyani, merupakan satu-satunya berita politik yang membuka pilihan baru kepada publik. Kekurangdewasaan politik masyarakat kita masih terlihat pada reaksi negatif, sedangkan kita tahu bahwa kalau orang tidak suka pada seorang calon presiden, mudah sekali menyatakannya.

Tidak perlu sibuk menggugat, mencerca, dan melemparkan tuduhan. Cukup abaikan saja, jangan pilih. Namun,pencalonan Sri Mulyani mengkhawatirkan orang yang tidak ingin diganggu dalam kegiatan yang ”biasa”.Terulang suasana kampanye hitam yang menyerangnya di televisi dan DPR pada 2009–2010. Ternyata efektif, seperti kata Menteri Propaganda Adolf Hitler,Joseph Goebbels ”kalau kamu cukup sering mengulangi dan meneriakkan kebohongan, lama-lama orang akan percaya.”

Ini masalah sementara, karena tuduhan media dan DPR dalam kasus Century tidak didukung oleh fakta hukum. Tidak ada perangkat hukum yang menyatakan Sri Mulyani bersalah, hanya suara politik dan televisi politik.

Yang lebih signifikan, keistimewaan pencalonan Sri Mulyani dan pendirian partai SRI adalah bahwa warga mampu bersuara bebas dalam sistem demokrasi kita. Sebelumnya banyak yang menganggap demokrasi gagal, karena pemerintah bermasalah, partai penuh skandal, dan DPR menjalankan kepentingan diri.

Akan tetapi yang gagal bukan sistem demokrasi, melainkan pemakai sistem itu. Singkat kata, orang yang memenangkan pemilu, tapi tidak menjalankan mandatnya demi kepentingan publik. Orang melihat negara makin kacau, sedangkan demokrasi sudah jalan selama 12 tahun, lalu disimpulkan demokrasi itu yang gagal.

Justru demokrasi tidak gagal, hanya belum dipakai secara benar. Ibarat orang beli mobil, terus kurang lancar, maka orang kecewa pada mobil itu.Padahal yang salah bukan mobil, tapi pengemudinya.

Menggeser Oligarki

Demokrasi kita lahir secara cemerlang tahun 1998. Sayangnya, hasil demonstrasi jalanan tidak digunakan oleh mereka yang menciptakan perubahan, tapi oleh orang memanfaatkannya untuk kepentingan sempit melalui partai, melalui DPR, dan melalui pemerintah.

Ketiganya mengubah demokrasi menjadi oligarki, kubu kekuasaan yang saling memberi jalan mengambil harta dan kekuasaan dari masyarakat. Praktik lama seperti korupsi dan kolusi subur kembali. Ini merusak nama demokrasi. Yang buruk bukan demokrasi, tapi pemakainya yang membentuk oligarki.

Oligarki adalah kondisi di mana kekuasaan dipegang oleh beberapa kelompok elite.Mayoritas masyarakat tidak ikut membuat keputusan. Kita lihat keputusan politik diambil oleh Setgab Koalisi atau oleh pimpinan fraksi di DPR, atau oleh Presiden bersama partaipartai.

Sangat berbahaya ini tidak dihayati. Orang perlu sadar, bahwa dalam oligarki, kekuasaan ada dalam kolusi antara partai, penguasa dan uang. Presiden tidak kuat melawan tekanan oligarki politik uang. Dalam konteks ini, pencalonan Sri Mulyani menjadi penting.

Minggu lalu kita melihat 100 orang datang ke Kementerian Hukum dan HAM, ribuan orang mendirikan SMI-K di daerah, kemudian Partai SRI membentuk DPW dan DPC syarat verifikasi partai. Dibandingkan dengan keadaan tahun lalu di mana rakyat bungkam, capaian sekarang ini luar biasa.

Tidak banyak yang menyangsikan kapabilitas Sri Mulyani. Namun, ada saja orang yang tidak suka, karena tidak mengerti arti penghargaan dunia. Kenyataannya di Indonesia ada perasaan minder yang berwujud dalam xenophobia,takut pada segala hal berbau asing. Pengakuan internasional justru membangun bangsa.

Tantangan bagi SRI adalah pendidikan publik mengenai kenyataan bernegara, dasar pengertian ekonomi yang menjelaskan bahwa bailout Bank Century itu menyelamatkan ekonomi kita. Presiden mengingatkan dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi hari ini, bahwa kita punya pengalaman menghindari krisis dari luar dengan pilihan kebijaksanaan yang tepat pada 2008.

Tampilnya SRI membuktikan bahwa warga sekarang mampu mengajukan calon presiden yang bersih. Itu tanda keberdayaan pemilih yang menghidupkan kembali demokrasi kita.Pekerjaan rumah SRI adalah mengembangkan dirinya menjadi pendukung yang layak untuk Sri Mulyani 2014.

Saat ini Sri Mulyani secara etis tidak boleh bicara politik, karena dia memegang kepercayaan 77 negara di dunia sebagai Managing Director Bank Dunia. Ini bukan merupakan halangan. Sri Mulyani sudah siap menjadi calon presiden. Yang masih harus dimatangkan adalah perangkat pendukung untuk meluruskan disinformasi.

Namun, bagaimanapun suatu perubahan politik sedang terjadi tanpa senjata dan tanpa uang, hanya suara pemilih. Itu hal yang sangat menggugah kita.Tujuan Partai SRI bukan menjadi partai besar, tetapi untuk menyiapkan calon bersih untuk Presiden RI. Hasil pilpres diserahkan pada suara pemilih. Sri Mulyani harus menjadi presiden dengan cara yang jujur dan terbuka, didasarkan pada sifatnya yang jujur,tegas,dan mampu.

WIMAR WITOELAR Pengamat Politik dan Praktisi Komunikasi

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/419055/

* * *

*INI BUKAN REFORMA AGRARIA!*

*Kolom IBRAHIM ISA*

*Sabtu, 06 Agustus 2011*
------------------------


**


*INI BUKAN REFORMA AGRARIA!*

*(Rentetan Catatan Kunjungan ke Indonesia Bg. 9 )*


** * **


Pertemuan dengan Prof Dr Sediono Tjondronegoro dan DR HC Gunawan
Wiradi, di gedung "SAINS" , di Bogor tanggal 20
Juni 2011, punya arti penting sekali. Karena, di situlah Prof
Sediono Tjokronegoro dan Dr HC Gunawan Wiradi, memberikan
penjelasan-pencerahan mengenai masalah 'agrarian-reform', atau
perubahan tanah di Indonesia.



Disitu juga kedua pakar-agraria- senior itu menegaskan bahwa UUPA 1960 bukan produk PKI, sebagaimana difitnahkankan oleh Orba dan kaum "PKI-phobi". Fitnah itu bertujuan mendeskreditkan UUPA-1960, agar dengan memberikannya stempel PKI, UUPA bisa dengan mudah dicampakkan. Begitu fikir mereka. Tetapi, fitnahan mereka itu kontra-produkstif. Nyatanya sampai dewasa ini UUPA-1960 tetap diakui (resminya) sebagau produk pengkajian para cendekiawan, dan aktivis masalah tani nasional. Juga tak bisa dihapuskan fakta sejarah, bahwa kekuatan Kiri, khususnya PKI ketika itu, telah dengan serius memberikan sumbangannya sampai bisa berhasil dilahirkannya UUPA-1960 di bawah pemerintahan Presiden Sukarno.

Itu semua adalah fakta sejarah yang tak bisa dipulas.



* * *



Pertemuan yang berlangsung atas permintaan itu semula dimaksudkan untuk mendengar penjelasan Prof Dr SMP Tjondronegoro mengenai masalah-masalah yang dikemukakan oleh Prof. Dr Tjondronegoro di dalam pidatonya di pertemuan 'De LEEUW En De BANTENG', Maret 1995 di Den Haag. Kongkritnya mengenai situasi masalah perubahan tanah di Indonesia dan mengenai munculnya burjuasi di negeri kita. Yang menurut Prof Sediono Tjondronegoro, burjuasi Indonesia itu, terutama terdiri dari kaum konglomerat Indonesia, dan di sekelilingnya.



Permintaan khusus minta bertemu dengan sarjana-sarjana senior kita, yang peduli masalah agraria, -- Maksudnya tak lain untuk menarik manfaat sebanyaknya dari pengalaman dan petuah-petuah mereka sekitar proses perjuangan untuk perubahan tanah di negeri kita. Pertemuan itu juga penting sekali untuk menyatakan penghormatan dan penghargaan terhadap sarjana-sarjana senior kita yang tetap peduli dengan haridepan bangsa dan tanah air. Mereka punya prinsip, -- Selama hayat dikandung badan -- , akan tetap berjuang, menyumbangkan dharma baktinya demi bangsa dan tanah air tercinta.



* * *



Dalam pertemuan tsb aku sempat berkenalan dengan mendengarkan penjelasan pakar agraria senior Dr HC Gunawan Wiradi. Beliau memberikan pencerahan sekitar masalah perubahan agraria di negeri kita.

Ketika kutanyakan masalah-masalah tsb diatas, Prof SMP Tjondronegoro menegaskan bahwa mengenai masalah situasi perubahan tanah di Indonesia, SUMBERNYA adalah pakar agraria yang hadir di situ, yaitu *Dr HC Gunawan Wiradi*. 'Hij is de man, yang banyak tau, sejarah dan perkembangannya', demikian Prof SMP Tjondronegoro. Ditambahkannya, berbeda dengan saya yang pernah beberapa waktu ada di luarnegeri sehubungan studi dan riset, Dr Gunawan Wiradi selalu ada di Indonesia. Terus menggeluti masalah ini sejak tahun 1940-an sampai berdirinya Republik Indonesia dst.



Di bawah ini adalah catatan pokok-pokok (yg ditranskrip dari tape-recorder) sekitar penjelasan Dr. HC Gunawan Wiradi, seorang pakar masalah pertanian dari IPB (Institut Pertanian Bogor) yang meggeluti masalah perubahan tanah di Indonesia, sejarah dan perkembangannya.



Untuk catatan pembaca: -*- Gunawan Wiradi, lahir di Solo, 1934*. Ia seorang peneliti dan aktivis untuk reforma-agraria dan perubahan tanah di Indonesia dan konsultan bagi pelbagai NGO. Ia belajar politik dan sosiologi pedesaan pada Institut Pertanian Bogor (IPB)--19653-1963. Ia bekerja di Bogor sebagai peneliti Agro-Economic Survey (1972-1980-an), dan telah menerbitkan banyak buku, makalah dan tulisan mengenai tema perkembangan pedesaan.



* * *

Baik kiranya, catatan ini diawali dengan sebuah poster yang diciptakan sendiri oleh Dr Gunawan Wiradi:



/*LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA*/

/*"Kunci utama konflik agraria adalah kesadaran kita bahwa TANAH merupakan sumber daya alam yang sangat vital, yang melandasi hampir semua aspek kehidupan manusia. Tanah bukan sekadar aset, tetapi juga basis bagi kekuasaan ekonomi, sosial dan politik. Maka ketimpangan dalam akses tanah sangat menentukan corak sebuah masyarakat dan juga dinamika hubungan antarlapiusan masyarakat."*/



Jelas bisa saksikan bahwa situasi masalah perubahan tanah di Indonesia, adalah masih 'jalan ditempat'. Masih belum dimulai dengan sungguh-sungguh, maka poster perubahan tanah Gunawan Wiradi tsb perlu disosialisasikan! Agar kita tidak melupakan soal besar yang masih dihadapi oleh bangsa dan negeri, yaitu, masih BELUM DILAKSANKANNYA UUPA!



Lalu telusuri berita Sporanews, 19 Januari 2010, di bawah ini:

*Gunawan Wiradi*, pakar agraria Indonesia, saat berdiskusi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di kantor DPP SPI,19/1) mengatakan reforma agraria merupakan konsep yang sangat kompleks namun mendesak untuk dilaksanakan. Dan pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan politik negara.


Sayangnya pemerintahan sekarang mulai dari tataran paling atas hingga paling bawah tidak mengerti mengenai permasalah agraria secara elementer. Kebijakan agraria saat ini diarahkan untuk memfasilitasi masuknya kepentingan modal.


*Ini bukan reforma agraria. "Paham neoliberal yang diusung oleh para kapitalis dan pemodal memang bertujuan mengubah dan menghapus Undang-Undang di satu negara, seperti Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang sangat pro kepada rakyat ini" tegas Gunawan.*


*Meskipun UUPA masih berlaku, sampai hari ini reforma agraria tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen, bahkan sejak Orde Baru sampai saat ini pelaksanaannya menyimpang 180 derajat.* Akibatnya, terus terjadi konflik agraria, kemiskinan di pedesaan karena tiadanya modal tanah dan fasilitas berproduksi, terbatasnya lapangan kerja, kekumuhan di kota karena urbanisasi dan langkanya lapangan kerja di sektor industri.


Pemerintah harus mengembangkan industrialisasi pedesaan yang bukan industri berat. Industri yang tersebar di desa itu memberi gantungan hidup orang di desa sehingga tidak pergi ke kota.


* * *



Di dalam bukunya, yang ditulisnya bersama Prof Dr Jan Breman, berjudul:

*Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris, *

dikemukakan, bahwa Studi-studi Survei Agro Ekonomi (SAE) pada pertengahan 1960-an hingga awal 1980-an berada dalam konteks ketika strategi pembangunan Indonesia /*"berbalik arah": *



*Dari kebijakan Reforma Agraria yang menekankan pada perubahan struktural, menjadi kebijakan Revolusi Hijau yang menekankan pada perubahan teknologi*/. Bagaimana dampak pergeseran strategi pembangunan ini... . . . . .Laporan-laporan itu sampai sekarang masih tetap relevan karena berbagai masalah yang diungkapkannya merupakan masalah kronis dan persisten yang sampai kini pun masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.



Dalam penjelasan langsung Dr Gunawan dalam pertemuan kami di Bogor tsb, beliau mengemukakan a.l yang pokok-pokok sbb:



Bahan ini dipresentasikan di Paris, sebuah Komite Katolik.

*Dr HC Gunawan Wiradi: *

*Ini ringkasan sejarah: The Reform Movement Past and Present. (Presentasi di Paris)*

Kedepannya masalah Land Reform di Indonesia, masih questionair, tanda tanya. Masih pertanyaan karena: Sekarang ini kan adalah kelanjutan 'grand policynya' Orde Baru. (mengenai masalah perubahan tanah) yang *membalik 180 derajat*. Instead of agrarian reform, Orba melakukan 'green revolution'. Kebalikannya daripada lendreform Orba melakukan 'revolusi hijau'. Itu soalnya. Itulah undang-undang tahun 1967. Selainnya itu Orde Baru melahirkan tiga undang-udang yang dapat dikatakan *bertentangan dengan UUPA. *



Karena apa? Tidak punya duit! Yang bisa dieksploitasi segera apa? Maka lahir undang-undang kehutanan. Tetapi itu dilandasi terlebih dahulu dengan undang-undang no 1, 1967, yaitu *Undang-undang Penanaman Modal Asing. Itulah turning-point lahirnya Orde Baru*. Karena, slogannya saja jelas. 'Politics No, Economy, Yes'. Itu Orde Baru. Jadi berkebalikan dengan slogan sebelumnya:



Slogan sebelumnya yang disebut *TRISAKTI itu. Berdaulat dalam politik; Berdikari dalam ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan*. Ini, oleh Orde Baru, diganti. Itulah soalnya !! Kalau Republik dulu kan, pertama belajar dari kemenangan Jepang melawan Rusia, ya. Tahun 1905 itu. Pertempuran laut yang dimenangkan fihak Jepang di bawah komandanAdmiral Togo.

Kita harus belajar dari heberapa negara lain. Walaupun kita hendak mengadakan industrialisasi, tetapi itu *harus dilandasi dulu dengan restrukturisasi agraria.* Tokoh-toko Republik sebelumnya, waktu perjuangan kemerdekaan sebelum proklamasi, sebetulnya sudah memikirkan hal itu. Tetapi, yang vokal itu cuma dua orang. Yaitu Bung Karno dan Mr Iwa Kusuma Sumantri. Ia menulis dengan nama samaran Teng Le.



Ternyata sebelum Proklamasi, banyak yang sudah punya pemikiran itu, semuanya sama. Antara lain pidatonya Bung Hatta. Saya tidak apal semua. Pokoknya ada 10 point. Yang selalu saya ingat. Satu: Tanah jangan dijadikan komoditi. Jangan dijadikan barang dagangan. Boleh jual- beli, tapi jangan diperdagangkan. Dua: -- Perkebunan besar itu dulu milik rakyat. Hanya karena kolusinya sultan-sultan dengan Belanda, kata Bung Hatta, dan dengan swasta, banyak tanah yang dilepaskan.



*Obyek landreform itu salah satunya adalah perkebunan besar. Tapi, dalam prosesnya itu, ada KMB, yang salah satu pointnya adalah, tanah perkebunan itu harus dikembalikan. Dan, yang sudah diduduki rakyat, rakyatnya harus diusir. *



Belum ada setahun Republik berdiri, sudah melakukan landreform kecil-kecilan. Ini ada juga di dalam tulisannya almarhum Pak Selo Sumarjan. Jadi itu dilakukan di *Banyumas*. Dalam skala kecil. UUD No 13 tahun 1946. Jadi, ide mau reform dicoba dulu, kecil-kecilan. Itu tanah merdekan. Tanah-tanah yang di situ elitenya memiliki hak istimewa, tanahnya dipotong separo. Dibagikan kepada landless peasants, tani tak bertanah. Dengan kompensasi. Dibayar 10 persen cash. 90 persen dicicil setahun lunas. Itu menurut tulisan Pak Selo Sumarjan.



Tahun 1948, dibuat undang-undang darurat. No 13 Th 1948. Ada sekitar 40 perkebunan gula di 'Vorstenlanden', yang hak-hak istimewanya dicabut. Semua partai dari yang Kiri sampai yang Kanan setuju. Jadi di dua (kasus perubahan tanah kecil-kecilan) -- itu berhasil. Karena ini berhasil, maka dalam tahun 1948 dibentuk panitia agraria. Yang tugasnya pertama-tama adalah 'brainstorming'. Menyiapkan bahan untuk menggantikan uud kolonial tahun 1870. Tetapi, lalu terjadi 'clash kedua' (Agresi ke-2 Belanda terhadap Republik Indonesia). Maka (panitia) tidak bisa kerja. Ganti RIS. Lalu RI Parlementer. Panitia yang tadinya dibubarkan karena perang, lalu dibangun kembali (1950). Sehingga, terbentuk panitia agraria Jakarta.



Tahun 1956 terbentuk Panitia Sunaryo. Tadinya panitia Sarino. Tahun 1958, Panitia Sunaryo sebenarnya sudah semi-final. Tapi oleh Bung Karno dites (dicoba-uji) dulu. Dengan UGM. Lalu DPR kerjasama dengan Gajah Mada. Karena waktu itu, banyak pakar agraria relatif ada di Universitas Gajah Mada. Selanjutnya dilahirkan*Rancangan Sajarwo. Itu yang menjadi UUPA*. Kalau kita melihat UUPA memang agak ada sifat ambigunya (ambigius). Menyangkut tentang obyek reform itu.



Kalau kita kembali ke pidatonya Bung Hatta, salah satu obyek (reform) yang besar itu adalah perkebunan. Jadi ini malah tidak disiggung. Karena adanya KMB tadi.

Pada kampanye pembatalan KMB (1957) perkebunan-perkebunan dinasionalisasi, --- akhli-akhli Belanda di usir. Lalu administraturnya (yang baru) langsung dari Angkata Darat. (Katanya untuk) Menjaga image supaya tidak dituduh (nasionalisasi) itu adalah PKI. Oleh karena itu semua dipegang militer (Angkatan Darat). Oleh karena itu*landreform untuk perkebunan tidak jalan*.



*Mulai tahun 1960 uji-coba Banyumas dicoba digarap*. Pejabat Indonesia berkonsultasi juga dengan Lachinski, penasihatnya Jendral MacArthur (yang atas nama Sekutu) menguasai Jepang. Sehingga panitia landreform kita meniru-niru komposisi di Jepang. Ada birokrasinya, ada partai-partai, ada golongan buruh-tani, semua ada di panitia.



Jepang, sebelumnya dalam tahun 1868 sudah mngadakan landreform. Jadi sudah berpengalaman. Penilaian mengenai hasil reform di Jepang sendiri, kan, ada dua kubu yang beda pendapat. Tapi yang jelas, di Jepang, Korea, dan Taiwan, sejak akhir Perang Dunia II, kan semuanya berada di bawah tekanan (militer Sekutu). Politik MacArthur, adalah bersifat 'pre-emptive' (mendahului). Kalau tidak melakukan landreform segera Partai Komunis Jepang yang tampil. Karena itu, baru 3 bulan Jepang menyerah, MacArthur sudah memerintahkan Kaisar Jepang, dalam waktu tiga bulan harus melaksanakan landreform. Itu December 1945. Akhirnya tgl 26 Maret 1946 dimulai (landreform di bawah Jendral MacArthur). Ketika saya mau menulis beberapa masalah bersangkutan dengan prasyarat, bahwa agrarian reform itu syaratnya adalah ini, ini, ini, . . . . saya dikoreksi. Dikatakan (jangan lupa) bahwa birokrasinya tidak boleh korup.



Maka sekarang (di negeri kita) susahnya di situ. *Karena (merajalelanya) korupsi itu, di sini landreform tidak bisa jalan.* Ada beberapa pre-requisite landrefom yang saat ini tidak mungkin di Indonesia. Salah satu syarat, ialah bahwa, e*lite politik harus trerpisah dari bisnis. Sekarang semua menteri Indonesia melakukan bisnis. *



Itulah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengadaklan perubahan tanah yang saat ini di Indonesia tidak mungkin.



Lalu (syarat lainnya) fihak militer harus mendukung perubahan tanah itu. Seperti di Jepang landreformnya justru militer (Sekutu) yang mendukung, Juga di Taiwan.



* * *



Pelaksanaan Landreform SULIT. Tetapi tetap harus diangkat. Karena, kalau tidak malah tenggelam.

Waktu itu, ketika baru lahir Orde Baru, istilah Pak Tjondro, UUPA MASUK PETI ÉS. Memang UUPA itu tidak dicabut. Baru dalam 1978 dalam MPR, diakui: OK, itu bukan produk PKI, itu produk nasional.

* * *

COMEMMORATING ATOMIC BOMBING of HIROSHIMA

Kolom IBRAHIM ISA

Saturday, August 06, 2011

--------------------------------------------

COMEMMORATING ATOMIC BOMBING OF A PEACEFUL CITY OF HIROSHIMA

* * *

On the occasion of the 66^th anniversary of the atomic bombing on the peaceful city of Hiroshima, Japan, 66 years ago, ---- published below are clippings of press reporting the event, from Japanese, American and British sources.

* * *

Will the world finally get rid of the arms race? Foremost the ending of atomic weapons race? It depends on how strong and wide the worlds movement for peace, will develop. The Japan International Conference Against A & Bomb, held annually in Hiroshima, is one of the peace activities that should be supported by all peaceloving individual all over the world.

Today, August 6^th, 2011, the annual Japan International Conference against A & H Bomb take place at Hiroshima. The site of the world's first A-bomb attack observed a moment of silence at 8:15 a.m. Saturday (2315 GMT Friday) — the time the bomb was dropped on Aug. 6, 1945, by the United States in the last stages of World War II.

Meanwhile, The Japan International Conference Against A and H Bombs, has launched a nationwide signature campaign to get rid of nuclear power and move toward renewable energy. The goal is to collect 10 million signatures by the end of this year. On Sept. 19, the group plans a rally in Tokyo's Meiji Park.

* * *

U.S. to send Zumwalt to Hiroshima ceremony

Wednesday, Aug. 3, 2011

Kyodo

NAGASAKI — The United States is planning to send James Zumwalt, deputy chief of mission at its embassy in Tokyo, to Saturday's ceremony in Hiroshima to mark the 66th anniversary of the U.S. atomic bombing, according to sources.

The U.S. is also making arrangements to send Zumwalt to the peace ceremony in Nagasaki next Tuesday to mark the 66th anniversary of the atomic bombing of that city, the sources said.

Zumwalt would be the first U.S. government representative to attend both ceremonies in a single year.

Last year, Ambassador John Roos became the first U.S. representative to attend the Peace Memorial Ceremony in Hiroshima, but he did not go to last year's Nagasaki ceremony, citing scheduling difficulties.

The attendance of Zumwalt appears to be aimed at demonstrating the resolve of the U.S. to work toward a world free of nuclear weapons at a time when the administration of President Barack Obama is facing criticism from atomic bomb survivors for conducting a string of subcritical nuclear tests, observers said.

Zumwalt's attendance also appears to be aimed at calling attention to the strengthened friendship between Japan and the United States following the active participation of U.S. military forces in Operation Tomodachi to help the victims of the March 11 earthquake and tsunami, they said.

The municipal government of Hiroshima has asked 152 countries to send representatives to this year's peace ceremony and 68 governments planned to do so as of July 15.

Yoko Ono receives prize

Yoko Ono, a New York-based artist and the widow of former Beatle John Lennon, visited the city of Nagasaki on Tuesday and offered flowers at the ground zero monument marking the 1945 atomic bombing of the city by the United States.

Ono, 78, also visited the Nagasaki Atomic Bomb Museum to see exhibits on the aftermath of the World War II bombing.

On Friday, Ono visited Hiroshima and received the eighth Hiroshima Art Prize, given to individuals for contributions to world peace

Tuesday, Jan. 18, 2011

A-BOMB VICTIM SADAKO'S BOOK NOW IN ENGLISH

HIROSHIMA (Kyodo) The English translation of a Japanese picture book on Sadako Sasaki, a girl who died at age 12 after battling leukemia resulting from the atomic bombing of Hiroshima, has been completed recently, according to its publisher.

"Memories of Sadako," the English version of the original book published in 2005, was translated by several people, including Keiko Miyamoto, a part-time teacher in Hiroshima who knew Kiyo Okura, an atomic bomb survivor and author of the Japanese book who died in 2008 at the age of 67.

Okura, who spent three months with Sasaki in the same hospital room when she was 14-years-old, had expressed hope that her book would be translated into English for people around the world.

Sasaki, who became the model for the Children's Peace Monument in Hiroshima, was 2 years old when the atomic bomb was dropped on Hiroshima on Aug. 6, 1945. She later developed leukemia and folded paper cranes while in the hospital, praying for recovery, only to succumb to the illness.

The book describes Sasaki in her early adolescence and includes episodes such as when she and Okura figured out unique ways to fold paper cranes, racing to see which of them could fold more cranes, finding a pen pal from the readers' column in a magazine and taking on the challenge of reading Ogai Mori's novel "Gan" ("The Wild Geese").

The English book, which has 64 pages, is priced at ¥840.

* * *

BBC – COMEMMORATES ATOMIC BOMBING OF HIROSHIMA

HIROSHIMA, Japan (AP) — The Japanese city of Hiroshima on Saturday marked the 66th anniversary of the bombing, as the nation fights a different kind of disaster from atomic technology — a nuclear plant in a meltdown crisis after being hit by a tsunami.

The site of the world's first A-bomb attack observed a moment of silence at 8:15 a.m. Saturday (2315 GMT Friday) — the time the bomb was dropped on Aug. 6, 1945, by the United States in the last stages of World War II.

The bomb destroyed most of the city and killed as many as 140,000 people. A second atomic bombing Aug. 9 that year in Nagasaki killed tens of thousands more and prompted the Japanese to surrender.

Prime Minister Naoto Kan on Saturday laid a wreath of yellow flowers at Hiroshima Peace Memorial Park and reiterated Japan's promise to never repeat the horrors of Hiroshima, whose suffering continues today because of illnesses passed down over generations.

Japan has long vowed never to make or possess nuclear weapons, but embraced nuclear power as it aimed to rebuild and modernize after the war.

Crowds of people clutching Buddhist prayer beads bowed their heads Saturday in commemorating the dead as pigeons were released during the solemn gathering repeated every year before the skeletal dome of a bomb-ravaged building.

The prime minister, in his speech, also touched on Japan's more recent nuclear catastrophe at the northeastern Fukushima Dai-ichi power plant, where a massive tsunami set off by a 9.0 magnitude earthquake on March 11 knocked out backup generators that powered the plant's cooling mechanisms.

Kan repeated a promise to embrace renewable energy and rely less on nuclear power.

"Japan is also working to revise its energy policy from scratch," Kan said. "I deeply regret believing in the security myth of nuclear power."

Hiroshima mayor Kazumi Matsui stopped short of calling for a nation without nuclear power while retierating his pledge to work toward a world without atomic weapons.

But he acknowledged that the trust people had in the safety of nuclear power had been damaged.

"Some seek to abandon nuclear power altogether with the belief that Mankind cannot co-exist with nuclear energy, while others demand stricter regulation of nuclear power and more renewable energy," he said.

1945: US drops atomic bomb on Hiroshima

The first atomic bomb has been dropped by a United States aircraft on the Japanese city of Hiroshima.

President Harry S Truman, announcing the news from the cruiser, USS Augusta, in the mid-Atlantic, said the device was more than 2,000 times more powerful than the largest bomb used to date.

An accurate assessment of the damage caused has so far been impossible due to a huge cloud of impenetrable dust covering the target. Hiroshima is one of the chief supply depots for the Japanese army.

The bomb was dropped from an American B-29 Superfortress, known as Enola Gay, at 0815 local time. The plane's crew say they saw a column of smoke rising and intense fires springing up.

We found the Japanese in our locality were not eager to befriend us - after all, they had not long ago had the most fearful weapon of all time dropped on their doorstep People's War memories »

The President said the atomic bomb heralded the "harnessing of the basic power of the universe". It also marked a victory over the Germans in the race to be first to develop a weapon using atomic energy.

President Truman went on to warn the Japanese the Allies would completely destroy their capacity to make war.

The Potsdam declaration issued 10 days ago, which called for the unconditional surrender of Japan, was a last chance for the country to avoid utter destruction, the President said.

"If they do not now accept our terms they may expect a rain of ruin from the air the like of which has never been seen on Earth. Behind this air attack will follow by sea and land forces in such number and power as they have not yet seen, but with fighting skill of which they are already aware."

The British Prime Minister Clement Attlee, who has replaced Winston Churchill at Number 10, read out a statement prepared by his predecessor to MPs in the Commons.

It said the atomic project had such great potential the government felt it was right to pursue the research and to pool information with atomic scientists in the US.

As Britain was considered within easy reach of Germany and its bombers, the decision was made to set up the bomb-making plants in the US.

The statement continued: "By God's mercy, Britain and American science outpaced all German efforts. These were on a considerable scale, but far behind. The possession of these powers by the Germans at any time might have altered the result of the war."

Mr Churchill's statement said considerable efforts had been made to disrupt German progress - including attacks on plants making constituent parts of the bomb.

He ended: "We must indeed pray that these awful agencies will be made to conduce peace among the nations and that instead of wreaking measureless havoc upon the entire globe they become a perennial fountain of world prosperity."

'Impenetrable' Cloud of Dust Hides City After Single Bomb Strikes < An abridged article>

By SIDNEY SHALETT

Special to THE NEW YORK TIMES

Washington, Aug. 6 -- . . . .At 10:45 o'clock this morning, a statement by the President was issued at the White House that sixteen hours earlier- about the time that citizens on the Eastern seaboard were sitting down to their Sunday suppers- an American plane had dropped the single atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima, an important army center.

Japanese Solemnly Warned

What happened at Hiroshima is not yet known. The War Department said it "as yet was unable to make an accurate report" because "an impenetrable cloud of dust and smoke" masked the target area from reconnaissance planes. The Secretary of War will release the story "as soon as accurate details of the results of the bombing become available."

But in a statement vividly describing the results of the first test of the atomic bomb in New Mexico, the War-Department told how an immense steel tower had been "vaporized" by the tremendous explosion, how a 40,000-foot cloud rushed into the sky, and two observers were knocked down at a point 10,000 yards away. And President Truman solemnly warned:

"It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July 26, was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air the like of which has never been seen on this earth."

Most Closely Guarded Secret

The President referred to the joint statement issued by the heads of the American, British and Chinese Governments in which terms of surrender were outlined to the Japanese and warning given that rejection would mean complete destruction of Japan's power to make war.

, , , , ,

. . . . .

Since 1939, American, British and Canadian scientists have worked on it. The experiments have been conducted in the United States, both for reasons of achieving concentrated efficiency and for security; the consequences of having the material fall into the hands of the enemy, in case Great Britain should have been successfully invaded, were too awful for the Allies to risk.

All along, it has been a race with the enemy. Ironically enough, Germany started the experiments, but we finished them. Germany made the mistake of expelling, because she was a "non-Aryan," a woman scientist who held one of the keys to the mystery, and she made her knowledge available to those who brought it to the United States. Germany never quite mastered the riddle, and the United States, Secretary Stimson declared, is "convinced that Japan will not be in a position to use an atomic bomb in this war."

A Sobering Awareness of Power

Not the slightest spirit of braggadocio is discernible either in the wording of the official announcements or in the mien of the officials who gave out the news. There was an element of elation in the realization that we had perfected this devastating weapon for employment against an enemy who started the war and has told us she would rather be destroyed than surrender, but it was grim elation. There was sobering awareness of the tremendous responsibility involved.

Secretary Stimson said that this new weapon "should prove a tremendous aid in the shortening of the war against Japan," and there were other responsible officials who privately thought that this was an extreme understatement, and that Japan might find herself unable to stay in the war under the coming rain of atom bombs.

It was obvious that officials at the highest levels made the important decision to release news of the atomic bomb because of the psychological effect it may have in forcing Japan to surrender. However, there are some officials who feel privately it might have been well to keep this completely secret. Their opinion can be summed up in the comment by one spokesman: "Why bother with psychological warfare against an enemy that laready is beaten and hasnt't sense enough to quit and save herself from utter doom?"

. . . .

Explosive Charge Is Small

Hiroshima, first city on earth to be the target of the "Cosmic Bomb," is a city of 318,000, which is- or was- a major quartermaster depot and port of embarkation for the Japanese. In addition to large military supply depots, it manufactured ordinance, mainly large guns and tanks, and machine tools, and aircraft-ordinance parts.

President Truman grimly told the Japanese that "the end is not yet."

"In their present form these bombs are now in production," he said, "and even more powerful forms are in development."

"What has been done," he said, "is the greatest achievement of organized science in history.

"We are now prepared to obliterate more rapidly and completely every productive and enterprise the Japanese have above ground in any city. We shall destroy Japan's power to make war."

The President emphasized that the atomic discoveries were so important, both for the war and for the peace, that he would recommend to Congress that it consider promptly establishing "an appropriate commission to control the production and use of atomic power within the United States."

"I shall give further consideration and make further recommendations to the Congress as to how atomic power can become a powerful and forceful influence toward the maintenance of world peace," he said.

Investigation Started in 1939

It was late in 1939 that President Roosevelt appointed a commission to investigate use of atomic energy for military purposes. Until then only small-scale researach with Navy funds had taken place. The program went into high gear.The Tennessee reservation consists of 59,000 acres, eighteen miles west of Knoxville, it is known as Oak Ridge and has become a modern small city of 78,000, fifth largest in Tennessee.

* * *

SELECTED INDONESIAN NEWS AND VIEWS*

*IBRAHIM ISAS - SELECTED INDONESIAN NEWS AND VIEWS*

*Sunday, July 31, 2011*

------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Resolving conflict in Indonesia

-- Balancing sustainability with economic development

-- 'No vigilantism during Ramadhan'

-- Eradicating corruption? Forgive corrupters, House speaker says

-- Cikeusik verdict 'chilling' message to minorities

-------------------------------------------------------------------

*Resolving conflict in Indonesia*

Michael Vatikiotis, Singapore | Sat, 07/30/2011

These days it's so easy to look back at the past decade and marvel at Indonesia's transition to democracy.

But there are lessons to be learned from the successes and the failures of the reform era. One of the stand-out successes has been the country's ability to manage and resolve

conflict.

The end of the authoritarian era under President Soeharto unleashed violent centrifugal forces that resulted in the deaths of thousands in places like West Kalimantan, Maluku and Poso in Central Sulawesi, and displaced more than a million people. The reform era also resulted in the ending of a long-running separatist conflict in Aceh.

There is much to be learned from the methods used to manage these conflicts. Although the case of Aceh is much trumpeted because international mediation was employed, there were homegrown political initiatives that ended the conflicts in Poso and Maluku, as well as significant but largely unsung contributions made by civil society.

Countries plagued by violence stemming from communal or separatist causes could learn from Indonesia's experience. Equally, it is important that Indonesia reflects on its own experience in order to deal with contemporary conflict situations, such as Papua, as well as anticipating conflicts that may arise in the future.

One of the lessons is that ending the violence is only the start of a process of resolving conflict. In the case of both Poso and Maluku, successful mitigation of the conflict resulted in promises of compensation and resettlement that were not properly implemented, which has resulted in continued discontent. The proportionate and judicious use of force is a key variable that Indonesia hasn't always managed well.

To this end, the Centre for Humanitarian Dialogue teamed up with Indonesian academic experts and civil society activists to examine three different conflicts with a view to distilling lessons from the approaches to their management and resolution.

One of the key lessons derived from this study is that Indonesia's homegrown approach to conflict resolution has tended to be top down. Both the Malino I and Malino II agreements that ended violence in Poso and Maluku consecutively were not participatory processes in which local communities were involved, either in the planning or the implementation of the agreements.

Instead of identifying root causes and addressing the longer-term drivers of conflict they focused on physical recovery, reconstruction and the provision of emergency aid. This left them open to criticism as top down and short-lived efforts that ended the violence but left the legacy of violence --- issues of displacement, compensation and justice --- largely unaddressed. The danger is that leaves seeds of future conflict.

Civil society, and women in particular played important roles in informal reconciliation in Poso and Maluku, but these roles have been either missed or misunderstood. As a result formal peace processes in Indonesia have tended to marginalize civil society and the role of women in particular. For example, in negotiations that led to the Helsinki Agreement on Aceh, there was only one woman, and advisor to the Free Aceh Movement, involved in the process.

The under-estimation of the role of women, and the capacity of informal community organizations, means that preventing violent conflict at an early stage is more challenging.

There's an irony here. Indonesia is proud of the resilience of its community networks and structures, grounded in cultural traditions of cooperation and tolerance, yet with something so critical to social harmony as conflict management, there is a tendency to defer to centralized imperatives and bureaucratic procedure --- and all too easily resort to the use of force.

The conflict that poses the biggest threat to peace in Indonesia today is in Papua, where the indigenous Papuan community doesn't just dream unrealistically of independence from Jakarta, but sees its own existence threatened by encroaching demographic and environmental pressures. One of the opportunities that stems from the past decade of conflict management in Indonesia is the chance to avoid repeating past mistakes.

Peace in Maluku and Poso is less secure than it could be because both the Malino I and Malino II agreements were elite arrangements made without public participation. In the case of Papua, the careful, dedicated work of Papuan Pastor Neles Tebay and researcher Muridan Widjoyo in Jakarta offer a corrective. Through intensive public consultation on the ground in Papua, they have persuaded restive Papuans to accept peaceful dialogue with Jakarta. In response, President Susilo Bambang Yudhoyono has assented to a "constructive communication" to discuss political issues that fuel discontent in Papua.

Building on valuable lessons from the management of past conflicts, hopefully the conflict in Papua will be addressed through peaceful dialogue leading to a political solution that doesn't need the glare of international publicity. As a maturing democratic country, Indonesia should be able to settle its own conflicts --- and help others to resolve theirs.

/The writer is the Asia Regional Director of the Centre for Humanitarian Dialogue. The report on the conflicts in Maluku, Poso and Papua can be downloaded at /http://www.hdcentre.org/projects/peacemaking-research

-----------------

Balancing sustainability with economic developmentifshitz, Jakarta | Fri,

Natural resources have historically been responsible for growing economies. Much of the developed world has long ago been through the cycle of utilizing natural resources to bring people out of poverty.

By contrast, developing countries are relatively new to this process. Yet despite their newcomer status, some emerging economies have been quick to learn from both the successes and failures of developed nations in the quest to build their economies, while simultaneously conserving their natural heritage. Indonesia is one of these countries.

Revered as the world's largest archipelago, Indonesia is spread over thousands of islands spanning from Asia to Australia and contains some of the most diverse flora and fauna populations on earth. Indonesia is home to the world's third largest tropical forest, which is considered not only a national asset and global public good, but also an important contributor to the country's GDP.

World Bank figures show that forestry, agriculture, and mining together contribute approximately 25 percent of Indonesia's GDP and nearly 30 percent to overall government budget revenue. Importantly, the forest also remains central to the livelihoods of nearly 35 percent of Indonesians who live in rural areas, below the poverty line, according to the Central Bureau of Statistics (BPS).

In recent years, Indonesia has suffered an unprecedented number of setbacks that have impacted its economy, including the tsunami of December 2004, earthquakes in 2005 and 2006, a global spike in rice and other food and energy commodity prices, along with random terrorist attacks. Against this backdrop, Indonesia has established priorities to ensure sustainable development occurs.

These priorities are economic development to alleviate poverty, social welfare and environmental protection, which includes protection of high conservation value forests, biodiversity, endangered species and actions to tackle climate change. As in the developed world, it requires the government, NGOs, consumers and the private sector to work together to take action on these priorities and ensure success.

Multinational corporations, NGOs and governments around the world each play a critical role in helping solve the challenges of effecting societal improvements with natural resource preservation. This begins of course with job creation.

In Indonesia, we know that the income multiplier effect for non-food agriculture, such as forestry is estimated at 2.30. For every US$1 increase in non-food agriculture production, Indonesian incomes are estimated to rise by $2.30 (Bautista, R.M. Robinson, S. and El-Said, 1999). Indonesians employed by the forestry industry and those in ancillary industries enjoy a better quality of life, often preventing a slide into poverty when basic living costs outpace standard incomes.

Corporations can also provide direct private investment in country programs that support education, skills-training, some provision of medical care, entrepreneurial community enterprises and disaster relief, which often make a dramatic and immediate impact in the lives of the people who need it most.

Clearly, it's important that the corporation evaluates where these investments are earmarked, but the fact remains that many organizations in the developing world are the true drivers of change and positive growth for populations who are otherwise underserved.

While corporations making these and other economic development investments are critical drivers of growth in developing countries, their focus must also be rooted in drivers that in turn enhance sustainability. Irrespective of geography, the focus of a company's sustainability program most readily ties to the company's core business.

Climate change is an increasingly pressing and critical global issue, which can only be addressed through a strong commitment to sustainability. Whether at the international, national or sub-national level, sustainability is everybody's business. The global paper industry, like others, is in the process of making significant changes, which in turn opens the opportunity to reduce its environmental impact.

Some forest companies operating in the Asia-Pacific region are deploying more efficient paper making technology, which allows them to produce on average, lower carbon emissions than most Northern European or American paper makers. What's more, regional pulpwood plantations sequester 30 times more carbon than those found in other major paper-making geographies.

Unlike other industries such as fossil fuel and mining, pulp and paper making is a 100 percent renewable, recyclable resource. Taking reforestation efforts one step further, in addition to supporting government and NGO-backed conservation reserves, corporations can also develop their own land conservation programs to protect and manage areas of significant biodiversity and/or cultural significance.

Given the size of the challenge though, reforestation is a concern that can only be properly addressed when governments, NGOs, indigenous people and the private sector work together to ensure sustainable forest management. In Indonesia, like many developing nations, poverty is the root cause of illegal logging. Eliminate poverty and you eliminate the root cause of unsanctioned forest management.

The twin needs of economic development and sustainability make effective program development and implementation in developing countries a particular challenge. In the end, the same drive, dedication and collaboration evidenced in the private sector will also lead the effort to innovate lasting improvements for developing countries. Together, we have much to gain for the generations to come.

/The writer is the sustainability and public outreach manager for Asia Pulp and Paper in North America. The opinions expressed are his.

/

-----------------------

'No vigilantism during Ramadhan'

The Jakarta Post, Jakarta | Sun, 07/31/2011

Regional authorities have warned people against carrying out vigilante street raids as the Islamic fasting month approaches.

The Yogyakarta administration has banned the sale of alcohol during the period and encouraged the public to report any violations to the authorities.

"We will act [against the violators]. People do not need to take action themselves, as this could possibly be a contravention of public order," Yogyakarta Mayor Herry Zudianto said Friday at an event to destroy thousands of bottles of alcoholic beverages.

"The destruction of the alcoholic drinks sends a message that we will be tough against those creating disorder, so that people can fast in comfort and security," he said.

Authorities destroyed drinks seized from 31 unlicensed vendors.

"We have been conducted raids for the past three months," Yogyakarta Police chief Sr. Comr. Mustaqim said.

Police also had the vendors sign a declaration vowing to no longer sell alcohol.

"If they are found to be selling alcohol, they will go to jail," Mustaqim was quoted as saying by Antara news agency.

Red light districts are also being targeted by authorities.

Police in Gunung Kidul in Yogyakarta and in Klaten, Central Java, also warned mass organizations against carrying out vigilante acts.

"Raids by mass organizations could trigger potential conflict," Adj. Sr. Comr. Asep Nalaludin said Saturday in Wonosari, Gunung Kidul.

Last year, 250 members of the hard-line Islam Defenders Front (FPI) reportedly raided several hotels and entertainment centers in Medan, North Sumatra.

Klaten Police chief Adj. Sr. Comr. Kalingga Rendra Raharja said police were prepared for such illegal raids and the chaos they would create.

Ramadhan is likely to begin on Monday. Non-mainstream Muslims may observe Ramadhan a few days earlier, although there have been no reports of this so far.

The religious affairs agency in Kupang, East Nusa Tenggara, a predominantly Catholic province, called on Muslims to wait for the official announcement of the start of the holy month.

"All Muslims are advised to wait for the government announcement," agency official Muhammad Moa said.

Demand for basic goods usually increases during the fasting month, as is occurring in Bengkulu.

"Most residents enough basic good for the following week. This has led to a 20 percent increase in demand," Asril, a seller at Bengkulu's Panorama Market, said.

--- /Slamet Susanto contributed to the report from Yogyakarta

--------------------------

Eradicating corruption? Forgive corrupters, House speaker says

Adianto P. Simamora, The Jakarta Post, Jakarta | Sat, 07/30/2011

As his party struggles to cope with a wave of graft allegations, House speaker and Democratic Party politician Marzuki Alie suggested that the country pardon corrupters as a means of eradicating corruption.

The ever-controversial politician said that it was one of the potential solutions to ending corruption in Indonesia, besides enacting a law on a reverse burden of proof mechanism.

"We forgive all [corruptors]. We ask them to bring their money from abroad, but we tax it," he said, adding that he felt the country had wasted too much time to settle past corruption cases. "We are tired of dealing with the past [corruption cases]."

The other solution, according to Marzuki, is to require all transactions valued over Rp 1 million (US$117) be done via banking rather than cash. "There should be no more cash purchases of land, motorcycles or cars --- all should be through banks," he said.

His call comes as criticism mounted against the Democratic Party for failing to clear allegations on graft cases made by its former treasurer and fugitive graft suspect Muhammad Nazaruddin.

President Susilo Bambang Yudhoyono's Democratic Party has been at the center of debate over the previous two months after Nazaruddin accused a number of politicians from the party of also being involved in cases tainted by graft.

Nazaruddin accused Democratic Party chairman Anas Urbaningrum of amassing illegal money from several projects funded by the state budget, some of which reportedly may have contributed to his winning bid for the party's chairmanship in 2010.

Nazaruddin continues to spread his allegations, saying he had colluded with Corruption Eradication Commission (KPK) deputy for enforcement Insp. Gen Ade Rahardja to discuss the graft cases linked to Democratic Party politicians Bandung Mayor Dada Rosada and Kutai Timur Regent Isran Noor. During some of his meetings with the KPK, Nazaruddin admitted he was accompanied by Democratic Party lawmakers, including Saan Mustopa and Benny Kabur Harman.

Marzuki also suggested on Friday that the KPK be disbanded if there were no credible candidates to lead the KPK as an hoc body to wipe out corruption in the country.

"The KPK is an ad hoc body. If we no longer trust it, why do we have it? It has yet to bring change. It tends to carry out political maneuvering rather than eradicate corruption," he said as quoted by kompas.com.

-----------------

Cikeusik verdict 'chilling' message to minorities

The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 07/29/2011

In a verdict that was blasted by human rights advocates and the global community as a blow to religious freedom, a Banten court gave a slap on the wrist to 12 people involved in killing three Ahmadis in Cikeusik the Feb. 6.

The Serang District Court sentenced the 12 defendants on Thursday to between three and six months in jail for "inciting hatred" against the minority Ahmadis.

The 10 defendants, including cleric Ujang Muhammad Arif, who allegedly incited the attack on the Ahmadis, were sentenced to six months in jail. One defendant, Idis bin Mahdani, was sentenced to five months and 15 days in prison, while juvenile defendant Dani bin Misra was sentenced to three months in prison.

They were cleared of all other charges, which included illegal possession of sharp weapons, destruction of property, mistreatment of others, participating in an assault, involvement in an attack and attacking others and causing serious injury or death.

Presiding judge Cipta Sinuraya was quoted by republika.co.id as saying that the deadly attack was actually provoked by the Ahmadis. He said that the 12 defendants deserved light sentences because they showed deep regret for their actions.

The controversial verdict, which is slightly lighter than the prosecutors' demands, has triggered a storm of criticism from human rights defenders and the international community including the United States and the European Union.

Human Rights Watch says the light sentences "reflect the authorities' weak efforts to prosecute the case".

Elaine Pearson, deputy Asia director at Human Rights Watch, says the trial sends "the chilling message that attacks on minorities like the Ahmadiyah will be treated lightly by the legal system".

The US said in a statement that it was disappointed by "the disproportionately light sentences" and called on Indonesia to "defend its tradition of tolerance for all religions".

The EU also joined the criticism, saying that it shared the concerns "voiced by many Indonesians that sentences imposed for violent crimes against religious or other minorities should always be commensurate with the gravity of the crimes committed".

The Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam) focused its criticism on the weak charges brought against the defendants. Elsam director Indriaswati Dyah Saptaningrum said the killing was no ordinary crime. "Three people were killed during the riot. We should not charge the defendants only with public incitement."

This is not the first time that radicals committing religious violence were found guilty of only public incitement.

In June, Syihabuddin was sentenced to one year in prison for inciting a riot in Temanggung that led to the burning of three churches. In 2008, Islamic Defenders Front (FPI) leader Rizieq Shihab was sentenced to 18 months in prison by the Central Jakarta District Court for inciting hatred and instigating violence against participants of a peace rally at the National Monument (Monas).

Unlike the Cikeusik riot, there were no fatalities in the Temanggung and Monas incidents.

Dyah said the Ciekusik trial should be seen as a warning to minorities that the judiciary might not save them from persecution. "The judiciary is powerless to punish radical groups that assault minorities."

The defendants' lawyer from the Muslim Defense Team (TPM), Mahendradatta, said his clients cannot be blamed for the attack on the Ahmadis. "The Ahmadis started the riot. That's clear," he said.

"So many people get [the defendants] wrong. I think this is another form of human rights violation against my clients," he added.

He said his team agreed that the investigation should find the people behind the riot, but he refused to say his clients were responsible for killing the three Ahmadis. "I agree that we should find the masterminds, but who are they?"

Cakap-Cakap SEJARAH Di Redaksi “HISTORIA ONLINE”

Kolom IBRAHIM ISA

Jum'at, 29 Juli 2011

------------------------------

Cakap-Cakap SEJARAH Di Redaksi “HISTORIA ONLINE” Bersama BONNIE TRIYANA c.s.

Salah satu acara menarik, penting dan bermanfaat bagiku di Indoneisa, adalah kunjungan atas undangan, -- ke Redaksi Majalah Historia Online di Jakarta. Kantornya di tingkat empat (kalau tak salah). Luasnya lumayan.

Disitulah sejumlah sejarawan, jurnalis dan penulis muda, harapan bangsa, dari pagi sampai tengah malam, tak kenal lelah, menggeluti masalah sejarah bangsa dan negeri kita serta mancanegara. Misi mereka sungguh fital: Membikin masyarakat kita, kaum muda kita, PEDULI SEJARAH.

Melalui penelitian, studi dan penulisan (kembali) peristiwa dan kasus sejarah, dengan serius, tapi juga menarik dan populer, mempresentasikannya kepada masyarakat. Maksudnya agar mudah diingat serta tersimpan baik dalam memori. Memberikan sumbangan agar generasi muda Indonesia dewasa ini -- menjadi 'history minded'. Mentrapkan ajaran Bung Karno – yang populer dinyatakan dalam dua kata: “JAS MERAH” -- Jangan sekali-kali melupakanj sejarah!

* * *

Betapa tak terharu, bangga dan inspiratif. Menyaksikan tenaga-tenaga muda yang begitu bersemangat dan antusias mentrapkan visi dan misinya!

Aku gembira sekali dan merasa terhormat dapat undangan dari pemimpin redaksinya Bonnie Triyana, untuk cakap-cakap sejarah dengan generasi muda pengelola Majalah Historia Online.

* * *

“Explorer” Ibn BATUTTA -- INI JUGA Tokoh SEJARAH

Mari beralih tema sejenak, ke masalah hangat lainnya.

Soalnya, karena itu juga sehubungan dengan masalah sejarah. Begini ceriteranya: Mingguan Amerika, 'Time Magazine” (nomor 1– 8 Agustus, 2011), mendjadikan tema pokok majalahnya pekan nanti, adalah masalah ISLAM. Tidak kurang dari 60 halaman diperuntukkan bagi masalah tsb dengan judul: “TRAVELS THROUGH ISLAM; Discovering a world of change and challenge in the footsteps of the 14^th century explorer IBN BATTUTA”. Dalam bahasa kita, diterjemahkan bebas: “Perjalanan Di Dunia Islam: Menemukan suatu dunia yang (sedang) berubah dan tantangan di sepanjang jalan yang ditempuh Ibn Batutta, Pengembara Abad Ke-XIV”.

Pengembara Ibn Batutta adalah tamatan sekolah hukum dari Tangier, Maroko, Ia berasal dari suku Berber. “Time Magazine” menarik persamaan antara Ibn Battuta dengan Marco Polo (Itali) dan Laksamana Zheng He (Tiongkok). Ketiga exoplorer sejarah dunia tsb oleh Time Magazine masing-masing dijuluki sebagai ONE MAN'S ODYSSEY, Pengembara Seorang Diri.

Menarik sekali untuk sedikit didalami pandangan dan apa saja kesan-kesan cendekiawan dan penulis Tangier ini, Ibn Battuta. Ia, berangkat dari kampung halamannya dengan meninggalkan keluarga dan handai taulannya, Sejak itu selama kurang-lebih 30 tahun ia melakukan perjalanan panjang dan lama. Mengembara di “Dar El Islam”, yaitu negeri-negeri Afrika Utara, Asia Minor, Eropah,Timur Tengah dan sampai ke Tiongkok.

Perhatian Time Magazine pada 'Dar El Islam-nya' Ibn Battuta ini kok seperti kebetulan bersamaan waktu dengan terjadinya peristiwa pemboman teroris di Oslo dan pembantaian terhadap pemuda-pemudi Partai Buruh Norwegia yang sedang melakukan kegiatan bersama di Pulau Utoeya . Korbannya mencapai kurang lebih 90 orang terbunuh. Padahal tiulisan Time Magazine itu dipersiapkan jauh sebelum terjadinya “masaker Norwegia” tsb.

Memang, -- 'pembantaian di Norwegia”(22/7), menimbulkan semacam 'titik-balik' dalam sikap (Barat terutama) terhadap 'terorisme'. Selama ini, orang memandang aksi-aksi teror utama di dunia adalah, -- yang dinyatakan sebagai 'terorisme Islam' . Suatu cara untuk mencapai tujuannya dengan melakukan aksi-aksi radikal-ekstrim. Yang, untuk memperoleh dampak dan 'kejutan' yang diharapkan, menyasar pada manusia-manusia biasa yang tak bersalah dan tak ada sangkut pautnya secara langsung dengan hal yang diisukan oleh si pelaku teroris itu.

Cara-cara ini a.l. ditandai oleh aksi orang-orangnya Osama Bin Laden di New York, Manhattan Twin Towers (9/11), yang menimbulkan korban sampai 3000 orang terbunuh.

Titik balik pandangan ini -- tercermin a.l di sepucuk surat-kiriman-pembaca yang disiarkan oleh s.k. The Independent (Daily), London, 25 Juli 2011, sbb:

“Now that the architect of the Norwegian massacre turns out to be a blue-eyed, blond, white, Christian, right-wing fundamentalist, (Anders Behring Breivik, a 32-year-old Norwegian) --where have all the so-called experts on "Islamic terrorism" suddenly gone? .

Dalam bahasa kita: Sekarang ini ketika ternyata bahwa arsitek pembantaian Norwegia, sdalah seorang Norwegia yang bulé, orang fundamentelis Kanan Kristen, bernama Anders Behring Breivik, -- dimanakah gerangan mereka-mereka itu berada, yang katanya pakar tentang “terorisme Islam”. Kok tiba-tiba menghilang? . . .

Terjadinya 'titik-balik' dalam pandangan terhadap masalah 'terorisme' juga bisa terlihat dari sikap pelbagai partai kiri di Eropah yang dewasa ini mengambil posisi ofensif terhadap partai-partai ekstrim kanan. Sedangkan partai-partai kanan tsb mengambil posisi 'defensif'' . Berusaha mendenstansiir parpolnya dari terorisme di Norwegia.

* * *

Tapi, mengenai Ibn Batutta dan kaitannya dengan 'masaker Norwegia' kita stop di sini untuk sementara. Didulukan sekitar kunjunganku dan acara CAKAP-CAKAP SEJARAH DENGAN TEMAN-TEMAN DI REDAKSI HISTORIA ONLINE.

* * *

Cakap-cakap yng dipandu oleh Bonnie Triyana itu mengambil fokus sekitar Gerakan Kemerdekaan Asia -Arika di paro pertama dan kedua abad ke-XX. Salah satu puncak kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan Afrikam melawan kolonialisme dan imperialisme untuk kemerdekaan nasional, pasca Perang Dunia II, adalah diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika di |Bandung dalam bulan April 1955.

Dibicarakan saling hubungan antara Konferensi Asia-Afrika di Bandung, yang dihadiri oleh 29 negeri dan daerah (baik yang sudah mencapai kemerdekaannya maupun yang masih dalam proses perjuangan), --- dengan Gerakan Solidaritas Rakyat-Rakyat Asia Afrika, yang bermarkas di Cairo, Mesir, sejak akhir tahun limapuuhan abad lalu. Dalam diskusi diperoleh kejelasan bahwa Konferensi Bandung (1955) adalah berstatus resmi, mewakili negara-negara dan pemerintah A-A; sedangkan Gerakan Solidaritas AA dengan organisasinya AAPSO – Afro-Asian People's Solidarity Organization, adalah suatu gerakan rakyat yang 'non-governmental'. Tetapi yang saling berkordinasi dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.

Sangat membesarkan hati adanya perhatian besar hadirin mengenai masalah perjuangan rakuyat Asia-Afrika untuk kemerdekaan nasional yang penuh.

* * *

Antara lain juga hangat dibicarakan mengenai pergolakan dan perlawanan rakyat terhadap rezim Gadhafi di Lybia. |Mengapa, misalnya, terhadap ketiadaan demokrasi dan HAM di banyak negeri lainnya, seperti di Timur Tengah, sebagai contoh, Saudi Arabia, dunia Barat tidak peduli samasekali. |Sedangkan di Lybia, sampai kekuatan bersenjata NATO ikut turun tangan. Diperoleh pemahaman bahwa campur tangan langsung Barat – Nato di Lybia, sebab utamanya ialah, karena di Libya terdapat sumber minyak yang besar. Sedangkan penguasanya, rezim Gsdhafi, bukan suatu rezim yang pro-Barat. Beda dengan misalnya rezim di Saudi Arabia atau di Emirat Arab. Selain itu rezim Gadhafi memang pernah terlibat dalam aksi tgeror terhadap Barat.

Masih terdapat hal-hal lain yang muncul dalam diskusi yang dipandu oleh Redaksi Hisotria Online. Semua itu menarik dan mendapt perhatian besar dalam pendiskusian, baik yang bersangkutan dengan masalah dalam negeri maupun mengenai dunia internasional.

Pertemuan semacam yang diselenggarakan oleh Redaksi Historia Online, seperti ini ternyata bermanfaat sekali, dalam rangka memperluas wacana, menambah input dan menguji pandangan masing-masing mengenai masalah aktuil dalam dan luar negeri.

* * *

MENGENANGKAN MAS SETIADI

Kolom IBRAHIM ISA

Selasa, 26 Juli 2011

-----------------------------

MENGENANGKAN MAS SETIADI REKSOPRODJO

Perhatikan “BUKUNYA – “REFLEKSI ORANG BIASA . . . ”

Juni tahun ini, kami berkunjung ke Indonesia ---– Semakin terasa betapa berat perasaan 'kehilangan' Mas Setiadi (Mas Setiadi, itu bukan nama resmi beliau – itu adalah sapaanku dalam pergaulan selama puluhan tahun). Seperti halnya bagi keluarganya, dan masih banyak lagi handai dan taulan, -- Aku merasa benar, kehilangan seorang sahabat karib, teman seperjuangan yang konsisten , berani, gigih dan amat sederhana serta amat rendah hati. Sulit menemukan sahabat seperti Mas Setiadi.

Beliau meninggal dunia tanggal tahun lalu. Dua hari lagi, --- 28 Juli, 2011 nanti, genaplah setahun. Mas Setiadi meninggal dunia.

Bulan Juni itu, putra Mas Setiadi, -- Witaryono, mengajak Murti dan aku untuk ziarah ke makam Mas Setiadi, di Makam Pahlawan Kalibata. Kami segera kesana. Turut bersama kami seorang kawan lama, Bakir Marsudi. Ia salah seorang (mantan) anggota Sekretariat Komite Perdamaian Indonesia pada tahun 1960-an. Setelah 'bebas' dari P. Buru, Bakir Marsudi aktif sebagai ustaz di Jakarta.

Ketika 'nyekar' di makam Mas Setiadi, ketika itulah terasa agak terobat sedikit rasa 'kehilangan' seorang sahabat-karib. Di situlah, pada hari yang amat cerah, di depan makam Mas Setiadi kami menaburkan bunga-bunga berwarna Merah dan Putih.

* * *

Pada saat itu pula terbayang dan tekenang kembali masa-masa ketika bersama banyak kawan-kawan aktivis gerakan perdamaian lainnya, melakukan kegiatan sehari-hari, di Komite Perdamaian, di Jalajn Raden Saleh 52, bersama Eddy A. Martalegawa dan Bakir Marsudi, dll.

Suatu ketika pada periode pemerintahan Presiden Sukarno, kami pernah bersama menghadiri Sidang Biro Dewan Perdamaian Dunia di Warsawa (1964). Aku ingat betul: Ketika itu sejumlah anggota Biro Dewan Perdamaian Dunia, mengajukan saran untuk berdiri sejenak mengheningkan cipta menghormat mendiang Presiden J.F. Kennedey yang tewas oleh peluru asasin ketika berkunjung ke Dallas, Texas, USA. Ketika itu sebagian anggota Biro lainnya termasuk Mas Setiadi dan aku, menolak saran yang tidak pada tempatnya itu. Anehnya, anggota Biro Dewan Perdamaian Dunia dari Uni Sovyet, termasuk berdiri ikut mengheningkan cipta untuk Presiden AS, JFK.

Teringat lagi ketika beliau bermalam di rumah kami di Cairo selesai menunaikan tugasnya, ketika itu nasibnya agak sial. Kopernya hilang. Jadi, kegiatan pokok kami hari itu, adalah berbelanja mencari pakaian untuk ganti seadanya di sementara toko di kota Cairo.

Kemudian (sesudah Peristiwa 1965), kami sama-sama lagi. Kali ini ke Jenewa, Swiss, dengan dr Tjiptaning dan Heru Atmodjo dari Pakorba serta Tatiana Lukman sebagai penterjemah. Kami menghadiri sidang UN Commission On Human Rights.

Di Jenewa, kami menggunakan kesempatan dan forum untuk menjelaskan di muka forum internasional, bahwa dalam tahun-tahun 1965-66-67 di Indonesia terjadi suatu genosida terhadap warganegara tak bersalah, Ditaksir korban sampai sekitar 3 juta. Di situ Delegasi Indonesia menjelaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM terbesar di Indonesia tsb masih bebas. Bahwa lembaga-lembaga hukum dan pengadilan Indonesia samasekali tidak berbuat apa-apa untuk minta pertanggungan jawab fihak militer Indonesia di bawah Jendral Suharto ketika itu, yang bertanggung jawab mengenai pelanggaran HAM terbesar di Indonesia tsb.

Kemudian ketika bertemu lagi di Jakarta. Sempat diskusi lagi dengan Mas Setiadi dalam suatu rapat pimpinan Pakorba, di bawah pimpinan dr Ciptaning.

* * *

BUKU MAS SETIADI AMAT PENTING

Memang, penting sekali untuk menyimak BUKUNYA itu, – “Refleksi Orang Biasa” – Bacalah buku itu! Akan jelas. Mas Setiadi itu BUKAN ORANG BIASA! Untuk menggugah pembaca, akan kusinggung juga belakangan nanti

apa yang kuanggap a.l yang signifikan. Dipandang dari pandangan 'penelitian sejarah bangsa', yang dewasa ini sedang tumbuh marak di kalangan para sejarawan muda dan masyarakat pada umumnya.

Buku Mas Setiadi, terbit pada tahun 2007 . . . entah mengapa aku terlewat memberikan perhatian secukupnya dan membacanya 'habis'. Padahal tahun 2008 aku juga ke Indonesia). Perhatikan!! . . . masih akan tertbit lagi jilid-jilid berikutnya. Yaitu jilid 2 dan 3.

Buku Mas Setiadi ini, adalah salah satu 'oleh-oleh berharga' dari kunjunganku ke Indonesia kali ini.

Putra Mas Setiadi, Witaryono, titip beberapa buku Mas Setiadi itu, a.l untuk KITLV, Leiden dan IISG, Amsterdam. Dan untuk beberapa kawan lainnya. Perhatikan, – Mas Setiadi memberikan 'hint' bahwa isi bukunya itu adalah sebuah “KISAH, KESAN DAN PESAN MENGARUNGI JERAM-JERAM 7 ZAMAN”. Membaca buku ini orang akan tercengkam oleh tuturan tentang keadaan Indonesia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Melalui mengenangkan kembali periode masa mudanya, pembaca diingatkan pada perjuangan bangsa kita yang susah payah dan berjangka panjang. Suatu perjuangan, mula-mula dengan mendirikan pelbagai organisasi masyarakat, budaya dan kemudian politik sampai membangun partai politik. Suatu alat perjuangan yang terbukti teramat penting melawan kolonialisme Belanda.

Kita diperkenalkan kembali pada peranan para pejuang-pejuang kemerdekaan masa awal sampai dengan periode pendudukan Jepang, masa Proklamasi dan perlawanan terhadap agresi pertama dan kedua Belanda terhadap Republik Indonsia, ---- sampai berdirinya Republik Indonesia Serikat yang akhirnya kembali menjadi Republik Indonesia seperti yang proklamirkan pada 17 Agustus 1945.

Semua itu dituturkannya dengan sangat sederhana, singkat padat tetapi menyeluruh!

* * *

Mas Setiadi dapat menuturkan demikian gamblangnya mengenai peristiwa dan episode dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa terutam mengenai periode perjuangan kemerdekaan SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN. Satu serbab pokok: Karena dia sendiri ambil bagian langsung dalam proses perjuangan itu. Mas Setiadi adalah Menteri Penerangan dalam Kabinet Presiden Sukarno yang pertama, Baliau adealah menteri yang paling muda <26^th).

Fakta sejarah, ---- yang baru kuketahui melalui bukunya itu, ialah, bahwa adalah Mas Setiadi yang melalui pidato radionya sebagai Menteri Penerangan, yang pertama-tama mengingatkan dan mempersiapkan rakyat dan seluruh bangsa akan tibanya agresi pertama Belanda terhadap Republik Indonesia. Betul saja agresi Belanda itu terjadi, setelah Belanda mencabik-cabik Persetujuan Linggardjati (Desember 1947).

Tuturan Mas Setiadi sekitar 'Peristiwa Madiun', memberikan sorotan baru pada 'Peristiwa Madiun'. Bahwa kejadian itu didahului oleh provokasi-provokasi terhadap FDR dan golongan Kiri yang menentang program “Re-Ra” pemerintah Moh. Hatta . Program Hatta yang digodok bersama Letkol Nasution, adalah suatu rencana, yang atas nama rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan bersenjata Republikein, dari sekitar 400.000 prajurit menjadi sekitar 60.000 - pada hakikatnya adalah penyingkiran golongan Kiri dan kesatuan bersenjata Kiri. Dimulai, dengan antara lain pembunuhan gelap terhadap Panglima Divisi Panembahan Senopati, Kolonel Sutarto.

Epidsode ini tak terpisahkan dengan kenyataan bahwa dalam periode itu AS sebagai negara Barat yang paling dominan sedang sibuk dan terlibat dengan Indonesia, dalam pelaksanaan Strategi Perang Dinginnya melawan negeri-negeri Sosialis.

Tuturan ini membenarkan apa yang dikemukakan oleh Sumarsono, mantan Gubernur Militer Madiun. Sebagaimana halnya tuturan mengenai kunjungan Letkol Suharto yang diutus ke Madiun oleh Jendral Surdirman. Mas Setiadi mengungkapkan, bahwa saran supaya 'peristiwa di Madiun' diselesaikan melalui cara damai dengan mengadakan kompromi, samasekali tidak digubris oleh pemerintah Hatta. Yang terjadi ialah pidato Presiden untuk 'memilih Musso atau Sukarno-Hatta'. Perkembangn selanjutnya . . . . . pertumpahan darah dikalangan bangsa sendiri. Padahal tuntutan Revolusi, tuntutan perjuangan melawan Belanda, adalah diperkokohnya dan diperkuatnya persatuan semua kekuatan nasional.

Baik Sumarsono maupun Mas Setiadi meyatakan bahwa Letkol Suharto menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bahwa di Madiun ketika itu, tak ada pemberontakan terhadap Republik Indonesia, tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan dan tidak ada kekacauan, seperti diberitakan oleh pers pro pemerintah Hatta ketika itu.

* * *

Apa yang diungkap Mas Setiadi dalam bukunya menambah bahan penting bagi para sejarawan dan peneliti serta pemeduili sejarah bangsa, untuk lebih mendalami lagi fakt-fakta sejarah, khsuusnya, peristiwa-peristiwa sejarah yang telah menimbulkan perpecahan dan pertumpahan darah di kalangan bangsa sendiri.

Membaca buku Mas Setiadi tsb, menjadi jelas bahwa masih ada beberapa hal signifikan yang perlu difikirkan kembali dan dipertimbangkan mengenai sejarah bangsa ini. Hal ini perlu dalam rangka penulisan kembali atau usaha pelurusan penulisan sejarah bangsa.

* * *

Buku otobiografi Mas Setiadi, berjudul “REFLEKSI ORANG BIASA, dalam keadaan sejarah yang luar biasa”, adalah kenang-kenangan bagiku yang dapat dari Witaryono. Buku tsb diterbitkan oleh Sekretariat DPP-Pakorba., pada bulan September 2007.

Belum pernah kubaca ada tulisan yang dengan serius membicarakan buku Mas Setiadi tsb. Sesudah membacanya aku beranggapan buku ini amat penting. Terutama bagi generasi muda, khususnya para sejarawan dan pemeduli sejarah bangsa dari kalangan muda.

Dalam bukunya itu Mas Setiadi bukan sekadar MEREFLEKSI masa lampau.

Apa yang ditulisnya itu adalah sebuah analisis yang mendalam dan faktual, mengenai perjalanan sejarah bangsa kita sejak tahun 1921.

Pada Daftar Isi, dinyatakan bahwa isi buku terdiri dari tiga babak. Babak 1 (1921-1949). Yang baru terbit nyatanya adalah brtu babak I.

Selqanjutnya adalah Babak II (1949-1965); dan Babak III (1988- . . . . .). dengan subjudulnya QUO VADIS PASCA REZIM MILITER.

Lain kali hal ini bisa dan harus dibicarakan lagi.

* * *