APARAT KEKEUASAAN ADALAH PELANGGAR HAM YG UTAMA

Kolom IBRAHIM ISA

Jum'at, 09 Desember 2011

---------------------------------

APARAT KEKUASAAN ADALAH PELANGGAR-UTAMA HAK-HAK AZASI MANUSIA INDONESIA

* * *

Menjelang HARI DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA (PBB, 10 Desember 1948), kita catat beberapa kegiatan penting berkenaan dengan perjuangan pemberlakuan HAM di Indonesia:

Pertama: KASUS PEMBUNUHAN TERHADAP PEJUANG HAM, MUNIR SAID THALIB.

Kemis y.l. Suciwati, istri mendiang Munir, menyampaikan imbawan di Facebook, sbb: Munir memorial testimony di Perpusnas jakpus Kamis 8 Des 2011 pk. 19.00. Datang ya!

Suciwati, atas pertanyaan, sebelumnya menyampaikan bahwa: Kasus Mas Munir masih terus kita dorong (agar) Jaksa Agung melakukan PK atas terdakwa Muchdi. Sementara ini kita ajukan ke KIP (Komisi Informasi Pusat) meminta BIN memberikan dokumen yang telah disahkan pengadilan atas pengangkatan Pollycarpus oleh BIN dan surat tugas Muchdi pada tanggal 6-12 September ke Malaysia. Masih terus kita dorong agar terungkap.

Sedangkan Amnesty International (London), dalam suratnya kepada Jaksa Agung, dalam rangka peringatan tujuh tahun dibunuhnya Munir, menuntut pengusutan baru terhadap kematian Munir Said Thalib (2004). Enambelas orang 'country directors' Amnesty International yang bermarkas di London itu, menulis surat kepada Jaksa Agung Basrief Arief. Di situ Jaksa Agung didesak agar memprioritaskan investigasi sekitar pembunuhan terhadap Munir. Ditegaskan bahwa meskipun dua orang sudah divonis melakukan pembunuhan terhadap Munir, namun, terdapat petunjuk yang bisa dipercaya bahwa mereka-mereka yang bertanggung-jawab di tingkat paling atas, itu belum diadili.

Selanjutnya kalangan aktivis HAM mengecam dibebaskannya Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil kepala BIN, di sidang pengadilan dalam tahun 2008 dalam kasus pembunuhan terhadap Munir.

Kita masih ingat bahwa pada bulan Februari, 2010, Tim Majelis Eksaminasi Kasus Munir meminta kepolisian melakukan penyelidikan kembali kasus Munir dengan melakukan penyelidikan yang berpihak kepada rasa keadilan masyarakat dan korban yaitu keluarga Munir.

* * *

Baik nasional maupun secara internsional kasus dibunuhnya Munir tetap menjadi fokus perjuangan HAM. Terpulang pada pengadilan dan pemerintah SBY, yang sudah pada waktunya harus dengan sungguh-sungguh menangani kasus Munir tsb. Suatu perkara yang sudah berlangsung bertele-tele selama tujuh tahun. Tanpa mengungkap siapa sesungguhnya dalangnya, dan memberikan hukuman setimpal terhadap dalang pembunuh pejuang dan hak-hak demokrasi Indonesia, Munir.

Menggencarkan tuntutan keadilan sekitar kasus dibunuhnya Munir, dimana jelas terungkapnya keterlibatan aparat keamanan negara BIN, adalah salah satu kegiatan fokus dalam rangka MEMPERINGATI HARI DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA (PBB, 10 Desember 1948).

* * *

Yang juga menuntut perhatian dan kegiatan para aktivis HAM Indonesia, khususnya IKOHI, adalah kasus ORANG HILANG. Sampai saat ini sedikitpun tak ada berita yang memberikan petunjuk sekitar hilangnya aktivis pro-demokrasi dan seniman WIJI THUKUL yang 'hilang' sekitar bergeloranya aksi-aksi massa terhadap Orba (1998), Bersamaan waktunya dengan 'hilangnya' beberapa anggota PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang menurut petunjuk kuat itu dilakukan oleh Tim Mawar dari Kopasus (Komando Pasukan Khusus rezim Orba). Masih amat banyak sekali 'orang hilang' yang masih belum terungkap.

Dalam rangka peristiwa tsb disiarkan kasus hilangnya aktivis PRD, Bima, yang juga telah menjudi korban tangan-tangan biadab Tim Mawar Kopasus, Orangtua Bima tak jemu-jemunya menghubungi Komnasham, pulang-pergi dari Malang, Jawa Timur ke Jakarta, untuk memperoleh kejelasan sekitar nasib putranya yang 'hilang' tak tahu rimbanya. Bima diculik karena aparat keamanan menduga Bima mengetahui sekitar kegiatan PRD pada periode pergolakan waktu itu.

Hingga dewasa ini, sampai disiarkannya kisah orangtua Bima sekitar 'hilangnya' putranya dalam sebuah cerita berjudul “Tak Merasakan Kemerdekaan di Negeri Ini” (Kompas, 17 Nov 2011), masih belum ada petunjuk sekitar nasib Bima.

* * *

Kedua, adalah KASUS “PEMBANTAIAN MASAL 1965”

Adalah menarik sekali bahwa dalam rangka HARI DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA (PBB, 10 Desember 1948)), kita saksikan kegiatan di Gedung “Erasmus Huis”, di Jakarta, dan pemutaran film PLANTUNGAN di Universitas Hamburg, Jerman (berita disiarkan oleh dosen Universitas Hamburg, YANTI DAMAYANTI.

FILM PENJARA WANITA DI PLANTUNGAN

Film yang ditayangkan di Universitas Hamburg adalah film mengenai penjara khusus untuk wanita, PLANTUNGAN, tentang Testimoni Eks Tapol Gerwani/'PKI. Dalam siaran Asien-Afrikan Institut Universitas Hamvburg, dinyatakan a.l.”Banyak orang di Indonesia barangkali tidak 'ngeh' bahwa ada sebuah film bertitel sama dengan nama tempatnya yakni PLANTUNGAN. Sebuah daerah sekitar Sukoredjo, Waleri Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Film PLANTUNGAN menjadi menarik dibicarakan, lantaran film ini bertutur kata mengenai testimoni para mantan tapol perempuan yang pernah disekap dipenjara PLANTUNGAN, tak lama setelah G30S meletus di Jakarta pada tahun 1965.

Film Plantungan besutan penyair Putu Oka Sukanta dan Fadillah Vamp Saleh ini seakan menjadi “juru bicara” atas kebisuan para mantan tahanan politik itu atas kejamnya kehidupan di balik jeruji besi di Plantungan. Melalui media film, maka berbicaralah sejumlah pelaku peristiwa di Plantungan. Mereka itu adalah Suci Danarti, Siti Duratih, Pujiwati, Mujiati dan Sp, Tican yang pernah mendiami bilik-bilik kecil Plantungan tanpa pernah tahu apa kesalahan mereka hingga harus meringkuk di balik jeruji besi. Putu Oka Sukanta sendiri merupakan alumnus tahanan politik di Pulau Buru kurun waktu 1986-1976.

Di GEDUNG “ERASMUS HUIS”, JAKARTA.

Berkenaan dengan Hari Ham PBB, KB Belanda, dng bekerjasama dengan Institut Maarif, akan ditayangkan film 'EYES CLOSED”, atau “MATA TERTUTUP”. Ini adalah film terakhir yang dibuat oleh sutradara Garin Nugroho.

Dubes Belanda Tjeerd de Zwaan akan membuka malam itu di Pusat Kultur Belanda, pada hari Kemis , 08 Desember, jam 07.00 malam.Menurut sutradara Garin Nugroho, film “Mata Tertutup”, dimaksudkan agar, melalui film ini mendidik kaum muda dan para orangtua, untuk melawan seruan kekerasan kaum fundamentalis religius dan lain-lain budaya kekerasan. Diskusi yang berlangsung akan mendiskusikan masalah pluralisme religi dan posisi kaum minorita.

Penting artinya kehadiran dalam diskusi itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Prof Syarief Hidayatullah, Pendeta Dr. A.A. Yewanggu, Ketua Komuni Gereja-gereja Indonesia, dan Usman Hamid, mantan Ko-ordinator KONTRAS.

* * *

UNTUK MEREBUT KEKUASAAN NEGARA DARI PEMRINTAH PRESIDEN SUKARNO

SUHARTO TERLEBIH DAHULU MELIKWIDASI PKI DAN KIRI LAINNYA

Pada 'Peristiwa tragedi nasional 1965' – ketika Jendral Suharto memulai kampanye peresekusi besar-besaran terhadap kaum Kiri – anggota dan yang diduga anggota atau simpatisan PKI, pendukung Presiden Sukarno, dan kaum demokrat lainnya ----- Sejak saat itulah, tercatat dalam sejarah bangsa kita, suatu PELANGGARAN TERBESAR Hak-Hak Azasi Manusia, yang dilakukan oleh aparat militer negara terhadap warga yang tidak bersalah. Korban-korban persekusi 1965 itu dijebloskan dalam penjara, disiksa, dibunuh, menjadi 'orang hilang', dibuang ke P. Buru, tanpa proses pengadilan apapun. Keluarga korban yang berjumlah sekitar 20 juta --, difitnah, dimarginalisasikan, didiskiriminasi dan dijadikan 'orang-orang bermasalah'. Mereka menjadi 'klas pariah' di masyarakat Indonesia selama puluhan tahun sampai dewasa ini.

Semua itu dilakukan diluar hukum. ekstra-judisial. Kesewenang-wenangan terhadap warga yang tak bersalah itu, dilakukan dengan tujuan melikwidasi kekuatan politik Kiri, faham Komunisme dan faham demokratis, serta kiri lainnya. Sasaran utamanya adalah menggulingkan Presiden Sukarno. Selanjutnya direbutnya kekuasaan negara oleh militer.

Sebabnya pemerintahan Presiden Sukarno digulingkan, tak lain dan tak bukan, karena di dalam negeri pemerintah Presiden Sukarno berrencana membangun SOSIALISME INDONESIA. Sedangkan politik luarnegerinya, sesuai dengan Prinsip-prinsip Konferensi Bandung, memberlakukan politik luarnegeri yang berdikari membangun dunia baru yang bebas dari penindasan dan kekuasaan kolonialisme serta imperialisme.

Kampanye melikiwidasi kekuatan kaum Kiri dilakukan, karena kenyataannya ketika itu pendukung konsep pembangunan bangsa dan negara Indonesia, sesuai dengan Pancasila, terutama adalah kekuatan politik Kiri khususnya PKI dan KIRI lainnya. Jadi, strategi Suharto bersama CIA- adalah – hancurkan dan likwidasi PKI dan Kiri lainnya, selanjutnya gulingkan pemerintahan Presiden Sukarno.

Bukan, --- seperti dikatakan oleh sementara pendukung Orba, bahwa mereka MENGGULINGKAN PRESIDEN SUKARNO untuk mencegah Indonesia dikuasai Komunis. Mereka terlebih dulu menghancurkan dan melikiwidasi PKI secara politik dan fisik, karena, tujuan akhir dan yang terutama mereka itu, adalah menggulingkan Presiden Sukarno dan merebut kekuasaan negara di tangannya sendiri. Ini sepenuhnya adalah strategi dan taktik Perang Dingin AS dan sekutu-sekutunya terhadap Indonesia ketika itu.

Demikianlah, Presiden Sukarno. digulingkan, kemudian dijadikan 'tahanan rumah' yang diperlakukan lebih buruk ketimbang tahanan kriminil biasa, sampai beliau meninggal dunia.

* * *

Apa yang sebaiknya dilakukan dalam rangka memperingati HARI DEKLARASI UNIVRERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA, (10 Desember 1948)?

Kiranya jelas,

JELAS! MENERUSKAN PERJUANGAN PEMBERLAKUAN HAM DI INDONESIA, yang saat ini pelanggaran-pelanggaram terhadap HAM masih terus berlangsung. Sedangkan pelanggaran yang lama, khususnya pelanggaran HAM terbesar, yaitu persekusi dan pembantaian terhadap warga tak bersalah sekitar 'Peristiwa Tragedi Nasional 1965' masih belum dijamah dan diurus!

Korban-korbannya sampai dewasa ini masih belum direhabilitasi nama baik, hak-hak politik dan hak-hak kemanusiannya!

* * *

LANGKAH BESAR DAN SIGNIFIKAN

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 05 Desember 2011

-------------------------------

LANGKAH BESAR DAN SIGNIFIKAN DLM PERBAIKAN HUBUNGAN INDONESIA-BELANDA

Hari ini kita baca di situs BBC, 05 Desember 2011, bahwa pemerintah Belanda akan secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas pembantaian ratusan warga Indonesia di Rawagede pada masa agresi ke-2 Belanda atas Republik Indonesia, 1947. Hal ini dinyatakan kepada pers oleh jubir Kemlu Belanda, Aad Meijer, ( AFP, 5-12-2011).Dikatakan oleh Aad Meijer, bahwa,

"Duta Besar Belanda untuk Indonesia pada Jumat 9 Desember akan meminta maaf atas

nama pemerintah Belanda atas apa yang telah terjadi" .

Menurut fihak kita, Indonesia, jumlah yang dibantai oleh tentara Belanda, berjumlah 431 orang. Belanda menyebut angka kurang dari separuhnya. Pebedaan angka ini dengan sendirinya setelah fihak Indnesia bisa menunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat, akan bisa terselesaikan.

Yang teramat penting dari sikap pemerintah Belanda tsb yang akan minta maaf dan memberikan ganti rugi atas korban yang ditimbulkannya dari agresi militernya terhadap Republik Indonesia, ialah:

Di satu fihak sikap Belanda ini merupakan langkah besar dan signifikan dalam normalisasi dan perbaikan hubungan Indonesia-Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Selanjutnya yang kita nantikan adalah PENGAKUAN RESMI PEMERINTAH BELANDA, bahwa Republik Indonesia, dengan siapa pemerintah Belanda mengadakan hubungan diplomatik, adalah sebuah NEGARA MERDEKA YANG BERDIRI SEJAK Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Dengan sendirinya, fihak Belanda juga harus mengakui bahwa dua kali agresi Belanda terhadap Republik Indonesia, yang mereka namakan ´aksi kepolisian´ itu, setelah tercapainya Persetujuan Linggarjati antara Republik Indonesia dengan Kerajaan belanda, tahun1946, dan tahun 1947, setelah tercapainya Persetujuan Renville, 1947, antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.--- adalah suatu perang agresi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam Piagam PBB.

Dengan demikian, ´hutang Hindia Belanda´ kepada Den Haag yang harus dibayar oleh Indonesia setelah Persetujuan Konferensi Meja Bundar, harus dikembalikan kepada Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu pemerintah Belanda, harus siap-siap membayar PAMPASAN PERANG kepada Republik Indonesia, sebagai akibat perang agresi yang dilancarkannya terhadap Republik Indonesia. Bila ini terlaksana, baru bisa dikatakan sengketa Indonesia-Belanda sekitar kemerdekaan Indonesia bisa diakhiri.

Demikianlah bila keadilan dan kebenaran hendak benar- benar ditegakkan dan dikembangkan dalam hubungan Indonesia – Belanda.

* * *

Disampaikan pula bahwa Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan berpidato pada acara peringatan pembantaian pada 9 Desember di Rawagede yang kini dikenal sebagai Desa Balongsari, Karawang, Jawa Barat. Pemerintah Belanda sebelumnya pernah menyampaikan penyesalan atas pembunuhan warga di Rawagede tetapi belum pernah menyampaikan permintaan maaf secara resmi.

Liesbeth Zegveld, pengacara keluarga korban pembantaian mengatakan pihaknya menyambut permintaan maaf pemerintah Belanda. Ditambahkannya, bahwa, pemerintah Belanda juga akan memberikan ganti rugi sebesar 20.000 euro atau sekitar Rp243 juta per keluarga korban yang mengajukan gugatan. Liesbeth Zegveld menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa,

"Peristiwa yang terjadi 64 tahun lalu dan terdapat putusan tegas dari pengadilan. Keluarga korban sangat senang karena pemerintah Belanda tidak akan mengajukan banding dan akan meminta maaf," kata Zegveld.

* * *

Apa yang dikemukakan diatas tentang kewajiban pemerintah Belanda yang dengan resmi harus mengakui HARI KEMERDEKAAN INDONESIA, dan dengan itu; mengakui dua kali agresi Belanda terhadap Republik Indonesia; serta mengembalikan uang pembayaran Indonesia kepada Belanda (Sejumlah 1.130.000.000, dolar AS, yang sudah dilunasi Indonesia pada Belanda) menyusul Persetujuan KMB; serta PEMBAYARAN PAMPASAN PERANG BELANDA kepada Indonesia, -- adalah serentetan masalah antara Indonesia dan Belanda yang masih menggantung. YANG BELUM SELESAI.

Namun, kita tidak menutup mata atas kemauan baik pemerintah Belanda dengan sikapnya belakangan ini yang , DENGAN RESMI HENDAK MINTA MAAF SEKITAR KASUS RAWAGEDEk dan kesediaannya untuk membayar ganti rugi atas tindakannya di Rawagede. Sikap pemerintah Belanda itu betapapun HARUS DISAMBUT.

Bahkan, fihak pemerintah Indonesia patut menarik pelajaran dari sikap Belanda tsb. Bahwa pemerintah Rutte/Verhage yang sekarang ini, meskipun tak ada keterlibatan langsung dengan PERISTIWA PEMBANTAIAN RAWAGEDE --- namun, telah mengambil oper tanggungjawab pemerintah yang lalu, yang telah melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Indonesia.

Pemerintah Presiden SBY, juga seyogianya berteladan dari sikap pemerintah Belanda sehubungan dengan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Belanda lebih 60 tahun yang lalu. Yaitu mengakui pelanggaran tsb, minta maaf, dan membayar ganti rugi.

Pemerintah SBY juga bisa dan harus berani mengambil oper tanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Orba, yaitu melakukan kesalahan pelanggaran HAM terbesar, dengan pembantaian masal, pemenjaraan, penghilangan dan pembuangan ke P, Buru. Pemerintah SBY harus berani turun tangan menangani kasus pembantaian dan pelanggaran HAM lainnya sejak berdirinya rezim Orba, serta merehabilitasi jutaan ara korban dan memberikan pembayaran ganti rugi yang layak.

ITULAH PELAYARAN YANG HARUS DAN BISA DITARIK OLEH PEMERINTAH SBY DARI SIKAP BELANDA MENGENAI KASUS RAWAGEDE!

* * *

DI BALIK NAMAKU ADA CERITA . . . . . (YANTI MIRDAYANTI)

DI BALIK NAMAKU ADA CERITA . . . . . (YANTI MIRDAYANTI)
by Ibrahim Isa on Friday, 2 December 2011 at 12:07

MENARIK DAN PENTING -- SILAKAN BACA SAMPAI SELESAI

----------------------------------------------------------------------------

Di bawah ini sebuah kisah YANTI MIRDAYANTI, yang disiarkan oleh EX LIBRIS 1965, sbb:

Sent: Thursday, December 1, 2011 9:56 AM

Subject:

Di Balik Namaku Ada Cerita Yang Sangat Bersejarah

Pembaca yang budiman,

Kali ini kami hadirkan satu tulisan "ringan" untuk bahan renungan.

Selamat membaca.

Pengelola Ex Libris 1965

1

DI BALIK NAMAKU ADA CERITA YANG SANGAT BERSEJARAH

Oleh Yanti Mirdayanti

Ayahku seorang penyanyi ulung di kota kelahiranku. Dia seorang juara tingkat

kabupaten untuk jenis lagu Seriosa. Pekerjaan formal ayahku waktu itu adalah guru Sekolah

Dasar. Ayahku adalah seorang pengagum Bung Karno. Panggilan "Bung" begitu populernya

saat itu, sehingga ibuku pun memanggil ayahku dengan Bung (plus nama ayah) sampai

wafatnya ibu lima tahun yang lalu, percisnya: 30 September 2003.

Di tahun 60-an itu ayahku bukan seorang komunis dan tidak pernah menjadi anggota partai.

Tetapi karena kegiatan tarik suaranya, ayah sempat diundang bergabung dengan institusi

kesenian yang besar saat itu, Lekra. Berkat suara emasnya, ayahku sempat diundang

bernyanyi di Senayan-Jakarta di hadapan Presiden Sukarno. Aku kira, dia sebagai utusan

daerah dan mungkin berangkat berkat dukungan (dukungan) Lekra

Waktu aku lahir, aku diberi nama Yanti Lekriyanti. Nama belakangku ini mungkin mendapat

inspirasi dari nama Lekra, karena kepopulerannya saat itu dan karena banyak seniman daerah

yang mendapat dukungan dalam memajukan bakat seninya. Namun setahuku, sampai aku

kelas 6 SD nama belakangku tak pernah dipakai. Namaku di rapor SD pun hanya Yanti. Di

Indonesia dulu memang lajim kalau seseorang hanya memiliki satu nama, seperti Presiden

Sukarno, sehingga nama tunggalku pun di sekolah tak menjadi persoalan

Pemakaian ketunggalan namaku secara langsung maupun tidak langsung memang ada

hubungannya dengan kejadian G-30-S (Gestok) di Jakarta. Alasannya: 15 hari sejak aku

dilahirkan, nama Lekriyanti seperti sebuah nama tabu, karena ada Lekri-nya. Waktu aku kecil,

aku tak paham apa-apa soal ini. Tidak ada orang yang bercerita khusus soal ini kepadaku.

Temanya terlalu sensitif, politis, dan tabu.

Ketika lulus SD, tahun 1977, Kepala Sekolah memanggilku. Dia berkata kepadaku bahwa

untuk masuk ke SMP lebih baik aku memakai nama belakang, karena jumlah murid di SMP

lebih banyak dan pasti banyak murid yang bernama Yanti. Kebetuan di SD aku berprestasi

sangat cemerlang, di akhir kelas 6 menjadi juara umum. Kepala Sekolah ingin supaya namaku

tak tertukar dengan Yanti-Yanti yang lain, dan supaya nilai bagusku di SMP pun nanti tidak

tertukar. Demikian rayuan sang Kepala Sekolah (dia seorang Ibu Kepala Sekolah) dengan

optimistis.

Dengan polos, aku berkata kepada sang Ibu Kepala Sekolah: "Sebenarnya aku mempunyai

nama belakang, tetapi di rapor tidak dimasukkan.". Kepala Sekolah balik bertanya: "Pakailah

kalau begitu. Apa nama belakangmu?" Kukatakan: "Lekriyanti."

Aku masih ingat sampai sekarang, bagaimana terkejutnya raut muka Ibu Kepala Sekolah

mendengar nama belakangku untuk pertama kalinya itu. Kedua matanya terbuka lebar.

Langsung dia pun berkata kepadaku dengan lembut, tapi serius: "Anakku, pergilah kau temui

kedua orang tuamu nanti. Mintalah kepada mereka, supaya kau diberikan nama belakang yang

baru."

Hanya itu yang diminta Ibu Kepala Sekolah. Kalimatnya pun berakhir di sana. Dia tidak

mungkin mengemukakan alasan panjang lebar kepadaku, karena aku hanya seorang anak

2

yang baru berusia 12 tahun, baru tamat SD, dan bukan tandingan partner untuk diajak

berbicara soal-soal yang sensitif dan agak politis. Dia kenal ayahku dan latar belakang

keluargaku. Beberapa anggota keluarga Ibu Kepala Sekolah pun ada yang menjadi korban,

seperti ayahku.

Sesampai di rumah, langsung permintaan Kepala Sekolah itu aku sampaikan kepada ayah dan

ibu. Tanpa ada kata mengapa dan lain sebagainya, ayah dan ibu langsung menganggukkan

kepala. Ayahku berkata kepadaku: "Baiklah, kau akan mendapat nama belakang yang baru.

Bukan lagi Lekriyanti."

Tiga hari tiga malam ayahku bersemedi menyendiri di kamarnya. Dengan penuh konsentrasi

dia mencoba menciptakan sebuah nama belakang baru untukku. Dia sebenarnya tidak

merencanakan berapa lama. Tapi pokoknya akan memberitahukan kepadaku segera setelah

nama baruku tercipta.

Tiga hari kemudian, memang ayahku menemuiku sambil duduk. Dia pun berkata: "Namamu

mulai hari ini adalah Yanti MIRDAYANTI. Akan mulai kau pakai sejak SMP sampai

seterusnya selama kau hidup. Nama Lekriyanti biarlah kita simpan saja. Nama itu tidak

hilang, tetapi tidak lagi bisa kau pakai di sekolah atau pun di tempat kerja nanti."

Lalu aku bertanya kepada ayah: "Apa arti nama Mirdayanti?". Ayahku menjawab:

"Mirdayanti artinya: Seorang perempuan yang berilmu pengetahuan dalam dan luas, sedalam

dan seluas lautan (das Meer)". Ayah pun melanjutkan: "Aku berharap bahwa kau suatu hari

nanti akan menjadi seorang perempuan yang berilmu luas sekali. Kau harus sekolah setinggitingginya.

Hanya ilmu yang bisa menolongmu dalam hidup. Sekolahlah yang rajin, supaya

ilmumu banyak dan dalam."

Hanya itulah yang kuingat tentang proses perubahan namaku dari Yanti Lekriyanti menjadi

Yanti Mirdayanti. Resmi berganti nama mulai tahun 1978, pas masuk SMP.

Sejak kejadian G-30-S (atau menurut Bung Karno: Gestok/Gerakan 1 Oktober) di Jakarta,

ayahku "dijemput" dari rumah oleh tentara (kalau tak salah, yang masuk rumah ada 2 orang).

Menurut pengakuan ayah kepadaku, tentara-tentara itu tidak berlaku kasar, baik-baik saja.

Ibuku masih lemah di tempat tidur setelah melahirkan aku, anak yang ke-5. Aku baru berusia

15 hari, dan ibuku pun masih muda: baru berusia 23 tahun, tetapi telah beranak lima!

Bisa aku bayangkan sekarang, ibuku, seorang perempuan muda sekali yang baru melahirkan

anak dan harus mengurus kelima anaknya yang masih kecil-kecil. Lalu harus ditinggal

suaminya, dan ditahan di sebuah penjara tahanan politik (di Jawa Barat) selama 5 tahun,

hanya karena aktif menyanyi! Langsung dipenjarakan bersama teman-teman ayah lainnya

yang juga guru-guru SD, tanpa ada proses pengadilan dan tanpa ada pembelaan. Status

mereka pun sebagai guru SD langsung dicopot sejak hari itu juga. Tinggallah sang isteri-isteri

dan anak-anak mereka hidup dalam kemiskinan dan tekanan jiwa untuk puluhan tahun

berikutnya.

Bakat kesenian, terutama bidang olah suara dari ayah dan ibuku (ibu pernah aktif sebagai

penyanyi keroncong) turun kepada kami, anak-anak mereka. Sampai sekarang kami senang

menyanyi. Kakak laki-laki pernah menjadi vocalist utama di tempat kerjanya di BRI Cabang

dan secara otodidak bisa memainkan berbagai instrumen musik, dari jenis tradisional

(angklung dan calung), sampai yang modern: gitar dan organ. Satu kakak perempuan aktif

3

menyanyi bersama grup Degung sekolah tempatnya mengajar. Satu kakak yang perempuan

lagi bermain kecapi dan menyanyi Cianjuran di SMA tempatnya mengajar. Satu kakak

perempuan agak pemalu. Sedangkan aku sampai hari ini terus menyanyi, terutama di paduan

suara, dan sejak beberapa bulan tergabung dalam sebuah grup musik Latin di tempatku

berdomisili sekarang.

Sekarang kembali ke masalah keluargaku. Setelah sekitar 5 tahun ditahan bersama temanteman

seprofesinya, ayahku harus pergi berkelana di Jakarta bertahun-tahun untuk menjadi

seorang buruh bangunan. Tinggal di kampung bersama ibu tidak mungkin, karena tidak ada

pekerjaan, dan beban mental yang terlalu berat kalau terus tinggal di kampung. Kebetulan

salah seorang saudara ayah menjadi mandor di bidang bangunan di Jakarta. Jadi, ayah

ditampung dia untuk bekerja bersama dan menjadi tangan kanannya.

Sebulan sekali ayah harus pulang kampung, karena harus "apel", lapor-muka wajib ke

Koramil daerah (suatu hal yang selalu ditolak mentah oleh Pramoedya Ananta Toer di Jakarta

semasa hidupnya). Aku ingat, ayah harus apel setiap hari Senin pagi. Pakaiannya pun rapih

sekali. Mungkin dia sekalian harus ikut upacara bendera. Siang atau sore hari ayah sudah

balik lagi ke rumah. Kadang beberapa hari tinggal dulu di rumah, tetapi kadang esok harinya

langsung ke Jakarta lagi.

Setelah aku SMA kelas-2, tahun 1982, jamannya Gunung Galunggung meletus, ayah dan

teman-temannya mendapat ijazah "Bersih Diri" dari Suharto. Dia mendapat pekerjaannya

kembali sebagai guru SD dan gajih rapelnya pun diperoleh. Tapi banyak dari uang yang

diterima ayah dan teman-temannya itu harus menghilang ke udara, dipakai untuk "menyogok"

para petugas yang mengurus, dari petugas tingkat atas sampai bawah, supaya urusan bisa

selesai.

Sejak mendapat sertifikat "Bersih Diri" itu secara pelan jati diri ayah mulai kembali. Dengan

bersemangat dia kembali mengajar di SD. Tetapi dengan setiap perilaku dan kata-kata yang

sangat hati-hati. Sayangnya, tekanan batin dan rasa bangga diri yang telah lepas beberapa

tahun lamanya dari diri ayah telah pula menjadikan ayah kami seorang yang mudah marah.

Yang paling sering kena marah adalah ibu. Kami selalu merasa kasihan sama ibu, sehingga

diam-diam kami pun sering berpihak kepadanya. Tetapi kami pun mengerti mengapa ayah

menjadi mudah marah begitu, yaitu karena terlalu beratnya tekanan batin dan ekonomi yang

harus dipikul terlalu lama. Jati diri dan rasa bangga dia sebagai seorang ayah dan suami

seperti dicabut begitu saja. Untuk bisa kembali ke normal memerlukan waktu yang cukup

lama walaupun sekarang dengan sertifikat "Bersih Diri" sudah di tangan.

Kami sama sekali tidak pernah bercerita soal politik di dalam rumah. Semua takut. Apalagi

kakak-kakakku yang tiga orang semuanya Pegawai Negeri. Salah omong sekali bisa berakibat

fatal, misalnya bisa dicopotnya kakak-kakakku dari tempat kerja mereka. Keluarga kami

dengan terpaksa semua memilih Golkar setiap Pemilu, supaya tidak ada masalah dengan

status sebagai Pegawai Negeri. Seingat saya, hanya kakek dan beberapa anak paman yang

tidak pernah memilih Golkar. Mereka dengan diam-diam selalu menusuk Kepala Banteng

(PDI)!

Setamat dari kuliahku di Universitas Padjadjaran (UNPAD Bandung) tahun 1990, ayahku

mengajukan diri untuk pensiun awal. Dia bilang: "Karena anak yang bungsu sudah tamat

sekolah, maka aku ingin istirahat jadi guru dan ingin bertani saja, terbebas dari status sebagai

Pegawai Negeri (yang banyak peraturan ini dan itu)."

4

Di masa pensiunnya, ayahku menjadi petani, merawat sawah yang cukup luas, milik kakek

dan nenek dari ibu. Tampaknya dia lebih bahagia dan tenang sebagai petani daripada sebagai

guru SD. Sedangkan ibu bekerja sebagai pedagang pakaian di pasar. Dulu ketika ditinggal

ayah, ibu pernah juga menjadi tukang kredit keliling dan tukang jahit baju, kemudian

membuka warung kecil. Waktu jadi tukang kredit, aku sering diajak ibu berkeliling di

kampung, di saat panas maupun hujan. Sering ibu sakit dan pernah tiga kali masuk rumah

sakit, karena parah. Beban hidup ibu terlalu berat, harus mengurus lima anak, dan

mendampingi serta mengurus kakek dan nenek sampai akhir hayatnya. Kakek adalah seorang

petani tulen, sering harus menggunakan pembunuh hama semprot di sawahnya, sehingga

penyakit asma yang dideritanya tambah parah. Selama itu ibu yang harus banyak mengurus

kakek sampai wafatnya tahun 1985, karena nenek harus berjualan di pasar untuk mencari

uang dan secara fisik ibu masih lebih kuat untuk mengangkat-angkat kakek.

Walaupun masa kecil kami sebenarnya kalau dilihat dari kaca mata sekarang cukup

mengesankan, karena lingkungan pedesaan yang begitu romantis dan subur, namun dari segi

ekonomi kami sangat miskin dan berat sekali. Kehidupan kakek dan nenek boleh dibilang

termasuk lumayan, karena memiliki tanah, sawah, dan kolam yang luas. Tetapi uang tunai

jaman itu hanya diperoleh sehabis masa panen di sawah, setahun dua kali.

Tanpa kakek dan nenek dari pihak ibu yang turut mendampingi kami, maka hidup kami

sekeluarga pasti akan sangat terlunta-lunta. Kebetulan kakek dan nenek sangat dituakan di

kampung, karena hampir seluruh anggota kampung masih ada hubungan saudara, sedangkan

kakek dan nenek adalah anak sulung di keluarganya masing-masing. Inilah mungkin yang

telah turut melindungi ibu dan kami, sehingga tetangga sekampung semuanya tetap baik

terhadap kami, walaupun ayah sempat menjadi tahanan rejim Orba.

Bahkan kakek dan nenek selalu menjaga ibu agar tidak tergoda oleh laki-laki berhidung

belang. Memang ketika ayah ditahan, ada beberapa tentara sempat meminta ibuku yang masih

muda dan cantik berambut hitam lebat itu untuk mengawini mereka. Tetapi ibu mendapat

kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi semua godaan, karena adanya dukungan dan

perlindungan kakek dan nenek yang begitu hebat.

Masa kecilku bersama kakak-kakak yang penuh perjuangan itu sebenarnya sangatlah

berharga. Kami belajar banyak dari lembaran-lembaran masa lalu. Kami tidak biasa manja

dan sangat menghargai pentingnya pendidikan. Untuk mendapat uang jajan, setelah sholat

subuh kami berlima biasanya beriringan ke pasar menjual beberapa ikat kangkung yang kami

petik langsung dari kolam kakek dan nenek. Kadang nenek juga menitipkan beberapa ikat

daun pisang untuk kami jual juga.

Berkat dorongan kuat dan ketat dari kakek nenek dan orang tua, kami berlima bisa bersekolah

sampai Perguruan Tinggi. Walaupun demi pendidikan kami ini, kedua orang tua kami harus

gali lobang tutup lobang, minta bantuan kakek dan nenek, serta berhutang ke bank. Namun

jerih payah mereka tidak sia-sia. Kami bisa menamatkan sekolah kami dengan baik dan

masing-masing mendapat pekerjaan tetap setelah sekolah selesai.

Kini, 40 tahun setelah kejadian sejarah gelap September (Oktober) 1965, kami sebenarnya

masih hanya mengetahui sepotong-sepotong tentang sejarah keluarga kami yang sebenarnya.

Selama 32 tahun jaman Suharto kami tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi

yang jelas dan di keluarga kami pun selalu ada ketakutan untuk membicarakannya. Sekarang

5

di jaman Reformasi, informasi tambah banyak. Enam tahun sebelum Suharto jatuh, aku

menikah dan meninggalkan Indonesia menuju Eropa (Jerman). Selama hidup di luar negeri

(terutama semasa di Jerman dan Amerika Serikat) informasi yang kuperoleh soal sejarah

sekitar 65 ini cukup banyak. Kukira, lebih banyak informasi yang kudapatkan daripada yang

kakak-kakakku ketahui sampai sekarang.

Kadang kalau aku libur ke Indonesia, aku duduk berdua bersama ayah (waktu ibu masih

hidup, ibu juga dilibatkan untuk ikut nimbrung, demi kelengkapan cerita). Kuwawancara ayah

dan ibu secara informal tentu saja. Setiap bercerita, di suara mereka selalu kulihat ada

kegetiran, terutama di suara ayah. Tetapi sering dia tahan dan berusaha untuk berbicara

denganku senormal mungkin. Sekarang dia sudah lebih terbuka daripada jamannya Suharto

masih berkuasa. Dulu dia masih sangat takut memberikan informasi kepadaku. Sekarang ayah

sudah 73 tahun. Ketika diwawancara kembali di awal tahun ini, dengan alat perekam suara,

masih ada potongan-potongan jawaban yang dia lupa-lupa ingat. Namun semua kurekam,

untuk dokumentasi pribadiku.
(Yanti, Bonn, 15 September 2008)

BACA ARTIKEL SITUASI HAM DI NEGERI KITA INI

PENTING -- BACA ARTIKEL SITUASI HAM DI NEGERI KITA INI

by Ibrahim Isa on Wednesday, 30 November 2011 at 12:24

PARA PEMBACA BUDIMAN

Artikel dibawah ini kuterima dari sahabat karib MUGIYANTO dari IKOHI.

PENTING ---- Baca!

Maka akan tambah wacana BAGAIMANA HAM DIBERLAKUKAJN di bawah pemerintahan SBY:

*Tak Merasakan Kemerdekaan di Negeri Ini*

KOMPAS, Kamis, 17 November 2011 | 05:07 AM

Kamar Petrus Bima Anugerah berukuran sekitar 2 meter x 2,5 meter yang

terletak di pojok belakang rumah kini telah menjadi gudang. Sebuah tempat

tidur dan bilah-bilah kayu yang dipasang di tembok bercat biru muda itu

dipenuhi buku-buku lama.

”Dulu, Bima dan teman-temannya biasa berdiskusi di sini,” cerita Dionisius

Utomo Rahardjo (66), ayah Bimo—begitu panggilan Petrus Bima—di rumahnya di

sebuah gang agak menurun di Jalan Tumenggung Suryo, Malang, Jawa Timur.

Rabu (2/11) pagi itu, ia bersiap berangkat ke Jakarta naik kereta ekonomi

pukul 14.00. Utomo diundang Komnas HAM untuk diberi surat keterangan status

korban penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. ”Saya disuruh

naik pesawat. Tapi, untuk apa saya naik pesawat kalau tidak ada solusi

nyata, bagaimana nasib anak saya yang hilang,” katanya.

Menurut laporan Komnas HAM, Petrus Bima diduga diculik Tim Mawar. Ia sudah

lama diincar pihak intelijen karena dianggap menjadi simpul utama yang

mengetahui jaringan dan kontak aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) saat

itu. Ada deretan pihak yang bertanggung jawab, dari sembilan anggota Tim

Mawar, Kopassus, hingga Panglima ABRI dan Presiden Soeharto.

”Sudah 13 tahun tujuh bulan,” kata Utomo. Ia dan istrinya, Misiati (69),

mengaku sudah lelah. Namun, mereka tidak akan pernah menyerah. Sedih,

tetapi tidak terlarut dalam kesedihan. ”Hanya kekuatan dari Yang Maha Kuasa

yang bisa membuat kami bertahan,” kata Utomo.

Saat menceritakan putra keduanya (dari empat bersaudara) itu, Utomo dan

Misiati tanpa ekspresi marah dan sedih berlebihan. Tampak tenang, tetapi

tak tergoyahkan. Saat ditanya apakah waktu telah menggerus kesedihannya,

Misiati yang duduk di kursi yang busanya sudah melesak ke dalam menjawab

pelan, ”Itu, kan, anak saya.”

Misiati mengenang Bima sebagai anak yang tidak pernah membawa obrolan soal

politik ke rumah. Dari Jakarta, Bima kerap menulis surat kepada sang ibu.

”Di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, banyak sekali orang-orang tidak

makan… Itulah yang kuperjuangkan, Bu,” tulis Bima dalam suratnya.

Utomo dan Misiati berpegang pada rekomendasi yang dikeluarkan Pansus DPR

tentang Orang Hilang 1997-1988. Rekomendasi itu adalah pembentukan

pengadilan HAM ad hoc, pencarian 13 orang yang oleh Komnas HAM dinyatakan

hilang, rehabilitasi dan kompensasi terhadap keluarga korban, ratifikasi

Konvensi Anti-penghilangan Paksa.

Surat rekomendasi itu sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono sejak akhir 2009, tetapi hingga kini belum ada tanggapan. Mantan

Ketua Pansus Effendi Simbolon mengatakan, kuncinya memang tinggal pada

iktikad Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah itu. Menurut

Effendi, pemerintah seharusnya membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk

menuntaskan masalah itu secara hukum yang adil. ”Presiden SBY jangan hanya

buat citra sebagai pembela HAM di mata internasional, tapi tidak

menyelesaikan masalah ini dan jadi catatan permanen sepanjang masa,” ujar

Effendi.

Utomo ingin anaknya dicari. Kalaupun Bima sudah meninggal, ia ingin ada

kepastian. Selama ini, mereka seperti diambang-ambang tak berdaya. ”Saya

ingin tahu kenapa Bima harus dibunuh. Dia anak muda, dia tak berdaya, dia

diikat, ditahan tentara. Kalau dia dibilang melawan, mana bisa dia melawan?

Kami ingin tahu kapan dan di mana dia meninggal,” kata Misiati.

Utomo tahu, para keluarga korban yang jumlahnya 12 orang berhadapan dengan

tembok kekuasaan besar dengan jalinan politik dan kepentingan yang rumit.

Ia sadar, ada latar politik yang rumit ketika tahun 1998 dan berlanjut pada

saat ini. Bahwa pelaku bisa saja prajurit rendahan yang harus taat kepada

perintah atasan. Namun, ia hanya minta kepastian, bagaimana nasib Bima.

”Saya dan keluarga saya tidak merasakan kemerdekaan di negara ini,” katanya.

Utomo dan Misiati masih terus menunggu. Bolak-balik ke Jakarta dijalani

Utomo walau menguras keuangan dan fisiknya. Pernah ada pihak yang

menawarkan supaya para keluarga korban bisa berdamai dengan ganti rugi uang

saja. Serta-merta Utomo dan para keluarga korban lainnya menolak. ”Saya

kirim SMS ke orang-orang yang mengusulkan itu untuk minum obat sakit jiwa.

Mereka bilang agar saya jangan terlalu keras. Tapi, saya bilang, saya tidak

akan menukar anak saya dengan uang darah,” katanya.

* Tak ada dukungan teman*

Utomo bercerita, teman-teman Bima, yang dulu aktif di PRD bahkan ikut jadi

korban penculikan, tidak ikut memberi dukungan politik bagi Utomo dan

keluarga untuk memperoleh kejelasan nasib Bimo. Hanya Mugianto yang saat

ini Ketua Ikatan Orang Hilang yang masih berjuang bersama para korban.

Menurut Utomo, mantan Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko yang kini jadi

anggota PDI-P juga tidak pernah berusaha mengontak balik. Pernah juga ia

mengirimkan SMS kepada Andi Arief, teman Bima di Solidaritas Mahasiswa

Indonesia untuk Demokrasi—bagian dari PRD—yang kini staf khusus Presiden.

”Sempat ia balas beberapa kali, tapi waktu saya bilang dari Pak Utomo, dia

tidak pernah membalas lagi,” katanya.

Sekitar tiga tahun lalu, musibah menimpa keluarga itu sehingga mereka harus

terlilit utang. Tiga anaknya yang lain pun masih harus berusaha dari bawah.

Awalnya, pasangan itu tidak ingin menceritakan bagaimana mereka mengatur

keuangan karena harus kerap bolak-balik ke Jakarta. Utomo, setelah mendapat

persetujuan Misiati, akhirnya bercerita, dirinya menggadaikan rumah dan

pensiunnya. Kini, pemasukan mereka hanya Rp 317.000, sisa dari pensiun.

Usman Hamid dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

menyoroti cinta yang besar Utomo dan Misiati kepada anaknya yang membuat

mereka tidak menyerahkan harapan. ”Begitulah seharusnya kita semua hidup,

dengan hati,” kata Usman.

(EDNA C PATTISINA)

Sent from my BlackBerry®

powered by Sinyal Kuat INDOSAT

FOCUS: PAPUA

IBRAHIM ISA

Monday, 28 Nov 2011

----------------------------

FOCUS: PAPUA

* * *

• GIVE JAKARTA'S PAPUA INITIATIVE A CHANCE

• THOSE WHO WANT TO SPEAK ABOUT PAPUA SHOULD FIRST KNOW THE FACTS

• The REAL Papuan heroes are . . . .

• A PAPUAN SPEAKS IN PALEMBANG

• POLICE FORCED TO RELEASE PAPUAN “REBELS”

• WHO SPEAKS FOR LOCALS?

• Papuan Athletes Fly Flag for Troubled Region

-----------------------------------------------------------------------------------------

GIVE JAKARTA'S PAPUA INITIATIVE A CHANCE

The Jakarta Post | Fri, 11/25/2011 Opinion

Neles Tebay

Calls for the Indonesian government to settle the long-standing conflict in Papua through dialogue with representatives of local people are no longer relevant.
The government of President Susilo Bambang Yudhoyono has publicly admitted the need to hold a dialogue with Papuans in order to seek better solutions and options to settle the issue.

The government has already taken the initiative to realize the much-awaited dialogue. Demonstrating his commitment to developing a prosperous and peaceful Papua, the President has taken two progressive initiatives. First, he has appointed Lt. Gen. (ret) Bambang Darmono as the head of the Special Unit for Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B).

Looking from the Papuan perspective, Darmono’s appointment is very meaningful — not only for Papua but also for Jakarta. The central government and the local governments of Papua and West Papua now know and should recognize Darmono as the man who is fully in charge of development in the country’s easternmost territory.

Darmono is the one who will coordinate activities related to the acceleration of development in the two natural resource-rich provinces. He will also be playing a mediating role between central and local governments by conveying messages from Jakarta to Papua and vice versa.

Second, the President has appointed Farid Husein, an Indonesian negotiator in the Aceh peace process six years ago, as his special envoy in the dialogue with the Papuans.
The Papuans understand that Farid is assigned not to deal with issues related to development. Rather, he is representing the President in initiating talks with various groups, including leaders of the Free Papua Movement (OPM), a rebel separatist group.

The OPM is composed of a political and armed wing. Leaders of the political wing are scattered across Papua and West Papua provinces, as well as overseas such as in Australia, Vanuatu, Papua New Guinea, the US, the UK and the Netherlands. They are persistently campaigning for an independent state in West Papua.

Meanwhile, commanders of the armed wing live in the jungles of Papua. They adopt hit-and-run tactics in their resistance against the Indonesian government, which is represented by the police and military.
Therefore, as the President’s special envoy Farid should visit all the OPM’s leaders, both in Papua and overseas. He will then communicate to them Jakarta’s commitment to the dialogue and at the same time tap into their opinions of the dialogue. By so doing, both parties can develop a better understanding of each other and mutual trust, which are required if the dialogue is to proceed.

It is good to know that Farid has already started to visit some of the Papuan leaders (The Jakarta Post, Nov. 17).
Under President Yudhoyono, the government has opened up wider possibilities and demonstrated a commitment to talks that will settle the Papua issue through peaceful means.

All parties in Papua and Jakarta have to support this commitment.
To show their good will to find a peaceful solution to the conflict, Papuan leaders, both in Papua and abroad, as well as commanders of the OPM armed wing, should welcome the visit of Farid.

Genuine support should also come from other related parties, such as local and central governments, the police, the Indonesian Military (TNI), regional and provincial legislative councils in Papua and West Papua provinces, the House of Representatives, the Regional Representatives Council (DPD) and the Papua People’s Assembly (MRP) by creating a favorable atmosphere on the ground for the talks.

This government’s initiative also requires full support from the international community. The US and the UK have already manifested their respective support for the Indonesian initiative to settle the Papua conflict through dialogue with the Papuans.

It is also important to have similar support from all Melanesian states in the Melanesian Spearhead Group: Australia, New Zealand, Pacific Island Forum, the European Union and ASEAN countries. Their support can be manifested through a variety of ways and means.
For the sake of peace and prosperity in the territory, all parties can contribute to the settlement of the Papua issue by giving the government’s initiative a chance.

The writer is a lecturer at the Fajar Timur School of Philosophy and Theology in Abepura, Papua.

— JP

THOSE WHO WANT TO SPEAK ABOUT PAPUA SHOUDL FIRST KNOW THE FACTS

Puguh Sadadi, London | Thu, 11/24/2011

The call by Eni F. H. Faleomavaega and Donald M. Payne in The Jakarta Post on Nov. 18 on Indonesia to “Step up and end systematic abuses in ‘West Papua’” is another example of one those apparently eloquent opinion pieces, full of emotion but short on facts, produced by supporters of secession of the Indonesian part of the island of Papua.

Let’s try to deal with Faleomavaega’s and Payne’s arguments, where emotion and misinformation, either due to ignorance or as a deliberate move, have replaced the facts.
There is no country, and there has never been a country, called West Papua; neither has there been a country with a similar name.

Historically, there was the Dutch — or western — part of the island of New Guinea, as it was called, of the former Netherlands East Indies (NEI), in the same way as there is now an Indonesian part of the island of Papua. The eastern half is now the independent state of Papua New Guinea (PNG).
Inhabitants of both halves of the island are now being called Papuans, who are indeed related to the Melanesian peoples of the South Pacific. But, over the centuries and increasingly in recent times, other peoples from nearby East and Southeast Asia and Europeans have settled in both parts of the island of Papua.

Without any substantiation, Faleomavaega and Payne allege that on Oct. 19, “Indonesian security forces opened fire” on so-called “West Papuans”, killing “at least three”, who had gathered at the third Papuan People’s Congress. The facts regarding these tragic deaths are still under investigation. Such an isolated incident cannot be regarded as systematic abuse without substantial evidence.

In contrast, systematic attacks by the Free Papua Movement, which have killed many Papuan police officers, were never raised by Faleomavaega and Payne.
Indonesia’s media and public relations in regard to its domestic problems might not be as thorough as the US media management in detailing the cases of military abuse in Afghanistan and Iraq, but Indonesia is indeed moving forward to strengthen its democracy and protect its own people.

Other people were apparently detained after the Papuan Peo-ple’s Congress, including Forkorus Yaboisembut, the self-styled, newly elected “President” of the so-called “Republic Federal State of West Papua”.

People who are intent to start an insurgency and a secessionist movement can expect a firm response under the jurisdiction of any state; Filep Karma was imprisoned in 2004 for raising a flag that symbolizes insurgency and secession.
For instance, in the respective federal republics of Germany and Austria, displaying flags and symbols of the former “Third Reich” is illegal and is a punishable crime! In this particular case, the level of punishment may need further judicial review to create balanced justice and security.

Faleomavaega and Payne continue with the usual misrepresentation of the historical facts to suit the narrative of the supporters of the secessionist movement, the minority in the Indonesian part of the island of Papua, and their equally small but vociferous foreign supporters.

So-called “West Papua” was not “handed over to Indonesia” by what some are trying to ridicule as the 1969 “Act of No Choice”.

On the contrary, this was the end of a long, slow and painful — for all those concerned — process of decolonization in the former NEI, following the proclamation of Indonesian independence on Aug. 17, 1945, because of Dutch intransigence and obstructionism in recognizing that the Republik Indonesia was the legitimate sovereign successor of the territory, including the western part of the island of Papua, under the principle of uti posseditis juris, which was endorsed by the UN as the guiding legal principle for decolonization.

The Dutch authorities had to be brought kicking and screaming by the UN, the US and Australia between 1945 and 1949, and again during 1959-1962, before accepting the legally and historically inevitableAnd it is equally unhistorical by Faleomavaega and Payne to suggest that prior to the Dutch colonial conquest there were no historical and cultural ties between the peoples of Papua and those of Sumatra, Java and Bali; archaeological, historical and anthropological evidence, in fact, point to long-standing and lively contacts.

It was the Europeans, such as the Portuguese and the Dutch, who gave the name of New Guinea to the island of Papua because the skin color of its inhabitants reminded them of the peoples they had met on the Guinea littoral of West Africa.
Indeed, the peoples of a Pacific (Melanesian and Polynesian) ethnic and cultural background live in the “Great East” of Indonesia, as they have historically done so in the past; in the same way as people with cultural and ethnic links to Southeast Asia and beyond have historically lived in the western part of the Indonesian archipelago.

It is Western colonialism and imperialism that ultimately divided peoples of similar ethnic and cultural backgrounds, such as, for instance, the Malay of Sumatra and the Malaccan Peninsula, or the peoples of northern Kalimantan, all of which now make up the Malaysian federation, from the rest of Kalimantan, as much as the peoples of the island of Papua became divided.

The desire to undo the course of history unilaterally and through physical force will only create mayhem and havoc.
It is therefore disingenuous and duplicitous of Faleomavaega and Payne to allege that whatever grievances as exist in Papua are caused by “racism”, invoking as they do the words of Nelson Mandela to support their argument, when he fought tooth and nail against the division of South Africa along racial lines and for the establishment of the Republic of South Africa as a “Rainbow Nation”!

The Constitution of the Republic of Indonesia equally cherishes diversity and officially guarantees equal rights, culturally and otherwise, for its people of different cultural traditions.
Whatever grievances may exist in the present, or may have taken place in the past, about the “1969 Act”, or allegations of human rights abuses, environmental degradation and economic underdevelopment, they must be solved peacefully and constitutionally within that context.

The writer is an Indonesian diplomat based in London, UK. The views expressed are his own.

Donny | Sun, 27/11/2011 - OPINION:

The REAL Papuan heroes are the Papuans that try to achieve succes and fortune within the framework of the Republic of Indonesia.

The West Papua seperatist supporters fail to see the reality of demographics. A large percentage of Papua's population are the offspring of transmigrants nowadays. No matter what you think of them, many have made a living in Papua, many were born there, all of them have a right to stay there.

Any scenario's of Papuan independence will have to deal with a huge number of non-papuans living in that country. So what to do then? Mass deportation? A Malaysian style bumiputera system for ethnic papuans? Racial conflict on the scale we've seen in Ambon? Even if the Indonesian government would leave today, ethnic Papuans would still have a huge social and economic disadvantage compared to their transmigrant countrymen. Even after ten years of Papuan independence, people would still be complaining about 'Javanese domination'. Mark my words.

The time that an independent West Papua was feasible is over.

So keep on dreaming and keep writing your commentaries from the safety of your home. The REAL Papuan heroes are the Papuans that try to achieve succes and fortune within the framework of the Republic of Indonesia. Such as the talented Papuan footballers that got Indonesia to the SEA games final.

A PAPUAN SPEAKS IN PALEMBANG

The Jakarta Post | Tue, 11/22/2011

“Please, never underestimate the Papuan people,” said Franklin Ramses Burumi, the talented young sprinter and Papuan native who has contributed three gold medals to Indonesia’s tally in track and field at the 26th SEA Games in Palembang, South Sumatra.

I believe he did not intend to be arrogant because he also represented his fellow Papuans. His message tried to remind us of these forgotten people. I definitely agree with him. I would say that we should see Papuans as important as other people and treat them with honor and respect.

Papua has been a troubled province over the past few months. Bloodshed occurred following a massive strike at PT Freeport Indonesia. Then, violence reared its head following the third Papuan’s People Congress in Abepura. But Papuan athletes have shone brightly in this sporting competition. They have contributed greatly to promoting the name of Indonesia in sports. During the past decade the country has had almost nothing to be proud of.
“I tried to stay focused on defending the red and white squad. I wanted to help Indonesia win gold,” said Franklin’s fellow Papuan Titus Bonai, who is now a rising star of Indonesia’s soccer squad.

We have to be aware of the performance of Papuan athletes. It must be a wake up call for us, especially for Indonesia’s elites, to send a sign that Papua really exists. When our dignity as a nation has dropped to its lowest point because of the disgraceful actions of our elites, sport has often become a savior, serving to unite Indonesians and raise their pride. During the SEA Games, glittering athletes from Papua have surprised us. Unfortunately, sinful elites look at Papua and the only thing they see that glitters is the province’s gold.

Not only have Papuans shown their quality in sport, but they have also proven that they are indeed a black pearl from the east that is still able to shine despite life in the motherland not being as glittering as the gold they own.
Those who love this country must surely also love Papua and will defend it as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). However, we should not forget what happened with Timor Leste, the former 27th province of Indonesia that separated from us in 1999.

Papua bears similarities with Timor Leste in that it has experienced oppression, poverty and injustice, despite it being granted special autonomy status. Do we think that Timor Leste’s déjà vu is an absurdity? Are we overconfident that the snow ball is not already rolling and will not run over us?

Moreover, Papua has more abundant natural resources than Timor Leste, which should boost its confidence. It will make our sleep restless every night before it is settled amicably. And it will never be settled amicably with guns.
To be frank and honest, we need Papua more than Papua needs us. Perhaps if Papua separated it might even become more advanced than Indonesia in the future, with its soccer team enjoying international success, while Indonesia still struggles with corruption, deception and hypocrisy.

Titus Jonathan
Serpong, Banten

---------------

POLICE FORCED TO RELEASE PAPUAN “REBELS”

Jayapura. In a major embarrassment for Indonesian authorities, police have been forced to release 12 innocent men just 24 hours after National Police announced they had made a major breakthrough in the war against the Free Papua Movement (OPM).

Puncak Jaya Police shot and killed one man, also presumably innocent, during the same raid on Wednesday.
On Thursday, National Police Spokesman Gen. Saud Usman Nasution said that after months of pursuit they had arrested the 12 men believed to be part of a larger group responsible for a number of armed attack on security authorities, including the killing of Mulia Police Chief Adj. Comr. Dominggus Otto Awe on Oct. 24.

“We have successfully arrested 12 people alive, but one was shot dead when he tried to escape during the operation on Wednesday,” Saud said.
Puncak Jaya Police Chief Adj. Sr. Comr. Alex Korwa said on Friday, however, that they had released the men because they had “no proof” that the men were OPM rebels.

Julex K, a prominent member of the Mulia community in Puncak Jaya, told the Jakarta Globe that people in the violence-torn are were living in fear, scared that police would repeat the same mistake.

He said a curfew had also been imposed.
“After 7 p.m, there are no more people going out of their houses,” Julex said. “Mulia people are uneasy with the existence of Mobile Brigade [police officers] as they suspicious of our communication and limit the freedom of people’s activities.”

He also said that people with a certain appearance, such as with beards and long and dread-locked hair were often arrested.
“We are scared and are no longer free to do daily activities.”
The Papua branch of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) was quick to criticize the arrests.

“Police must uphold the law according to existing procedures and regulations and not just randomly arrest and shoot people,” said Matius Murib, the Komnas HAM deputy chairman.
“When they arrest someone, they need to have sufficient preliminary evidence. These kinds of actions create further unrest among civilians.”

Al Araf, the program director at human rights watchdog Imparsial, said the police’s actions were in keeping with their treatment of all indigenous Papuans as suspected separatists.
“This is a very serious problem that needs to be immediately stopped,” he said.

These kinds of attitudes, he added, impede negotiations between Papua and Jakarta aimed at increasing development in the region and quelling the growing separatist sentiment there.
Johnson Panjaitan of Indonesian Police Watch said the National Police must be willing to admit that they had made the arrests with inadequate evidence and acknowledge responsibility for an innocent civilian’s death.
“They can’t just arrest someone for nothing,” he said.

Johnson added that the National Police’s internal affairs unit should investigate the incident.
Araf said that for decades the police had enjoyed impunity for violence and illegal arrests in Papua, which further encouraged them to engage in such behavior.
He pointed to the seven police officers who received only written warnings for their role in a brutal crackdown on last month’s peaceful Papuan People’s Congress, where an independent West Papuan state was declared.

The violence led to the deaths of at least six congress participants and three bystanders. Komnas HAM’s investigation into the deaths found that a number of congress participants had been tortured.
When asked over the phone to respond to allegations of rights violations, Alex, the Puncak Jaya Police chief, raised his voice and said, “Don’t ask me about that. That is internal police business.” He then hung up.

The National Police has struggled to locate the Papuan militants, who use dense forest areas and rugged terrain to cover their tracks.
Saud, speaking on Thursday, said that group members had also been blending in with civilians in the area. He said the National Police were increasing security ahead of Dec. 1, which is the OPM’s anniversary.
With the date nearing, a number of text messages have been circulating calling for massive pro-independence rallies and the occupation of strategic government installations.

Papua Police chief Insp. Gen Bigman Lumban Tobing said people should not believe the messages, which he blamed on “irresponsible” people.
Violence has plagued Papua since 1969, when Indonesia took over control of the region from the Dutch, ignoring Papuan demands for political sovereignty. Allegations of injustice have fueled the mounting pro-independence demands in Papua.
Jakarta granted the region special autonomy in 2001, but with the absence of improvements on the security and human rights fronts, the situation has failed to quell widespread separatist sentiments.

--------------------

As Calls for Dialogue in Papua Rise, Govt Asks:

WHO SPEAKS FOR LOCALS?
Agus Triyono & Markus Junianto Sihaloho | November 24, 2011

While experts and activists agree that mutual dialogue is the only way to solve problems of growing separatist sentiment and lack of economic development in Papua, finding the right people to talk to is a different matter altogether.

Farid Hussein of the Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B) said on Wednesday that with hundreds of tribes and political elites, finding a unifying figure who could speak on behalf of all Papuans was nearly impossible.

The unit, he said, is mapping out the various leaders in Papua, with whom the government will stage discussions.
“The mapping is done to get figures who can truly represent Papuan people and communities, whose voice can immediately be heard and implemented by people there,” he said. “And there are a lot of figures there.”

Farid, who previously negotiated with rebels in Aceh, said the mapping could take some time.
“Based on my experience in Aceh, the mapping could take two years,” he said. “But it could be less or even more than that.”
The UP4B, he said, will try to accommodate different groups in Papua, including armed rebel group the Free Papua Organization (OPM).
Rev. Socratez Sofyan Yoman, a Papuan religious leader, said in a hearing at the House of Representatives that Papuans could not afford to wait out a lengthy mapping process, stressing that dialogue must be conducted immediately.

“This is about a mutual and dignified dialogue,” he said. “Papuan problems are not those concerning welfare. Papuans are not poor, they are not hungry, so stop these demeaning statements.
“Just go to each district and listen to the people there one by one, listen to what they want. Just listen with your own ears.”

The National Commission for Human Rights (Komnas HAM) called on the government to reorganize the security forces’ presence in Papua.
“We don’t need units like Brimob [the police Mobile Brigade] or Densus 88 [antiterror unit] to uphold the law there,” said Komnas HAM chairman Ifdhal Kasim.

Muridan Satrio Widjojo, a senior researcher at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said the overwhelming number of security forces in Papua and West Papua had created a vicious cycle of violence there.

“You cannot break the cycle [of violence] by deploying more troops and conducting more military operations,” he said.
Police and the military have been accused of torturing and abusing the human rights of unarmed Papuans as well as enjoying impunity under the excuse that they are fighting a rebel movement in the province.

Sayid Fadhal Al Hamid of the Papuan Customary Council (DAP) said that military officers from Jakarta always stigmatized Papuans as “curly-haired men who cause trouble.”
“The military must commit itself,” he said. “Stay out of the dialogue. Don’t do anything that can destroy the peace process.”

* * *

Papuan Athletes Fly Flag for Troubled Region
November 21, 2011

By firing his side into the Southeast Asian Games football final, Titus Bonai earned the adulation of all Indonesians, but his success perhaps resonated most in his troubled home region of Papua.

“Papuans call us to send their support — from the capital Jayapura even to the most remote parts,” the wildly popular striker, whose goals in Indonesia’s five games and Mohican hairstyle have catapulted him to fame, told AFP.
“So I think it means something to them to see Papuans playing in the national team.”

Papuan athletes have starred in Indonesian colors at this year’s Games, with sport — for a brief moment at least — widening the focus from the violence and political unrest afflicting their region.
Papua region is split into Papua province and the smaller West Papua province. Jayapura is the capital of Papua province.

For decades, ethnic Papuans have rejected the region’s special autonomy status within Indonesia and poorly armed separatist groups have fought a low-level insurgency.
Tribal and local leaders accuse the central government of robbing rich forests and mines, polluting water and land in the resource-rich province, and putting little back into one of the country’s poorest areas.

Rights groups, such as Human Rights Watch, say that Indonesian forces have killed civilians and imprisoned peaceful activists in an effort to quell the unrest. The region is off-limits to foreign journalists.
The simmering problems have come back to boil in recent weeks.

Thousands of Papuans in Jayapura staged a protest earlier this month calling for a vote on self-determination — after which at least three people were found dead — while an ongoing strike over wages at a giant US-owned gold and copper mine has seen nine people die nearby.

“I’m not sure if sport can help Papua overcome its problems, but for now I’m going to focus on developing my talent to inspire others. That’s the part I can play,” Bonai said.
“Hopefully through football we can feel a sense of unity and respect.”
Fellow Papuan Patrich Wanggai scored the first goal in Saturday’s semi-final against Vietnam, before Bonai’s deflected shot found the net to ensure the hosts’ footballers made the final in front of 90,000 delirious fans.

Bonai and co. face arch-rivals Malaysia in Monday night’s showdown, gifting deeply patriotic Indonesians the dream opportunity to revel in the demise of their nemesis.
But they are far from the only Papuan success stories.

The 20-year-old Franklin Ramses Burumi took gold in both the headline 100-meter and 200-meter sprints, while Serafi Anelis Unani claimed the women’s 100-metre title.
Papuan fighter Yolanda Asmuruf also secured a karate gold.
Burumi’s time of 10.37 seconds put him within range of the 10.17 secs record for the fastest man in Southeast Asia, set by Indonesian Suryo Agung Wibowo.

Indonesian media has responded enthusiastically to the Papuan factor, hailing it as a potential watershed in relations.
And in spite of the recent upsurge in violence, fans have gathered at cafes and street food stalls in Jayapura to closely follow the fortunes of Indonesia’s footballers.

“Football is full of pride,” fan Fernando Fairyo said, watching the game with his family.
“This sport can help eliminate ethnic and political differences.”
Indonesia midfielder Octavianus Maniani says that while football is “beyond politics,” the achievements of fellow Papuan players will be felt 3,800 kilometers away from Jakarta in his home area.

“I am a citizen of Indonesia so I feel honored to play for the Indonesian team. We want to bring something positive to all Indonesians,” he said.
“But when Papuan children see Papuans playing on the team, they see a better Indonesia.”

Agence France-Presse

* * *

IN MEMORIAM SAHABAT-LAMA Jan AVÉ

Ibrahim Isa

Jum'at, 25 November 2011

---------------------------------

IN MEMORIAM SAHABAT-LAMA Jan AVÉ

*    *    *

<Sajak Toon Hermans (1916-2000), kabareterir Belanda, pelukis, penyanyi dan penyair, di bawah ini dikutip oleh keluarga Jan B. Avé, dalam berita-duka meninggalnya J.B. Avé, yang disampaikannya kepada teman-teman>:

KALAU AKU SUDH TAK ADA LAGI

Kalau aku sudah tak ada lagi

jangan berduka sandiwara

Makanlah keju perancis

roti-batang dan minum anggur

Aku juga tidak mau

dipajang di dalam guci

Aku hanya ingin

menjadi bagian dari Commeyras

(gubahan sajak Toon Hermans)

* * *

Sudah agak lama juga kami tidak berkomunikasi, antara lain disebabkan kesehatannya. Biasanya sesekali Jan Avé, menilpun ke rumah. Kami selalu cakap-cakap mengenai banyak hal. Teristimewa mengenai tanah air tercinta, Indonesia. Dan 'diskusi' kami itu paling sedikit makan waktu setengah sampai satu jam. Jan Avé tak pernah luput mengikuti terus perkembangan tanah air.

Jan Avé yang tinggal di sebuah desa di Perancis itu, sekali tempo mengundang kami, Murti dan aku, untuk 'jalan-jalan' ke 'pondoknya' di Commeyras, sebuah desa di Perancis. Jan Avé cerita bahwa Bung Cip (A.S. Munandar) dan Zus Ciska (Fanggidaej) pernah juga berlibur di kediamannya di Commeyras. Datanglah, katanya. Nanti akan saya jemput kalian di stasiun. Kami gembira dan berrencana akan mengunjungi dan bermalam di rumah keluarga Jan Avé. Sayang, rencana ini tak sampai terlaksana.

Kami, dari Stichting Wertheim punya hubungan khusus dengan Jan Avé. Ketika Jan Avé meninggalkan Indonesia menuju Eropah, ia dititipi sebuah lukisan Hendra Goenawan (Lukisannya yang terkenal “GERILYA”). Maksudnya agar lukisan tsb dijual dan dana digunakan untuk keperluan keluarga-keluarga korban. Ketika itu pelukis terkenal Indonesia Hendra Goenawan sudah dijebloskan dalam penjara Orba.

Go Gien Tjwan, Wakil Ketua Stichting Wertheim, yang mengetahui titipan Luikisan Hendra Goenawan itu, menghubungi Jan Avé. Jan Avé kemudian menyerahkan lukisan Hendra Goenawan kepada Goe Gien Tjwan. Atas nama masyarakat Indonesia di Belanda, lukisan itu diserahkan kepada Prof Wertheim berkenaan dengan ultah ke-80 Prof Wertheim. Sebagai kelanjutan pembicaraan Go Gien Tjwan dengan Prof Wertheim, lukisan itu diserahkan sebagai sumbangan, dalam perjuangn melawan Orba, kepada Stichting Wertheim.

Lukisan Hendra Goenawan yang dibawa oleh Jan Avé, itulah yang menjadi dana pertama Stichting Wertheim dalam kegiatan selanjutnya. Stichting Wertheim dengan resmi menyatakan terimakasihnya kepada Jan Avé dengan penyerahan lukisan Hendra Goenawan kepada Stichting Wertheim. Selanjutnya Jan Avé selalu menyumbangkan bantuannya kepada Stichting Wertheim.

* * *

Jan Avé kukenal sejak akhir tahun limapuluhan abad lalu di Indonesia. Ketika itu Jan Avé aktif sebagai anggota HSI (Himpunan Sarjana Indonesia). Selain itu beliau juga aktif dalam sementara lembaga persahabatan Indonesia dengan negeri-negeri Sosialis ketika itu. Jan Avé adalah dosen antropologi di Universitas Indonesia, Jakarta.

Orangnya ramah, gembira dan antusias dalam kegiatan sosial-budaya. Yang khas dari Jan Avé, ialah kehangatannya dengan kawan seperjuangan. Beliau selalu kritis terhadap segala sesuatu. Selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jarang difikirkan teman-teman lainnya.

Jan Avé sudah tiada.

Kenang-kenangan mengenai sahabat lama Jan Avé akan selalu teringat, sebagai kawan-lama, pejuang lama, yang kecintaan dan pengabdiannya pada tanah air dan bangsa tak pernah terlupakan sepanjang masa.

Semoga putra-putri dan cucu-cu yang ditinggalkan, serta sanak keluarga, tabah menghadapi kepergian Jan Avé.

Doa kami panjatkan agar arwahnya diterima di sisi Tuhan Y.M.E.

Amsterdam, 25 November 2011.

* * *

PROVOKASI TERBARU GEERT WILDERS

Kolom IBRAHIM ISA

Rabu, 23 November 2011

---------------------------------

PROVOKASI TERBARU GEERT WILDERS – MEMUSUHI ISLAM Dan Anti-TURKI, ---------

Dilawan Oleh Orang-orang Belanda sendiri.

Kalau bukan membikin provokasi anti-Islam lagi, politisi Belanda Geert Wilders, bukan Geert Wilders namanya. Provokasi yang bikin geger media mancanegara, ialah ketika Geert Wilders membikin film“dokumenter” anti-Islam berjudul “FITNA”. Geert Wilders berulang kali berseru kepada publik Belanda, Eropah dan negeri-negeri Barat lainnya, untuk melarang Kitab Suci Islam “Al Quran”

Geert Wilders dengan keji memfitnah bahwa “Al Quran” sama dengan buku Hitler “Mein Kampf”, dimana Hitler menguraikan visinya mengenai Jerman, sebagai bangsa Germania yang punya ras superiur dan anti-Jahudi. Maka bangsa Jerman, menurut Hitler harus memimpin bangsa-bangsa lain didunia ini, dan bahwa bangsa Jahudi harus dibasmi dari permukaan dunia.

Tetapi, ternyata sebuah buku pelajaran di Den Haag (Nov 2008), malah menyamakan film anti-Islam Geert Wilders “FITNA”, --- dengan buku Hitler “Mein Kampf”. Buku pelajaran, yang disebarkan pada “HARI RESPEK”, ke lebih dari 2000 sekolah-sekolah dasar di Belanda, dinyatakan bahwa “film dokumenter Geert Wilders berjudul “FITNA”, dan buku Hitler “MEIN KAMPF” didasarkan pada angan-angan yang berat sebelah”.

* * *

Tak lama kemudian Geert Wilders tampil lagi dengan 'gebrakan anti-Islam yg baru' , yaitu agar izin untuk membangun mesjid , musolah dan sekolah-sekolah Islam di Belanda, dihentikan samasekali. Imam-imam orang Maroko dan Turki, yang berpraktek di Belanda, diharuskan memberikan khotbah dan dakwah mereka dalam bahasa Belanda. Ia mendesak agar kepada perempuan Muslimah yang memakai jilbab di muka umum, dikenakan pajak.

* * *

SEDIKIT LATAR BELAKANG SIKAP POLITIK ANTI-ISLAM GEERT WILDERS:

Provokasi anti-Islam terbaru Geert Wilders: Adalah agar Nederland membatalkan rencana tahun 2012, untuk memperingati 400 tahun hubungan diplomatik Nederland-Turki. Rupanya pemerintah Belanda merencanakan , dalam tahun 2012, secara besar-besaran memperingati 400 tahun hubungan Nederland-Turki dalam pelbagai kegiatn kenegaraan dan masyarakat yang dikordinir oleh petugas dari Kementerian LN Belanda. Dalam rangka ini Presiden Turki Abdullah Gül diundang mengadakan kunjungan kenegaraan ke Belanda.

Maksud pemerintah Belanda memperingati secara meriah dan besar-besaran 400 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Nederland dan Turki, dapat difahami. Ketika negeri Belanda sangat memerlukan banyak tenaga kerja (yang murah) pada periode pertumbuhan pesat ekonomi Belanda (tahun 60-70-an abad lalu), tenaga kerja yang diperlukan itu didatangkan dari Turki dan Marok. Dua negeri yang penduduknya sebagian terbesar beragama Islam. Di negeri Belanda sekarang berdiam hampir sejuta penduduk yang beragama Islam.

Termasuk dalam jumlah itu, -- kira-kira 400.000 orang Turki dan .300.000 orang Maroko. Sekarang mereka sudah menjadikan Belanda negeri kedua mereka. Mereka telah beranak bercucu di negeri Belanda. Mereka bukan TKW yang datang melamar pekerjaan ke negeri Belanda. Tetapi didatangkan ke Belanda atas persetujuan dua negeri. Penyebabnya ialah – bahwa negeri Belanda, ketika itu, samgat memerlukan tenaga kerja (murah) dalam jumlah besar, demi kepentingan pertumbuhan pesat ekonominya sendiri. Jumlah hampir sejuta orang Muslim Turki dan Maroko bermukim di Belanda, dan yang sudah banyak menjadi wn Belanda, --- adalah kelanjutan wajar dari politik ekonomi Belanda sendiri terhadap Turki dan Maroko.

Orang-orang Turki dan Maroko, serta imigran lainnya seperti orang-orang Hindustan-Suriname, Bosnia, Afghanistan, Pakistan, Indonesia-Suriname, Bangladesh, dll, --- sebagai penganut agama Islam memerlukan tempat ibadah. Mereka mendirikan mesjid, musolah dan sekolah Islam. Demikianlah, berangsur-angsur berdiri mesjid-mesjid, lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah Islam. Sehingga seakan-akan tumbuhnya jamur di musim hujan. Sebegitu jauh belum ada soal-soal atau kasus konflik antara penduduk Belanda yg beragama Kristen dan Jahudi, dengan penduduk yang beragama Islam. Mereka hidup pada pokoknya dalam suasana toleransi.

* * *

Peristiwa pemboman Twin Towers dari World Trade Centre, di New York (11 September 2001), yang menyebabkan sekitar 3000 orang tewas, dimana pelaku-pelaku pemboman tsb adalah orang-orang Arab yg beragama ISLAM, telah menimbulkan arus sikap dan sentimen “anti-Islam” di dunia Barat. Orang-orang di Barat dengan gampang-gampangan mengambil kesimpulan, bahwa Islam adalah identik dengan terorisme; bahwa “jihad” adalah “terorisme Islam”.

Suasana seperti disebut diatas, di negeri-negeri Barat, antara lain di Belanda, telah menciptakan kondisi lahirnya tokoh-tokoh dan politikus-politikus oportunis yang mencari dukungan dan popularitas bagi kelompok dan dirinya sendiri, dengan menyalah gunakan suasana 'takut terorisme Islam' dan khawatir negeri Belanda akan dibanjiri arus kaum migran dari Asia dan Afrika, yang banyak adalah penganut agama Islam, ketika itu.

Geert Wilders, anggota Parlemen Belanda sekarang ini, adalah salah seorang dari tokoh politik elite yang dimaksud. Wilders tadinya anggota partai liberal beraliran Kanan di Belanda, --- VVD, Dalam tahun 2004 Geert w\ilders nyebal dari VVD,. Soalnya: -- ia bertolak belakang dengan sikap politik partainya, sekitar kasus permintaan Turki untuk menjadi anggota

Uni Eropah.

* * *

Apa provokasi anti-Islam Geert Wilder kali ini?

Geert Wilders menulis di s.k. De Volkskrant (19/11-2011) bahwa rencana pemerintah Belanda, dalam tahun 2012, mengadakan perayaan untuk memperingati 400^th dijalinnya hubungan diplomatik Nederland-Turki dengan a.l menyampaikan undangan kenegaraan kepada presiden Turki, Abdullah Gül, SUPAYA DIBATALKAN SAJA.

Menurut Geert Wilders tak ada yg harus dirayakan. Rezim Islam presiden Gül, dan orang separtainya, PM Erdogan, bukanlah sahabat sesungguhnya dari Barat. Maka juga bukan sahabat sesungguhnya negeri Belanda. Presiden Gül tidak welkom di Belanda. Demikian Wilders.Wilders mengulangi lagi bahwa “Turki tak punya tempat di Eropah yang merupakan masyarakat yang memiliki nilai dan norma.

Kontan, ketua fraksi D66 dalam Parlemen Belanda, Alexander Pechtold, merespons artikel Wilders. Pechtold menyebut pendapat Geert Wildres itu, ABSURD. Alias, tidak masuk akal! Tidak normal. Ditambahkannya bahwa sikap Wilders itu merupakan noda bagi pemerintah dan Nederland. Partai-partai pemerintah, Kristen demokrat, CDA, dan partai Liberal VVD, juga tidak mempedulikan pendapat Weert Gilderes.

Sikap Gilders ini paling sedikit dianggap 'aneh'. Karena sejak mula terbentuknya kebinet Belanda yg sekarang ini, partainya Gilders, PVV, memberikan dukungan “gedoogd-steun”. Suatu dukungan 'permisif' kepada pembentukan kabinet Rutte (VVD) yg berkoalisi dengan CDA. Semata-mata agar partai Kiri seperti partai buruh, PvDA, Partai Sosialis, serta Groen Links (Kiri Tengah) dan D66 (partai tengah), bisa dicegah masuk kabinet, atau memberikan pengaruhnya pada kabinet. Celakanya CDA dan Rutte dari VVD, punya pendirian oportunis. Demi bisa berkuasa dan menyisihkan partai-partai Kiri dan Tengah, mereka bersedia bergandengan tangan dengan partai ultra Kanan yang anti-\Islam dan anti-imigran seperti partai PVV yang dikepalai oleh Geert Wilders.

* * *

Belanda bukanlah suatu negeri dimana yang dominan adalah kekuatan politik Kanan, apalagi yang anti-Islam dan anti-imigran. Tetapi kali ini, disebabkan oleh beberapa faktor, a.l kemunduran partai buruh PvDA dan melonjaknya kursi PVV dalam pemilu y.l., dan oportunismenya CDA dan VVD, maka mungkinlah terbentuk kabinet yang paling Kanan selama dasarwarsa ini di Belanda.

Kita bisa saksikan pendapat yang demokratis dan waras dari kalangan masyarakat Belanda sendiri. Yang menentang pandangan anti-Islam dan anti-Turki seperti yg diturakan oleh Geert Wilders.

Seorang kolumnis senior, Paul Brill, menulis di “de Volkskrant” ( 21 Nov,2011), menanggapi Geert Gilders, a.l. : Di satu fihak Turki tidak menunjukkan dirinya sebagai negara hukum, 'rechtstaat'. Yang telah mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi secara keseluruhan. Golongan minoritas seperti suku bangsa Kurdi dan golongan Kristen, masih belum bebas dari paksaan dan diskriminasi. Kebebasan pers juga belum benar-benar ditrapkan.

Tetapi, kata Paul Berill, sekaligus harus dinyatakan bahwa, secara keseluruhan keadaan Turki jauh lebih baik terbanding dengan masa lalunya. Ketika itu Turki, silih berganti dikuasai rezim korup dan tangan besi.

Meskipun dewasa ini masih tampak tendens di kalangan pemerintah partai APK, yang harus dilakukan perubahan – tampak jelas bahwa keadaan politik Turki dewasa ini baik sekali, dibandingkan dengan hampir semua negeri-negeri lainnya di Timur Dekat (maksudnya negeri-negeri Teluk, Afrika Utara dan Semenanjung Arab). Maka adalah ABSURD untuk memperlakukan Turki sebagai semacam kanker serta menyatakan menolak mengundang Presiden Gül ke Belanda.Bersikap kritis terhadap Islam adalah tidak salah. Tetapi di sini (Geert Wilders) telah kebablasan menjuadi suatu obsesi terhadap Islam menuju pada keterasiangan di dunia.

Turki adalah sebuah negara yang sedang tampil tumbuh, kata Paul Brill. Yang terletak pada posisi penting di dunia. Turki masih anggota Nato yang dihargai (oleh Barat). Di Nederland tinggal 400.000 migran yang bersal dari Turki.. Semua itu merupakan alasan tepat untuk memelihara hubungan baik Turki-Nederland. Ultah ke-400 hubungan diplomatik merupakan kesempatan bagus sekali untuk mengintensifkan dialog. Dengan sendirinya Presiden Turki akan sangat disambut hadir di situ. Demikian pandangan normal dan waras seorang komentator senior Belanda, Paul Brill. Di Belanda ada abnormalitas dalam kegiatan politiknya yang ekstrim dan provokatif, yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan pandangan religi Kristiani dalam kehidupan bermasyarakat daupun pandangan kemanusiaan, seperti yang di-klaim Geert Wilders, sebagai pandangan dan sikap politiknya.

* * *

Mengakhiri kolom ini, baiklah kita ikuti pandangan normal dan waras lainnya dari kalangan cendekiawan Belanda. Meindert Fennema, Gurubesar Ilmu Teori Politik di Universitas Amsterdam (UVA), dan penulis, menulis dalam sebuah artikel (de Volkskrant, 22 Nov 2011) --- sebagai respons terhdap artikel Geert Wilders, sbb: Dengan seruannya untuk tidak menerima Presiden Turki, Geert Wilders telah menghancurkan sistim diplomatik yng ditujukan untuk menghindari peperangan.

Dalam tulisannya itu Meindert Fennema, menyindir Geert Wilders untuk sedikit rendah hati dalam pembebarannya mengenai rezim-rezim lalim di Turki di waktu y.l., karena bukankah rezim-rezim Belanda pada masa lampau tidak kalah besar dosanya? Maksudnya adalah mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan kolonialisme Belanda terhadap bangsa dan negeri Indonesia.

Pada akhir tulisannya Meindert Fennema mengingatkan Geert Wilders, bahwa, “saran Anda untuk memutuskan hubungan diplomatik (Holland) dengan negeri-negeri Islam, lebih jelek daripada jorok, SARAN ANDA ITU BERBAHAYA.

* * *

Geert Wilders berprovokasi dengan fitnahan-ftnahan keji terhadap Turki, agama dan dunia Islam. Tapi belum lagi kering tinta tulisan Geert Wilders, dari masyarakat Belanda sendiri timbul kritik dan perlawanan terhadp sikap anti-Islam dan anti-migrasi Geert Wilders.

* * *