QUO VADIS JAKOB OETAMA??? QUO VADIS KOMPAS-GRAMEDIA??

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 18 Juni 2012

---------------------------------------------

QUO VADIS JAKOB OETAMA???

QUO VADIS KOMPAS-GRAMEDIA??

Kebebasan Menyatakan Pendapat, salah satu hak demokratis dari hak-hak demokratis berorganisasi, mendirikan parpol, berdemonstrasi dan hak mogok kaum pekerja; diberlakukannya pemilihan umum dan adanya lembaga dewan perwakilan rakyat yang menentukan pemerintah yang bagaimana yang berhak untuk memerintah; --- Semua itu menjadi tuntutan perjuangan, aksi massa ratusan ribu untuk Demokratisasi dan Raformasi negeri kita, hingga tercapainya tuntutan utama ketika itu, TURUN PANGGUNGNYA REZIM OTORITER ANTI-DEMOKRATRIS ORDE BARU.

* * *

Periode pasca Presiden Suharto, menyaksikan masih berlangsungnya dengan sengit perjuangan antara otoriterisme Orba, kesewenang-wenangan kekuasaan rezim-militeristik yang otoriter dengan kekuatan demokrasi dan reformasi negeri ini.

Keswenang-wenangan membakar gereja maupun mesjid, aksi teror dan pelarangan terhadap salah satu aliran kepercayaan, pelarangan terhadap didirikannya rumah ibadah kepercayaan tertentu, “sweeping” yang dilakukan oleh sementara golongan terhadap toko-toko buku, semua itu menunjukkan bahwa perjuangan untuk HAK-HAK DEMOKRATIS, pada periode pasca-Suharto, masih jauh dari selesai. Perjuangan dan aksi serta kontra aksi masih dan akan berlangsung terus.

SURAT TERBUKA tertuju pada JAKOB UTAMA, oleh Firdaus C, yang bisa dibaca di mailist Gelora45, 18 Juni 2012, adalah salah satu pencerminan dari masih berlangsungnya dengan sengit perjuangan antara demokrasi dan kontra-demokrasi.

* * *

Kompas Gramedia, sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan yang tampil dengan semboyan

TIDAK ADA KEBANGGAAN YANG LEBIH BESAR DI SAAT KITA BISA IKUT ANDIL DALAM MENCERDASKAN BANGSA, dan Jakob Utama sebagai pendiri dan penanggung-jawab, oleh Firdaus C, dimintai pertanggngan jawabnya.

Mengapa? Karena, mereka melakukan aksi pembakaran buku “5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia” di halaman Bentara Budaya Jakarta yang dilakukan PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Soalnya jelas, sebuah penerbit yang tampil pada waktu pendiriannya di tahun 2010, dengan semboyan “Tidak ada kebanggaan yang lebih besar di saat kita bisa ikut amdil dalam mencerdaskan bangsa”, JUSTRU melakukan tindakan yang bertentangan dengan semboyan yang dipropagandakannya itu. Itulah sebabnya Jakob Utama sebagai pendiri dan penanggungjawab DIMINTAI PERTANGGUNGAN JAWABNYA.

Pertanyaan yang tak tersurat tapi tersirat dalam surat terbuka C. Firdaus, ialah: Apakah rituil pembakran salah satu buku yang ia terbitkan sendiri itu, di bawah semboyan IKUT ANDIL DALAM MENCERDASKAN BANGSA, itu, sesuai dengan klaim demokratis yang dipamerkannya itu?

Lebih tandas lagi`Apakah rituil pembakaran buku itu, yang merupakan praktek “biasa” di bawah rezim Orba, atau di bawah rezim fasis di negeri fasis lainnya seperti di Jerman-Hitler, apakah aksi itu, AKAN MENCERDASKAN BANGSA??

Maka penulis artikel ini mengajukan pertanyaan:

QUO VADIS JAKOB OETAMA???

QUO VADIS KOMPAS-GRAMEDIA??

* * *

Melihat arti penting dan gawat masalah yang dikemukakan dalam surat terbuka tsb, maka di bawah ini dimuat selengkapnya SURAT TERBUKA Firdaus C kepada Jakob Oetama.

* * *

SURAT TERBUKA untuk JAKOB OETAMA

Gelora45, 18 Juni 2012

http://pejalanjauh.net/2012/06/surat-terbuka-untuk-jakob-oetama/ 

Sdr. Jakob Oetama,

Saudara sering berbicara tentang pentingnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu juga dengan jelas dan gagah terpampang di situs resmi perusahaan yang saudara dirikan, Kompas Gramedia. Jika saudara lupa atau mungkin tidak sempat membacanya, saya tampilkan ulang di sini bagaimana perusahaan yang saudara dirikan mendeskripsikan dirinya sendiri:

TIDAK ADA KEBANGGAAN YANG LEBIH BESAR DI SAAT KITA BISA IKUT ANDIL DALAM MENCERDASKAN BANGSA

Terimakasih untuk telah mendirikan Gramedia. Sedikit atau banyak, saya ikut tercerahkan dengan buku-buku yang diterbitkan atau dijual oleh perusahaan yang saudara dirikan. Tapi saya tidak mungkin berterimakasih untuk aksi pembakaran buku “5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia” di halaman Bentara Budaya Jakarta yang dilakukan PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Betul, bukan, itu salah satu anak perusahaan yang saudara dirikan?

Tapi lihatlah bagaimana buku-buku dibakar dan dibumihanguskan, bukan oleh Hitler atau rezim fasis yang sudah tercatat dalam sejarah, bukan oleh Kejaksaan Agung, bukan oleh Polisi, bukan oleh preman-preman yang jualan otot dan hiruk-pikuk suara, tapi oleh PT Gramedia Pustaka Utama sendiri, dan pembumihangusan buku itu juga dilakukan di halaman Bentara Budaya Kompas. Apa yang saudara rasakan saat melihat foto di bawah ini?

Saya sengaja menghitamkan wajah yang ada di dalam foto-foto itu, baik mereka direktur atau wartawan atau ulama, baik yang mengenakan kemeja, baju batik, menggunakan ID Card wartawan, yang mengenakan kopiah, yang memegang payung atau yang sedang dipayungi. Bagi saya, wajah-wajah yang hadir di sana itu sama saja: semuanya mewakili wajah kebudayaan yang makin lama makin suram oleh ketidakmampuan menyikapi perbedaan dan (ini yang terpenting) bersikap afirmatif terhadap tekanan dan kekerasan yang mengatasi dan melampaui hukum.

Kompas (itu surat kabar yang saudara dirikan, bukan?) pada 16 Oktober 2010 pernah menulis tajuk rencana yang brilian mengenai dunia buku. Saat itu, sebagaimana dikomiplasikan oleh akun @radiobuku, Kompas menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenang Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran sebuah buku. Kompas menulis editorial:

“Kewenangan melarang buku dalam sejarah lebih banyak tersebab politik ketimbang kepentingan edukatif. Atas nama politik buku gampang dilarang terbit. Atas nama politik, buku dengan sewenang-wenang dirampas dan dibakar. …Kita ucapkan selamat datang kebebasan berekspresi. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk merawatnya.”

Amanat MK jelas: sebuah buku dinyatakan bersalah atau tidak harus ditentukan oleh pengadilan. Pelarangan buku masih bisa dilakukan, tapi hukum memberikan perlindungan agar pelarangan itu tidak lagi dilakukan dengan sewenang-wenang dan semau-maunya. Buku harus dibawa ke pengadilan, diteliti, ditelaah dan diperdebatkan secara terbuka.

Sayang sekali Gramedia Pustaka Utama, sebuah penerbit raksasa di Indonesia, tidak memanfaatkan itu untuk menjadi contoh bagaimana menyikapi sebuah buku dengan cara yang konstitusional. Asal saudara tahu, putusan MK itu lahir setelah sekumpulan anak muda tanpa kocek tebal, dengan biaya sendiri, mengajukan judicial review terhadap kewewenangan Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran sebuah buku secara sepihak.

Mestinya Gramedia yang mengambil inisiatif melakukan judicial review, karena semua penerbit sesungguhnya berkepentingan dengan beleid karet bergaya kolonial itu. Tapi bahkan ketika judicial review itu sudah dilakukan dan berbuah, putusan MK itu pun tidak digunakan sama sekali.

Benar bahwa buku itu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama.

Benar bahwa itu duit dari Gramedia Pustaka Utama. Benar bahwa Gramedia berhak menarik dari peredaran buku yang diterbitkannya sendiri.

Tapi lain soal ketika penarikan buku itu berdasarkan tekanan ormas. Lain soal pula ketika penarikan itu juga ditindaklanjuti dengan pembakaran buku.

Lain soal juga ketika pembakaran itu dilakukan di halaman Bentara Budaya Jakarta.

Tidak cukupkah penarikan buku itu dari peredaran? Atau, jika ingin sedikit tega, bukankah bisa didaur-ulang menjadi bubur kertas kembali demi menghormati pengorbanan sekian pohon yang harus ditebang demi pencetakan buku tersebut? Lalu kenapa sampai pembakaran itu harus dipertontonkan di muka umum? Perayaan apa yang hendak dipertontonkan?

Saya menghormati, kita harus menghormati siapa pun yang tersinggung dengan isi buku tersebut. Tapi bayangkanlah apa jadinya jika tiap kali seseorang tersinggung dengan sebuah buku lantas tiap penerbit akan membakar buku yang diterbitkannya. Agar tidak terjadi seperti itu, makanya Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang mempreteli kewenangan Kejaksaan Agung sembari menyerukan agar setiap buku yang bermasalah sebaiknya dibawa pengadilan untuk didiskusikan, ditelaah dan diperdebatkan.

Saudara perlu mempertimbangkan kembali apa efek dari tindakan yang dilakukan Gramedia Pustaka Utama ini pada penerbit-penerbit lain yang jauh lebih kecil, penerbit yang berkantong pas-pasan, penerbit yang tak punya saudara kandung sebesar dan sepenting koran Kompas.

Penarikan buku masih bisa dipahami, tapi pembakaran buku yang dipertontonkan di muka umum oleh Gramedia Pustaka Utama adalah afirmasi sempurna atas sikap intoleran yang makin menggejala belakangan ini. Bagi saya, pembakaran buku di halaman Bentara Budaya, dengan disaksikan belasan orang dari berbagai kalangan, adalah sebuah orgy yang merayakan syahwat nekrofilia kebudayaan.

Kembali saya perlu mengingatkan kalimat yang tertera dalam tajuk rencana Kompas itu: “Kita ucapkan selamat datang kebebasan berekspresi. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk merawatnya.”

Semoga pekerjaan merawat kebebasan berekspresi ini masih dianggap sebagai pekerjaan rumah bersama kita, saya, teman-teman saya, saudara dan semua perusahaan-perusahaan yang saudara dirikan. Jika pun harus kalah dalam perjuangan merawat kebebasan berekspresi itu, biarlah kekalahan itu terjadi tidak dengan mudah dan setelah melalui perlawanan sebisanya. Sehingga dalam pahitnya kekalahan itu seseorang masih bisa berkata: “Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.”

Jika memang upaya merawat kebebasan berekspresi itu tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan rumah Gramedia Pustaka Utama, biarlah kami masyarakat sipil ini yang akan merawatnya, dengan sebisanya, dengan semampu-mampunya — sebagaimana dulu kawan-kawan kami juga yang dengan inisiatif sendiri melakukan judicial review tanpa bantuan orang-orang kaya yang dibesarkan oleh bisnis perbukuan.

(NB: Huruf cetak tebal pada teks di atas adalah dari Kolumnis I.I.)

——————————–

post-script: foto milik detik.com, maaf jika saya sedikit mengubahnya.

Firdaus C.

Koran-digital

Sent from BlackBerry® on 3

*SELAMAT UTNTUK ALPHA AMIRRACHMAN *

*Kolom IBRAHIM ISA*
*Jum'at, 15 Juni 2012*
*---------------------*


*SELAMAT UTNTUK ALPHA AMIRRACHMAN *

*dan Keluarga.*


** * **

Pada suatu hari yang cerah aku menerima Undangan dari sahabatku M. Shohibuddin, PhD researcher Amsterdam Institute for Social Science Research AISSR) Universiteit van Amsterdam.

Tertera dalam surat undangan: *"Undangan Public Defense Alpha Amirrachman"*, 6 Juni 2012, mulai jam 12.00-14.30, di Agnietenkapel, Universiteit van Amsterdam, Ouderzijds Voorburgwal, Amsterdam.


Kegiatan siang itu, adalah berhubung diselenggarakannya acara sidang terbuka mempertahankan disertasi doktoral Alpha Amirrachman. Judul desertasi:


"*PEACE EDUCATION IN THE MOLUCCAS, INDONESIA; Between Global Models and Local Interests".*


* * *


Dua hal yang punya arti penting, yang membikin hatiku lega sekali.


Pertama, bahwa sahabatku Alpha Amirrachman yang dengan tekun bertahun-tahun melakukan riset teristimewa di Maluku, kemudian studi di Amsterdam, akhirnya telah berhasil meraih gelar Ph.D.

Kukatakan merasa l e g a , bukan semata-mata karena Alpha sudah meraih titel *Ph.D, (Doctor)*, tapi terlebih lagi, karena dengan keberhasilan studinya itu, dunia kesarjanaan Indonesia, hari itu telah bertambah lagi dengan seorang sarjana muda: Alpha Amirrachman. Bukankah ini suatu kebanggaan kita bersama?


Bedebar-debar hati kita (orang-orang Indonesia dan sahabat-sahabat Belanda dan asing), diliputi rasa bangga yag wajar, ketika, dimuka kurang lebih 100 undangan, mendengar pidato Promotor Prof. dr. H,G.C. Schulte Nordholt, yang a.l menyatakan:


"By virtue of the power lawfully granted to us by order of the Rector and The Doctorate Board of this University, I herewith confer on you, *Raden Alpha Amirrachman, the degree of Doctor, and grant you all the rights appertaining to this degree by law or custom." . . . . . Value the obtained dignity as an honour and privilige and */*never forget the responsibilities which, as a result, you now have toward science and society".*/


" /*. . . . never forget the responsibilities which, as a result, you have toward seciene and society". */


"*Jangan sekali-kali lupa tanggung-jawab, sebagai kelanjutannya yang harus dipikul, terhadap ilmu dan masyarakat". *Secara umum bertanggungjawab terhadap ilmu dan masyrakat adalah suatu pengertian universal. Bagi Alpha tentunya punya arti khusus dan kongkrit: tanggungjawab terhadap ilmu dan masyarakat di INDONESIA. Pada tanah air dan bangsa, pada umum dan rakyat Indonsia!


Itulah yang kumaksudkan dengan "hal kedua" yang punya arti penting. Tema yang dipilih oleh Alpha dalam melakukan riset dan membuat desertasinya adalah *"PEACE EDUCATION IN THE MOLUCCAS, INDONESIA; Between Global Models and Local Interests".*


* * *

Alpha sendiri menjelaskan bahwa tujuan studinya ialah untuk meneliti dampak proyek-proyek edukasi-perdamaian yang didukung oleh badan-badan internasional UNICEF dan UNDP, dan badan-badan bilateral JICA dalam daerah yang terlibat konflik di Maluku. Di situ dipilih empat sekolah: sebuah sekolah dasar swasta (Sekolah 1) yang terletak di sebuah desa Kristen, Ama Ory, Paso; sebuah sekolah Islam (Sekolah 2) yang terletak di desa Muslim, Telaga Kodak, Leihitu; sebuah sekolah menengah umum (Sekolah 3); dan sebuah sekolah menengah swasta (Sekolah 4). Dua sekolah yang disebut belakangan terletak di kota Ambon.


Pilihan tema ini relevan dengan situasi kongkrit Indonesia yang masih laten dengan "konflik-konflik religius dan etnis". Ditunjukkan bahwa orientasi kulturil sekitar kurikulum edukasi-perdamaian tidak membantu untuk menangani ketidak-adilan kekuasaan dan sosial, yang tertanam dalam pada kehidupan bermasyarakat di Maluku.


Tapi, di sekolah yang tidak terdapat intervensi spesifik edukasi-perdamaian, orang bisa membangun jembatan di kalangan siswa-siswanya. Sekolah tsb juga dapat mengamankan dukungan para orangtua dan masyarakat, tanpa mempedulikan latar belakang religius dan etnis masing-masing. Sekolah ini merupakan contoh bagus, tentang bagaimana kesedaran berwarganegara diberlakukan dengan cara yang efektif. Mereka mampu melaksanakan proses edukasi-perdamaian tanpa bantuan organisasi luarnegeri. Alpha menunjukkan bahwa di suatu masyarakat dimana terdapat ketidak-adilan kekuasaan antara kelompok-kelompok religius dan etnis, "notie" mengenai politik-identitas, berguna untuk dapat memahami bagaimana dan mengapa ketegangan-ketegangan antar-religi dan antar-etnis terus berlangsung di suatu wilayah yang seharusnya merupakan daerah-pasca-konlfik.



* * *


Menjelaskan tentang latar belakang situasi di Maluku, Alpha menguraikan a.l sbb: Setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru dalam tahun 1999, provinsi (Maluku) dilanda konflik sektarian besar-b esaran selama period 1999-2003. Kekersan di Maluku dinyatakan sebagai konflik besar-besaran, yang amat meterkejutkan, yang meluas dari kota Ambon ke desa-desa, yang telah membunuh paling tidak 2000 penduduk serta menjadikan lebih dari seperempat juta orang kehilangan rumah tempat tinggalnya di seluruh kepulauan Maluku. Selain konflik sektarian, wilayah ini mengalami diperkokohnya yang tampaknya sebagai politik identitas yang ekslusif dimana orang-orang setempat di Maluku Tengah -- yang telah menikmati dominasi politik dan ekonomi sejak periode kolonial Belanda -- berusaha untuk 'kembali' ke tradisi lokal (adat), setelah hampir 30 tahun lamanya di bawah rezim Orde Baru yang opresif dan tersentralisasi.


Pada titik ini aku teringat uraian Ratna Sarumpaet, (penulis aktivis pro-demokrasi Indonesia yang tidak asing bagi para penggiat Reformasi dan Demokrasi), yang diberikannya di KITLV, pertengahan Februari 2011, ketika memperkenalkan novelnya yang terbaru "MALUKU KOBARAN CINTAKU" . Ratna Satumpaet menekankan berulangkali bahwa ummat Kristen dan Islam di masa lampau di Maluku hidup bersama dengan damai, harmonis dan aman.


Dalam uraiannya itu Ratna Sarumpaet, atas pertanyaan, menandaskan bahwa konflik Maluku, hakikatnya bukan konflik agama, tetapi rekayasa di kalangan yang punya kuasa, demi kekuasaan.
Ketika menjelaskan tentang karya sastranya terbaru MALUKU KOBARAN CINTAKU, berulangkali Ratna menandaskan bahwa apa yang diceriterakan tentang aparat dan apa yang mereka lakukan di Maluku, terutama sekitar 'konflik Maluku' adalah benar adanya. Bukan fiksi!


* * *


Selanjutna Alpha menjelaskan: Secara keseluruhan studinya menunjukkan keterbatasan edukasi-perdamaian seperti yang dikonsepkan oleh UNICEF, UNDP dan JICA dan dilaksanakan di context lokal. Hal itu juga mengungkapkan erosi dari proyek nasional identitas nasional sejak periode desentralisasi. Reform strukturil desentralisasi , yang termanifestasi dalam bentuk regionalisme yang eksesif, ternyata cenderung ke konflik berlandaskan-identitas serta melunturkan perasaan identitas nasional. Karena itu, peranan pendidikan dalam membangun kultur perdamaian, dan kewarganegaraan, harus bergandengan dengan reform yang lebih luas demokratisasi dalam masyarakat. Namun, pada waktu yang bersamaan, para orangtua siswa-siswa adalah anggota dari masyarakat yang lebih luas, halmana berarti sekolah-sekolah masih punya kesempatan untuk memprakarsai dan mempengaruhi masyarakat yang lebih luas atau melalui keterlibatan orangtua.


Sebagai catatan skeptis, saya yakin bahwa komponen bersangkutanm dengan perdamaian dalam proyek-proyek ini terlalu dangkal atau terlalu sedikit untuk mencapai dampak yang dalam dan lama terhadap para siswa dan masyarakat.


Selanjutnya, orientasi kurikulum pendidikan-perdamaian yang secara kuluril eksklusif dari Maluku Sentral tak akan membantu untuk menangani ketidak-samaan kekuasaan dan sosial yang berakar dalam di masyarakat Maluku, dimana masih terdapat ketegangan di antara orang setempat dan pendatang, bahkan di kalangan orang-orang setempat sendiri.


Bicara tentang catatan optimis, kepemimpinan Sekolah 4, menunjukkan amat besarnya pengaruh dalam membantu membangun hubungan dengan siswa-siswa untuk menjamin dukungan orangtua dan masyarakat, tak peduli (bagaimana) identitas religi dan etniknya. Sekolah ini merupakan contoh-model yang baik, dimana kesadaran berwarganegara dipupuk dengan cara yang efektif. Lebih memberikan harapan adalah bahwa, kasus Sekolah 4 menunjukkan bahwa rakyat mampu untuk memulai suatu proses edukasi-perdamaian yang gigih, tanpa adanya dukungan dari lembaga-lembaga luarnegeri. (Bravo, Alpha!, Isa)

Merefleksi kasus studi saya, kata Alha Amirrachman, serta saling hubungannya dengan teori, saya yakin dalam suatu masyarakat yang terlibat konflik di mana ketidak-sederajatan kekuasaan di kalangan kelompok-kelonpok religius dan etnis masih dapat ditemukan, dan dimana persaingan demi kekuasaan dan pengaruh di kalangan mereka masih tetap mendalam yang dicemarkan oleh sentimen religius dan etnis -- diperburuk lagi dengan kepercayaan tradisional, yang melegitimasikan pemisahan religius -- konsepsi identitas politik berguna untuk bisa memahami bagaimana, dan mengapa ketegangan antar-religi dan antar-etnis masih utuh di dalam suatu masyarakat yang dianggap sudah dalam situasi pasca-konflik.


Oleh karena itu, penelitian saya, kata Alpha, memberikan sumbangan pada debat-teori tentang apakah edukasi-perdamaian memperluas kesadaran berwarganegara, peranan edukasi di daerah yang dilanda konflik dalam membantu mempersatukan, atau, membuyarkan (men-disintegrasikan) masyarakat yang sudah terpecah-belah, dan mengenai peranan kepemimpinan kepala sekolah, dalam melaksanakan visi sekolah.


( NB. ...Penjelasan diatas adalah terjemahan dari penjelasan yang diberikan oleh Alpha dalam bahasa Inggris. Pasti terdapat terjemahan yang kurang tepat atau salah. Harap dimaklumi keterbatasan yang menterjemahkannya. I.I.)


* * *


Bagi pembaca yang tertarik dan ingin membaca keseluruhan desertasi Alpha Amirrachman, silakan membaca buku yang sudah diterbitkan:


PEACE EDUCATION in the MOLUCCAS, INDONESIA

Between global models and local interests. ALPHA AMIRRACHMAN.

Printed by : PT Mitra Cahaya Utama (Email: >


* * *


*Akhirkata: SELAMAT, SEKALI LAGI SELAMAT UTNTUK ALPHA AMIRRACHMAN dan Keluarga.*


* * *

SIMAK DNG KRITIS TULISAN JAMES BALOWSKI

IBRAHIM ISA Focus
Senin, 18 Juni 2012
------------------------



SIMAK DNG KRITIS TULISAN JAMES BALOWSKI (JAKARTA), SEKITAR:

Australian-funded military accused of murder in West Papua
By James Balowski, in Jakarta

Riots erupted in the West Papuan provincial capital of Jayapura on June 14 after a leading pro-independence activist was shot dead during an arrest reportedly led by members of the Australian-funded counter-terrorism unit Detachment 88.

National police spokesperson Muhammad Taufik said that Mako Tabuni, the secretary-general of the West Papua National Committee (KNPB), was shot dead in the town of Waena, near Jayapura. "He was armed. Police asked him to surrender but he didn't. Police shot at him, hitting his hip and leg. He died on the way to hospital", he told reporters.

News of the killing brought people out onto the streets of Jayapura, torching shops and vehicles. Television footage showed burned buildings and smouldering cars, and security forces were reportedly deployed with orders to shoot on sight. AP reported that mobs stabbed an onlooker to death, injured four others and burned five shops, four cars and more than 20 motorbikes.

In a press release, the national police said that they opened fire after Tabuni took a firearm belonging to one of the officers and tried to escape when police approached to arrest him. National police chief General Timur Pradopo told the June 14 Post that Tabuni was involved in recent shooting and arson attacks. Police also alleged that Tabuni was involved in a June 5 shooting in Entrop, near Jayapura, resulting in the death of a soldier.

Human rights activist Markus Haluk told Reuters that he doubted the police version of events. "This is not law enforcement; this is ridiculous. Security forces are using the excuse of law enforcement to shoot, using the classic excuse of the separatist group stigma."


Joint Labour Secretariat rally in Jakarta -- June 15, 2012

Quoting sources in Jayapura, West Papua Media (WPM) reported that Tabuni was shot by heavily armed police as they stormed an area outside student dormitories at the Cenderawasih University in Abepura. A senior KNPB member told WPM that friends heard gunshots and saw a white Avanza car drive up and ambush Tabuni, who was shot at least six times, according to witnesses. WPM said that it has confirmed independently that Detachment 88 troops were in command of the raid.

Human rights activists slammed police for the killing. "Even if he resisted arrest and tried to escape, police should not have shot him to death. As far as we know the KNPB is not an armed group", National Human Rights Commission chairperson Ifdhal Kasim told AFP on June 15. KNPB spokesperson Warpo Wetipo said that, according to witnesses, Tabuni was unarmed and police kept shooting at him even after he was down.


Mysterious shootings

Tabuni had been campaigning for an investigation into mysterious shootings over the last month that have left at least 16 people dead. The latest wave of violence began on May 29 when German-born Pieter Dietmar Helmut was shot at a popular beach in Jayapura. Although multiple witnesses identified the car from which a Papuan man shot Helmut, no arrests have been made.

On the same day a primary school teacher was shot dead in the highland town of Mulia in Puncak Jaya. Witnesses said that he was serving customers at a kiosk next to his house when one of the customers suddenly shot him in the head.

Four days later, activists from the KNPB held a protest in Jayapura over the shootings. According to witnesses, police opened fire, killing Yesaya Mirin and wounding five others. At a second demonstration in Abepura on June 7, KNPB leader Buchtar Tabuni was arrested along with another activist as he got off a bus.

"The men were arrested in relation with anarchic protests", national police spokesperson Boy Rafli Amar told AFP on June 10. Amar said the KNPB is suspected of organising protests in recent months that have badly vandalised shops, public facilities and a university campus in several Papuan cities. The KNPB denies any violence and said on its web site that the police are using the group as a "scapegoat". Tabuni was released from prison last year after being jailed in 2008 for organising support for the International Parliamentarians for West Papua, a pro-independence pressure group of international lawmakers.

On June 3, a university student was stabbed to death by unidentified attackers. A day later a high school student was shot in the back by unidentified assailants on a motorcycle. On June 6 a civil servant from the Cenderawasih military command was shot dead by an unknown attacker in front of the Jayapura mayor's office. On June 7 five more people were killed in separate incidents. One was a KNPB activist shot dead by police in Jayapura. Police initially claimed he died from injuries sustained in a fall while trying to escape arrest. However, after a bullet was removed from the victim's head, Jayapura police chief Alfred Papare admitted that a police officer had shot the victim.

On June 10 and 11, two more people were shot dead, one outside a shopping mall and the second close to Cenderawasih University.

The shootings escalated only days after the Indonesian government claimed that "Papua is stable" during the UN Human Rights Council's quadrennial human rights review on May 23. Diplomats in the review session inquired about human rights violations in Papua and the government's commitment to releasing Papuan political prisoners such as Filep Karma, who was jailed for 15 years for flying the Morning Star flag, the outlawed symbol of the Papuan separatist movement.


Murderous rampage

On June 6, an angry crowd stabbed a soldier to death and seriously injured another after their motorbike ran over a three-year-old Papuan child in Honai Lama district in the Central Highlands city of Wamena. In retaliation, hundreds of soldiers from the 756th Battalion swept through Honai Lama and elsewhere in Wamena, beating and stabbing residents, burning homes and killing livestock. The soldiers set fire to numerous buildings and motor vehicles, causing villagers to flee into the surrounding forest. According to the Papua office of the Institute for Policy Research and Advocacy, 10 villagers were killed during the attack and dozens injured.

Video clips on the WPM web site from sources in West Papua show the destruction. Local independent human rights activist Roni Lokbere told WPM that soldiers were firing indiscriminately. "Anyone in sight of police and soldiers who have the black and curly hair, it is not forgiving --- just automatic firing action", Lokbere said in a message with the videos sent to WPM.

A military [TNI] spokesperson in Jayapura initially denied that soldiers had injured any Papuans, but President Susilo Bambang Yudhoyono later conceded that soldiers had "overreacted" in their handing of the incident. TNI commander Admiral Agus Suhartono referred to the attack as retaliation for the killing of a soldier. He added that the TNI had come to an agreement to build tents as temporary shelters for some villagers who lost their houses and that the TNI soldiers involved would be "questioned".

Military sweeps

There have also been reports of military operations on the isolated island of Yapen off the north coast of West Papua. On June 8 WPM quoted sources in Yapen as saying that major security sweeps and blockades were taking place in villages that are home to non-violent political activists.

A senior police officer in the Yapen town of Serui told West Papuan activists that 140 Kopassus elite Special Forces personnel had been deployed from Jayapura, with two more companies of paramilitary police to be sent from Biak, reinforcing a significant build-up of military strength since April.

WPM said that the Angkaisera district east of Serui has been subject to an ongoing blockade and raids by security forces since June 7, causing thousands of civilians to seek refuge in the jungle without food. It was also reported that political activists have been issued summonses to report to local police.

WPM said that raids were also conducted across Angkaisera district by joint forces of the TNI, police and Detachment 88, together with Kopassus and Kostrad Strategic Reserve commandos from the Pattimura division based in Maluku, the Hassanudin divisions from Makassar and the Siliwangi division from West Java, which have been deployed to Yapen.

In response to the shootings, on June 8 National Intelligence Agency chief Lieutenant General Marciano Norman said security sweeps for people in possession of firearms would be conducted to prevent further attacks. Norman said that the shootings were being carried out by the Free Papua Movement (OPM), who had begun to enter the town from the mountains. Speaking to reporters on June 11, Marciano claimed that the OPM were seeking "to attract empathy from the international community to support their movement".


'Foreign hands' at play?

Responding to speculation about the involvement of security forces in the recent killings, Indonesian Democratic Party of Struggle legislator Tubagus Hasanuddin blamed unnamed foreign parties. "I think there's a possibility of a foreign hand playing around in Papua", he said at a news conference in Jakarta on July 10. "... it's clear that these shootings have been organised very carefully and systematically, and the targets chosen for a reason. These attacks have been well planned and funded."

Hasanuddin spoke two days after a delegation of legislators arrived in Papua to assess the situation. The legislators also met with members of the provincial chapter of the Alliance of Independent Journalists (AJI), who claimed they were being targeted and could not speak freely about what they knew. "There are many things we would have liked to tell the legislators, but we can't because we need more protection", AJI Papua chairperson Victor Mambor was quoted as saying by the Globe on June 9. Mambor claimed that intelligence agents from the police and military had infiltrated many local news organisations, and that journalists in Papua were increasingly threatened, beaten, tortured and even murdered.

On June 10 police said they had arrested three people connected with the attacks. Papuan deputy police chief Brigadier General Paulus Waterpauw told the Post by telephone that the three were perpetrators in "the recent assaults", and that the attacks were all connected.

Mahfudz Siddiq, one of the legislators who visited West Papua, told the Post: "The Papua military commander, the Papua police deputy chief and intelligence officers all told us that armed groups had orchestrated the attacks, as the OPM's anniversary, which falls on July 1, was drawing near". Siddiq claimed that the groups had arranged the attacks to disrupt a planned visit by President Yudhoyono on July 3.


Questions

Legislators, activists and academics have questioned the government's failure to arrest any perpetrators after more than 30 shootings over the past year. House Speaker Marzuki Alie, from Yudhoyono's ruling Democrat Party, alleged that some people were orchestrating the bloodshed in order to grab power and get access to the province's abundant natural resources. "Some have used the chaotic condition there to benefit themselves", he told the Globe on June 10, adding that he did not rule out soldiers and local officials being involved.

Aleksius Jemadu, dean of Pelita Harapan University's School of Social and Political Sciences, said he suspected that the authorities' inability to solve any of the cases was due to the involvement of security officers in the incidents. "These incidents show that Jakarta has failed to address the problems in the province. The shootings indicate that the local officers don't listen to the central government", he told the Globe.

A Papuan caucus in the House of Representatives also demanded that the TNI and government put an end to the violence and that the government investigate the shooting spree by soldiers in Wamena.


Yudhoyono the 'main problem'

Democratic Party of Struggle lawmaker Eva Kusuma Sundari was quoted by the Globe on July 11as saying, "The problem has been identified, possible solutions have been recommended, but the president stays still. The main problem is with the president."

A few days later Yudhoyono downplayed the escalating violence. "The recent incidents in Papua can be considered small scale, with a limited number of casualties" and were "minor if we compare them to the violence in the Middle East", he said during a cabinet meeting on June 12. Papuans were understandably angered. Activist John Djonga said the statement reflected Yudhoyono's lack of commitment to human rights. "It's really sad for the president to disrespect all the victims of recent shootings. Violence is still painful regardless of how many victims there are.", Djonga told the June 13 Jakarta Post.

Human rights groups say that both the police and the TNI have an interest in creating and maintaining conflict to justify their presence and to protect lucrative legal and illegal business interests. "In all the shootings, the perpetrators did not take the victims' belongings, such as their money or valuable goods", Poengky Indarti, the executive director of human rights watchdog Imparsial, told a press conference on June 7. Indarti said that most of the victims were shot in vital spots, indicating that their assailants were trained marksmen.


Solidarity actions

In a letter on June 8, the Sydney Australia West Papua Association called on Australian foreign minister Bob Carr to urge Yudhoyono to control the security forces in West Papua and return them to their barracks to avoid further escalation.

On June 13, Humanitarian Solidarity for Papua --- made up of National Papua Solidarity, the Papuan Student Alliance, the Papuan Traditional Social Community Against Corruption, the Papuan NGO Forum for Cooperation, the Commission for Missing Persons and Victims of Violence, the Indonesian Forum for the Environment, the Legal Aid Institute, the Student Struggle Center for National Liberation and the Democratic Volunteers --- held a rally at the offices of the coordinating minister for politics, law and security affairs in Jakarta. The protesters called on the government to investigate the shootings fully and to withdraw troops from West Papua. The group condemned Yudhoyono's remarks downplaying the violence and his claims that separatists are behind the recent attacks, saying that the real causes of problems in Papua are economic injustice, military operations and the unresolved problem of West Papua's integration into Indonesia.

Protesters from the Labour Joint Secretariat --- an alliance of trade unions and labour activists --- rallied at the Hotel Indonesia traffic circle in Central Jakarta on June 15 condemning the violence, murders and human rights violations in West Papua.

A rally in Melbourne on May 15 at the Indonesian consulate, organised by the Australian West Papua Association Melbourne, condemned the violence, saying taxes are contributing to thousands of deaths in West Papua and calling on the Australian people and government to take a stand for freedom of expression and self-determination for West Papua.

A petition campaign has also been launched by the UK-based Free West Papua Campaign calling on President Yudhoyono to stop the military offensive in West Papua.

[For the latest news and information on West Papua, visit Asia-Pacific Solidarity .]

/Direct Action/ --- June 17, 2012

MENYAMBUT NOVEL TERBARU MAY SWAN

IBRAHIM ISA

Selasa, 12 Juni 2012

-------------------------

MENYAMBUT NOVEL TERBARU MAY SWAN

“Sons and Daughters of Bangka”

* * *

May Swan, novelis Singapur terkenal ini, sekali lagi menunjukkan salah satu ciri pribadinya sebagai (mantan) putri BANGKA yang tak lupa pada “kampung halamannya”.

* * *

Kali ini May Swan menampilkan buah pena sastra, “Sons and Daughters of Bangka”, dalam bahasa Inggris. Dengan latar belakang sejarah Bangka, awal 1950 sampai akhir tahun sembilan-puluhan abad lalu. Termasuk 'keterlibatan heroik' (ini kata-kata MS) masyarakat setempat dalam perjuangan kemerdekaan nasional.Bisa terasa agak panjang kusampaikan “synopsis” novel baru May Swan. Tidak jadi apa! Karena, maksudnya agar pembaca Indonesia yang kurang faham bahasa Inggris bisa memperoleh gambaran tentang isi novel terbaru May Swan tsb.

* * *

Kisahnya dimulai dengan cerita seorang gadis Nooly. Ia lahir dalam keluarga tak harmonis yang berakhir dengan perceraian orang-tuanya. Nooly merana sebagai anak yang diterlantarkan. Ibunya meninggalkan kampung halaman Sungailiat, menuju Singapur mencari kehidupan yg lebih baik. Nooly ditinggalkan pada bapaknya dan neneknya Apho Nyook. Lagi-lagi Nooly merana dibawah 'asuhan' neneknya yang 'kejam' itu.

Sepuluh tahun kemudian, setelah bapaknya meninggal dunia, ibunya Nooly ke Bangka untuk menjemput Nooly. Mereka hidup di Singapur bertiga dengan suami-baru ibunya. Dimulailah kehidupan baru dan suatu permulaan baru bagi Nooly. Namun, ia amat menyesali ibunya, yang telah meninggalkannya di Suangailiat. Masa lalu sebagai anak yang diterlantarkan melekat pada jiwanya. Maka Nooly selalu mencari 'jalan keluar' untuk menemukan orang lain yang bisa melengkapi hidupnya.

Nooly mendewasa menjadi gadis cantik yang banyak pengagumnya. Salah seorang dari pengagum Nooly adalah William Khoo.

* * *

Lalu cerita beralih ke Tony Foo, anak orang kaya pengusaha tambang di Sungailiat. Pada pertengahan tahun 60-an abad lalu, ketika di Indonesia berkecamuk politik rasialis anti-Tionghoa saat itu, Tony Foo menyelamatkan diri bersama ribuan siswa Tionghoa lainnya, menuju ke Tiongkok. Tony Foo jadi siswa Fudan University di Shanghai. Namun, kemudian ia jadi korban Revolusi Kebudayaan yang sedang berkecamuk di Tiongkok. Tony digolongkan sebagai 'musuh klas', semata-mata karena latar belakang keluarganya yang 'priviliged' itu. Iapun cari selamat ke Singapur. Tony amat kecewa dengan Tiongkok. Apa yang dialaminya di Tiongkok merusak kemampuannya untuk percaya pada orang lain.

Seperti sudah ditakdirkan, Nooly jatuh cinta setengah-mati pada Tony. Nooly melihat Tony sebagai pemuda yang akan melengkapi hidupnya. Namun, Tony 'belum sampai sebegitu jauh kedepan' memandangnya. Ia masih berkutat untuk menemukan dirinya sendiri.

Akhirnya Nooly memutuskan menyampaikan kepada Tony bahwa ia akan kawin dengan pemuda William Foo. Maka Tony harus ambil keputusan. Apakah ia akan lari dari situasi ini? Atau bagaimana . . . . .?

* * *

Penulis MAY SWAN mencoba menggambarkan tokoh-tokoh tsb sebagaimana apa adanya. Mereka itu masing-masing ada kekurangannya. Memang demikian kenyataan hidup. Tetapi mereka itu semua berhasil 'survive' dari situasi masa lampau yang amat sulit. Ada yang sedang mencari mana jalan yang benar, berusaha membebaskan diri dari kekangan masa lampaunya.

Yang menarik dari karya-karya May Swan, bahwa ia seringkali menulis dengan latar belakang peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sesungguhnya. Dengan demikian memberikan gambaran tentang hal-hal yang terjadi dalam sejarah di Indonesia maupun di Tiongkok. Bagaimana peristiwa sejarah tsb, baik yang di Indonesia maupun yang di Tiongkok; serta akibatnya pada manusia-manusia yang terlibat peristiwa sejarah tsb. Yang dialami oleh masyarakatnya maupun oleh pribadi masing-masing.

Di satu fihak novel May Swan telah mengabadikan peristiwa sejarah yang perlu menjadi bahan pemikiran generasi baru. Misalnya mengenai politik rasialis anti-Tionghoa yang berlangsung di Indonesia pada tahun enam puluhan. Akibatnya puluhan ribu penduduk etnisTionghoa yang telah menjadikan Indonesia sebagai tanah-airnya sendiri, --- dipaksa, digiring untuk mencari selamat ke Tiongkok daratan.

Namun Tiongkok Sosialis yang jadi harapan mereka untuk perlakuan yang lebih baik dan di situ bisa menempuh hidup baru, -- ternyata amat mengecewakan. Banyak yang berusaha meninggalkan Tiongkok (daratan), mencari hidup baru yang lebih baik. Tidak sedikit yang lari ke Hongkong, Macau, ke negeri-negeri lain, dan Singapur seperti Tony Foo.

Di sisi lain May Swan memberikan gambaran betapa dampak dari Revolusi Kebudayaan Tiongkok pada orang-orang Tionghoa yang semula menggantungkan harapannya pada Tiongkok Baru. Seperti kita dapat baca di dokumentasi resmi Tiongkok, --- ternyata Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP), --- itu adalah suatu pelaksanaan straegi dan politik, serta kebijakan yang disimpulkan SALAH, yang menimbulkan korban tak terkira pada kader-kader yang baik, di bidang pemerintahan dan partai, dan amat merugikan perkembangan maju Tiongkok dan rakyatnya.

Sebagaimana ditunjukkannya dalam novel-novelnya, -- May Swan pandai mengintegrasikan tokoh-tokoh yang jadi inti ceritanya dengan latar belakang sejarah yang nyata di masa lampau. Dalam hal ini tampak, -- bukan saja novelis besar Indonesia, Pramudya Ananta Tur yang berhasil memadukan dua hal tsb, tetapi juga penulis Singapur asal Indonesia, MAY SWAN.

Andaikata muncul edisi Indonesia dari novel-novel May Swan yang ditulis dalam bahasa Inggris yang lancar dan sedap dibaca, -- pasti hal itu akan dapat sambutan pembaca yang berbahasa Indonesia.

Kuucapkan SELAMAT DAN SUKSES pada May Swan dengan novelnya yang terbaru “SONS AND DAUGHTERS OF BANGKA”.

IBRAHIM ISA

INPUT Dari Dr SIAUW MAY LIE . . .

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 11 Juni 2012

----------------------------

INPUT Dari Dr SIAUW MAY LIE . . .

Suatu PEMIKIRAN Yg MENGUNDANG ANALISIS

Sahabatku, seorang dokter di Amsterdam, Siauw May Lie namanya. Ia rajin menyampaikan informasi bersangkutan dengan Tiongkok dewasa ini. Suatu “hoby” yang sungguh bermanfaat. Terutama karena informasi yang disampaikannya, biasanya sesuatu yang belum banyak diketahui. Lagipula May Lie menyampaikan “apa adanya”. Tanpa komentar, tapi mengundang yang membaca untuk memikirkannya dengan serius. Sering sekali yang disampaikannhya itu benar-benar “otentik”, “menarik” dan “unik”.

Kali ini bahan yang disampaikan May Lie mengenai Uni Sovyet dan masalah pembangunan Sosialisme, dll. Yang diambil dari sumber informasi Tiongkok.

* * *

Bicara masalah pembangunan Sosialisme di Uni Sobyet dan Eropah Timur, aku teringat pada sebuah pembicaraan di Beijing, RRT. dengan penulis Selandia Baru, Rewi Aley. Ketika itu pada tahun enampuluhan abad lalu, Rewi baru saja kembali dari pulang kampung. Antara lain ia menceriterakan padaku bahwa di Selandia Baru ia sulit propanda tentang Sosialisme yang dibangun di kubu Sosialis. Karena, kata Rewi, apa yang ia lihat di Selandia Baru ketika itu, adalah praktek Sosialisme dalam kenyataan. Sejak lahir sampai masuk liang kubur, setiap warga terjamin, tak akan terlantar. Padahal di negeri-negeri Sosialis tak demikian halnya. Apalagi yang menyangkut masalah “kebebasan menyatakan pendapat”, “kebebasan berorganisai”, dsb. Hal itu ada di Selandia Baru. Sedangkan di negeri-ngeri Sosialis ketika itu, merupakan hal yang masih dipersoalkan. Dan macam-macam pula interpretasinya.

Jadi, saya bisa propaganda apa mengenai Sosialisme di blok Timur? Demikan Rewi Alley.

* * *

Belakangan Siauw May Lie menyampaikan sebuah berita wawancara seorang cendekiawan Tiongkok, sbb

Wawsancara HE FANG tentang sekitar

“KERUNTUHAN UNI SOVYET”

(oleh Ma GuoChuan). Chang Qing, 31 desember 2011, disiarkan melalui BLOG CHINA).

Bahan ini sudah diketahui umum. Umum yang bisa berbahasa Tionghoa. Siauw May Lie membantu kita-kita, yang kurang faham bahasa Tionghoa, untuk bisa membacanya dalam bahasa Indonesia.

* * *

Berikut ini adalah cuplikan apa yang dikemukakan dalam bahan tsb.

“KATA PENGANTAR:

Setelah perangdunia kedua, untuk jangka waktu yang lama partaipartai BURUH dan SOSIALIS memegang kekuasaan pemerintahan di Inggris, Perancis, Jerman, Belanda,Austria dll. Akibatnya, tidak hanya di Eropa Utara saja, melainkan bahkan seluruh Eropa Barat pun sudah menjadi negerinegeri SOSIALISME-DEMOKRATIS.

Membaca tulisan HE FANG, mantan wakil ketua umum Institut Masalah-Masalah Internasional Dewan Negara,anda mungkin akan terperanjat dan menjadi siuman, bahwa sebenarnya di masakini, yang dilaksanakan oleh negeri-negeri Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Swiss, Finlandia dll, bahkan seluruh Eropa Barat adalah system sosialis, adalah sistem Sosialisme-Demokratis.Sedangkan yang dilaksanakan oleh negerinegeri yang menamakan dirinya sebagai negeri Sosialis sesungguhnya BUKAN Sosialisme. Dengan pencerahan masalah besar ini, maka banyak masalah lainnya juga akan menjadi jelas. Bahwa Sosialisme yang Sejati(yang sesungguhnya) adalah baik, yang tidak baik adalah Sosialisme Gadungan.

“. . . . He Fang menyatakan dengan bebas dan terbuka: “KERUNTUHAN UniSovyet bukan sebagai akibat dari agresi bersenjata dari kekuatan musuh dari luar, juga bukan akibat dari evolusi secara damai”, “Partai Komunis Uni Sovyet dan Kekuasaan Politik Pemerintahan Uni Sovyet sesungguhnya telah dicampakkan oleh Rakyatnya sendiri”.

“. . . . . Bagaimana UniSovyet itu bisa bubar? Saya rasa penyimpulan cekakaos dari ketua partai komunis Russia Juganov adalah sangat jitu: Sebab yang fundamental adalah karena PartaiKomunis UniSovyet dan pimpinannya telah memonopoli secara mutlak terhadap ketiga bidang ekonomi, politik dan ideologi. Sehingga berakibat ekonomi tidak bisa meningkat,masih pula mau melakukan perlombaan perlengkapan militer dengan Amerika; Dibidang politik melaksanakan teror diktatur, samasekali terlepas dari massa; dibidang ideologi mandeg dan kaku, sehingga masyarakat berada dalam keadaan sesak dan tidak bernafas.

“. . . . Ya.Benar. Kita juga bisa meneliti pembubaran UniSovyet itu dengan latarbelakang Gerakan Sosialisme(Komunisme) Internasional. Gerakan Sosialisme Internasional dimulai pada abad ke 19. Dalam abad ke 20 negeri-negeri yang dikuasai oleh partai Komunis dan yang menamakan diri sebagai negeri Sosialis bukan hanya UniSovyet saja. Akan tetapi negeri-negeri lainnya itu semuanya meniru model UniSovyet, dibidang ekonomi memusnahkan sistem pemilikan perseorangan, melaksanakan sistem pemilikan umum sebagai satusatunya sistem yang berlaku, melaksanakan ekonomi Berrencana, sehingga didalam negeri terjadi kekurangan commodity(barang), menutup pintu terhadap dunia luar, mengurung diri didalam rumah sendiri; dibidang politik dengan konsekwen melaksanakan diktatur partai Tunggal dan Partailah yang menguasai se-galagalanya, melaksanakan sistem kepemimpinan monolit dengan sentralisasi kekuasaan yang mutlak dan kultus individu, sehingga apa yang dinamakan demokrasi hanyalah formalitas saja, dalam kenyataannya samasekali tidak ada hebebasan dan keadilan, kesamarataan dan hak azasi manusia; dibidang

saja, dalam kenyataannya samasekali tidak ada hebebasan dan keadilan, kesamarataan dan hak azasi manusia; dibidang ideologi melaksanakan monopoli partai TUNGGAL dan pengawasan yang sangat keras, melarang kepercayaan ideologi, melarang kebebasan pers dan penerbitan serta melarang berkumpul dan berorganisasi dsb.,dsb. Melakukan pekerjaan tanpa transparansi, berfikiran kolot dan kaku, tidak memperbolehkan orang berargumentasi, melarang perdebatan pendapat. Oleh karenanya, di negerinegeri ini pada umumnya ekonominya tidak berkembang, masyarakat tidak dewasa, kekuasaan politiknya tidak stabil,sehingga lambatlaun sulit dipertahankan dan tidak bisa lain pasti terguling.

“. . . .Partai-partai Komunis di UniSovyet dan berbagai negeri EropaTimur BUKAN terguling oleh agresi kekuatan bersenjata musuh dari luarnegeri, juga bukan oleh evolusi secara damai, melainkan RUNTUH dengan sendirinya dalam kompetisi secara damai dengan negerinegeri kapitalis dan Sosialisme demokratis.

“Dalam propaganda di masalalu kita selalu menamakan Sosialisme Demokratis sebagai “REVISIONISME”. Tapi sebenarnya, Sosialisme Demokratis itu pun merupakan suatu macam PRAKTEK SOSIALISME. Pada tahun 1919, setelah perpecahan radikal dalam Gerakan Sosialisme Internasional, yang utama terpecah menjadi dua aliran:

-Yang pertama adalah aliran INTERNASIONALE(KOMINTERN) KEDUA bersama Partai-partai BURUH, Partai Sosialis-Demokratis di berbagai negeri yang MENDEKLARASIKAN (akan)PELAKSANAAN SOSIALSME DEMOKRATIS;

-Yang kedua adalah INTERNASIONALE(KOMINTERN)KETIGA bersama PARTAI-PARTAI KOMUNIS berbagai negeri yang MENDEKLARASIKAN(akan) PELAKSANAAN KOMUNISME.

Keduaduanya mengakui memeluk(menjunjungtinggi) ajaran MARXISME, pada waktu permulaan bahkan menobatkan dirinya masing-masing sebagai “KAUM MARXIS YANG TULEN(original)”, akan tetapi saling tidak mengakui keberadaan satusamalainnya, SALING TIDAK MENGAKUI dan SALING TIDAK MENERIMA. Sebelum Perang Dunia kedua, di Sweden dan Finlandia dan beberapa negerinegeri Eropa Utara Partai Buruh dan Partai Sosialis telah memegang kekuasaan pemerintahan. Setelah Perang Dunia kedua, di negerinegeri Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Austria dll lagi partaipartai Buruh dan Sosialis juga telah ber-tahuntahun menguasai pemerintahan. Sehingga tidak hanya di Eropa Utara, tapi juga di EropaBarat secara keseluruhan juga sudah melaksanakan Sosialisme Demokratis.

“. . . . Pada tahun 1951, DEKLARASI yang disahkan dalam “SIDANG FRANKFURT” menyatakan: TUJUAN dan TUGAS Sosialisme Demokratis adalah “MENGEMBANGKAN DEMOKRASI, MENYERAHKAN KEKUASAAN KEPADA RAKYAT”, “AGAR MANUSIAMANUSIA YANG BEBAS BISA BEKERJA BERSAMA DALAM MASYARAKAT DENGAN KEDUDUKAN YANG SAMARATA”. Prinsip daripada Sosialisme Demokratis adalah :”BEBAS,ADIL(SEDERAJAT),SALING MENCINTAI(BROTHERHOOD), DEMOKRATIS”; DIBIDANG EKONOMI MELAKSANAKAN SISTEM KEPEMILIKAN CAMPUR(BERLAKU KEPEMILIKAN INDIVIDU DAN KEPEMILIKAN UMUM)SERTA EKONOMI PASAR YANG BERADA DIBAWAH PENGONTROLAN

TERBATAS OLEH NEGARA; MEMBANGUN DAN MEREALISASI SISTEM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PRINSIP YANG ADIL DAN BERDASARKAN PERSAUDARAAN; MEMPERBOLEHKAN KEANEKARAGAMAN IDEOLOGI; dengan demikian ketidak percayaan (keraguan dan antipasti) terhadap Marxisme dikalangan pimpinan atasan dan dikalangan massa luas bisa mencair dalam waktu yang singkat.

Di dalam abad ke-20, telah terjadi perbandingan dan perlombaan antara dua macam MODEL sistem SOSIALIS DI NEGERI-NEGERI SosialismeDemokratis dan negerinegeri yang berada dibawah kekuasaan Partai Komunis. Hasil dari ujian praktek ini menunjukkan, sistem Sosialisme Demokratis telah mencapai kemenangan dan keberhasilan dalam taraf yang berbeda-beda. Kita ambil sebagai contoh Sweden dan Finlandia, dalam awal abad ke -20, kedua negeri ini masih tergolong sebagai negeri yang paling terbelakang di Eropa, tambahan pula kondisi alam dan cuaca yang sangat buruk, akan tetapi dalam tahun 70-an abad ke 20, taraf kemakmuran mereka sudah terhitung yang nomor wahid di seluruh Eropa, benarbenar terlaksana kemakmuran ekonomi, demokratis dalam kehidupan politik, Rakyat menikmati kebebasan individu yang optimal, mencapai kesejahteraan masyarakat yang sempurna, kestabilan masyarakat yang kukuh. Telah menghapus sistem perbedaan klas dan fasislitas istimewa, pimpinan negara dan menteri-menteri yang mendapat fasilitas kendaraan istimewa dari negara berjumlah tidak sampai 5 orang saja. Dalam rumahtangga perdana menteri dan pejabat tinggi lainnya juga tidak diberikan perlayanan pembantu rumahtangga yang dibeayai negara.Lebihlebih tidak ada pembedaan yang terlalu menyolok dalam “nilai kandungan emas” perhitungan salaris diantara menteri dan wakil menteri; juga tidak dalam perlayanan pengobatan, tempat tinggal dan mobil dinas. Pada pokoknya telah meniadakan ketiga selisih besar sehingga mencapai kemakmuran yang samarata secara umum.

Pendek kata, diukur dari standard manapun tentang peradaban dan modernisasi, bisa disimpulkan bahwa negerinegeri dibawah pimpinan partaipartai Komunis JAUH TERBELAKANG disbanding dengan negerinegeri SosialismeDemokratis. Kita samasekali tidak bisa menggunakan dalih bahwa startingpointnya lebih rendah dan capital dasarnya terlalu miskin, lihat saja selisih antara Korea Selatan dan Utara. Jadi dengan perbandingan dan pertimbangan kedua belah pihak demikian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jalan yang dijelajahi oleh negerinegeri SosialismeDemokratis pada pokoknya adalah TEPAT, sedangkan model STALIN dibawah pimpinan PartaiKomunis itu adalah KELIRU dan GAGAL. Ini merupakan kesimpulan yang bisa ditarik dari GERAKAN SOLISALIS yang merupakan ciri terpenting dari sejarah umatmanusia dalam abad ke 20.

“PERUBAHAN UNISOVYET DAN EROPA-TIMUR MERUPAKAN KEMAJUAN DALAM PERKEMBANGAN SEJARAH”.

“. . . . Apakah Sosialisme? Hingga kini memang masih belum jelas samasekali. Berdasarkan semangat prinsipiil Marxisme dan penyelidikan ilmu dan praktek tentang Sosialisme selama 200 tahun selama ini, pemahaman saya sendiri adalah: Negeri atau masyarakat Sosialis pada pokoknya harus memiliki beberapa syarat sbb.:

1. TENAGA PRODUKTIF YANG BERKEMBANG MAJU dan HASILPRODUKSI yang KAYARAYA, agar bisa memenuhi tuntutan dan syarat-syarat pokok untuk merealisasi sosialisme, misalnya memushnahkan 3 selisihbesar, membangun sistem kesejahteraan yang sempurna dll;

2. PERPADUAN (koexistensi) SISTEM KEPEMILIKAN dan cara PEMBAGIAN HASIL yang beraneke ragam. Disebabkan karena kebutuhan pengembangan produksi dan ekonomi pasar, dalam tahap permulaan sosialisme seharusnya mengutamakan kepemilikan privat atas bahan produksi, kemudian baru bisa bertahap berkembang menjadi kepemilikan sosial seperti yang dikemukakan oleh Marx serta mengutamakan pembagian hasil berdasarkan kerja. Ini berbeda dengan kepemilikan atasnama negara dan Rakyat serta pembagian sumber alam;

3. KEBEBASAN, DEMOKRASI, KESAMARATAAN, HAKAZASI MANUSIA, PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG dan PEMECAHAN SOAL MENURUT HUKUM.TANPA DEMOKRASI berarti TIDAK AKAN ADA SOSIALISME. Sedangkan KEBEBASAN adalah prasyarat dan dasar dari DEMOKRASI. Jika tidak ada Undangundang dan Hukum untuk pemecahan soalsoal, berarti akan ada terjadi ANARCHI sehingga tidak akan ada ketertiban masyarakat yang normal.Dengan adanya HUKUM untuk pemecahan soalsoal, harus meniadakan sistem pembagian klas dan pangkat serta fasilitas istimewa, haruslah ditegakkan diatas dasar keadilan dan kesamarataan. Apa yang dimaksudkan dengan KESAMARATAAN adalah kesamarataan politik dan hukum,

kesamarataan dalam kehidupan masyarakat dan watak orang, adaalah kesempatan yang sama bagi setiap orang dalam kesempatan uantuk mencari nafkah dan berkembangmaju, bukan berarti kesamarataan dalam menikmati materi dan kewajiban sosial.

4. Memiliki kebudayaan moral yang tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang sehat dan sempurna. Masyarakat Sosialis harus memiliki peradaban jiwa yang bertingkat tinggi serta jaminan sosial yang sempurna, memilikikebudayaan ilmu [pengetahuan yang maju serta sistem masyarakat dan kebiasaan dan peradatan yang baik. Masyarakat menuntut keterbukaan serta kejujuran , menentang aksi-aksi yang tidak transparant serta siasatbusuk.Berdasarkan prinsip samarata dan semangat solidaritas persaudaraan yang tinggi, kita bisa membina suatu struktur kesejahteraan masyarakat yang sehat dan sempurna, agar setiap orang menikmati kebahagiaan, agar masyarakat berada dalam keadaan harmonis dan stabil.

“. . . Memang demikian. Akhir tahun 70-an abad yl, Wang Zhen, yang menjabat wakil menteri Perindustrian Tiongkok ketika itu menyatakan kesankesannya kepada anggota delegasi kunjungan studinya di Inggris, “Menurut kesan saya Inggris ini lumayan, dalam materi ia sangat kayaraya. Di sana sudah pokoknya tidak ada lagi tiga selisih besar, masyarakat adil dan kesejahteraannya juga mendapat perhatian, bila ditambahkan lagi dengan partai Komunis yang memegang kekuasaan, maka bisa dikatakan Inggris itulah masyarakat Komunisme yang kita idamidamkan.”

Jadi asalkan dipimpin partai Komunis, tak peduli apakah sesungguhnya merupakan penjajahan kejam dan bengis, dimana mayat orang kelaparan bergelimpangan memenuhi padanglalang, penduduk berbondongbondong lari keluarnegeri,tetap saja dinamakan Sosialisme. Jika tidak demikian, tak peduli faktorfaktor cirri sosialisme lainnya, tapi tidak dibawah pimpinan partai Komunis, maka namanya tetap kapitalisme. Ini cara debat kusir yang tidak tahu aturan dan merupakan sektarisme picik yang menyalahi ajaran Marxisme. Oleh sebab itu, kita harus mengubah cara menilai yang hanya melihat merk yang ditempelkan diluarnya, dan harus secara objektif menakar berapakah factor sosialisme yang terkandung didalam suatu negeri itu. Bagi negerinegeri yang mengandung kadar sosialisme yang cukup banyak, tak peduli dipimpin oleh partai yang mana dan apa nama sebutannya, kita harus mengkategorikannya sebagai negeri sosialis atau negeri yang sedang menuju ke sosialsime.Demikian juga sebaliknya, kalau menurut standard objektif yang dimiliki jauh tidak mencukupi Sosialsime, kendatipun dikuasai sepenuhnya oleh partai Komunis, ia tidak boleh dikategorikan sebagai negeri Sosialis. Hanya dengan meluruskan nama Sosialisme menurut standard objektif beginilah kita baru bisa memulihkan Kehormatan nama Sosialsime sesuai dengan idam-idaman massa Rakyat sejak dikenal sejarah.

SELESAI, DITERJEMAHKAN UNTUK SAUDARA-SAUDARAKU TERCINTA DI EMPAT-PENJURU DUNIA. SERMOGA BERMANFAAT. Siauw maylie, Amsterdam, 10 juni 2012. 19 20 21

* * *

BERITA-GEMBIRA DARI HERMAN BURGERS

Kolom IBRAHIM ISA

Minggu, 10 Juni 2012

-----------------------------

BERITA-GEMBIRA DARI HERMAN BURGERS

Tadi malam sekembalinya dari suatu pertemuan keluarga di Hoofddorp, rumah si Bungsu Jasmin, -- berkenaan dengan peringatan/perayaan hari ultah tiga orang dari anggota keluarga kami, Oma Murti (83), putrinda Gayatri (55) dan cucunda Anusha (9), kubaca di e-mailku BERITA GEMBIRA dari kenalanku sejarawan Belanda, Dr HERMAN BURGERS.

Herman Burgers menyampaikan bahwa atas usaha keras a.l. Dr Tol, wakil KITLV di Jakarta dan sebuah penerbit Jakarta, direncanakan terbit edisi Indonesia buku “De Garoeda en de Ooievaar, -- Indonesië van Kolonie tot Nationale Staat”; bahasa Indonesianya, “Sang Garoeda dan Sang Bangau, -- Indonesia dari Jajahan sampai ke Negara Nasional”. Mudah-mudahan sudah bisa keluar dari percetakan dalam bulan Agustus 2013.

Akan terbitnya edisi Indonesia dari buku Herman Burgers itu adalah suatu perkembangan menarik dan penting sehubungan dengan usaha bersama kita untuk mengenal sejarah bangsa sendiri. Sehubungan dengan ini patutlah kita berterima kasih pada penulisnya, Herman Burgers, KITLV dan sebuah penerbit di Jakarta.

Tak jelas sampai dimana usaha para sejarawan kita menulis buku sejarah Indonesia yang agak menyeluruh atau yang difokuskan pada masa bangkitnya gerakan kemerdekaan nasional, yang bisa dinilai sebagai suatu penulisan sejarah yang tidak rekayasa seperti yang dilakukan oleh sementara “sejarawan” Orba. Kita mengenal nama-nama sejarawan/sarjana muda seperti Muridan Widjojo, Asvi Adam, Bambang Purwanto, Gonggong, Bonnie Triyana, dan Batara Hutagalung untuk menyebut satu dua dari beliau-beiau itu. Sebegitu jauh belum muncul dari mereka hasil studi sejarah yang menyeluruh sebagaimana halnya hasil karya sejarawan Belanda, Herman Burgers.

Dari sini menjadi lebih nyata bahwa di Belanda terdapat cendekiawan-cendekiawan Belanda yang punya perhatian besar terhadap masalah sejarah Indonesia, seperti Harry Poeze (penulis buku sejarah Tan Malaka, yang sudah mulai terbit edisi Indonesianya; Jan Breman, Henk Schulte Nordhold; Nico S.Nordhold, Gerry van Klinken dll. Kita akan selalu ingat pada nama W.F. Wertheim (Pak Wim) yang telah menulis buku klasik dan standar INDONESIAN SOCIETY IN TRASITION, sudah ada edisi Indonesianya); serta buku J. Pluvier, Sejarah Gerakan Kemerdekaan Indonesia (sayang masih belum ada edisi Indonesianya; walaupun pernah ada usaha menterjemahkan dan mengedarkannya di kalangan terbatas) .

Betapapun mereka-mereka ini akan terus memberikan sumbangsihnya bagi usaha lebih lanjut saling mengenal dan saling memahami di antara kedua bangsa, Indonesia dan Belanda, yang punya sejarah yang panjang. Suatu usaha yang akan lebih mendekatkan hubungan baik, wajar dan setara antara kedua bangsa dan negeri. .

* * *

Pada tanggal 13 Mei, 2011, telah kutulis sebuah kolom SEKITAR BUKU HERMAN BURGERS -- “DE GAROEDA EN DE OOIEVAAR” . Isinya a.l sbb:, bahwa KITLV Leiden belum lama (24/11/2010) menerbitkan buku yang menarik perhatian, yaitu,

“De Garoeda en de Ooievaar”.
Sahabatku jurnalis Belanda (kawakan) Hans Beynon, menganggap buku sejarah Indonesia yang ditulis oleh
sejarawan Herman Burgers, sebagai salah satu penelitian terpenting mengenai hubungan Indonesia-Belanda. Tulisanku ini bukanlah sebuah resensi atas buku H. Burgers. Sekadar kesan. Untuk menggugah. Menarik perhatian pembaca mengenai buku sejarah Indonesia yang ditulis oleh seorang sejarawan Belanda.


* * *


Bulan April 2011, yang lalu, sebelum memiliki sendiri buku itu, aku beruntung bisa meminjam dari Openbare Bibliotheek Bijlmer, buku 'bagus' tsb :
“INDONESIË Van Kolonie Tot NATIONALE STAAT”. Judul besar buku sejarah ini “DE GAROEDA En De OOIEVAAR”.

Tebalnya lumayan - 807 halaman. Di toko harganya paling tidak Euro 49,90.

* * *

Baik dijelaskan sedikit mengapa penulis Herman Burgers mengambil 'Garoeda' untuk melambangkan Indonesia. Dan mengambil 'bangau', sebagai lambang Nederland. Mengenai ´Garuda´ sebagai lambang Indonesia, tak
perlu penjelasan. Anggap saja semua warga Indonesia yang peduli tanah air, bangsa dan sejarahnya, sudah mengetahuinya.

Tulis H. Burgers: -- Bagi Nederland bangau itu adalah burung terbesar. Sejak zaman dulu bangau itu punya peranan mistik dalam mitologi Belanda. Ratusan tahun lamanya burung bangau menjadi lambang kota Den Haag.
Bangau bukan simbol Nederland. Tapi simbol Den Haag. Sedangkan untuk melambangkan kekuasaan Nederland, biasa orang menyebutnya pemerintah Den Haag. Jadi Nederland dianggp identik dengan Den Haag dan sebaliknya. Ini
sederhananya saja.

J. Herman Burgers (75th) sejak semula mengikuti dengan penuh perhatian konflik antara Belanda dan Indonesia, terutama yang menyangkut tahun-tahun 1948-1950. Ketika itu Burgers anggota KL (Koninklijke Leger)
– (dinas wajib militer) dan berada di Indonesia. Burgers kemudian bekerja di Kementerian Luar Negeri Belanda. Jadi tergolong 'orang dalam'.

* * *

Membaca buku ini menyegarkan. Karena ditulis dengan jelas dan baik.
Fakta-faktanya cukup. Literatur yang digunakan juga cukupan. Namun yang
khusus patut dihargai ialah SIKAP DAN PENDIRIAN penulisnya. Boleh
dikatakan bertolak belakang dengan pandangan dan sikap banyak penulis
Belanda lainnya mengenai Indonesia.

Satu contoh: Tulis H. Burgers dalam Kata Pengantarnya, a.l: – Oleh karena pergerakan nasional Indonesia, berjuang melawan kekuasaan Belanda, maka, orang baru bisa memahaminya dengan baik, bila mengetahui
bagaimana terjadinya penguasaan tsb. Suatu cara berfikir Burgers yang logis dan wajar!

* * *

Juga menarik ialah analisis Burgers, bahwa berdirinya negara Indonesia bukan saja berkat gerakan kemerdekaan nasional, -- tetapi juga karena adanya faktor dan peranan kekuasaan Belanda, yang dilawan oleh gerakan
kemerdekaan Indonesia. Dari pandangan ini Burgers memasuki masalahnya. Pertama-tama dengan menelaah perkembangan pokok kebijakan Hindia-Belanda terhadap Indonesia. Kemudian melanjutkannya dengan gerakan kemerdekaan nasional, menyerahnya Hindia-Belanda dan pendudukan Jepang (1942-1945).


Penting pula analisis Burgers, bahwa periode pendudukan Balatentera Jepang di Indonesia, (punya peranan) melapangkan jalan bagi kemerdekaan Indonesia serta diprokalamasikannya Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.
Burgers tampak kritis terhadap sikap Belanda yang hendak terus menguasai Irian Barat. Tulis Burgers: Konflik Belanda-Indonesia berakhir dengan Persetujuan KMB. Namun, menyisakan masalah Irian Barat. Belanda terus
saja menduduki Irian Barat. Analisis Burgers mengenai faktor pendudukan Jepang di Indonesia yang dikatakannya punya peranan 'melapangkan jalan' bagi kemerdekaan Indonesia, pernah juga ku-utarakan dalam salah satu
seminar. Tidak banyak yang bersedia menerimanya.


Sikap Belanda, yang menolak menyerahkan Irian Barat, mengakibatkan 13 tahun lamanya Belanda bersengketa dengan Indonesia mengenai masalah tsb. Sampai Indonesia akhirnya memutuskan samasekali hubungan dengan Belanda.
Demikian Burgers.


Penuturan mengenai sengketa Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat, mengambil tempat hampir separuh dari buku Burgers.


* * *


Menulis tentang berbagai periode dalam sejarah hubungan kedua negeri, Burgers menunjukkan bahwa antara pelbagai periode itu terdapat saling hubungan yang erat sekali. Kesinambungan tahap-tahap perkembangan tsb
tercermin pada kehidupan SOEKARNO, HATTA, dan banyak/tokoh dramatis/ lainnya, seperti Soewardi Soerjaningrat, Agoes Salim, Sam Ratulangi, Jonkman dan Van Mook.


* * *


Penting untuk menjadi pengetahuan kita semua, khususnya para pemeduli sejarah di Indonesia, apa yang dikemukakan oleh Herman Burgers dalam bukunya, a.l sbb:

Sehubungan dengan terjadinya penguasaan Nederland (atas Indonesia), --
Bagi kebanyakan orang Belanda dari periode sebelum Perang Dunia II, hal
itu sederhana sekali. Mereka menganggap bahwa seluruh “Hindia” sejak
abad ke-XVII sudah ada di bawah kekuasaan Nederland. Anggapan keliru
demikian itu juga masih terdapat pada banyak kaum nasionalis Indonesia.
Mereka bicara tentang 'tiga ratus tahun', bahkan 'tigaratus limapuluh
tahun' penindasan Belanda terhadap Indonesia.

Sesungguhnya, perluasaan kekuasaan Nederland atas Indonesia, terjadi selangkah demi selangkah, berangsur-angsur. Itu terjadi dalam jangka waktu 350 tahun itu.

* * *

Herman Burgers mengungkapkan bahwa penguasaan Belanda atas Indonesia, -- kongkritnya dilakukan oleh VOC, berlangsung selangkah demi selangkah.
Pada tahap permulaan VOC harus berhadapan lebih-dulu dengan Portugis, Spanyol dan Inggris. Karena tiga negeri itu, sudah lebih dulu usahanya mencaplok sumber rempah-rempah di Asia. Belanda terpaksa lebih-dulu
mengalahkan saingan-saingannya. Mereka berkali-kali terlibat dalam peperangan sampai Belanda akhirnya berhasil mengusir Portugis, Spanyol dan Inggris. VOC mulai menjadikan sebagian kecil terlebih dahulu dari
Indonesia, yaitu kepulauan Maluku dan sekitarnya, -- yang merupakan penghasil utama rempah-rempah ketika itu, menjadi jajahannya langsung.


Herman Burgers juga mengungkapkan betapa luarbiasa kejamnya VOC, di bawah Gubernur VOC Jan Pieterszoon Coen (1587-1629). Ketika menaklukkan perlawanan rakyat Maluku, Banda, Ternaté,Tidoré dan sekitarnya. VOC
menggunakan serdadu-serdadu sewaanlangsung dari Eropah, lalu ditambah dengan serdadu sewaan setempat. Selain itu, Belanda, khusus mendatangkan 'pendekar-pendekar maut' dari Jepang, untuk menteror dan membantai
rakyat Maluku, Banda, Ternate, Tidore dst.


Sejak digulingkannya Presiden Sukarno, sering disebut telah terjadinya 'genocide' terhadap rakyat di Indonesia (sehubungan dengan Peristiwa Pembanrtaian Masal 1965 oleh tentara di bawah Jendral Suharto). --
Tetapi sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jendral VOC Jan Pieterszoon Coen, terhadap rakyat Maluku dan Banda dalam abad ke-XVII itu, ---- adalah GENOCIDE PERTAMA yang terjadi di Indonesia.


Dalam proses memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah, serta penguasaan wilayah, VOC, disatu fihak, melarang penanaman rempah-rempah di tempar lain yang tak bisa sepenuhnya dia kuasai. Di lain fihak dengan
sewenang-wenang membakar tanaman rempah-rempah di tempat-tempat lainnya, dan akhirnya membantai rakyat setempat. Peristiwa-peristiwa tsb, seperti a.l pengiriman ekspedisi militer, dalam sejarah penjajahan Belanda atas
Indonesia dikenal a.l. sebagai 'Hongi tochten' di kepulauan Maluku, Banda dan sekitarnya.


* * *


Studi sejarah Indonesia, seperti yang dilakukan oleh sejarawan Herman Burgers, banyak mengungkap hal-hal yang rinci dalam hubungan Indonesia-Belanda. Ini perlu jadi pengetahuan pemeduli sejarah Indonesia, lebih-lebih para historikus, politisi dan generasi muda
Indonesia umumnya.


Tanggapan atas buku Herman Burgers diatas, --- adalah secuplik saja dari apa yang bisa dikemukakan mengenai karyanya itu. Sementara sampai di sini dulu. Lain kali masih bisa ditanggapi bagian-bagian lainnya dari
buku Herman Burgers.

* * *

Buku Herman Burgers tsb ditulis dalam bahasa Belanda.

Mudah-mudahan sudah terkandung niat pada KITLV, Leiden, dengan fihak
manapun partnernya di Indonesia, untuk menerbitkan *EDISI INDONESIA,
buku “DE GAROEDA EN DE OOIEVAAR”, “INDONESIË Van Kolonie Tot NATIONALE
STAAT”.*

* * *

Ketika diundang ke LIPI tahun lalu ( Agustus 2011) untuk bicara, dimana Asvi Adam adalah tuan rumahnya aku tandaskan bahwa:
“. . . . . . di Belanda juga terdapat tidak sedikit orang dan cendiakawan muda, penulis maupun sejarawan yang bisa dengan obyektif menilai kejahatan kolonialisme Belanda di masa lampau terhadap Indonesia. Salah seorang dari sejarawan itu adalah Herman Burgers, yang tahun lalu menulis buku sejarah hubungan Indonesia-Belanda, berjudul 'DE GARUDA EN DE OOIEVAAR'. Diterbitkan oleh KITLV, tahun 2010. Buku sejarah ini menurutku cuku obyektif dan berani dalam mengungkap kejahatan kolonialisme, serta kekerasan kepala politik Belanda mengenai masalah Irian Barat. Sehingga hubungan Indonesia-Belanda berlarut-larut memburuk terus oleh karenanya.



“ . . . . . di Belanda juga terdapat tidak sedikit orang dan cendiakawan muda, penulis maupun sejarawan yang bisa dengan obyektif menilai kejahatan kolonialisme Belanda di masa lampau terhadap Indonesia. Salah seorang dari sejarawan itu adalah Herman Burgers, yang tahun lalu menulis buku sejarah hubungan Indonesia-Belanda, berjudul 'DE GARUDA EN DE OOIEVAAR'. Diterbitkan oleh KITLV, tahun 2010. Buku sejarah ini menurutku cuku obyektif dan berani dalam mengungkap kejahatan kolonialisme, serta kekerasan kepala politik Belanda mengenai masalah Irian Barat. Sehingga hubungan Indonesia-Belanda berlarut-larut memburuk terus oleh karenanya.



Juga kuceriterakan, bahwa di Belanda ada sebuah buku yang ditulis oleh 9 orang sejarawan dan penulis berjudul “DE GRROOTSTE NEDERLANDER”, Orang Belanda terbesar. Diantara orang Belanda terbesar mereka masukkan nama Ir Sukarno. Yang telah berjuang sejak muda untuk kemerdekaan bangsanya. Aku bilang kepada teman-teman LIPI: Tidak pernah kubaca tulisan orang Belanda yang demikian baiknya tentang Ir Sukarno.



* * *



Seperti dijelaskan oleh Herman Burgers dalam surat e-mailnya yag kuterima tadi malam itu, bahwa edisi Indonesia dari bukunya itu didasarkan atas buku yang ditulisnya dalam bahasa Belanda. Isinya sebagian terdiri dari terjemahan bukunya yg dalam bahasa Belanda, yaitu teks mengenai sejarah Bab VI s/d VIII. Menyangkut masa konflik Belanda dan Republik Indonesia sejak 1945 s/d Desember 1949.
Intinya ditambah dengan prolog dan epilog, Prolognya terutama membehandel sekitar gerakan kemerdekaan pada dasarwarsa pertama abad ke-XX . Sedangkan epilognya terdiri dari bab mengenai perbedaan tentang Irian Barat, yang akhirnya berkembang ke pemutusan tuntas hubungan antara Nederland dan Republik Indonesia.



Seluruh buku akan menjadi kira-kira 400 halaman, Dicetak sebanyak 2000 eks.
Itu berarti empat kali lipat edisi aslinya.



Tidak ada sikap lain, kecuali KITA MENYAMBUT HANGAT edisi Indonesia BUKU SEJARAH INDONESIA “DE OOIEVAAR EN DE GAROEDA” yang ditulis oleh sarjana Belanda Herman Burgers.



* * *
Lampiran:
HERMAN BURGERS:
Beste vrienden en andere relaties,

In maart 2010 verscheen mijn boek De garoeda en de ooievaar - Indonesië van kolonie tot nationale staat bij de uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden. Gezien de door u getoonde belangstelling voor dit boek en de ontvangst ervan wil ik u graag op de hoogte stellen van enige nieuwe ontwikkelingen.

De gedrukte oplage van 500 exemplaren is medio 2011 uitverkocht geraakt. Intussen had de uitgeverij het boek al in najaar 2010 in digitale vorm beschikbaar gemaakt door plaatsing op de website www.oapen.org. Sindsdien kan iedereen het daar kosteloos raadplegen en downloaden. In augustus 2011 is deze digitale editie bovendien vervangen door een nieuwe editie met verscheidene correcties en aanvullingen van zowel de tekst als de kaarten. Ik ben de uitgeverij hiervoor zeer erkentelijk.

Bij het schrijven van het boek heb ik van begin af aan niet alleen Nederlandse lezers op het oog gehad, maar ook Indonesische en andere buitenlandse lezers. Ik hoopte daarom steeds dat het tezijnertijd ook in Indonesische en Engelse vertaling zou kunnen verschijnen. Dat was bovendien één van mijn redenen om het KITLV als uitgever te kiezen.

Vooral dank zij inspanningen van de directeur van het KITLV-kantoor in Jakarta, dr. Roger Tol, is er nu besloten tot een Indonesische uitgave op basis van het boek. De kern daarvan zal bestaan uit een Indonesische vertaling van dat deel van de tekst waarin het stuk geschiedenis wordt behandeld dat ik als tijdgenoot zelf heb meegemaakt. Dat zijn de hoofdstukken VI tot en met VIII, die het conflict tussen Nederland en de Republiek Indonesië behandelen vanaf de uitroeping van de Indonesische onafhankelijkheid in 1945 tot en met de Nederlandse soevereiniteitsoverdracht in 1949.

Deze kern zal worden aangevuld met een nog door mij te schrijven proloog en epiloog. De proloog zal vooral gaan over de Indonesische nationale beweging uit de eerste decennia van de 20e eeuw. De epiloog zal in hoofdzaak het geschil over West-Irian beschrijven dat uiteindelijk tot een volledige breuk tussen Indonesië en Nederland heeft geleid. De totale omvang zal neerkomen op ongeveer 400 pagina's tekst.

Het boek zal worden uitgegeven door de Indonesische uitgeverij Suara Harapan Bangsa ('De stem van de hoop van het volk') in samenwerking met KITLV-Jakarta. De directeur van deze uitgeverij, Toenggoel Siagian, en dr. Tol streven ernaar het boek in augustus 2013 te doen verschijnen in een oplage van 2000 exemplaren (viermaal de oplage van het Nederlandse boek!).

Met hartelijk dank voor uw aandacht,

Herman Burgers

* * *

"KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT” DAN DAMPAKNYA . . . .

IBRAHIM ISA
Amsterdam, 09 Juni 2012
-------------------------------
CATATATAN AKHIR PEKAN:
"KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT” DAN DAMPAKNYA . . . . Bagi Pendengar Radio Nederland
Secara umum dinyatakan: Ada empat hal sebagai pertanda telah diberlakukannya sistim "demokrasi" di suatu negeri.
Pertama: Kebebasan Menyatakan Pendapat termasuk Kebebasan Pers.
Kedua: Kebebasan berorganisasi, khususnya adanya parpol, termasuk yang oposisi.
Ketiga: Adanya pemilu yang JURDIL dan LUBER.
Ke-empat: Adanya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.


Lalu diambil kesimpulan, bahwa sejak runtuhnya rezim Orba dan dimulainya proses Reformasi dan Demokratisasi di negeri kita, 1998, Indonesia telah memenuhi empat syarat diberlakukannya sistim "demokrasi". Bahwa Indonesia yang "demokratis" itu, merupakan salah satu contoh yang 'sukses' proses pemberlakuan sistim demokrasi.
Sampai dimana tepat dan "ilmiahnya" yang dikemukakan diatas, masih terbuka diskusi panjang lebar.
* * *
Bagi penggemar Radio Nederland Seksi Indonesia, RANESI, populer dikenal sebagai "Radio Hilversum", telah diberlakukannya syarat-syarat demokrattisasi di Indonesia, punya dampak lain. Tidak 'menguntungkan' bagi komunikasi dan mempromosi hubungan baik Indonesia-Belanda.
Diputuskanlah oleh yang berwewenang di Belanda, bulan ini MENGHENTIKAN SIARAN RANESI KE INDONESIA. Sudah diputuskan "Radio Hilversum" edisi bahasa Inonesia, akan 'tutup usia'. Untuk selama-lamanya? Siapa tahu?


Alasan formal keputusan menghentikan siaran RANESI, ialah, karena di INDONEISA SUDAH TIDAK ADA LAGI MASALAH mengenai KEBEBASAN PERS. Jadi "kebebasn pers" sudah terlaksana di Indonesia. Kepada salah seorang "insider" Ranesi, kukatakan bahwa keputusan Belanda untuk menghentikan siaran Radio Nederland berbahasa Indonesia, adalah "KEPUTUSAN BODOH, DUNGU!!".


Bukankah Belanda berniat memperbaiki lebih lanjut hubungan Indonesia-Belanda, termasuk di bidang komunikasi?? Demi mendorong maju saling memahami dan saling menghargai serta saling menghormati antara kedua rakyat dan kedua negeri.
Menghentikan siaran Radio Nederland berbahsa dan di pancarkan ke Indonesia, sungguh suatu KEPUTUSAN BELANDA YANG BODOH, Berkali-kali kulangi kata-kata itu: Belanda bodoh!

Itu keputusan ATASAN, kata kawan “insider” tadi. Itu adalah ulahnya GEERT WILDERS, ketua PVV, partai ultra Kanan di Nederland, yang anti Islam dan anti migrasi. Dalih lainnya, PENGHEMATAN.

* * *
Kebebasan Pers sudah berlaku di negeri kita, demikian dinyatakan. Sampai dimana kebenaran penilaian ini boleh dipelajari lebih lanjut.

* * *