MEMANFAATKAN CUACA AMSTERDAM YG LANGKA

Kolom IBRAHIM ISA

Kemis, 12 April 2012

MEMANFAATKAN CUACA AMSTERDAM YG LANGKA

* * *

Pagi ini cuaca baik sekali! Nyaman tapi masih sejuk. Musim semi masih belum kiprah betul. Pemandangan mulai menghijau dimana-mana dan ratusan bunga bermekaran. Taman bunga terbesar di Eropah, “Keukenhof” sudah dua minggu dibuka. Dan minggu lalu Taman Floriade, yang diadakan setiap dasawarsa, dibuka di Venlo oleh Ratu Beatrix.

Sang surya berkenan menampakkan dirinya hari ini. Meskipun belum “pol” betul. Tak ada hujan. Di kejauhan tampak awan menggumpal abu-abu. Berita tadi malam tidak melaporkan akan turun hujan. Cuaca yang begini ini merangsang orang untuk keluar rumahnya. Demikianlah aku siap-siap untuk 'jalan'.

Murti terpaksa tinggal di rumah. Ada pembantu yang bekerja “bersih-bersih”. Jadi harus ditunggui. Pembantu itu, seorang wanita asal Ghana, berbadan besar dan tegap. Umurnya hampir 40^th. Punya dua anak. Satu perempuan dan satunya lelaki. Dua-duanya masih di sekolah menengah. Dia sudah setahun lebih membantu kami. Diatur melalui sebuah kantor bernama ”Thuiszorg” yang dapat subsidi pemerintah kotapraja. Urusannya adalah memperhatikan warga yang sudah senior atau sakit-sakitan yang dalam hal pekerjaan “bersih-bersih” rumahnya perlu ada bantuan. Bukan tanpa bayaran. Ia datang seminggu sekali, setiap hari Kemis. Ia bisa berhasa Inggris lumayan. Bahasa Belandanyapun … bolehlah.

Menarik untuk mengetahui bahwa hubungan kami, --- antara yang punya rumah dengan 'pembantu' (kalau di Indonesia) istilahnya: “PRT”, pembantu rumah tangga. ---- sepenuhnya SAMA DERAJAT. Bila ia menuliskan laporan pekerjaanya di buku LOGBOEK yang disediakan di rumah kami oleh “Thuiszorg” , pembantu itu duduk di kursi tamu. Ini ada baiknya kuangkat sedikit.

Karena menyangkut bagaimana orang di Belanda memperlakukan 'pembantu rumah tangganya”.

Memang di Belanda, tidak sedikit mahasiswa bahkan yang sudah S-1, bekerja sampingan sebagai 'pembantu tumah tangga'. Dari fihak mahasiswa dan masyarakat umumnya tidak ada perasaan bahwa pekerjaan “bersih-bersih rumah tangga” itu “rendah” martabatnya.

Perhatikan ini: ---- Setelah bekerja kira-kira dua jam, maka Murti mengajaknya makan siang BERSAMA. Duduk sama-sama di kursi meja makan kami. Dan makan bersama.

Bisakah dibayangkan di negeri kita yang 'demokratis', hal seperti itu bisa terjadi? Karena di negeri kita, yang mengangap demokratis itu, mana ada seorang pembantu rumah tangga dibolehkan duduk di kursi yang disediakan untuk tamu atau makan bersama di meja makan tuan rumah. Di beberapa keluarga Indonesia, aku saksikan sendiri, bila pembantu rumah tangga datang menyuguhkan teh atau kopi untuk yang punya rumah atau untuk tamu, ----- maka ia “merendah”, bahkan “berjongkok”. Katanya itu sesuai dengan “toto-kromo Timur”. Padahal itu tak lain sisa-sisa budaya feodal yang masih sulit ditinggalkan. Sekian dululah mengenai sikap masyarakat di Belanda terhadap pekerjaan “bersih-bersih”.

* * *

Maka, atas rangsangan cuaca musim yang langka itu, aku iseng-iseng jalan-jalan keluar. “Jalan-jalan” namanya, tapi tokh perlu juga naik metro. Karena tujuannya ke pusat kota. Ke Toko Buku “Antiquariaat Kok”, di Oude Hoogstraat 14-18 Amsterdam. Maksudnya hendak membeli buku yang pernah kubicarakan di sini: “de Indonesië Weigeraars”, “Para pembangkang Indonesia”, oleh dua jurnalis Belanda Kees Bals dan Martin Gerritsen. Ternyata toko buku “Antiquariaat Kok” yang menjual ribuan buku bekas dan baru itu, tidak menjual yang kucari itu. Seorang pelayannya mengklik di komputernya. Ya, memang buku itu ada diterbitkan, katanya. Tapi di toko buku “Antiquaraat Kok” tidak ada. Apa boleh buat.

Karena sudah 'kadung' jauh-jauh sampai di toko buku, aku melihat-lihat buku lainnya. Di tingkat atas, diantara ribuan buku lainnya, dan beberapa ratus buku tentang Indonesia, kutemukan tiga buku bersangkutan dengan Indonesia. Satu diantaranya berjudul “Geschiedenis van Indonesië”, 1949 ( “Sejarah Indonesia”), oleh Dr H.J. De Graaf. Seorang historikus Belanda <1899 - 1984.>. Ia pernah guru HBS di Indonesia “tempo doeloe”, dan seorang sarjana. Yang menarik mengenai Dr De Graaf ini, ialah, bahwa dari 1927 s/d 1930, setiap minggu sekali, -- ia belajar bahasa dan kebudayaan Jawa dari Prof Dr Purbatjaraka. De Graaf menganggap Prof Dr R.M. Ng Purbatjaraka sebagai gurunya yang bermurah hati mau mengungkapkan sebagian dari rahasia rakyat Indonesia kepadanya.

* * *

Belakangan nanti, kita singgung lagi buku Dr H.J. De Graaf.

Buku berikutnya yang kubeli di toko buku “Antiquaat Kok” adalah buku tentang Indonesia oleh jurnalis dan juru-potret kawakan Belanda, Peter Schumacher. Judul buku: “Ogenblikken van genezing Indonesische ervaring” – 1996 - (“Saat-saat pemulihan pengalaman Indonesia”). Masih kenal dengan nama Peter Schumacher, kan? Mantan redaktur salah satu surat kabar terbesar Belanda “NRC Handelsblad”, Rotterdam.

Ia kelahiran Sungasinga Dalam, Kalimantan Barat (1 Mei 1933). Pernah diinternir Jepang selama pendudukan Jepang. “Tempo Online” 07 Agustus 1972 pernah menulis artikel tentang “perginya” wartawan Schumacher dari Indonesia. Permintaan Schumacher untuk memperpanjang izin tinggal sebagai wartawan , DITOLAK pemerintgah Orba. Karena tulisan-tulisan Peter Schumacher tentang Indonesia dan teristimewa yang melaporkan kunjungannya ke P. Buru, terlalu kritis. “Tidak menyenangkan pemerintah Indonesia”. Memang saat itu rezim Orba sedang 'jaya-jayanya'. Dua wartawan asing lainnya dari “Asia Magazine”, juga tidak boleh lagi melapor dari Indonesia. Mereka itu sering menulis “yang tidak menyenangkan” pemerintah Indonesia sekitar P. Buru. dll.

“Dari tulisan “Tempo” tsb.tampak sekali betapa “hati-hati” dan takutnya Tempo pada rezim Orba. Tulisan sekitar DITOLAKNYA Peter Schumacher lebih lama lagi di Indonesia -- sama sekali tidak mencerminkan kritik Tempo terhadap rezim Orba yang hakikatnya mengusir P. Schumacher dan dua wartawan Barat lainnya. Memang benar, pada periode itu, kalau wartawan berani-berani menulis tentang ketiadaan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia, pasti akan menemui nasib seperti s.k. “Pedoman”, yang dibreidel dan akhirnya tutup. Ingat: Ketika Presiden Suharto dilaporkan sekitar permintaan wartawan s.k. “Pedoman” agar surat kabar itu bisa terbit lagi, jawab Suharto pendek saja:

“PATENI WAÉ!”. Benar saja -- matilah s.k. “Pedoman”.

Dalam kata pengantarnya, Schumacher, menulis, bahwa bukunya itu samasekali bukan buku karya pengetahuan sejarah. Sekadar impresi subyektif mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masa kehidupannya di Hindia Belanda, lalu di Indonesia dan di Belanda.

Bukan pengetahuan sejarah, kata Schumacher tentang bukunya. Tetapi cukup berbobot. Mencakup a.l. “Petisi Soetardjo di “de Volksraad” pada zaman kolonial; Perang Hindia-Belanda dengan Jepang; masa kamp interniran dan “analisa” Jendral Spoor tentang perang itu. Lalu tentang Revolusi Indonesia, KMB sampai RIS hingga terjadi Peristiwa 1965. Cukup padat. Siapa tidak ingin membacanya?

Mengenai buku Schumacher ini nanti kita akan kembali lagi mempercakapkannya.

* * *

Buku ketiga yang kubeli, berjudul “Ons Indië – Voor de Indonesiërs” (1985) – “Hindia Kita Untuk Orang-orang Indonesia”: Penulisnya: Jan Bosdriesz da Gerard Soeteman.

Kali berikutnya akan kita singgung lagi mengenai tiga buku diatas.

Tulisan ini sekadar sebagai pemula untuk menggugah pembaca terus mencari, meneliti, menstudi dan menulis segala sesuatu menyangkut sejarah bangsa ini.

* * *

IA . . .“TAKUT PULANG” KE INDONESIA . . . . . .

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 09 April 2012

----------------------------

IA . . .“TAKUT PULANG” KE INDONESIA . . . . . . .

* * *

Melihat raut mukanya, Ibu itu tipikal rupa seorang wanita Indonesia, yang berumur kira-kira 70 tahun. Aku langsung saja menyapanya : “Anda orang Indonesia?” tanyaku kepadanya.

“Saya orang Maluku”, jawabnya santai tapi tegas dalam bahasa Indonesia yang standar.

Aku perhatikan betul! . . . . Bahwa sang ibu Maluku yang kutanyai itu, dengan santun berusaha menjelaskan bahwa ia bukan orang Indonesia, bahwa ia ORANG MALUKU.

Kataku lebih lanjut: “Ibu sudah lama di Belanda sini?”

“Anda pernah berkunjung kembali ke Indonesia?”, tanyaku.

* * *

Sang Ibu itu tiba-tiba duduk di sebelah kami, di bangku yang disediakan untuk orang-orang yang mau duduk-duduk di komplek pertokoan Hoog Catharijn, Utrecht. Murti dan aku sedang duduk istirahat di bangku situ ketika sang Ibu ikut duduk disamping kami. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 April kemarin dulu.

“Ya, kami sudah 60 tahun di Belanda. Tahun 1951 saya ikut papa berangkat ke Belanda. Papa saya dulu militer, kan?” Sepertinya sudah menjadi pengetahuan umum di Belanda bahwa orang-orang Maluku yang datang pada awal 1950-an itu adalah orang-orang militer, bersama keluarga mereka.

Memang betul! Umumnya masyarakat Belanda (ketika itu) tahu, bahwa, yang datang mengalir ke Belanda bersama keluarganya ketika itu adalah orang-orang KNIL dan keluarganya. Jumlah mereka sampai mencapai kurang lebih 12.500 orang. Orang-orang Maluku yang anggota militer KNIL itu, -- akhirnya didemobilisasi di Belanda. Disuruh menanggalkan atribut militernya. Mereka kecewa sekali didemobilisasi. Mereka sebenarnya ingin mempertahankan status militer Belanda (KNIL – Hindia Belanda).

Ini kekecewaan pertama mereka terhadap pemerintah Belanda. Di zaman “tempo doeloe”, mereka amat setia kepada Sri Ratu Belanda. Patuh ketika menjadi anggota angkatan bersenjata KNIL dan mengorbankan dirinya ikut mempertahankan kedaulatan Nederland atas Hindia Belanda ketika Jepang datang menyerbu, . . . Namun . . . . setelah ditandatangninya persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) antara Belanda dan Indonesia, dan Belanda “menyerahkan kedaulatan” atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), mereka begitu saja didemobilisasi di negeri Belanda. Mereka merasa diperlakukan seperti kata pepatah “Habis manis sepah dibuang”.

* * *

Cakap-cakapku dengan Ibu dari Maluku dilanjutkan:

“Selama 60 tahun Ibu sekeluarga di Belanda apa sudah pernah kembali ke Ambon?”, tanyaku lagi.

--- “Ya”, jawab Ibu Maluku itu. “Kami sekelurga pigi berkunjung ke Ambon. Di sana ketemu banyak keluarga kami. Senang kumpul-kumpul di sana karena sudah lama, kan, tidak ketemu”.

--- “Mana lebih senang, tinggal di sini, Belanda, atau di Ambon. Apa Ibu pergi ke tempat-tempat lainnya.”, tanyaku lagi.

---”Senang di sinilah. Ada jaminan hidup, meski nganggur atau bila sudah tua. Di Indonesia, mana ada seperti itu. Bekerja saja harus ada koneksi dan suap sana, suap sini. Susah, ya . . . . .

--- “Ya, kami juga mengunjungi Bali. Wah, Bali bagus sekali. Hampir dua minggu di sana. Senang sekali”.

Aku menyela:

---“Ke Jakarta dan tempat-tempat lainnya?”

Dengan muka serius dan tegang sang Ibu Maluku itu berkata:

--- “Oh, kami tidak pergi ke tempat lainnya. Kami sebenarnya takut ke Indonesia”.

“Ha??”, kataku. “Takut?”

“Ya, di Indonesia semua orang harus jadi Islam. Semua dipaksa disuruh masuk Islam. Mereka mau bikin seluruh Indonesia jadi Islam. Kami tidak mau dipaksa begitu. Kami betul takut”.

Cerita Ibu Maluku ini bikin aku benar-benar terkejut, kecewa dan sedih. Sedih sekali!! Masih ada pandangan seperti itu pada orang-orang yang menurut pendapatku sebenarnya adalah orang Indonesia.

Fikirku, ini “PR” -- (pekerjaan rumah) untuk Kedutaan Indonesia di Den Haag. Kok sampai saat ini, masih ada keluarga Maluku yang punya pandangan seperti itu . . . . ??

* * *

Pelan- pelan aku jelaskan kepada Ibu Maluku. Bahwa, selama masa panjang sekali di waktu lalu, penduduk Maluku yang beragama Islam dan yang beragama Kristen, hidup bersama dan bergaul bersama dengan damai dan hamonis. Dari fihak Republik Indonesia samasekali tidak ada yang memaksa supaya yang bergama Kristen masuk Islam. Terjadinya konflik sampai pada bentrokan senjata dan pembakaran-pembakaran sert pembunuhan, antara yang beragama Islam dan yang beragama Kristen, itu adalah rekayasa yang didalangi oleh klik militer dan sementara tokoh politik dari pusat. Keterangan ini kuperoleh sendiri dari penulis R. Sarumpaet ketika sempat jumpa dengannya tahun lalu di KITLV, Leiden. Ia pernah khusus berkunjung ke Maluku. Tegas sekali penulis Sarumpaet menandaskan bahwa fihak militer ada 'dibelakang' kerusuhan antar-agama di Maluku tsb.

Kujelaskan kepada Ibu Maluku yang beragama Kristen itu. Bahwa, tidak mungkin bangsa Indonesia memaksakan semua warga-negara jadi Islam. Karena sebagian warganegara Indonesia yang di Sumatera Utara, sebagian yang di Jawa Tengah, Di Indonesia Timur, termasukMaluku, dan tempat- tempat lainnya beragama Kristen, ada yang Protestan dan ada yang Katolik. Sementara warganegara Indonesia lainnya berkeyakinan Konghucu. Di Bali agamanya Hindu. Sedangkan sebagian lagi warganegara Indonesia beragama Budha. Jadi tidak akan dibenarkan dan akan dilawan setiap usaha siapa saja yang hendak memaksa warga yang berkeyakinan lain untuk masuk Islam.

Sang Ibu Maluku mendengarkan penjelasanku dengan penuh perhatian. Tetapi aku tak bisa menduga sampai dimana Ibu Maluku itu bisa diyakini oleh penjelasanku itu. Dan tak jelas,masih berapa banyak orang Indonesia yang beragama lain dari Islam, yang punya pandangan seperti Ibu Maluku itu.

* * *

Bagaimana keadaannya sekarang orang-orang Maluku yang datang ke Belanda permulaan tahun limapuluhan abad lalu itu,?

Baikkah? Seperti apa keadaan mereka itu sekarang ini?

Begitu datang di Belanda mereka disebar di banyak tempat perumahan-perumahan orang-orang Maluku. Perumahan Maluku itu terpencar, tetapi, setiap perumahan, oleh pemerintah Belanda sengaja diatur terpisah dari masyarakat Belanda. Tidak ada maksud penguasa untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Belanda. Karena, katanya, mereka itu sementara saja di Belanda. Di Indonesia ketika itu Manusama dan Soumokil, dari kalangan masyarakat Maluku yang tidak setuju Maluku menjadi bagian dari RIS, Republik Indonesia Serikat (RIS), betindak drastis. Mereka memproklamasikan berdirinya “Republik Maluku Selatan (RMS)”.

Sebagian besar, orang-orang Maluku yang datang ke Belanda ketika itu mendukung RMS. Mereka ada harapan perlawanan RMS yang di Ambon sudah dihancurkan oleh APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan mundur ke P. Ceram, akan bisa bertahan di situ dan akhirnya mencapai kemenangan. Maka, orang-orang Maluku yang di Belanda (untuk sementara itu) akan bisa berlayar balik ke negerinya yang baru merdeka, REPUBLIK MALUKU SELATAN. Begitu fikiran dan harapan mereka.

Selanjutnya perkembangan mengenai orangorang Maluku yang diangkut pemerintah Den Haag ke Belanda, melalui lika-liku dan suasana “zigzag” menjadi rumit seperti tak kunjung terpecahkan oleh pemerintah Belanda.

* * *

Meski pandangan (politik) mereka berbeda-beda, mulai dari yang berpendirian keras memperjuangkan negara sendiri, orang-orang Maluku pendukung “Republik Maluku Selatan”, sampai yang tiba pada kesedaran berbangsa satu, BANGSA INDONESIA, dan akhirnya mengambil kewarganegaraan Republik Indonesia, semuanya bagiku ADALAH ORANG-ORANG INDONESIA. Nyatanya paling tidak ada kira-kira 250 orang Maluku yang akhirnya pulang kembali menetap di Indonesia.

Salah satu media pernah menulis menguraikan keadaan orang-orang Maluku di Belanda. Dikatakan antara lain: Cita-cita RMS bagi sementara orang Maluku memberikan perasaan bahwa mereka itu tergolong SATU BANGSA, bangsa Maluku. Bagi sementara lainnya cita-cita RMS itu memberikan harapan, bahwa, suatu ketika orang-orang Maluku benar-benar akan berdiri sendiri, suatu bangsa yang merdeka.

Namun, bagi orang-orang Maluku lainnya, cita-cita RMS itu, sudah tidak relevan lagi. Sudah tak ada artinya lagi.

Menurut suatu sumber, saat ini kira-kira separuh dari orang-orang Maluku tsb sudah tidak lagi tinggal di kalangan masyarakat Maluku. Mereka menetap di masyarakat orang-orang Belanda 'bule'. Mereka, katakanlah, sudah 'berintegrasi' di masyarakat Belanda. Namun juga tampak bahwa sementara orang-orang Maluku hidup dalam keadaan serba kekurangan.

Tapi, juga ada yang telah menjadi 'celebrity'. Diantaranya kita lihat seperti mantan anggota Eerste Kamer (
Senat) Belanda, SAM PROMES. Sam Promes adalah Senator Nederland pertama yang berasal dari etnis Maluku.

Yang juga sangat populer di Belanda, terutama di kalangan penggemar sepak-bola, adalah mantan kapten kesebelasan Oranje, kesebelasan nasional Belanda, dalam Kejuaraan Sepak Bola Sedunia y.l di Afrika Selatan. Dia adalah Giovanni Christiaan Van Bronckhorst. Giovanni adalah keturunan Ambon. Marga ibunya adalah Sapulette. Lalu kita kenal nama seorang aktris dan penyiar berita di TV dan Radio, Carolijn Lilipaly, putri dari Johan J. Lilipaly, mantan anggota Tweede Kamer (Parlemen Belanda).

Masih ada lagi celebirity Maluku yang kita kenal. Ia seorang penyanyi tenar keturuan Ambon bernama Daniel Sahuleka. Ia seorang penyanyi Belanda yang berdarah Ambon-Sunda. Ia amat peduli dengan keadaan kehidupan rakyat Indonesia. Dalam salah satu wawancara Daniel Sahuleka mengatakan bahwa ia mengharapkan tidak akan ada lagi kerusuhan dan bentrokan agama seperti apa yang terjadi di Maluku belum lama. Karena, kata Daniel. Ibu saya juga beragama Islam. Ketika itu ia baru saja memberikan sumbangan sebesar Rp. 33 juta, untuk meringankan para korban musibah Gunung Merapi.

* * *

"Dari dulu saya ingin sekali bisa pergi ke Indonesia. Berkat musik saya akhirnya bisa ke sini. Dalam pikiran saya dulu negeri jauh, namun sekarang sudah sekitar 12 kali bolak balik Indonesia," ujar pria yang dibawa ke Belanda oleh kedua orangtuanya saat berumur 10 bulan.

Musisi berdarah Maluku-Sunda ini tidak menginginkan jika negeri di mana ia dilahirkan, terus menerus dirundung masalah seperti bencana alam yang terjadi di Merapi dan Mentawai akhir tahun 2010.

Ia juga tidak menginginkan timbul kerusuhan berdarah di daerah asal nenek moyangnya, seperti yang terjadi beberapa tahun lalu.

"Saya tidak menginginkan adanya kerusuhan antar agama terjadi lagi di Maluku, karena ibu saya juga beragama Islam," cetus pria yang baru saja menyumbangkan dana untuk korban Merapi sebesar Rp 33 juta.

* * *

Itulah sekadar berbagi cerita mengenai percakapanku dengan seorang Ibu Maluku yang sudah 60 tahun bermukim di Belanda. IA TAKUT PULANG KE INDONESIA.

* * *

IBRAHIM ISAS – SELECTED NEWS AND VIEWS:

IBRAHIM ISAS – SELECTED NEWS AND VIEWS:

Thirsday, April 5, 2012

----------------------------------------------------------------------

--- SOLIDARITY FOR ALL

--- “ INDONESIA AND THE WORLD 1959-1969: A CRITICAL DECADE”

--- Statement by Marty M. Natalegawa

--- Persecution Of The Ahmadiyah Movement

--- Intolerant Indonesia

--- Third attack in two months

----------------------------------------------------------------------

SOLIDARITY FOR ALL

<The Jakarta Post, Editorial> Thu, 04/05/2012For the sake of the people’s interest, thousands of students took to the streets last week to protest, sometimes violently, the government’s plan to increase fuel prices.
Under the same pretext, politicians at the House of Representatives voted to delay the increase while approving language that gave room to the government to adjust fuel prices in six months, at the earliest.

Separately, in the name of God or religion, some believers attacked other believers for endangering their “true” religious teachings. In a few cases, some committed suicide bombings or set themselves on fire in a desperate expression of the desire for change.

Since the political reforms in the nation in 1998, Indonesia has been transformed into a free space for expression, where citizens are allowed to spew out anything that is on their minds. Some say Indonesia has become a liberal market of ideas.
But the way that some people in the country have exercised their hard-won freedom demonstrates a worrying trend in which people quickly resort to force their will against others, supposedly for the public good.

This has been evinced in frequent raids on nightclubs or on groups considered religiously or sexually deviant, while law enforcers stood idly by.

While reform started as a social solidarity movement, it has encouraged some to rail against those who are different, however that is defined, thus defying the plural nature of Indonesia.

Worse still, the authorities condone this ongoing solidarity of intolerance, as evident in the passage of numerous regional and national laws to please the majority at the expense of the minority.

Democracy has restored a freedom that was repressed for 32 years under the iron fist of a government obsessed with stability.

This same democracy, however, has given room, if not encouragement, to fundamentalists who have gone so far as to voice a desire to change Pancasila, the national ideology, upon which Indonesia’s founding fathers agreed on as a matter of national consensus even before the birth of the republic.

Where is the genuine social solidarity that once enriched the nation’s values? Did the students in Jakarta and outside the capital tear down the legislature’s gates and set fire to police cars in solidarity with the poor?

How can the politicians explain their decision to delay a fuel-price hike for the good of the poor after luxury car owners — without hesitation or guilt — are shifting to subsidized fuel? The front page picture of Kompas the other day, showing the driver of a modest three-wheeled taxi, or bajaj, buying nonsubsidized fuel, shows that the claim of solidarity is just a gimmick contrived by political parties to avoid a loss of public faith.

All religions teach that our relations with each other — the basis of solidarity — is a reflection our relationship with God. Christianity is no exception.

Christians across Indonesia and the world will celebrate Good Friday tomorrow, remembering the crucifixion of Jesus to save people from their sins. For Christians, the life and death of Jesus over two millennia ago is a story of sacrifice and solidarity with the weak, the sick, the imprisoned and the alienated.

If the sacrifice of Jesus resulted in his resurrection, which is celebrated on Easter, we can hope our efforts to promote solidarity for all will pay off in the form of a caring and peace-loving society.

— JP

* * *

Jakarta “INTERNATIONAL CONFERENCE <18-19 January- 2012)

“ INDONESIA AND THE WORLD 1959-1969: A CRITICAL DECADE” -- KABAR KONFERENSI – < Majalah “HISTORIA”, Jakarta, Editor in Chief BONNIE TRIYANA>

ERASE THE MYTH FOR RECONCILIATION

A deep and balanced understanding about the events in 1959-1969 is required to achieve reconciliation. --By: DEVI FITRIA

The international conference as well as exhibition titled “ Indonesia and the World 1959-1969: A Critical Decade” was opened yesterday afternoon (18/01). Before the opening ceremony took place, some students from Gerakan Pemuda Islam (Islamic Youth Movement) and Persatuan Pelajar Islam (Islamic Student Association) protested the event in front of Goethe Institute building, Jl. Sam Ratulangie, Central Jakarta. They demanded the Goethe Institute to stop the event. One of the orators even demanded the demobilization of PKI. “Down with PKI!” he said, followed by other protestors.

Another incident also took place. The author of the book Economists With Gun, Bradley Simpson who was also the speaker in his book launch in Goethe was brought to the police station and was interrogated by the local police regarding his immigration documents. The exhibition and conference, which was planned to continue until January 21^st was filled with tension.

Some prominent figure gave opening speeches in the opening of the conference. Letjen (Purn) Agus Widjojo who is also the son of the Revolutionary Hero Mayjen (Anumerta) Soetojo Siswomihardjo in his speech stressed how urgent it is to create distance with the 1965 event although it will be difficult to do so. “It will not be easy for the party involved to create distant and see the pass events from the current perspective with a certain degree of detachment,” he said.

According to Agus, some sacrifices are needed from every related party so that the event that has passed for over forty years could be regarded in the correct proportion. Agus wanted to see the matter in a more objective and balanced way by putting PKI and the Army as the major actors that caused the tragedy that happened 46 years ago.

While Mardiyah Chamim from the Tempo Institute in the opening ceremony of the exhibition said that one of the effort to understand the event that took place on 1959-1969 is one of the most crucial phase before we could make peace and heal our historical wound. “ The exhibition, we hope, could give contribution in building the understanding regarding the political stages in Indonesia and the world, in the most tumultuous time in the history of Indonesia,” said she.

Same with Mardiyah, Agus Widjojo also thought that one of the most important things needed to be done so that the reconciliation could go well is the ability to see the incident with a deeper perspective without the myth surrounding it. “The readiness to enter the reconciliation process needs a total obliteration of the myth that the“status” of the victim only belongs to one part and the cause of the violence was the other party,” he said.

The opening ceremony of the exhibition and the international conference was attended by the Director of the Goethe Institute Jakarta, Frans Xavier Agustin, Director of FES Indonesia, Erwin Schweisshelm, senior journalist Aristides Katoppo, several historian such as Asvi Warman Adam, nHilmar Farid and Baskara T. Wardaya. The conference will continue until January 21, 2012

* * *

Note: “Historia” is the first online Indonesian 'history magazine', presented in a popular style.Publisher Ir. HASANUDDIN DEANG --Editor in Chief BONNIE TRIYANA
Managing Editor --BUDI SETIYONO – Business Development DirectorADHITYA M.,MBA --Corporate Secretary – RHESYA AGUSTIN – Reporters HENDRI F.ISNAENI , MF. MUKTHI --Contributor DR. MAX LANE (Australia), REINER LESPRENGER (Jerman)

* * *

Statement by Marty M. Natalegawa (abriged),

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia At the International Conference on the Global Movement of Moderates, Kuala Lumpur, Malaysia, 18 January 2012

As an advocate of peace among nations and within nations, Indonesia strongly welcomes this initiative. It strengthens and vindicates our own efforts to give voice to the moderates in our own society—and in all societies.We will thus contribute what we can to help make this Movement flourish.I have been requested to speak on the topic, “Managing Differences and Competing Interests: the Indonesian Experience.”

I can understand why the Indonesian experience has been chosen as sounding board for this topic.

As one of the most diverse nations in the world, Indonesia is home to more than 300 ethnic groups. It is home to the world’s largest Muslim population. And it is home to all other humankind’s great religions, including Hinduism, Buddhism, Confucianism and the various denominations of Christianity.

Indonesia proudly bears the civilizational influences of the Middle East, the Sub-Continent, the rest of East Asia as well as the Western world.

And yet, we succeeded in nurturing our national unity. And we made a successful transition from authoritarianism to a fully democratic system.

Throughout that transition, we have not regarded our diversity as a problem to be managed. Instead, we cherish it.

It is our asset, our national character, and we therefore celebrate it. We build upon it.At times, it was like a roller coaster ride. We had to cope with separatist threats, ethnic tensions, and religious conflicts. In fact, in the turbulent times following the 1998 crisis, some observers went so far as to predict the failure of Indonesia as a country. The balkanization of Indonesia.

But the overwhelming majority of our people remained committed to the unity of Indonesia. And instead of falling apart, we adopted a new approach. We reformed our governance. And we overcame the challenges.

Thus we acquired a second major asset: our experience in democratic transition and societal reform – lessons-learned that may be of relevance to others.

That transition, too, has not been an easy process. It demanded resilience, perseverance and commitment from all Indonesians.

From that experience of political transition in the midst of diversity, others may derive insights that are useful to their own efforts at political development. And develop for themselves practical ideas on how to manage, and indeed, embrace diversity.

Let me now take this opportunity to share with you two basic conclusions that may be drawn from the Indonesian experience.

First, democracy is an effective response to the competing interests and agendas within society.

This is largely the case, whether that society is relatively homogenous or vastly diversified like Indonesia.

There are two ways of responding to the wide range of aspirations and concerns among the people. The state can superimpose its will on these disparate interests. Or it can accommodate them in a just and democratic manner. In our case in Indonesia, we have done it both ways.

Indonesia then took a completely different approach.

We embraced democracy. We launched our transition to a democratic system. We carried out far-reaching reforms. All voices now gained a hearing. And all interests are now taken into consideration in a genuine search for common ground.

We developed a system in which all stakeholders could participate—not only through free and fair elections—not only through dialogue between accountable officials and their constituents.

Rather also, through various avenues of feedback which are wide open—including a free press and various forums through which petitions and grievances are expressed and heard.

Thus the people feel empowered. They have a sense of ownership of the actions of the state. And

they feel they are making a contribution to the day-to-day conduct of governance.

Thus we have become more certain that we are faithful to our national motto, Bhinneka Tunggal Ika, “We are many, we are one.” And that we are strictly applying our tradition of Musyawarah untuk mufakat, or consultation to reach consensus.

We are also more firmly committed to Pancasila, the five principles of our national philosophy, which prescribes respect and mutual understanding among all on the basis of our belief in God and the values of humanity, national unity, democracy, and social justice.

That’s how democracy took deep roots in our country: it is supported and nourished by the core values of Islam and other faiths in Indonesia. By our cultures and traditions. By our own social standards.That’s how we sent a message to the world that Islam, democracy and modernization can flourish together. And that democracy pays political, social and economic dividends.

Within 13 years, we emerged as a vibrant economic power with regional and global outreach. And we are more stable, politically and socially, than we have ever been.This brings me to the second basic conclusion I wish to share with you: in the same manner that democracy is the best response to competing interests at the national level, the most effective response to competing national interests at the global level is a democratization of global governance.

The rise of the emerging economies, their call for reform of the international financial architecture, and their willingness to work with the developed world to solve global problems—represent a unique opportunity for democratization of international governance.

The moderates of the world should not feel isolated from one another. For there is no lack of forum and process for dialogue among the faiths, cultures and civilizations. And yet there are still outbreaks of violence in many parts of the world that stem from prejudice and intolerance.

Wednesday, 18 January 2012

* * *

Persecution Of The Ahmadiyah Movement

In 2008, many Muslims in Indonesia protested against the Ahmadiya movement. With violence and large demonstrations, these religious conservatives put pressure on the government to monitor, and harass the Ahmadiyya Muslim Community in Indonesia. Public opinion in Indonesia is split in three ways on how Ahmadiyya should be treated: (a) some hold it should be banned outright on the basis that it is a heretical and deviant sect that is not listed as an officially recognised religion in Indonesia; (b) others hold that it should not be banned because of the freedom of religion article in the Constitution, but also should not be allowed to proselytise under the banner of "Islam" on the basis that this is misleading; (c) still others hold that it should be free to do and say as it pleases based on the Constitutional right to freedom of religion.In June 2008, a law was passed to curtail “proselytizing” by Ahmadiyya members.An Ahmadiyya mosque was burned. Human rights groups objected to the restrictions on religious freedom.

* * *

In July 2010, a mob of 200 Indonesians surrounded an Ahmadi mosque in Manislor village in Kuningan, S. Java,. The mob pelted the mosque with stones before being dispersed by the police.

As of 2011, the sect faces widespread calls for a total "ban" in Indonesia. On February 6, 2011, hundreds of Mujslims surrounded an Ahmadiyya household and beat to death 3 people. Footage of the bludgeoning of their naked bodies - while policeman watched on - was posted on the internet and subsequently broadcast on international media.

* * *

(BBC) --The Ahmadiyya Muslim Community in Indonesia are a minority subset of Muslims,

and in 2008 were declared "deviant" by Indonesia's top Islamic body.

21 April 2011

In Indonesia, the members of a small religious sect called the Ahmadiyah are finding life increasingly difficult.

Muslim hardliners accuse them of blaspheming against Islam, and groups of extremists have attacked their mosques and homes.

Indonesia is a secular country, with freedom of religious expression enshrined in the constitution, but now even the government is debating whether to disband the sect.

Intolerant Indonesia

In Java, Muslim hardliners target ‘apostates’

In a jerky video that’s shaken up Indonesia, young men take turns whacking three prostrate, nearly naked bodies with wooden sticks. The blows land with sickening thumps. Rocks follow. The bodies twitch; the surrounding crowd is jubilant. Shouts of “God is great” can be heard. A policeman waves his hands but doesn’t interfere.

The three men killed in the video belonged to an offshoot of Islam known as Ahmadiyya, a faith that blends Islam’s core teachings with idiosyncratic interpretations that drive hardline Islamists crazy.

The video is especially jarring because Indonesia has long been known for its live-and-let-live religious ethos, and the Ahmadis, who have suffered harassment, or worse, in more conservative countries such as Saudi Arabia, Pakistan, and Afghanistan, have until recently been left alone in Indonesia, the world’s most populous Muslim nation, which holds as its official motto “Unity in diversity.”

Over the past decade, however, Indonesia’s religious compact has frayed, strained by the same fundamentalist forces that have long plagued other parts of the Muslim world. The struggle in Indonesia reflects the global debate within Islam, pitting a loud, radical fringe against a more liberal camp that may be larger but has shown less desire to shout. A recent string of violent episodes—including the killing of the three Ahmadis on Feb. 6—has raised the question: will Indonesia remain liberal?

In a survey conducted last year, the Setara Institute for Democracy and Peace polled 1,200 people in Greater Jakarta and found that nearly half of them wanted the government to outlaw Ahmadiyya, while a fifth were in favor of curbs on the group’s activities.

And the day after the irate crowd in Cikeusik, Banten province, murdered the three Ahmadis, Muslim rioters in unrelated attacks torched several Christian churches and attacked a courthouse, incensed over what they saw as an insufficiently harsh sentence given to a Christian man accused of blasphemy.

. . . . .

But as Indonesia began to dismantle Suharto’s authoritarian legacy, religious minorities came under pressure.

There are six major religions recognized under Indonesian secular law: Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism, and Confucianism. But in 2005 the country’s Ulema Council, the conservative gatekeeper of Sunni orthodoxy, issued a fatwa, or religious decree, branding the Ahmadiyya faith un-Islamic. Although secular law takes precedence over religious decrees in Indonesia, the anti-Ahmadiyya fatwa painted a target on the creed’s followers, and a 2008 secular law marginalized the Ahmadis even further: while adhering to the faith is still legal, spreading the creed is not.

It didn’t help matters that Indonesia’s minister of religious affairs told Parliament this summer that Ahmadiyya should be banned outright. Other officials mused about herding the Ahmadis onto an island reservation.

. . . .
But even when we spoke in December, two months before the grisly murders in Cikeusik, the Ahmadis had already become targets of harassment and violence, with vigilante mobs attacking Ahmadi communities, and local officials doing little to stop them. (The February murders did prompt Indonesia’s president to concede that the government should have done more to prevent the violence, and an inquiry is now underway.)

Anti-Ahmadiyya violence is often driven by “local political dynamics,” Ulil Abshar Abdalla, a liberal Islamic scholar and political analyst in Jakarta, told me before the killings. The government is “trapped in this dilemma: winning the support of Islamists by not stopping the attacks, or stopping the violence to win the support of the larger public.”

A typical incident took place in the village of Cisalada, a three-hour drive from Jakarta. Cisalada’s 600 or so residents are all Ahmadi, a speck in the otherwise Sunni Muslim–dominated countryside where brightly colored cinder-block houses cling closely together, as if afraid to be caught alone out in the open rice fields.

Trouble in Cisalada began this summer when local officials showed up at the mosque to inspect a new extension the Ahmadis were planning to build. The mosque had become a source of wild rumors for the neighboring Sunni Muslim village of Pasar Selasa. never had any disturbances.”

* * *

Third attack in two months – Five houses of Ahmadiah Muslims vandalized by mob

>The attackers had hoped that some Ahmadiyya members in the village will denounce their faith after the attack in the hope of peace and removing the threats to their lives.

Source/Credit: TEMPO Interactive | News
By Ahmadiyya Times staff | April 6, 2011
St

Bogor – Five houses belonging to Indonesian Ahmadiyah Muslim members in Cibungbulang District, Bogor Regency, West Java were again targeted for destruction, TEMPO Interactive reported.The five houses belonged to Narsih, Wahyudin, Nasir, Usman and Ari and suffered broken windows and damages to the roofs.

There was broken glass all over the properties and tiles were destroyed by the impact from stoning.From the information compiled by Tempo, fresh attacks took place on Tuesday, April 4, at around 11.00 pm.

Narsih said he had heard about the plan of attack so he, along with four other heads of families, had evacuated to Kampong Cisalada, Village Ciampea hicks, Ciampea District, Bogor Regency.“So, during the attack, the houses were empty,” said Narsih who returned on Wednesday, April 6th.

Police officers from Police Sectors Cibumbulang Resort and Bogor guarded the scene to avoid the possibility of a widespread destruction.

This is the third time in a period of about two months that properties belonging to Indonesian Ahmadiyah Muslims have been attacked at this location.

Last attack occurred in early March.The attackers had hoped that some Ahmadiyya members in the village will denounce their faith after the attack in the hope of peace and removing the threats to their lives.– Ahmadiyya Times staff. .– 3rd attack on two months – Five Ahmadiyya homes destroyed by mob --- Complements: AhmadiyyaTimes.com

MENGAPA TNI TERPURUK?

Ibrahim Isa

Senin, 02 April 2012

-------------------------

Ada dipertanyakan . . .

MENGAPA TNI TERPURUK?

Sebab paling utama ialah:

Karena TNI di bawah Jend. Suharto, sejak 1 Oktober 1965, melakukan k u d e t a .

Menjadi dalang dan pelaksana perebutan kekuasaan negara dan pemerintahan melalui

pembantaian masal terhadap lebih sejuta warga-negara tak bersalah, melakukan pembunuhan ekstra-judisial, menciptakan pulau pembuangan “Pulau Buru”, memenjarakan puluhan ribu warga, menjadikan lebih duapuluh juta warga sebagai “orang-orang bermasalah”, menghapuskan hak-hak demokrasi, dab menegakkan rezim otoriter anti-demokratis.

Last but least memberlakukan poliTIk rasialis dan diskriminatif anti-Tionghoa dan anti-Tiongkok.

Dan itu berlangsng 30 tahun lebih – melalui sistim Dwifungsi Abri.

Selain ituTNI, althans jendral-jendral dan perwira-perwiranya sampai ke sersan yang jadi penguasa di desa-desa, --- berkubang dalam korupsi, kolusi dan nepotisme. Halmana (dalam skala dan keseriusannya) tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Indonesia.

Yang tsb diatas bukan emosi, bukan tuduhan, bukan rekayasa, -- hanya sedikit merumuskan pengalaman selama ini. Juga bukan analisis dan bukan doktrin.

Sekadar mencatat kisah sedih apa yang diderita negeri dan bangsa selama lebih dari 30tahun di bawah rezim Orba.

* * *

Sekali lagi tentang “De INDONESIË WEIGERAARS”

Kolom IBRAHIM ISA
Minggu, 01 April 2012
----------------------------

Sekali lagi tentang “De INDONESIË WEIGERAARS”
< Prajurit-prajurit Belanda Yg Menolak Memerangi Republik Indonesia>

* * *



Sebuah episode, satu peristiwa amat penting dalam sejarah hubungan Indonesia-Belanda ialah, ketika sejumlah prajurit Koninklijke Leger (KL) Belanda MENOLAK BERANGKAT KE INDONESIA, untuk berperang melawan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Aksi protes prajurit-prajurit Belanda ini teramat penting. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kemiliteran Belanda. Bahwa, begitu banyak yang melakukan desersi dengan alasan, yang, ya politis, ya manusiawi!


Coba bayangkan, --- Dengan tujuan menghancurkan Republik Indonesia, pemerintah Belanda mengirimkan sebanyak 120.000 prajurit KL dari Holland ke Indonesia (1946 – 1949). Tapi, dari jumlah tsb tidak kurang 4050 orang yang menanggalkan pakaian seragam militer mereka. Mereka “membangkang”, melakukan “desersi”. Mereka menolak berperang melawan Republik Indonesia.



Bukankah peristiwa ini LUAR BIASA?

Bukankah ini suatu manifestasi HATI NURANI Belanda, yang sekaligus merupakan tindakan solidaritas dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia?

'De Indonesië Weigeraars” adalah prajurit-prajurit Belanda yang melakukan 'desersi' pasca Perang Dunia II. Desersi terbesar dalam sejarah ketentaraan Belanda itu, dilakukan atas dorongan hati-nurani serta sebab-sebab lainnya yang dianggap benar dan adil. Walhasil, mereka MENOLAK dikrimkan ke Indonesia pada tahun-tahun 1946-1947. Mereka menolak memusuhi rakyat Indonesia, karena menganggap tidak adil dan tgidak benar, bahwa Belanda berbuat demikian, karena negeri itu baru saja bebas dari pendudukan nazi Jerman.



* * *



Bila hendak bicara soal terjadinya jembatan antara kedua bangsa kita, Indonesia dan Nederland, maka aksi “INDONESIË WEIGERAARS” itu adalah salah satu jembatan penting dalam hubungan Indonesia -Belanda. Jelas bukan dilangsungkannya perundingan Indonesia-Belanda, yang berakhir dengan Persetujuan Linggarjati. Karena, kemudian persetujuan itu dicabik-cabik oleh Belanda sendiri dengan tindakan agresi pertama Belanda terhadap RI, yang mereka sebut sebagai “Politionele Actie”.

Pada 10 Maret yang lalu, telah kutulis sebuah esai berjudul “DE INDONESÏE WEIGERAAS” , --- NILAI-NILAI YANG HARUS DIBELA . . . . . .

Maka dari itu, -- Kiranya, tidak cukup sekali saja menulis tentang peristiwa penting tsb. Mengenai episode penting dalam sejarah hubungan Indonesia-Belanda, apalagi itu terjadi setelah bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya, ---- itu harus ditulis lagi, diriset terus, dan dilengkapi lebih lanjut. Penguasa Den Haag bernafsu mengkolonisasi kembali Indonesia. Maka kasus tsb ditutup-tutupi di negeri Belanda sendiri. Banyak kalangan enggan menyinggung, apalagi membicarakannya. Mereka tidak mau membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Juga di Indonesia tidak banyak orang, --- sedikit sekali pakar dan historikus, yang meneliti dan mengetahui seluk-beluk kasus tsb selengkapnya. Di sinilah arti penting buku kecil yang terbit di Belanda pada bulan Juni, 1989, berjudul “DE INDONESIË WEIGERAARS” oleh dua orang jurnalis Belanda, Kees Bals dan Martin Gerritsen. Kemudian keluar cetakan kedua dalam bulan Juli 1989 dan cetakan ketiga yang diperbaiki pada bulan Desember 1993.

Di bawah rezim Orba tak ada perhatian baik dari masyarakat, termasuk tidak dari sejarawan, untuk menterjemahkan karya tsb ke dalam bahasa Indonesia. Barangkali membaca bukunyapun tidak pernah. Apalagi dari pihak penguasa Orba. Mungkin sikap itu disebabkan oleh kenyataan bahwa anggota-anggota Partai Komunis Belanda (CPN) dan ANJV (organisasi pemuda Kiri) dan EVC (serikat buruh Kiri) banyak yang ambil bagian penting dalam aksi itu sendiri maupun yang memberikan bantuan kepada para “pembangkang militer” tsb ketika mereka jadi 'orang buronan', ketika mereka terpaksa 'menghilang', menyelelamatkan diri dari tangkapan Polisi Militer Belanda.

Sementara dari kalangan 'pembangkang” militer Belanda itu, kita kenal nama dan ceriteranya. Seperti H. Poncke Princen. Ia 'tiarap', 'menghilang' tetapi kemudian ditangkap aparat. Lalu dijebloskan ke dalam 'kamp pendidikan kembali' di Schoonhoven. Dari situ ia tokh berangkat juga sebagai tentara Belanda ke Indonesia. Lebih baik ke Indonesia ketimbang dijebloskan dalam penjara lagi, fikir kopral Princen. Di Indonesia ia 'nyeberang'. Bergabung dengan TNI. Ia ikut aktif dalam perang gerilya TNI melawan tentara Belanda. Ikut 'long mars' dari Yogya ke Jawa Barat. Kemudian sebagai anggota DPR-RI dari parpol IPKI, menjadi aktivis hak-hak azasi manusia. Masih di bawah periode rezim otoriter Orba, Poncke Princen mengungkap pembunuhan masal oleh aparat Jendral Suharto, di Purwodadi di sekitar Peristiwa 1965.

Untuk menghitamkan nama Poncke Princen, fihak penguasa Belanda menguar-uarkan berita, bahwa Poncke Princen, setelah masuk TNI, dengan mengenakan pakaian seragam militer Belanda, mengecoh pasukan-pasukan Belanda, menjerat mereka ke suatu perangkap yang diatur oleh TNI. Di situlah pasukan Belanda itu dibantai. Poncke Pirncen, begitu cerita penguasa Belanda, ambil bagian dalam menembaki tentara Belanda yang terjebak itu. Dengan itu fihak Belanda hendak menunjukkan: Lihatlah Poncke Princen si pengchianat yang membelot ke pihak Republik Indonesia, membunuhi teman-temannya sendiri. Tentu cerita itu samasekali rekayasa belaka.

Princen membantah cerita bohong yang disiarkan penguasa Belanda itu. Ketika ia masuk wajib militer, jelas baginya bahwa ia disuruh berperang melawan Indonesia. Ia menolak dan menghilang ke Perancis. Ketika ia kembali ke Belanda mendengar ibunya sakit keras, ia ditangkap polisi militer Belanda. Princen dikirim ke 'kamp pendidikan kembali' di Schoonhoven. Di situ ia banyak bertemu dan tukar fikiran dengan 'pembangkang-pembangkan' lainnya. Orang-orang Komunis Belanda menentang pengiriman tentara ke Indonesia. Salah seorang profesor (Komunis) mengeluarkan seruan agar jangan berangkat. “Saya sepenuhnya terpengaruh oleh sikap mereka itu. Tidak ada yang kami diskusikan selain masalah (perlawanan terhadap pengiriman tentara ke Indonesia) itu”. Demikian Poncke Princen dalam wawancaranya dengan mingguan 'De Groene Amsterdammer', 43 tahun kemudian.

Ketika dihadapkan di sidang mahkamah militer Belanda karena desersinya itu, Princen menyatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak elementer untuk merdeka. Dan pengirimannya ke Indonesia, menurut Princen bertentangan dengan Fasal 192 Undang-Undang Dasar Belanda. Pengadilan Militer samasekali tidak menggubris argumen-argumen Princen. Kata Hakim Ketua: -- “Kopral Princen, kita disini bukan di parlemen” -- kemudian Princen divonis setahun penjara (dengan 4 bulan 'masa percobaan').

Setelah dengan terpaksa masuk militer lagi Princen dikirim ke Purwakarta. Menurut ceriteranya, di Purwakarta ia banyak diskusi dengan seniman-seniman dan budayawan muda Indonesia.

“Dari diskusi itu berangsur-angsur mata saya terbuka tentang perjuangan mereka itu. Tibalah saya pada pandangan: bila fihak sana yang benar (maksudnya Indonesia) maka saya juga harus ada di fihak sana”. Pada tanggal 25 September 1948, Poncke Princen mengambil langkah bersejarah, yang menentukan jalan hidupnya selanjutnya. Princen menanggalkan pakaian seragam KL-nya dan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia.

Fihak TNI tidak segera percaya. Princen ditahan dan dikirim ke Yogyakarta. Ketika Belanda melakukan agresi kedua (19 Desember 1948) TNI membebaskan Princen dari penjara. Kepadanya diberikan peluang untuk memilih apakah mau kembali ke tentara Belanda, atau, berjuang bersama TNI. Princen memilih menjuadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Keputusan yang diyakininya benar. Dimantapkannya ketika ia ambil bagian dalam 'long mars' ditengah-tengah hujan peluru Belanda.

Kepada ibunya Princen menulis: “Selama dua setengah bulan kami jalan kaki tanpa sepatu (dari Jogya ke Jawa Barat). Jalan sepanjang kurang-lebih 900 km bukan jalan beraspal. Siang hari kami dihujani peluru, malam hari dibom. Kami juga menyaksikan perkampungan rakyat yang dibakar (tentara Belanda)... Ketika itu adalah saat-saat sulit, tetapi adalah pada saat itu kita menyadari bahwa . . . . kawan-kawan kita sendiri, hakikatnya tidak beda samasekali dengan orang-orang (nazi) Jerman. Lewat 'long mars' itulah saya betul-betul yakin bahwa saya adalah bagian dari orang-orang yang ditembaki (tentara Belanda). Karena itulah saya mengidentifikasikan diri saya dengan pemuda-pemuda itu (TNI)”.

* * *

Nama lainnya adalah *Piet van Staveren ( lahir 1925), alias PITOYO*.Bersama 25 orang 'pembangkang' lainnya, Pitoyo 'nyeberang' ke TNI, memihak Republik Indonesia dan aktif sebagai penyiar Radio Republik Indonesia, Yogyakarta, pada zaman perang kemerdekaan Indonesia.

Piet van Staveren adalah seorang Komunis, anggota ANJV, organisasi pemuda Belanda yang berorientasi ke CPN (Partai Komunis Belanda). Setibanya di Indonesia , ia berfihak pada RI setelah Belanda melakukan agresi pertama (1947).

Jelas dinyatakan oleh Pitoyo bahwa ia “menolak untuk mengabdi pada kepentingan kolonial klas yang menindas.”. Ia ditangkap (1949 dan di kirim kembali ke Belanda dan divonis 7 tahun penjara (Leeuwarden).

Mereka-mereka itu, prajurit-prajurit Belanda yang melakukan 'desersi', tidak mau disuruh berperang melawan Republik Indonesia. Untuk itu mereka diganjar hukuman, yang berkisar dari beberapa bulan sampai lima tahun penjara. Melakukan desersi adalah bentuk protes dan perlawanan mereka terhadap perang kolonial pemerintah Belanda terhadap Republik Indonesia, terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia.



* * *

Menulusuri kembali sejarah hubungan Indonesia-Belanda beberapa ratus tahun ke belakang, kita menyaksikan bahwa hubungan ini ditandai, dicirii oleh kolonialisme Belanda yang bersekutu dan bersandar pada feodalisme yang masih kokoh di Indonesia. Kekuasaan kolonialisme itu ditandai oleh pemerasan dan penindasan atas bangsa kita.

Orang-orang Belanda yang berpandangan kolot, feodal, konservatif dan reaksioner, dengan bangga memandang ke Zaman Keemasan Kerajaan Belanda. Mereka merasa heibat sebagai turunan Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), gubernur-jendral VOC yang melakukan genosida terhadap rakyat Banda demi memaksakan monopolinya atas perdagangan rempah-rempah di kepulauan Maluku dan Banda. Yang membakar kota Djajakarta demi membangun Batavia. Dan peranan gubernur-jendral van de Bosch yang memaksakan 'Cultuur Stelsel' (tanam paksa 1830-1870), yang telah menggendutkan kas negeri di Den Haag, tapi membangkrutkan kaum tani Indonesia sehingga hidup seterusnya sebagai kuli-kuli di antara bangsa-bangsa. Serta dibangumya oleh gubernur-jendral Daendels, 'Jalan Raya Pos' ( De Grote Postweg-1880) dari Anyer di Banten sampai ke Panarukan, di Jawa Timur, sejauh 1000 km, yang telah minta korban matinya ribuan petani Indonesia.

Belum lagi bicara kasus pembantaian masal Kapten Westerling di Sulawesi Selatan atas rakyat Sulawesi Selatan, dan pembunuhan masal tentara Belanda di desa Rawagede, Jawa Barat. Dan sejumlah kekejaman Belanda selama dua kali perang agresi Belanda terhadap Republik Indonesia.

Semua itu adalah catatan sejarah yang mengisahkan kekuasan angkara murka rezim kolonial Belanda atas Indonesia.

* * *

Tapi . . . . Juga dengan menelusuri kembali sejarah hubungan Indonesia-Belanda, kita bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya.

Sepertu MULTATULI dengan bukunya yang anti-kolonial dan anti feodal “Max Havelaar . . .”; dengan Prof Dr Wertheim dengan bukunya “Indonesian Society in Transition”, dan didirikannya Komite Indonesia serta Stichting Werheimnya; dengan Prof Dr Jan Breman dengan bukunya dan tulisan-tulisannya yang membelejeti kejahatan 'Cultuur Stesel' (antara lain yg berjudul “Koloniale Profijt van Onvrije Arbeid – Het Preanger Stelsel van Gedwongen Koffieteelt of Java) dan tulisan-tulisannya yang mengungkap dan menganlisisis pelbagai bentuk pemerasan kolonial Belanda atas Indonesia; dengan Prof Dr Pluvier yang dengan jujur dan obyektif menulis buku sejarah gerakan nasional Indonesia; dengan Prof Dr Bob Hering yang menulis buku sejarah Indonesia, tentang Bung Karno sebagai Bapak Nasion Indonesia; dengan Joop Morriën dengan bukunya “Vijftig Jaar Antikoloniale Strijd – INDONESIË Liet Me Nooit Meer Los”; dengan Herman Burger dengan bukunya “De Garuda en de Ooievaar” yang dengan obyektif menulis tentang sejarah hubungan Nederland-Indonesia; dengan Ewald van Vugt dengan bukunya “Zwarte Boek Van Nederland Overzee”, yang membelejeti kekejaman dan kebiadaban kolonialisme Belanda terhadap dunia, khususnya terhadap Indoensia; dengan Dr H. Poeze yang menulis tentang sejarah salah seorang founding father Indonesia -- TAN MALAKA;

dengan Poncke Princen dan Piet van Staveren, yang menentang perang yang dilancarkan Belanda atas RI dan kemudian berpihak total pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan masih banyak lagi cendekiawan, pakar dan sejarawan yang berpandangan obyektif, yang mengutuk kolonialisme Belanda atas Indonesia dan membela perjuangan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pasti banyak tulisan dan kegiatan lainnya yang dilakukan orang-orang Belanda yang jujur dan bersahabat terhadap Indonesia.

Maka tibalah kita pada suatu kesimpulan: Yaitu – Keharusan melihat sejarah hubungan Indonesia-Belanda selalu dari dua seginya, yaitu segi gelap dan segi terangnya, SEGI NEGATIF DAN SEGI POSITIFNYA.

* * *

Aksi dan tindakan sejumlah besar prajurit Koninklijke Leger Belanda, yang 'membangkang' yang melakukan “desersi” demi menolak dan melawan perang agresi Belanda atas Republik Indonesia, jelas adalah segi indahnya, segi positifnya dalam sejarah hubungan dua bangsa dan dua negeri ini.

* * *

“TAMAN BACA MULTATULI” Di Desa Banten . . . . .

Kolom IBRAHIM ISA

Kemis, 29 Maret 2012

-----------------------------

“TAMAN BACA MULTATULI” Di Sebuah Desa Banten . . . . .

Sahabatku Guru di Lebak, Banten, dikenal populer sebagai Kang Ubay, nama lengkapnya UBAIDILLAH MUCHTAR, baru-baru ini mengirimkan padaku tiga pasang YOUTUBE, mengabadikan laporan wartawan Metro TV Jakarta, Kick Andy Hope , ke desa Lebak. Dengan judul TAMAN BACA MULTATULI , laporan tsb ditayangkan pada tanggal 17 Februari y.l. Untuk melihatnya sendiri silakan klik pada link brikut ini:

Episode (1): http://www.youtube.com/watch?v=8ub5M7Bu_Sc
Episode (2) http://www.youtube.com/watch?v=R7kt18w5ezU
Episode (3) http://www.youtube.com/watch?v=2uZki0ko58s

* * *

Ubaidillah Muchtar bersepeda motor dari Sawangan, Depok, menuju kampung Ciseel, desa Sobang, Kabupaten Lebak, menempuh jalan ratusan kilometer. Disitulah Kang Ubay memperkenalkan Eduard Douwes Dekker alias Multatuli ke masyarakat Ciseel, yang langka fasilitas itu.

Jalan menuju Desa Ciseel berlika-liku dan tak beraspal. Kesanalah Kang Ubay melakukan silaturahmi dengan masyarakat kemudian membentuk grup membaca dengan bacaan utama novel Max Havelaar.

Di desa itu dimulai cerita unik pada tanggal 23 Maret 2010.

Pekan demi pekan, para peserta reading group belajar kenal dengan tokoh Max Havelaar dan perjuangannya di masyarakat Lebak. Suatu perlawanan terhadap kejahatan bupati bangsa sendiri kala itu. Demikian a.l tulis Wordpress.com.

Kini setelah setahun berlalu kegiatan tetap berlanjut dengan perkembangan mengagumkan karena edisi Max Havelaar dalam beragam bahasa mulai dibaca.

* * *

Sebelumnya, --- Ubay menceriterakan kepadaku bahwa, dua tahun yang lalu, 23 Maret 2010, di Lebak telah didirikan TAMAN BACA MULTATULI. Anak-anak didik Ubay terlibat dengan kegiatan “Reading Group Max Hevelaar”.

Betul-betul tak terfikir samasekali padaku, – – – – bahwa, nun jauh di desa CISEEL, – – – di pedalaman Lebak Banten, di sebuah kampung yang belum tersentuh modernitas murid-murid sekolah, di bawah bimbingan gurunya, anak-anak didik Indonesia, sejak 23 Maret 2010, melakukan kegiatan membaca bersama di sebuah READING GROUP MAX HAVELAAR. Pembacaan dilakukan setiap selasa pukul 16.30-18.00. Pesertanya anak-anak usia SD-SMP-SMA desa tsb.

Mei lalu, ada acara SASTRA MULTATULI, 3 hari berturut-turut. Diskusi Multatuli, menyusuri jejak Multatuli, kesenian rakyat, pemutaran film Max Havelaar, dan trip to Baduy. Semua catatan dan foto tersimpan di : http://www.readingmultatuli.blogspot.com/. Dan juga drama Saijah Adinda.

Juni tahun lalu, demikian ceritera Ubay, ---- datang berkunjung rombongan terdiri dari14 operator travel wisata ke Lebak yang dipimpin oleh Willem van Duijen, Kurator Museum Multatuli di Amsterdam, Belanda. Pada 2 Juni juga datang ke Taman Baca Multatuli Ciseel, Lebak, suami istri Italia, suami istri, Carlo Laurenti dan Maria Elenora dari Reading Group Max Havelaar, Itali --- datang ke Taman Baca Multatuli.

Reading Group Max Havelaar Ciseel kini memasuki tahun ke-2. Tahun pertama tamat selama 11 bulan (23 Maret 2010-22 Februari 2011)dengan kerbau sungguhan. Lihat juga http://readingmultatuli.blogspot.com/p/galeri-foto.html.”

Reading Group kini memasuki minggu ke-33 di tahun kedua. Baru tiba di Bab 8. Pidato Havelaar. Juga tambah lagi sekarang ada Reading Group Novelet Saija bahasa Sunda di Kamis sore...peserta tetap konsisten hadir.

Demikian cerita Ubaidillah Muchtar padaku.

* * *

Fikirku . . . Multatuli Abad ke XIX -- Prof Dr Wertheim Abad Ke XX, Adalah Jembatan-Jembatan Yang Sesungguhnya antar Indonesia dan Belanda.

* * *

Siapa akan menyangka sebelumnya? Bahwa, -- di bawah kekuasaan mutlak pemerintah kolonial Hindia Belanda, pada abad ke-IX, seorang pejabat kolonial, seorang asisten-residen Lebak, Dr. Douwes Dekker, memulai ramuannya, berancang-ancang dalam fikirannya, apa yang kemudian ia tulis dalm bukunya yang menggoyahkan sendi-sendi kolonialisme dan feodalisme, 'MAX HAVELAAR”. Lengkapnya Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. (Edisi Indonesia: --"Max Havelaar, atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang
Belanda". Satu-satunya novel, roman, drama, yang bagaikan dinamit-awal menggoncang pondasi kekuasaan angkara murka kolonialisme Belanda di Indonesia.

Di Lebak, sebuah desa di Banten. Disitulah memancar cahaya hati nurani seorang Belanda yang kemudian terkenal dengan nama MULTATULI. Ia menuding, ia menggugat terbuka: KOLONIALISME BELANDA DAN FEODALISME BANTEN -- adalah PENINDAS DAN PEMERAS RAKYAT INDONESIA.

* * *

Tidak kebetulan bahwa di sebuah desa yang jauh dari kota, terpencil, di Lebak, Guru Ubaidillah berprakarsa mendirikan sebuah perpustakaan untuk murid-murid sekolah di desa itu – “TAMAN BACA MULTATULI”. Peristiwa ini menunjukkan di satu pihak kepedulian dan pengabdian seorang guru dari generasi muda, UBAIDILLAH MUCHTAR. Ia mencurahkan tenaga dan fikirannya pada masalah pendidikan anak-anak bangsa di desa yang begitu terpencil. Disisi lainnya Ubay tergugah dan terinspirasi oleh tokoh Dr. Edward Douwes Dekker, alias MULTATULI.

Di kalangan budaya Belanda, Multatuli dinilai sebagai novelis terbesar yang setara dengan penulis-penulis kaliber dunia.

MULTATULI (Artinya 'Saya Yang Banyak Menderita') adalah sastrawan Belanda yang terbesar di abad ke-XIX. Bahkan mungkin, demikian dikatakan, Multatuli adalah penulis Belanda terbesar di sepanjang masa. Siapa saja yang membaca roman Multatuli 'Max Havelaar', akan berkenalan dengan jiwa kritis Multatuli. Justru ini pulalah yang membuatnya masyhur di seluruh dunia. Di salah satu bagian karya Multatuli itu, terdapat drama tentang 'SAIJAH Dan ADINDA' yang sangat menyentuh. Di negeri kita bagian dari buku Multatuli ini sering dikutip dan dipentaskan di panggung.

Mengapa hal ini penting dan menarik? Karena menggugah kita orang-orang Indonesia. Karena yang dianggap penting oleh Belanda itu, berkenaan dengan suatu karya seni yang menyangkut NASIB RAKYAT KITA pada zaman Hindia Belanda dulu.

Mutatuli menjadi amat terkenal di negerinya sampai ke mancanegara dengan bukunya 'Max Havelaar', nama lengkap buku Multatuli adalah 'Max Havelaar, Of De Koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschppij'. Multatuli, adalah nama-pena Eduard Douwes Dekker. Kiranya pembaca Indonesia cukup mengenalnya. Buku Multauli 'Max Havelaar' sudah pernah diterbitkan edisi bahasa Indonesia, dan telah dua, tiga kali dicetak ulang.

Buku Multatuli, 'Max Havelaar', terbit 1860, ditulisnya dalam jangka waktu sebulan (1859), di kamar sebuah hotel kecil di Brussel, Belgia. Oleh kalangan luas budaya di Belanda, karya Multatuli dinilai sebagai literatur Belanda yang terpenting. Multatuli telah memelopori suatu gaya penulisan yang merupakan gaya penulisan baru. Ia juga dikatakan sebagi romantikus terbesar dalam literatur Belanda.

Di negeri kita, Multatuli dinilai sebagai seorang sastrawan Belanda yang progresif. Beliau dihargai dan dikagumi. Karena sebagai orang Belanda , bahkan pejabat kolonial Hindia Belanda, ia punya hati nurani. Dengan jernih Multatuli mengisahkan nasib buruk rakyat Indonesia di bawah kekuasaan kolonial/feodal, dalam hal ini kaum tani di Lebak, dimana Multatuli pernah menjadi asisten residen.


Pada periode Orba penguasa melarang dipertunjukkannya film 'Max Havelaar' produksi Belanda. Alasannya ? Sungguh memalukan. Betul-betul mengungkap kepicikan jiwa penguasa Orba ketika itu. Sebagai alasan penolakan atas film tsb, dikatakan bahwa film tsb menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia (tuan-tuan feodal yang berkuasa ketika itu) diceriterakan sebagai 'lebih kejam' dari penguasa kolonial Hindia Belanda.

Bagi Indonesia ada arti khusus, arti besar, karena, Multatuli dan karyanya 'Max Havelaar' adalah salah satu tali penghubung dan pengikat bagi saling mengenal dan saling merespek berkenaan dengan usaha untuk memperbaiki lebih lanjut hubungan dua negeri dan bangsa, Indonesia dan Nederland.




* * *