IBRAHIM ISA - Berbagi Cerita
------------------------------------
Sabtu, 17 April 2010


“HASTA MITRA” – – - PENYULUH Dikala

KEBEBASAN BEREKSPRESI DIPASUNG 'ORBA'




Kemarin malam kuterima sebuah e-mail dari sahabat baikku Gung Ayu. Kubuka e-mail tsb. Ternyata isinya adalah sepucuk surat undangan penting oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). Kukatakan penting karena 'kita-kita' ini diundang oleh ISSI untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 20 April yad, di Rumah Dolorasa Sinaga, Jl Pinang Ranti No. 40 RT 015/RW 01, Pinang Ranti, Pondok Gede, Jakarta Timur (perempatan Garuda, seberang Tamini Square).


Kutekankan di sini pertemuan yang akan diadakan itu memang benar PENTING. Pertemuan tsb diselenggarakan ISSI: Untuk Mengenang 30 Tahun HASTA MITRA-- Mengenang sebuah perlawanan, merayakan perjuangan “Hasta Mitra”: MENCERDASKAN BANGSA LEWAT BUKU.


Selain pemutaran film dokumenter tentang Hasta Mitra oleh JAVIN – Akan ada perbincangan dengan tema: Jejak langkah Hasta Mitra dalam mencerdaskan bangsa bersama Wilson, Hilmar Farid, dan keluarga pendiri Hasta Mitra. Juga akan dipamerkan sejarah pelarangan buku dan buku-buku produksi Hasta Mitra.


* * *


Pembantaian lebih sejuta warganegara tak bersalah yang cinta dan membela Republik Indonesia dan Presiden Sukarno, 45 th yang lalu, adalah pelanggaran hak-hak azasi manusia yang terbesar dan terbiadab yang pernah dilakukan oleh penguasa sepanjang sejarah Indonesia. Sejajar dengan kesewenang-wenangan ini rezim Orba melakukan pelanggaran terbesar lainnya terhadap hak-hak demokrasi: MEMASUNG KEBEBASAN BEREKSPRESI. Ini adalah fakta-fakta sejarah. Di Indonesia dan mancanegara dewasa ini, tak ada satupun sejarawan maupun penulis yang waras yang, yang masih mencoba untuk membantahnya.


Namun, ada satu fakta sejarah penting lainnya yang pada pokoknya ditutupi atau bahkan dibantah oleh sementara sejarawan atau penulis. Yaitu sekitar munculnya tiga manusia pemberani Indonesia:

Jususf Isak, Hasyim Rachman dan Pramudya Ananta Tur. Di bawah ancaman kembali dimasukkan penjara (sebab ketiga manusia Indonesia itu adalah 'eks-tapol' yang belum lama keluar penjara dan Pulau Buru), berhadap-hadapan dengan 'senapan bersangkur' Jendral Suharto, mereka bertiga tampil tegak MENDOBRAK PASUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI rezim Orba.


Seolah-olah suara melantang Bung Karno di zaman perjuangan kermerdekaan melawan kolonialisme dan imperialisme, ---- Jususf, Hasyim dan Pram meneriakkan suara lantang: INI DADAKU, MANA DADAMU!


Ketiga tokoh pejuang kebebasan berekspresi tsb bangkit, tidak 'jera' atas persekusi rezim orba, meringkuk lebih sepuluh tahun di penjara, dan di Pulau Buru. Mereka BERLAWAN. Tekad juang dan semangat perlawanan mereka, berjuang demi hak-hak demokrasi, khususnya kebebasan berekspresi: MENGINSPIRASI MEREKA MENDIRIKAN PENERBIT HASTA MITRA, Penerbit buku bermutu.


Sepenuhnya 'pas' untuk menyAtakan bahwa ketiga tokoh kebebasan berekspresi tsb telah membuat SEJARAH. Mencatat perlawanan mereka dengan perbuatan kongkrit dan nyata. Tak peduli dengan larangan dan ancaman penguasa – mereka tampil terbuka mendirikan penerbit Hasta Mitra. Menerbitkan buku tetralogi pertama Pram “BUMI MANUSIA”.

Berdirinya HASTA MITRA 30 th yang lalu, adalah suatu 'gebrakan', suatu 'tinju perlawanan' yang ampuh terhadap pengekangan hak kebebasan berekspresi. Diterbitkannya buku Pram “Bumi Manusia” sebagai produk pertama Hasta Mitra, adalah suatu 'BREAKING NEWS'.

Tidak saja bagi Indonesia yang masih merana di bawah pelarangan kebebasan berekspresi, tetapi juga merupakan 'breaking news' bagi dunia internasional. Secepat kilat Pramudya Anantar Tur dan 'Bumi Manusia' menjadi di kenal oleh masyrakat Indonesia dan khazanah sastra Indonesia dan dunia.


* * *


Tiga puluh tahun sudah berlalu sejak didirikannya Hasta Mitra. Dengan sedih dan menyesal kita dihadapkqn pada kenyataan, bahwa ketiga pahlawan pendobrak pemasungan kebebasan berekspresi: JUSUF ISAK, HASYIM RACHMAN, DAN PRAMUDYA ANANTA TUR telah tiada. Mereka adalah pahlawan-pahlawan pejuang demi kebebasan berekspresi melawan pemasungan sewenang-wenang rezim |Orba.


* * *


Wikipedia, sebuah ensiklopedia bebas di internet yang berpusat di Amerika, mencatat berikut ini mengenai Hasta Mitra:


Hasta Mitra adalah nama sebuah penerbit buku di Indonesia yang didirikan oleh Hasjim Rashman, Jusuf Isak dan Pramudya AnantaTur, tiga orang tahanan politik Indonesia yang diasingkan di Pulau Buru.

Setelah ketiganya dibebaskan dari Buru pada tahun 1979, mereka membentuk Hasta Mitra pada April 1980. Jalan ini ditempuh ketiga orang tersebut agar masih bisa bekerja dalam bidang yang dekat dengan profesi lama mereka: jurnalistik dan sastra. Hasjim, Joesoef, dan Pramoedya sebelumnya telah dilarang oleh pemerintah untuk kembali ke profesi lama tersebut, dan dengan mendirikan Hasta Mitra mereka juga dapat menampung sekitar 20 bekas tahanan politik lain.

Buku pertama yang diterbitkan Hasta Mitra adalah Bumi Manusia(1980) jilid pertama dari Trilogi Buru, karya Pramoedya. Buku ini kemudian dilanjutkan Anak Semua Bangsa(1981). Keduanya laris di pasaran—Bumi berhasil terjual sebanyak 60.000 eksemplar hanya dalam waktu enam bulan dan Anak dicetak ulang tiga kali dalam waktu enam bulan. Keduanya kemudian dibredelpemerintah secara resmi pada 29 Mei 1981, karena "membahayakan stabilitas nasional". Pembredelan ini dilakukan hanya setelah jaksa agung yang lama diganti dan wakil presiden Adam Malik, yang sebelumnya telah memuji kedua novel tersebut, berada di luar negeri.

Sejak awal para pendiri tidak terlalu peduli masalah administrasi. Dunia penerbitan bagi mereka adalah bagian dari perjuangan. Di tahun pertama-tama pernah juga seorang pejabat BNI menawarkan kredit ringan karena melihat prospek usaha yang cerah. Toyota Foundationpun berjanji akan membantu copyright untuk menerbitkan karya Pramoedya di Jepang. Tapi semuanya mundur teratur setelah larangan pertama dijatuhkan oleh Jaksa Agung.



* * *



Itu tadi adalah a.l suara dari kalangan mancanegara, dunia internasional.


Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri: Bagaimana sikap para penulis dan khususnya wartawan yang telah mendapat 'award penghargaan' dari PWI ketika dilangsungkannya HARI PERS NASIONAL y.l. Termasuk pertanyaan bagaimana sikap wartawan senior Rosihan Anwar terhadap fakta sejarah tsb diatas.


* * *


Lampiran, diambil dari surat undangan ISSI:

Sekilas Hasta Mitra

April tiga puluh tahun silam, tepat ketika rezim Orde Baru tengah mencapai puncak kejayaannya, tiga orang eks tapol (tahanan politik): Joesoef Isak, Hasjim Rachman dan Pramoedya Ananta Toer, sepakat mendirikan perusahaan penerbitan Hasta Mitra (Tangan Sahabat). Menolak menjadi hantu berkeliaran, mereka maju secara terang-terangan, mengabaikan teror dan pembatasan terhadap gerak eks tapol untuk menyebarkan buah pikiran mereka secara meluas. Sebagai langkah awal, lewat karya-karya Pramoedya Ananta Toer, yang kemudian dikenal dengan 'Tetralogi Buru', Hasta Mitra menyampaikan kisah yang berbeda dari versi sejarah resmi tentang perjalanan bangsa ini kepada generasi muda yang sedang resah akan nasib negerinya.



Gebrakan Hasta Mitra ternyata bukan saja menggegerkan dunia sastra Indonesia dan dunia, tetapi juga mengusik kenyamanan penguasa Orde Baru. Selang setahun setelah Bumi Manusia terbit dan memecahkan rekor penjualan buku terlaris -- 5.000 eksemplar dalam 12 hari -- pemerintah melalui Kejaksaan Agung melarang peredaran novel ini karena dianggap menyebarkan ajaran Komunisme. Pelarangan diikuti dengan pemanggilan dan interogasi terhadap para pengelola Hasta Mitra, serta penyitaan buku. Tindakan represif pemerintah tidak membuat trio Joesoef, Hasjim dan Pramoedya jera. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing: Pramoedya menulis, Joesoef menyunting, dan Hasjim mencari modal usaha. Buku demi buku diterbitkan dan dilarang, namun buku-buku Hasta Mitra tetap beredar secara gerilya, terutama di kalangan aktivis pro-demokrasi, intelektual, dan pekerja kebudayaan. Penyitaan dan kesulitan memperoleh hasil penjualan gerilya membuat Hasta Mitra menanggung rugi, tapi keberanian dan keuletan Hasjim Rahman dan Joesoef Isak dalam mengelola sedikit modal dan mengolah lusinan naskah sudah membuat Hasta Mitra bertahan sebagai 'penerbit buku bermutu' sampai akhir hayat para pendirinya.



Sepanjang 1980-1998 Hasta Mitra adalah badan penerbitan yang bukunya paling banyak dilarang Kejaksaan Agung. Pemerintah seakan melihat bagaimana terbitan Hasta Mitra sudah menjadi inspirasi dan sumber pengetahuan baru bagi para aktivis gerakan pro demokrasi. Di masa itu membaca buku-buku Hasta Mitra adalah wajib bagi mereka yang peduli pada nasib bangsa dan negeri ini. Penangkapan, pengadilan dan penghukuman para pemuda yang mendiskusikan dan mengedarkan karya-karya Pramoedya Ananta Toer terbitan Hasta Mitra semakin menegaskan betapa kerdilnya rezim Orde Baru di hadapan gagasan pembebasan pikiran.



Joesoef Isak, Hasjim Rachman dan Pramoedya Ananta Toer telah tiada. Tapi, jerih payah mereka tetap hidup, dalam buku-buku yang masih beredar, sebagai simbol perlawanan terhadap rezim anti-kebebasan berpikir dan berpendapat.

* * *

"SURABAJA"


njalanya
tak terpadamkan
hingga kini
nanti
dan kapanpun
njalanya panas menempa
badja kemerdekaan
badja kehidupan
ketika kita tidak lagi bertanja
pilih njala atau pilih badjanya?
dan kita merebut kedua-duanja"



Agam Wispi, “Surabaja” (1965)



* * *

Commemmorating The 55th Anniv. Of The BANDUNG CONFERENCE,

Kolom IBRAHIM ISA
Thursday, 15 April 2010
---------------------------------------------
Commemmorating The 55th Anniv. Of The BANDUNG CONFERENCE, April 1955

Notice:

Following is the speech of President Sukarno of the Republic of Indonesia, at the opening session of the Bandung Conference, April 18th 1955. In his speech Sukarno underlined that: -- 'COLONIALISM IS NO YET DEAD'. It takes a new form, i.e. neo-colonialism.
The actual international situation, in which the majority of he world's people are still living in poverty; the economic and financial activities are still dominated from world's financial centres in New York, London, Tokyo, Paris and Frankfurt, -- are very much similar to the situation, as described by President Sukarno more than half a century ago. Not much has changed since then.
Sukarno:

“I beg of you do not think of colonialism only in the classic form which we of Indonesia, and our brothers in different parts of Asia and Africa, knew. Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skilful and determined enemy, and it appears in many guises. It does not give up its loot easily. Wherever, whenever and however it appears, colonialism is an evil thing, and one which must be eradicated from the earth. . . . “


* * *

President Sukarno – The Republic Indonesia:
Speech at the Opening Session of the Bandung Conference.
“This twentieth century has been a period of terrific dynamism. Perhaps the last fifty years have seen more developments and more material progress than the previous five hundred years. Man has learned to control many of the scourges which once threatened him. He has learned to consume distance. He has learned to project his voice and his picture across oceans and continents. lie has probed deep into the secrets of nature and learned how to make the desert bloom and the plants of the earth increase their bounty. He has learned how to release the immense forces locked in the smallest particles of matter.
But has man's political skill marched hand-in-hand with his technical and scientific skill? Man can chain lightning to his command-can be control the society in which be lives? The answer is No! The political skill of man has been far outstripped by technical skill, and what lie has made he cannot be sure of controlling.
The result of this is fear. And man gasps for safety and morality.
Perhaps now more than at any other moment in the history of the world, society, government and statesmanship need to be based upon the highest code of morality and ethics. And in political terms, what is the highest code of morality? It is the subordination of everything to the well-being of mankind. But today we are faced with a situation where the well-being of mankind is not always the primary consideration. Many who are in places of high power think, rather, of controlling the world.
Yes, we are living in a world of fear. The life of man today is corroded and made bitter by fear. Fear of the future, fear of the hydrogen bomb, fear of ideologies. Perhaps this fear is a greater danger than the danger itself, because it is fear which drives men to act foolishly, to act thoughtlessly, to act dangerously. . . .
All of us, I am certain, are united by more important things than those which superficially divide us. We are united, for instance, by a common detestation of colonialism in whatever form it appears. We are united by a common detestation of racialism. And we are united by a common determination to preserve and stabilise peace in the world. . . .
We are often told "Colonialism is dead." Let us not be deceived or even soothed by that. 1 say to you, colonialism is not yet dead. How can we say it is dead, so long as vast areas of Asia and Africa are unfree.
And, I beg of you do not think of colonialism only in the classic form which we of Indonesia, and our brothers in different parts of Asia and Africa, knew. Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skilful and determined enemy, and it appears in many guises. It does not give up its loot easily. Wherever, whenever and however it appears, colonialism is an evil thing, and one which must be eradicated from the earth. . . .
Not so very long ago we argued that peace was necessary for us because an outbreak of fighting in our part of the world would imperil our precious independence, so recently won at such great cost.
Today, the picture is more black. War would riot only mean a threat to our independence, it may mean the end of civilisation and even of human life. There is a force loose in the world whose potentiality for evil no man truly knows. Even in practice and rehearsal for war the effects may well be building up into something of unknown horror.
Not so long ago it was possible to take some little comfort from the idea that the clash, if it came, could perhaps be settled by what were called "conventional weapons "-bombs, tanks, cannon and men. Today that little grain of comfort is denied us for it has been made clear that the weapons of ultimate horror will certainly be used, and the military planning of nations is on that basis. The unconventional has become the conventional, and who knows what other examples of misguided and diabolical scientific skill have been discovered as a plague on humanity.
And do not think that the oceans and the seas will protect us. The food that we cat, the water that we drink, yes, even the very air that we breathe can be contaminated by poisons originating from thousands of miles away. And it could be that, even if we ourselves escaped lightly, the unborn generations of our children would bear on their distorted bodies the marks of our failure to control the forces which have been released on the world.
No task is more urgent than that of preserving peace. Without peace our independence means little. The rehabilitation and upbuilding of our countries will have little meaning. Our revolutions will not be allowed to run their course. . . .
What can we do? We can do much! We can inject the voice of reason into world affairs. We can mobilise all the spiritual, all the moral, all the political strength of Asia and Africa on the side of peace. Yes, we! We, the peoples of Asia and Africa, 1,400,000,000 strong, far more than half the human population of the world, we can mobilise what I have called the Moral Violence of Nations in favour of peace. We can demonstrate to the minority of the world which lives on the other continents that we, the majority are for peace, not for war, and that whatever strength we have will always be thrown on to the side of peace.
In this struggle, some success has already been scored. I think it is generally recognised that the activity of the Prime Ministers of the Sponsoring Countries which invited you here had a not unimportant role to play in ending the fighting in Indo-China.
Look, the peoples of Asia raised their voices, and the world listened. It was no small victory and no negligible precedent! The five Prime Ministers did not make threats. They issued no ultimatum, they mobilised no troops. Instead they consulted together, discussed the issues, pooled their ideas, added together their individual political skills and came forward with sound and reasoned suggestions which formed the basis for a settlement of the long struggle in Indo-China.
I have often since then asked myself why these five were successful when others, with long records of diplomacy, were unsuccessful, and, in fact, had allowed a bad situation to get worse, so that there was a danger of the conflict spreading. . . . I think that the answer really lies in the fact that those five Prime Ministers brought a fresh approach to bear on the problem. They were not seeking advantage for their own countries. They had no axe of power-politics to grind. They had but one interest-how to end the fighting in such a way that the chances of continuing peace and stability were enhanced. . . .
So, let this Asian-African Conference be a great success! Make the "Live and let live" principle and the "Unity in Diversity" motto the unifying force which brings us all together-to seek in friendly, uninhibited discussion, ways and means by which each of us can live his own life, and let others live their own lives, in their own way, in harmony, and in peace.
If we succeed in doing so, the effect of it for the freedom, independence and the welfare of man will be great on the world at large. The Light of Understanding has again been lit, the Pillar of Cooperation again erected. The likelihood of success of this Conference is proved already by the very presence of you all here today. It is for us to give it strength, to give it the power of inspiration-to spread its message all over the World.

* * *
Source: Africa-Asia Speaks from Bandong, (DjakartaL Indonesian Ministry of Foreign Affairs, 1955)
* * *

55 - Tahun KAA-Bandung – Retrospeksi -Irian Barat

Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 14 April 2010
-----------------------------

55 - Tahun KAA-Bandung – Retrospeksi Sekitar Perjuangan Pembebasan Irian Barat

(II)

Memperingati 55 th. Konferensi Asia-Afrika Bandung, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang kutempuh kali ini, pertama-tama merelease pelbagai dokumen dan tulisan mengenai Konferensi Asia-Afrika Pertama tsb. Itu dalam bahasa aslinya. Bahasa Inggris. Tak salah beranggapan bahwa pembaca internet Indonesia mampu memahami isi tulisan dalam bahasa Inggris. Releaase tsb telah dimulai kemarin. Akan menyusul disiarkan pidato-pidato Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Jaharlal Nehru. Kemudian tanggapan pelbagai fihak.

Memang maksud menyiarkan kembali dalam bahasa Inggris dokumen-dokumen sekitar Konferensi Bandung tsb, ialah dalam rangka menyegarkan kembali ingatan sahabat dan relasi orang-orang asing, pembaca asing umumnya, mengenai arti penting bersejarah Konferensi Asia-Afrika Bandung. Terutama mengigatkan, bahwa hal-hal yang diputuskan dalam KAA Bandung 55 tahun y.l., pada pokoknya masih relevan dalam situasi dunia dewasa ini. Memperingati KAA Bandung, bukanlah suatu kegiatan n o s t a l g i , seperti yang sering diuar-uarkan dan disiarkan oleh penulis-penulis sinis mengenai peristiwa sejarah penting bangsa kita.

Kali ini memperingati 55 th KAA Bandung, diteruskan dengan cara menyiarkan kembali tulisanku lima tahun yang lalu – 24 Maret 2005. Tema pokok: Kegiatanku di Cairo (Sekretariat Tetap Solidarias Rakyat-Rakyat Asia-Afrika) sekitar kampanye pembebasan Irian Barat.

* * *


IBRAHIM ISA
24 Maret 2005.

SETENGAH ABAD K.A.A – BANDUNG <1955 – 2005)


* * *



Pada suatu malam musim panas tahun 1961, bersama Murti (istriku) kami menghadiri pertemuan silaturakhmi di Kedutaan Besar Indonesia, Cairo. Pertemuan silaturakhmi seperti itu sudah berkali-kali diadakan yang maksudnya untuk mempererat tali persaudaraan dan keakraban di kalangan masyarakat Indonesia-Mesir, termasuk para mahasiswa yang sedang belajar di Al Azhar University, dengan KBRI khususnya. Tentunya malam itu acaranya termasuk cakap-cakap tentang perkembangan terakhir situasi tanah-air.

Pertemuan seperti itu inisiatornya adalah Dubes Sanusi Hardjadinata (mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan Menteri Dalam Negeri, seorang tokoh parpol PNI). Sesuatu yang bermanfaat, oleh karena itu  dijadikan semacam tradisi. Dubes Isman (Ketua Kosgoro, mantan  pimpinan  TRIP Jawa Timur) yang menggantikan Dubes Sanusi ternyata juga meneruskan kebiasaan baik ini. Tidak tahu sekarang ini (2005), apalagi ketika di zaman Orba, apakah masih begitu.

Intermezo: Berkomunikasi dan berkordinasi dengan dua tokoh dubes “kita” itu, terus terang, rasanya lebih santai dan nyambung berkomunikasi dengan Dubes Isman. Dubes Sanusi Hardjadinata, terasa menonjol sikapnya yang karena sudah lama hidup dan bergiat sebagai abdi negara, mirip-mirip langgam pamong-praja. Jadi menteri-pun, sebenarnya ya, jadi birokrat juga. Diplomat kurang lebih idem dito. Akhirnya lama-lama pada jadi birokrat yang membosankan. Dalam otakku tersirat fikiran: Untung juga aku tak pernah menjadi pegawai negeri.

OK! . . . Dalam pertemuan silaturakhmi tsb, seperti biasa, kami  jumpai muka-muka “lama” yang  sudah cukup dikenal. Satu dua, ada yang baru. Di antara “muka-lama” di Cairo, bagiku, adalah Saleh Bawazir. Ia sudah lama di Cairo sebagai wartawan Kantor Berita Nasional Antara untuk Timur Tengah. Aku sebut nama Saleh Bawazir dalam kenanganku ini, karena benar dia ada sangkut pautnya dengan suatu kejadian dalam rangka kampanye kita untuk  pembebasan Irian Barat. Nanti bisa dilihat dalam kaitan yang bagaimana.

Saleh Bawazir seperti ‘kita-kita’ ini, adalah orang Indonesia yang tak pernah disebut “pri” atau “non-pri”, meskipun ia keturunan Arab. Mengapa? Wallahualam, bissawaab!

Wartawan Indonesia keturunan Arab, tentunya yang fasih berbahasa Arab seperti Saleh Bawazir temanku itu, punya syarat berharga sekali untuk bisa dengan efektif melakukan pekerjaannya di Cairo. Kalau hanya bisa berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, bisa juga jadi wartawan di dunia Arab. Tetapi seolah-olah “cacad”. Karena tidak bisa berbahasa setempat, maka tidak bisa secara luas dan luwes berkomunikasi langsung dengan masyarakat setempat. Pertama-tama dengan wartawan-wartawan setempat dan wartawan negeri Arab lainnya, yang banyak sekali di Cairo. Maklumlah ketika itu Mesir, dianggap dan dipandang sebagai “mercu-suarnya” dunia Arab yang progresif, yang anti-kolonialisme, anti-imperialisme, pro-kemerdekaan, yang berani berhadapan muka dan berbusung-dada terhadap dunia Barat. Seperti Bung Karno berani bilang terhadap Barat: “Ini dadaku, mana dadamu!” Mesir tidak takut “digebuk” oleh Barat, hatinya bukan hati pengecut seorang “antek”. Lebih dari itu, Mesir  berani “menggebuk” Barat. Mesirnya Gamal Abdel Nasser “bukan-antek Barat”, seperti sementara negeri Arab lainnya.

* *

Akhir tahun limapuluhan, permulaan tahun 60-an --- , sebenarnya sudah dimulai sebelumnya, yaitu dengan pembatalan Persetujuan Konferensi Meja Bundar(KMB) dengan Belanda, yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah RI, dan dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar RI 1945, --- kampanye pembebasan Irian Barat semakin gencar. Setiap Pidato 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno sudah biasa menutup pidatonya yang berapi-api dan menyemangati hati rakyat kita itu, dengan kata-kata sbb: SEBELUM AYAM JANTAN BERKOKOK PADA TAHUN . . . . (maksudnya tahun sesudah pidato 17 Agustus itu) Irian Barat sudah berada dipangkuan Ibu Pertiwi. Sudah bebas dari penjajahan Belanda.
<
Yang diceriterakan kepadaku oleh Saleh Bawazir pada malam pertemuan di KBRI ketika itu, begini:

S. Bawazir: --- Nyatanya orang-orang Mesir yang saya kenal, khususnya para wartawannya, ada yang sikapnya sinis terhadap pidato Bung Karno tsb. Mereka bilang sudah berapa kali ayam jantan berkokok, . . . . tetapi Irian Barat masih saja ada di bawah kekuasaan Belanda. Masih harus berapa kali lagi ayam jantan itu harus berkokok! Saleh Bawazir sungguh jengkel mendengar (yang katanya sih) gurau kenalannya, wartawan Mesir itu. 

Catatanku: Secara umum, orang Mesir mengagumi Bung Karno, sebagai pemimpin besar dan kampiun perjuangan kemerdekaan bangsa, dan penegak nasion Indonesia. Bung Karno diakui sebagai tokoh penting Gerakan Kemerdekaan dan Solidaritas Asia-Afrika, teristimewa setelah KAA-Bandung. Belakangan, bersama Presiden Gamal Abdel Nasser, Nehru dan Tito, Bung Karno diakui sebagai tokoh dan pencetus Gerakan Non Blok, atau Non-Aligned. Namun, disela-sela pendapat umum yang positif itu, bisa dirasakan dan terdengar pendapat orang-orang Mesir yang mencerminkan cemburu mereka terhadap popularitas Presiden Sukarno di kalangan bangsa-bangsa dan negeri-negeri Asia-Afrika. Adalah suatu kenyataan bahwa  Mesir menonjol sebagai pelopor kemerdekaan Arab dan Palestina, yang mengusahakan persatuan Arab melawan dominasi asing – Barat - , Mesir diakui kepeloporan dan potensi intelektualnya sebagai bangsa Arab, serta kedudukannya yang strategis secara politik dan militer. Hal ini menyebabkan munculnya sikap “saudara tuaisme” terhadap bangsa-bangsa Arab lainnya, juga terhadap bangsa Afrika. Suatu sikap yang cenderung hendak mendominasi dan berhegemoni di kalangan bangsa-bangsa Arab dan Afrika. Dengan sendirinya “hegemonisme” Mesir seperti itu dilawan.

Ceritera S. Bawazir selanjutnya: Jelas isinya mengéjék. Saleh Bawazir tidak tahan lagi dan melakukan “serangan balas” sbb – Saya jamin di depan kalian semua, bahwa Irian Barat akan bebas, s e b e l u m  rakyat Palestina bebas dari kekuasaan dan pendudukan Israel. . . . . Di lihat pada saat sekarang ini, “jaminan”  Saleh Bawazir itu, ternyata benar juga. Irian Barat sudah lama kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sebelum  rakyat Palestina bebas. Mereka masih harus meneruskan perjuangan kemerdekaannya.

* * *

Sebelum berangkat menuju Cairo (1960), dalam otakku sudah terfikir bagaimana bisa dengan baik melakukan pekerjaan dalam rangka kampanye pembebasan Irian Barat. Ambil bagian dalam kampanye untuk pembebasan Irian Barat di dunia internasional, berarti aku harus memadukan suatu tugas internasional dengan tugas nasional kita sendiri. Tentu, seyogianya kita tidak mendahulukan kepentingan nasional sendiri, dan mengebawahkannya pada perjuangan bersama melawan kolonialisme dan imperialisme. Fikirku lagi, melakukan sesuatu dalam kampanye untuk menghimpun solidaritas internasional demi pembebasan Irian Barat, adalah serasi dengan “Semangat Bandung”. Juga sejalan dengan kepentingan bersama perjuangan rakyat-rakyat AA untuk kemerdekaan.

Jadi, apa yang bisa kulakukan sehubungan dengan itu?

Pertama, aku harus memahami bagaimana situasi Mesir dan Afrika dalam hubungannya dengan masalah Irian Barat? Apakah mereka memahami duduk perkaranya mengenai sengketa kita dengan Belanda, mengenai Irian Barat. Untuk itu aku harus membangun jaringan kontak-kontak dengan organisasi perjuangan kemerdekaan Arab dan Afrika, guna menjelaskan masalah IRIAN BARAT. Ini harus menjadi agenda pertama dalam kegiatanku. Kemudian bagaimana memanfaatkan Sekretariat Tetap Setiakawan AA di Cairo, agar mereka stabil menyokong kampanye pembebasan Irian Barat.

Kedua, meneliti sampai seberapa jauh pengaruh kampanye politik fihak Belanda di daerah ini, mengenai masalah Irian Barat. Bisa diketahui bahwa seperti dilakukan mereka sejak lama, fihak Belanda selalu  mengedepankan  yang mereka bilang “suatu kenyataan” bahwa “bangsaPapua” (Irian Barat), bukanlah bagian dari Republik Indonesia. Bahwa rakyat Irian Barat, bukanlah bangsa Indonesia, adalah suatu bangsa yang lain dan berdiri sendiri, dsb. Dari situ timbul konsep mereka bahwa “bangsa Papua” (Irian Barat) berhak menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa tersendiri. Dan Belanda akan membawa Papua (Irian Barat)  ke tujuan tersebut.

Faktoryang menguntungkan bagi kita dalam menggalang solidaritas Asia-Afrika ialah:  Baik Konferensi Lima Perdana Menteri (yang ketika itu dikenal sebagai negeri-negeri Konferensi Kolombo) ketika mempersiapkan Konferensi AA di Bandung, maupun Konferensi Asia-Afrika (1955) di Bandung itu sendiri, sudah mengambil sikap politik yang tegas menyokong Indonesia dalam sengketa dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat.

Hal ini tampak jelas dalam Komuniké Akhir Konferensi Asia-Afrika di Bandung ( April 1955), Bab E. Mengenai MASALAH-MASALAH LAINNYA, yang berkenaan dengan Irian Barat dinyatakan sbb:

“Konperensi Asia-Afrika, dalam hubungan dengan sikap yang dinyatakannya tentang penghapusan penjajahan, m e n d u k u n g Indonesia  dalam masalah Irian Barat berdasarkan persetujuan-persetujuan yang bertalian dengan masalah tersebut antara Indonesia dan Belanda.

“Konperensi Asia-Afrika mendesak Pemerintah Belanda segera membuka kembali perundingan-perundingan, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, dan dengan sepenuhnya berharap agar PBB membantu pihak-pihak yang berkepentingan di dalam menemukan penyelesaian pertikaian itu dengan cara-cara damai.”

Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika, 30 Mei–7 Juni 1956 di Bandung, dalam Final Communiquenya, menyatakan sehubungan dengan masalah Irian Barat, pada  Bagian E. Masalah-masalah Umum, “Fasal 3 Kolonialisme dan Nation Building”, sbb:
Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika, setelah mempertimbangkan peranan mahasiswa dalam perjuangannya melawan kolonialisme, berketetapan:

Mengutuk dan menentang kolonialisme dalam segala manifestasinya dan mengakui hak rakyat-rakyat dan bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, dan menyampaikan simpati dan sokongan moral kepada negeri-negeri AA yang sedang berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan nasional.
Merekomendasikan agar Deklarasi Hak-Hak Manusia PBB diberlakukan di semua daerah Asia-Afrika.
Setiap tahun pada tanggal 24 April, mengadakan Hari Mahasiswa Asia-Afrika.
Konferensi selanjutnya mendukung perjuangan dewasa ini yang sedang dilaksanakan oleh rakyat-rakyat Aljazair, I n d o n e s i a (u n t u k  I r i a n   B a r a t ), Palestina (untuk dipulihkannya hak-hak Arab dan untuk kembalinya para pengungsi ke tanahair mereka. Dan Kenya (Lihat Appendix II dan III).

Kemudian, Konferensi Setiakawan Rakyat-rakyat Asia-Afrika yang Pertama, yang dilangsungkan di Cairo, Mesir, pada bulan Januari 1958, dalam Resolusi tentang Imperialisme, yang menyangkut Indonesia, menyatakan sbb:

“Konferensi menyetujui tunutan rakyat Indonesia untuk kembalinya Irian Barat, yang merupakan bagian integral dari Republik Indonesia.

“Konferensi mengakui bahwa semua daerah perairan di sekitar dan di antara pulau-pulau Kepulauan Indonesia (The Indonesian Archipellago) adalah sepenuhnya dalam batas jurisdiksi nasional Indonesia.
“Konferensi membenarkan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia demi kembalinya secara sah Irian Barat.

Selanjutnya,
“Konferensi merekomendasikan agar negeri-negeri yang bertetangga dengan Indonesia, tidak mengizinkan Nederland menggunakan pelabhuan-pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang mereka untuk pengangkutan pasukan atau senjata  atau untuk tujuan lain yang bermusuhan dengan Indonesia.

Sikap tegas Gerakan Setiakawan Rakyat-Rakyat Asia-Afrika, yang dimulai dengan pernyataan politik Konferensi Negeri-Negeri Asia-Afrika di Bandung, 11 - 15 April 1955, seperti kita baca di atas a.l. dalam dokumen Konferensi Mahasiswa AA di Bandung (1956) dan Konferensi Setiakawan Rakyat AA di Cairo, 1 Januari 1958, merupakan modal dan landasan politik yang kokoh sekali bagi kita untuk melakukan perjuangan menghimpun setiakawan AA demi perjuangan pembebasan Irian Barat.

Bisa disaksikan selanjutnya, bahwa, sikap  Komunike Akhir KAA Bandung mengenai Irian Barat, sudah terlampaui oleh perkembangan situasi dalam hubungan Indonesia-Belanda. Disebabkan oleh keputusan fihak Belanda untuk mengirimkan kapal induk “Karel Doorman” ke Irian Barat. Menjawab tindakan Belanda ini, dalam pidatonya pada tanggal  17 Agustus 1960, Presiden Sukarno menyatakan, bahwa:

Hubungan diplomatik antara Nederland dan Indonesia akan diputuskan sebagai reaksi atas sikap keras-kepala fihak Nederland dan keputusan untuk mengirimkan kapal induk “Karel Doorman” ke Indonesia.  Bung Karno mengatakan, bahwa, Indonesia sekarang akan mengambil “cara lain” terbanding permintaan untuk mengadakan perundingan(dengan Belanda). Presiden Sukarno selanjutnya menyatakan bahwa Irian Barat akan dibebaskan dengan “cara revolusioner”. Dalam suatu suatu nota resmi Menlu Subandrio menyatakan bahwa Irian Barat, adalah “suatu wilayah integral yang sah” dari Republik Indonesia.

Dalam kegiatan selanjutnya, dapatlah diusahakan dengan sukses suatu rapat umum yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tetap AAPSO bersama dengan African Association, serta masyarakat Mesir dan Afrika di  Cairo. Rapat umum tsb khusus diadakan untuk menyokong perjuangan pembebasan Irian Barat. Selain dari fihak Mesir, Afrika dan masyarakat, diminta pula Wakil Indonesia bicara, yang ku-gunakan sebaik-baiknya untuk menjelaskan perjuangan kita untuk pembebasan Irian Barat, dan meng-’counter’ propaganda fihak Belanda yang menyesatkan itu.

Juga telah dengan sukses diselenggarakan rapat besar di Universitas Al Azhar, dalam rangka memerperingati HARI AFRIKA. Kesempatan itu ku-gunakan untuk bicara atas nama Indonesia. Semampuku membela perjuangan bangsa kita untuk pembebasan Irian Barat, dan mengharapkan dukungan Asia-Afrika yang lebih mantap lagi.

Sebelumnya, Sekretariat Tetap AAPSO, atas inisiatif wakil Indonesia dan Jepang, telah mengeluarkan sebuah deklarasi yang mengungkap intrik Belanda mengirimkan kapal perang “Karel Doorman” ke Irian Barat. Disitu deklarasi mengharapkan solidaritas Mesir, untuk menutup Terusan Suez bagi kapal-kapal perang Belanda yang bertujuan ke Indonesia, khususnya kapal induk ‘KAREL DOORMAN’.

Kampanye-kampanye tsb, dengan didukung secara mantap dan tegas oleh dokumen-dokumen, resolusi-resolusi dan sikap politik terdahulu yang tegas dari Gerakan Setiakawan Rakyat-Rakyat Asia-Afrika yang mendukung perjuangan rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat, telah membawa hasil yang memuaskan.

Kegiatan tsb juga  telah membuktikan bahwa Gerakan Setiakawan Rakyat-Rakyat AA, di dalamnya merupakan suatu proses yang timbal balik. Di satu fihak memberikan sokongan dan solidaritas, di fihak lain, menerima sokongan dan solidaritas. Semua itu dalam rangka kesatuan dalam perjuangan bersama melawan kolonialisme dan imperialisme.

Dibuktikan pula bahwa perjuangan kita untuk membebaskan Irian Barat dari penguasaan Belanda, adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan nasion Indonesia untuk kemerdekaan nasional yang penuh, tak terpisahkan dari perjuangan demi keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional Republik Indonesia.  * * *

* * *

55 Years Of AFRO-ASIAN CONFERENCE

IBRAHIM ISA
13 April 2010
--------------------
55 Years Of AFRO-ASIAN CONFERENCE

(FILE-1)
NOTICE:
Fiftyfive years ago, a significant hitorical/political event took place at Bandung, Indonesia. The First Afro-Asian Conference – f i r s t of its kind in the history of the two contintents -- was held from 18 – 24 April 1955. Twentynine countries attended that important meeting.

A significant and historical document was unaninously adopted: THE TEN BANDUNG PRINCIPLES OF PEACEFUL CO-EXISTENCE.

The meeting constitutea a great impetus to the national independence struggle of the
Afro-Asian peoples and countries. Asserting themselves as an independentt force, they are neither allied to or a substitute of the Western Bloc, nor the Eastern Bloc countries.

This Afro-Asian independent political movement that started at Bandung (1955) developed 6 years later, into a formal political movement called THE NON ALIGNED MOVEMENT (Belgrade, 1961).

* * *

From today on, a series of important documents of different sources on the HISTORICAL BANDUNG CONFERENCE I will be published in this column:

* * *
History of the Afro-Asian Conference:
The first large-scale Asian–African or Afro–Asian Conference—also known as the Bandung Conference—was a meeting of Asian and African states, most of which were newly independent, which took place on April 18-24, 1955 in Bandung, Indonesia
The conference was organized by Indonesia, Burma, Pakistan, Ceylon (Sri Langka) and India, and was coordinated by Roeslan Abdulgani, Secretary General of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. The conference's stated aims were to promote Afro-Asian economic and cultural cooperation and to oppose colonialism or neo-colonialism by the United States, the Soviet Union , or any other imperialistic nations.

The conference was an important step toward the crystallization of the NON-ALIGNED MOVEMENT.

* * *

The conference reflected what they regarded as a reluctance by the Western powers to consult with them on decisions affecting Asia in a setting of Cold War tensions; their concern over tension between the People's Republic of China and the United States; their desire to lay firmer foundations for China's peace relations with themselves and the West; their opposition to colonialism, especially French influence in North Africa and French colonial rule in Algeria; and Indonesia's desire to promote its case in the dispute with the Netherlands over western New Guinea (Irian Barat)

SOEKARNO,the first president of the Republic of INDONESIA, portrayed himself as the leader of this group of nations, naming it NEFOS (Newly Emerging Forces).

Major debate centered around the question of whether Soviet policies in Eastern Europe and Central Asia should be censured along with Western colonialism. A consensus was reached in which "colonialism in all of its manifestations" was condemned, implicitly censuring the Soviet Union, as well as the West.

CHINA played an important role in the conference and strengthened its relations with other Asian nations. Having survived an asassination attempt by foreign intelligence services on the way to the conference, the Chinese premier,ZHOU EN LAI, displayed a moderate and conciliatory attitude that tended to quiet fears of some anticommunist delegates concerning China's intentions.
Later in the conference, Zhou Enlai signed on to the article in the concluding declaration stating that overseas Chinese owed primary loyalty to their home nation, rather than to China – a highly sensitive issue for both his Indonesian hosts and for several other participating countries.
A 10-point "Declaration on Promotion of World Peace and Cooperation," incorporating the principles of the UNO was adopted unanimously:

1.Respect for fundamental human rights and for the purposes and principles of the charter of the United Nations
2.Respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations
3.Recognition of the equality of all races and of the equality of all nations large and small
4.Abstention from intervention or interference in the internal affairs of another country
5.Respect for the right of each nation to defend itself, singly or collectively, in conformity with the charter of the United Nations
6.(a) Abstention from the use of arrangements of collective defence to serve any particular interests of the big powers
(b) Abstention by any country from exerting pressures on other countries
7.Refraining from acts or threats of aggression or the use of force against the territorial integrity or political independence of any country
8.Settlement of all international disputes by peaceful means, such as negotiation, conciliation, arbitration or judicial settlement as well as other peaceful means of the parties own choice, in conformity with the charter of the United Nations
9.Promotion of mutual interests and cooperation
10.Respect for justice and international obligations.

The Final Communique of the Conference underscored the need for developing countries to loosen their economic dependence on the leading industrialized nations by providing technical assistance to one another through the exchange of experts and technical assistance for developmental projects, as well as the exchange of technological know-how and the establishment of regional training and research institutes.
The United States of America, through its Secretary of State, John Foster Dulles, shunned the conference and was not officially represented. However, Representative Adam Clayton Powell (D-N.Y.) attended the conference and spoke at some length in favor of American foreign policy there which assisted the United States's standing with the Non-Aligned. When Powell returned to the United States to report on the conference, the House of Representatives honored him for his contributions.
The conference of Bandung was preceded by the Bogo Conference (1954) and was followed by the Belgrade Conference (1961), which led to the establishment of the Non Aligned Movement. In later years, conflicts between the nonaligned nations eroded the solidarity expressed at Bandung.
To mark the fiftieth anniversary of the Conference, Heads of State and Government of Asian-African countries attended a new Asian-African Summit from 20-24 April 2005 in Bandung and Jakarta . Some sessions of the new conference took place in Gedung Merdeka (Independence Building), the venue of the original conference. The conference concluded by establishing the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP).

* * *
Origins of the Non Aligned Movement
Independent countries, who chose not to join any of the Cold War blocs, were also known as non aligned nations.
The term "non-alignment" itself was coined by Indian Prime Minister Nehru,, during his speech in 1954 in Colombo, Sri Lanka. In this speech, Nehru described the five pillars to be used as a guide for Sino-Indian relations, which were first put forth b Chinese Premier Zhou En-lai called Pancha Sheel, these principles would later serve as the basis of the Non-Aligned Movement.The five principles were:
Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty
Mutual non-aggression
Mutual non-interference in domestic affairs
Equality and mutual benefit
Peaceful co-existence
A significant milestone in the development of the Non-aligned movement was the 1955Bandung Conference, a conference of Asian and African states hosted by Indonesian president SUKARNO, has give a significant contribution to promote this movement. The attending nations declared their desire not to become involved in the Cold War and adopted a "declaration on promotion of world peace and cooperation", which included Nehru's five principles. Six years after Bandung, an initiative of Yugoslav Presiden Tito led to the first official Non-Aligned Movement Summit, which was held in September 1961 in Belgrade.
At the Lusaka Conference in September 1970, the member nations added as aims of the movement the peaceful resolution of disputes and the abstention from the big power military alliances and pacts. Another added aim was opposition to stationing of military bases in foreign countries.
The founding fathers of the Non-aligned movement were:SUKARNO OF INDONESIA,NEHRU OF INDIA and YOSEP BROZ TITO OF YUGOSLAVIA, GAMAL ABDEL NASSER OF EGYPT, KWAME NKRUMAH OF GHANA.. Their actions were known as 'The Initiative of Five'.
(Source: Wikipedia)
* * *

KEBEBASAN PERS Dengan ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA Di Rumah MINTARDJO

IBRAHIM ISA – Berbagi Cerita
Jum'at, 09 April 2010
-------------------------------------------
KEBEBASAN PERS Dengan ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA Di Rumah MINTARDJO

Dua minggu lalu kami kumpul-kumpul di Korenbloemenlaan 59, Oestgeest, Leiden. Di rumah siapa lagi. Kalau bukan rumahnya MINTARDJO. Diantara teman-teman terdekat dia disapa akrab: Bung MIN. Di kalangan mahasiswa dan para postgraduates Indonesia di Belanda ini, -- boleh dibilang tidak ada yang tak kenal 'Pak Min'. Belum lama jurnalis Alpha yang sedang studi tambahan di Belanda, menulis tentang Mintardjo, dengan judul “INDONESIAN AT HEART”. Laporan dalam bahasa Inggris itu ditulis untuk The Jakarta Post.

Kali ini kumpul-kumpul di rumah Pak Min, atas undangan PPI Leiden. Untuk bercengkerama, berbincang-bincang santai dengan ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA. Ia datang dari Indonesia bersama istrinya. Putranya, Tri, yang sedang belajar di Leiden juga ada di situ.
Penuh sesak rumah Pak Min hari itu.

Acara hari itu: masalah “KEBEBASAN PERS”. Kongkritnya mendengarkan uraian Atmakusumah Astraatmadja, yang baru kembali dari suatu sidang UNESCO di Paris.

* * *

Tentu harus diperkenalkan lebih dulu: Siapa itu Atmakusumah Astraatmadja?
Ini dia: --- Mengenal sesorang, bisa dari riwayatnya yang diketahui. Atau dari apa yang ditulis orang lain tentang dia. Coba ikuti suatu tulisan tentang Atmakasumah a.l sbb: Indonesia mulai mengeyam udara nyaman 'kebebasan pers' sesudah Presiden Suharto digulingkan oleh gerakan massa menuntut Reformasi. Muncul seribu-satu macam penerbitan, termasuk koran, majalah, siaran radio dan TV. Semua leluasa memanfaatkan kebebasan ini. Tak terhindarkan muncul juga yang bisa dianggap tidak bertanggung-jawab atau 'berkelebihan'. Saat itu, timbul fikiran apakah kebebasan yang dicapai ini, tidak akan berakibat buruk?

Nyatanya memang ada petinggi Indonesia yang nyeletuk; Wah, demokrasi ini sudah 'kebablasan'. Aneh juga suara yang begini ini. Demokrasi di negeri kita masih pada tahap permulaan, sudah ada yang khawair akan timbul suasana 'anarkisme'! Suara konservatif begini, sering juga disebut keluhan dari jurusan 'the established forces'. Atau orang-orang yang sudah 'mapan' pada kekuasaan dan kekayaannya.

Pada saat itu Atmakusumah meyakinkan mereka-mereka yang ragu dan khawatir menyaksikan menggebu-gebunya 'kebebasan pers'. Ia menegaskan bahwa meskipun diakui adanya ekses, tetapi harus dipertahankan hak penerbit untuk melanggar disana-sini, sebagaimana halnya mereka dengan kuat mempertahankan hak wartawan untuk melakukan investigasi berita-berita yang disiarkan.

Namun, Atmakusumah menganjurkan rekan-rekannya untuk memelihara disiplin dan mematuhi kode etik-jurnalistik. Atmakusumah juga terlibat dalam merencanakan 'kode etik' yang dimaksudkan itu. Demikianlah, Dewan Pers dewasa ini dibimbing oleh kode tsb. Tanpa kompas moral, pers seakan-akan kapal yang kehilangan arah di tengah kabut tebal. Demikian Atmakusumah.

* * *

Atmakusumah amat peduli dengan generasi muda jurnalis. Ia getol bertukar fikiran dengan mereka, bersikap tenang dan bijaksana. Ia beranggapan Indonesia tetap berada dalam gejolak transisi politik yang bergelora. PERJUANGAN UNTUK KEBEBASAN MEDIA BELUM SELESAI.

Ketika memilih Atmakusumah Astraatmadja sebagai pemenang Award Ramon Magsaysay Th. 2000, atas pertimbangan pengakuan peranan Atmakusumah meletakkan dasar institusional dan profesional untuk era baru kebebasan pers di Indonesia.

* * *

Atmakasumah Astraatmadja meramalkan, bahwa pembaca-pembaca Indonesia, yang dewasa ini menikmati besar-kecilnya 'kebebasan pers' Indonesia, -- akan bisa menyimpulkan sendiri, mana yang benar dan mana yang tidak benar mengenai apa-apa yang disiarkan oleh media.

* * *
Dalam diskusi di Paris, Atmakusumah dihadapkan pada pertanyaan, orang harus mengambil sikap yang bagaimana, bila muncul seorang diktator baru yang kembali memberangus kebebasan pers. Atmakusumah: Kita harus mendidik generasi kini dan mendatang bagaimana berjuang demi membela kebebasan pers. Saya sendiri terlibat dalam perjuangan ini lebih dari setengah abad, jawab Atmakusumah.

Menurut saya, kata Atmakusumah, akan sulit sekali bagi seorang diktator baru untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Karena rakyat telah menikmati dan menghargai manfaatnya kemerdekaan pers. Di Indonesia sekarang setiap orang bisa menyatakan pendapatnya, pandangan dan keluhan-keluhannya. Hal ini dilakukan bukan saja oleh para aktivis politik dan hak-hak manusia, tetapi juga oleh kaum pekerja dan buruh industri, petani dan para nelayan.

Di segi lain, media harus terus menerus memperbaiki kwalitasnya untuk menjamin, tak akan ada alasan bagi pemerintah dan publik melakukan penindasan terhadap kebebasan berekspresi.

Namun, adalah penting bagi penegak hukum, untuk pertama-tama, melindungi lembaga media bila mereka diancam dalam suatu demonstrasi yang menentang media, dan bukan 'bertekuk-lutut' dimuka kaum demostran itu. Undang-undang, para penegak hukum, politisi dan para pejabat tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerjaan jurnalistik, pernyataan-pernyataan kritis dalam demonstrasi dan dalam pandangan-pandangan yang kritis yang dinyatakan di dalam konferensi-konferensi, seminar, workshops dsb. Bila mereka melanggar hukum mereka harus diadili di bawah hukum perdata, tetapi jangan sekali-kali menggunakan hukum kriminil yang bisa menyebabkan mereka dihukum penjara.

Atmakusumah mengakhiri pendapatnya sbb:

Di Indonesia kami memiliki pelajaran baik dari media yang buruk pada tahun-tahun awal era Reformasi dikala separuh dari kira-kira 1.200 media cetak – harian dan mingguan, tabloid dan majalah – harus tutup hanya dalam jangka waktu dua tahun saja. Hukuman yang dijatuhkan oleh publik melek-media sangat menentukan terhadap media buruk dan tak jujur.

Dewasa ini terdapat banyak laporan yang bisa disiarkan oleh media termasuk kasus korupsi oleh anggota-anggota parlemen, yang mantan maupun yang masih berfungsi, gubernur, kepala badan-badan dan menteri-menteri kabinet. Tetapi, menurut pemahaman saya, kata Atmakusumah, tidak ada impact berlawanan dari pers kami yang bebas yang dapat membahayakan stabilitas negeri ini.
Sebaliknya, saya kira, laporan media yang jujur dan komprehensif mengenai pandangan dan sikap kaum pemberontak Aceh, telah memberikan sumbangan bagi persetujuan perdamaian antara pemerintah pusat dan GAM yang telah mengakhiri 30 tahun konflik bersenjata di daerah Sumatra Utara dalam tahun 2005.

Baik media cetak maupun siaran telah menyiarkan a.l., sebuah wawancara dengan komandan militer GAM, halmana tidak mungkin dilakukan di bawah Orde Baru Suharto. Arus terbuka informasi dari kaum pemberontak tampaknya telah menciptakan kesadaran dan pengertian mengenai aspirasi mereka di kalangan pera pemimpin pemerintahan. Demikianlah singkat-padat mengenai siapa Atmaksumah Astraatmadja, fikiran dan pandangannya. Patut jadi pertimbangan dan pelajaran bagi kaum jurnalis muda dan mendatang!


Yang paling mengesankan padaku mengenai tokoh wartawan senior Atmakusumah ialah keyakinannya yang mantap. Atmakusumah Astraatmadja optimis mengenai hari depan KEBEBASN PERS DI INDONESIA.

Demikian pulalah, kesan tak terlupakan cakap-cakap santai dengan Atmakusumah Astraatmadja, di rumah Bung Min. Banyak terima kasih kepada beliau atas intisiatif mengadakan 'kumpul-kumpul' ini dengan segala keramahan Ibu Min, dan . . . . . hidangan sop buntut yang sedap!


* * *

“NGELUYUR” LAGI KE “CBA”

IBRAHIM ISA – Berbagi Cerita
Senin, 05 April 2010
---------------------------------------

“NGELUYUR” LAGI KE “CBA”


DISITU SUDAH BERTAMBAH BUKU-BUKU TENTANG INDONESIA

Sudah lama direncanakan. Aku hendak menulis mengenai 'percakapan santai' di rumah Mintardjo, Korenbloemenlaan 59, Oestgeest beberapa hari yang lalu. Hari itu rumah “Pak Min” – penuh sesak. PPI Leiden mengundang, untuk- kubilang saja, – 'cakap-cakap santai'. Tapi, tema yang dibicarakan adalah 'soal besar' negeri kita. Soal itu juga adalah salah satu program tuntutan penting gerakan REFORMASI. “KEBEBASAN PERS” itulah acaranya hari itu .

Diundang hari itu seorang tokoh pers Indonesia, pemenang Ramon Magsaysay Award Th 2000 Untuk Jurnalisme . . . . , ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA. Ia salah seorang pendiri Dewan Pers Indonesia. Sering mengumandangkan bahwa PERJUANGAN UNTUK KEBEBASAN PERS BELUM SELESAI!

* * *

BUKU-BUKU Mengenai INDONESIA MAKIN BANYAK di CBA

Namun, kutunda dulu menulis tentang 'cakap-çakap santai' di rumah Mintardjo, mengenai Kebebasan Pers.

Soalnya ada yang segera hendak kuceriterakan.

Pagi ini, pada Hari Kedua Paskah, di hari Senin yang sepi, kutilpun Perpustakaan Pusat Amsterdam, CBA – Centrale Bibliotheek Amsterdam. Numpang tanya: Apa mereka membuka pintunya untuk umum hari ini. Ya, dong, jawab suara ramah seroang wanita dari CBA. Meski hari libur, atau bahkan justru karena orang pada libur, kami buka. Katanya. Agar pengunjung bisa lebih leluasa datang membaca. Atau buka inernet, mengembalikan buku dan meminjam lagi.

Antusiasme dan hati menjadi lega melihat di CBA semakin banyak buku-buku yang disediakan mengenai dan sekitar INDONESIA. Semula aku hanya hendak mengembalikan buku yang kupinjam. Karena sudah pas 3 minggu. Sampai di rak-rak buku bagian Indonesia berubah rencana. Dari jauh sudah tampak bahwa rak buku mengenai Indonesia, penuh. Tidak lagi seperti dulu, yang diisi dengan beberapa buku saja. Kali ini kukira paling sedikit ada seratus lebih buku mengenai Indonesia. Sayangnya tak ada yang dalam bahasa Indonesia. Yang ada dalam bahasas Belanda atau bahasa Inggris.

Bukunyapun macam-macam. Ada buku sekadar kenangan masa lampau. Ini umumnya ditulis oleh orang Belanda yang dulu perrnah di Indonesia. Ada buku khusus tentang 'Batavia'. Ada yang tentang kota-kota Surabaya, Semarang, Bandung, Ambon, dll. Ada yang tentang 'tempo doeloe'. Dihiasi dengan foto dan lukisan yang meanrik. Sungguh, kalau sempat, KUNJUNGILAH CBA. Bisa mulai pagi sampai malam di situ. Di atas ada cafe dan restoran.

* * *

Yang paling menarik bagiku, adalah buku-buku yang menyangkut politik Indonesia.
Kulihat buku macam ini juga bertambah di rak itu.

Sedikit beralih ke buku-buku yang ada di 'perpustakaanku' di rumah. Beberapa hari yang lalu, kubuka-buka lagi buku yang sudah lama kubeli: “INDONESIA IN THE SOEHARTO YEARS; Issues, Incidents and Images”. Amat menarik untuk dibaca.

Di situ ada dua kata pengantar oleh tokoh-tokoh penting internasional maupun nasional. Pertama: oleh Jimmy Carter, mantan Presiden AS. Lalu budayawan GOENAWAN MOHAMMAD. Selanjutnya ada kontribusi tulisan-tulisan oleh sejarawan Taufik Abdullah, Ignas Kleden, Hermawan Sulistiyo, Yusuf Hasyim (NU), Sri Sumantri, Jendral A.H. Nasution, Pramoedya Ananta Toer, Hardoyo, Ong Hok Ham dan banyak lainnya. Penerbitnya: LONTAR, in association with Ridge Book, an imprint of Nus Press, Singapore and KITLV Press Leiden. 2005. Menarik sekali 'kan.

Yang 'mengerikan' ialah, dalam buku itu dimuat a.l. foto 'kepala seorang tokoh Komunis' dari Jawa Timur, yang dipenggal. Ini untuk pertama kali aku melihat foto kepala seorang korban pembantaian, tokoh Komunis katanya, yang disiarkan dalam buku tentang periode Suharto. Dengan keterangan bahwa kepala Komunis itu adalah sebagian dari 'trophy' yang dibawa pulang tentara yang pulang dari 'bertugas' membantai orang-orang PKI atau yang diduga Komunis, sekitar 1965-1966. Masya Allah!

Paling tidak mengenai kata pengantar oleh Jimmy Carter dan Goenawan Mohammad hendak kutulis sedikit 'ceritaku'. Maksud inipun kutunda dulu.

* * *

Tibalah pada hal yang ingin sedikit kuceriterakan sbb: Hari ini kupinjam buku-buku ini:

1)Nationalists, Soldiers And Separatists. Richard Chauvel; KITLV Pers 1990.
2) Onhoorbaar Groeit de Padi – Front Soldaten in Een Verloren Oorlog, Indonesië 1948 – 1950.
3)The History of Indonesia, The Greenwood Histories of Modern Nations – Steve Drakeley, 2005.
4)Tussen Banzai en Bersiap, De Afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Elly Touwen-Brownsma, Petra Goen. SDU Uitgevers, Den Haag. 1996.
5)Toen Had Je De Politionele Acties, M.W.J. Messing. 2008.
6) Chaos in Indonesië, Willem Oltmans; 1999.

Dari situ tampak sebenarnya buku-buku itu tidak baru betul. Yang baru ialah bahwa buku-buku tsb sekarang ini diletakkan di CBA untuk dibaca umum. Suatu kemajuan!
Kontras benar dengan Indonesia! Yang belum lama melarang lima buah buku. Satu diantaranya buku hasil riset-studi Dr John Roosa, mengenai G30S, kudeta Suharto dan pembantaian 1965-66-67.

* * *

Mengenai penulis buku kecil Willem Oltmans inilah ingin kuceriterakan sedikit.

Beberapa tahun yang lalu aku pernah diundang dirumahnya mantan dubes Indonesia di Vietnam, Sukrisno, di Amstelveen. Dalam pertemuan teman-teman Indonesia itulah aku pertama kali berkenalan dengan Willem Oltmans. Ia selalu membanggakan bahwa ia adalah 'SAHABAT BUNG KARNO'. Mengenai ini Willem Oltmans khusus menulis buku dengan judul SUKARNO MIJN VRIEND.

Buku Oltmans ini tipis sekali. Hanya 48 halaman. Di cover buku terpampang gambar seorang bocah yang bergaya diatas kerbau bermoncong putih (PDI-P). Tangan kanannya memegang bendera PDI-P dalam suatu kampnue pemilu PDI-P. Di belakang dimuat foto Willem Oltmans bersama Sukmawati Sukarnoputri.

Willem Oltmans (1925-2004) sudah sejak tahun 1956 terlibat dengan perkembangan politik Indonesia. Dia terang-terangan menyokong perjuangan rakyat Indonesia, dibawah Presiden Sukarno untuk membebaskan Irian Barat. Begini pasalnya: Dalam tahun 1956 Oltmans mewawancarai Presiden Sukarno ketika Sukarno berkunjung ke Roma. Setahun kemudian, tahun 1957 Oltmans menasihati pemerintah Belanda agar keluar dari Irian Barat, karena itu wilayah Indonesia. Sejak itu oleh penguasa negerinya ia dicap 'pengkhianat'. Ia dipecat oleh s.k. De Telegraaf, majikan kerjanya. Sehingga ia terpaksa pindah ke AS.

Sejak itu 47 tahun lamaya Oltmans menjadi 'orang pinggiran' di Belanda. Tetapi ia berjuang terus untuk keadilan, rehabilitasi dan ganti rugi.

Dalam periode itu ia menjadi 'orang bermasalah' bagi pemerintah Belanda. Den Haag merintanginya untuk ke Indonesia. Kementerian Luarnegeri Belanda memberikan semacam instruksi ke segenap kedutaannya untuk mengucilkan Willem Oltmans. Jelasnya kementerian luarnegeri memfitnah dan MENGISOLASI Willemn Oltmans sehingga ia tak dapat melakukan profesinya sebagai wartawan. Atas tindakan sewenang-wenang kemlu Belanda terhadap dirinya, Oltmans mengajukan tuntutan di pengadilan. Dan . . . . . akhirnya ia menang dan memperoleh GANTI RUGI dari pemerintah Belanda jutaan gulden lebih.

* * *

Dalam tahun 1994 kepada Perdana Menteri Lubbers ketika itu, katanya disampaikan oleh Ratu Beatrix, bahwa Kementrian Luarngeri Belanda main kuasa, mengucilkan Oltmans secara sewenang-wenanag. Kemudian Lubbers mengajak Oltmans ikut ke Indonesia dalam kunjungan resmi yang ia lakukan ketika itu.

Tahun 1999 atas undangan Menteri Luarnegeri Alatas, periode Presiden Habibie, Willem Oltmans bisa masuk lagi ke Indonesia. Ketika itu ia mengunjungi Sukmawati Sukarnoputri dan bersama Sukmawati berkunjung ke Jawa, Sumatra dan Bali.

William Oltmans adalah salah seorang jurnalis Belanda, yang yakin benar bahwa di balakang ketidakstabilan Indonesia, adalah tangan-tangan CIA.

* * *

Kufikir tulisan ini perlu kubuat. Dalam rangka mengnenangkan seorang jurnalis Belanda, yang konsisten berdiri di fihak bangsa Indonesia dalam perjuangan untuk pembebasan Irian Barat. Dan karena sikapnya yang tegas anti-kolonial itu, ia telah dikucilkan oleh penguasa Den Haag, selama kurang lebih 47 tahun.

Willem Oltmans tidak diragukan, adalah SAHABAT BANGSA INDONESIA!

* * *

“NYAI ONTOSOROH” - DI TROPEN THEATER, AMSTERDAM

IBRAHIM ISA – Berbagi Cerita
Sabtu, 03 April 2010
------------------------------------------
“NYAI ONTOSOROH”
DI TROPEN THEATER, AMSTERDAM

Masih kira-kira sebulan lagi.
Tetapi, kalau hendak dapat tempat yang 'enak' pada pementasan drama “They Call Me Nyai Ontosoroh”, cepat-cepatlah pesan tempat di Tropen Theatar Amsterdam! Acara tsb dipentaskan dua kali di Amsterdam. Drama di-adaptasi oleh Faiza Mardzoeki dari novel Pramoedya Ananta Toer, “BUMI MANUSIA” .

Pementasan pertama, hari Kemis, 20 Mei yad ini (mulai jam 20.30). Berikutnya , pada 21 Mei (mulai jam 20.30). Lokasi: Tropen Theater, Kleine Zaal. Ticket – Euro 17. Isi drama oleh Tropen Theater Amsterdam dijelaskan sbb: “Van Onrechtvaardigheid naar onafhankelijkheid” -- “Dari Ketidak-adilan menuju ke Kemerdekaan.”

Yang menarik ialah, bahasa yang digunakan pada pementasan drama ini adalah bahasa INDONESIA. Dengan teks Inggris.
Bolehlah dibilang menarik, arena pementasan dilakukan di Belanda. Lagipula diperhitungkan hadirin akan banyak dari orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia yang sudah lama bermukim di Holland. Seperti kami-kami ini. Penonton pasti ingin dengar bagaimana anak panggung yang 'bule', berbahasa Indonesia.

Drama “They Call Me Nyai Ontosoroh”, mengisahkan kehidupan Nyai Ontosoroh; putrinya Annelies (Indo), dan Minke, menantunya yang 'pribumi' itu. Suatu kehidupan yang tragis. Karena di Hindia Belanda dulu, status sosial seseorang ditentukan oleh seberapa persen darah Eropah yang mengalir di tubuhnya. Empat orang artis mementaskan betapa tidak adilnya sistim kolonial yang merupakan dasar-mula perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan.
* * *


“They Call Me Nyai Ontosoroh” adalah versi pendek drama “Nyai Ontosoroh” yang di adaptasi oleh Faiza Mardzoeki dari novel “Bumi Manusia” karya Pramoedya Ananta Toer. Drama aslinya berjudul : "Nyai Ontosoroh”. Suatu produksi yang makan waktu tiga jam pementasan. Mulai dipentaskan pada tahun 2007. Sutradaranya berbeda-beda. Dimainkan di sembilan kota di Indonesia. Pengunjungnya ribuan. Perhatian publik ternyata cukup besar. Hal itu dapat dilihat dari publisitas luas serta tanggapan kritis oleh media nasional maupun daerah.

Versi baru yang lebih pendek, "TheyCall Me Nyai Ontosoroh", dipentaskan oleh Tropen Theater Amsterdam. Rencananya akan dipertunjukkan di Nederland dan Belgia dalam tahun 2010 ini. Produser: Faiza Mardzoeki. Sutradara: Wawan Sofwan. Cerita menegangkan ini dipenuhi oleh kisah perjalanan hidup s e l i r (Nyai) Ontosoroh, dipersembahkan di panggung drama dengan menggunakan teknik flashback.

Juga digunakan seni video oleh Ariani Darmawan dan Yudith, dua orang artis film dan video yang terkenal. Musik dipimpin oleh Riki Setiakawa. Panggung di-design oleh Deden Bulqini. Deden adalah seorang penata panggung yang berhasil: Pakaian dan rias dikordinasi oleh Irina Dayasih.

Tampil di panggung memainkan peranan Nyai Otosoroh, adalah Sita Nursanti ; Agni Melati sebagai Annelies; Willem Bevers sebagai Meneer Herman Melemma, sedangkan Bagus Setiawan sebagai Minke.

Rencana pementasan lainnya:

Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, 7 Mei 2010, jam 20.00
Erasmus Huis-Jakarta, 11 Mei, jam 20,00

* * *
Tong Tong Festival, Den Haag, 23-24 Mei, mulai jam 20.00
Antwerpen, Belgia, 26 Mei, jam 20.00
* * *