BUNG KARNO SEKITAR “G30S” --

Kolom IBRAHIM ISA

Jum'at, 09 September 2011

-----------------------------------

BUNG KARNO SEKITAR “G30S” --

Dalam tulisannya menyambut buku “REVOLUSI BELUM SELESAI”, berisi kumpulan pidato Presiden Sukarno setelah terjadinya “G30S”, Peneliti Senior LIPI, Dr Asvi Warman Adam, membeberkan bahwa: Meskipun AURI, Marinir dan sebagian besar kekuatan bersenjata Kodam Brawijaya (Jawa Timur) masih loyal kepada Presiden Sukarno, Bung Karno tidak memerintahkan mereka untuk bertindak terhadap yang ingin menggulingkan Presiden RI (yaitu kekuatan militer yang dikepalai oleh Jendral Suharto).

Ini disebabkan karena Presiden Sukarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar bangsa.

Sikap Presiden Sukarno ini, -- yang berusaha mencegah pertumpahan darah di antara sesama bangsa, bahkan diambilnya pada hari-hari awal pembangkangan Jendral Suharto terhadap Presiden Paanglima Tertinggi ABRI, Sukarno, dengan menyabot keputusan Presiden Sukarno menunjuk Jendral Pranoto Reksosamudro, menjadi caretaker pimpinan Angkatan Darat, mengisi kekosongan pimpinan AD, setelah dibunuhnya enam orang perwira tinggi yang menjabat pimpinan Angkatan Darat ketika itu.

Perwira-perwira tinggi ABRI, yang loyal pada Presiden Sukarno langsung menyatakan kepada Bung Karno bahwa di bawah komando Presiden Sukarno, mereka mampu memukul kekuatan yang membangkang dan yang mulai melaksanakan 'kudeta merangkaknya'. Bung Karno menolak memberikan komando itu, dengan maksud menghindari pertumpahan darah antar bangsa. .

Tetapi, ternyata sikap dan kemauan baik Presiden Sukarno itu tak terlaksana. Karena sejak Jendral Suharto mengambil oper kekuasaan di Angkatan Darat, pertumpahan darah besar-besaran terjadi, seperti yang bisa dibaca dalam pidato-pidato Bung Karno. Jendral Suharto, yang sudah berketetapan menggulingkan Presiden Sukarno dan merebut kekuasaan negara dan pemerintahan di tangannya sendiri, telah dengan licik menyalahgunakan kemaun baik Bung Karno.

Sejak disingkirkannya Presiden dari kekuasaan negara dan pemerintahan melalui kombinasi kekerasan, pertumpauan darah, persekusi terhadap para pendukungnya, terutama PKI dan simpatisannya, pemenjaraan dan pembuangan ke pulau Buru – sudah berpuluh bahkan ratusan tulisan, analisis pakar dan buku hasil studi yang disiarkan di Indonesia maupun di mancanegara. Semua itu menunjuk pada SATU ARAH: Pergantian presiden Indonesia, dari Presiden Sukarno ke Presiden Suharto, berlangsung lewat suatu pertumpahan darah yang paling besar di Indonesia. Bahwa perebutan kekuasan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1965 itu adalah suatu perebutan kekuasaan yang paling canggih, tetapi juga paling berdarah yang pernah terjadi.

Melebihi fakta-fakta dan anlisis yang pernah ditulis selama ini, DUA JILID BUKU BERJUDUL “REVOLUSI BELUM SELESAI”, I dan II, berisi pidato-pidato Presiden Sukarno pasca Peristiwa G30S, adalah dokumen yang paling otentik dan yang bisa diandalkan mengenai kebenaran bahwa PEREBUTANKEKUASAAN YG TERJADI DI INDONESIA PADA AKHIR 1965 adala perebutan kekuasaan yang dalangnya adalah JENDRAL SUHARTO.

* * *

Di bawah ini disiarkan bagian terakhir Kata Pengantar Dr Aswi untuk buku “REVOLUSI BELUM SELESAI”, kumpulan pidato-pidato Bung Karno sesudah Peristiwa “G30S”, -- yang di “black out” oleh Jendral Suharto yang ketika itu sudah berkuasa di ibu kota.

Dr. Asvi Warman Adam:

BUNG KARNO KONSISTEN MENDUKUNG ”NASAKOM”

Kalau dilihat dari rangkaian pidato Bung Karno dari 1 Oktober 1965 sampai awal 1967 memang terlihat kekonsistenan sikapnya yang “mendukung Nasakom dan anti-nekolim”. “Indonesia buatku adalah suatu totaliteit”, ujar Bung Karno. Tetapi nadanya makin lemah. Bila akhir tahun 1965 ia marah dan mengatakan akan men-donder orang-orang yang tidak mendengar perintahnya, maka tahun 1966 dan 1967 ia tampak capek dan mulai putus asa. Tanggal 7 April 1966 pada pelantikan dan penyumpahan Menteri/Pangau Rusmin Nurjadin, Bung Karno mengatakan, I am still President, stll Supreme Commander of the Armed Forces”.

Bulan Mei 1966 termasuk dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, ia tidak mau berbicara. Pada pelantikan Omar Senoadji sebagai Menteri Kehakiman, Juni 1966, ia hanya berpidato sangat singkat. Ketika ia kemudian berpidato lagi, suaranya sudah semakin lemah. Pada tanggal 6 Juli 1966 dalam penutupan Sidang ke-4 sudah merasa plong bahwa ia ikut membentuk Kabinet

Ampera (Note: MPRS juga menetapkan bahwa Pemilu akan diadakan. Rencana pemilu 5 Juli 1968. Jadwal itu diundur Suharto menjadi tahun 1971 agar lebih “sasfe”. Tahun 1969 Suharto sempat membuang ribuan Tapol Golongan B yang dianggapnya berbahaya ke pulau Buru.) Mulanya ia membaca di surat kabar bahwa MPRS menugaskn Jendral Suharto untuk membentuk kabinet. Tetapi kenyatannya suaranya tidak didengar lagi oleh Suharto. Orang-orang kepercayaannya seperti Leimena dan Ruslan Abdulgani tidak masuk dalam kabinet.

Kekalahan sudah di depan mata. Sukarno merasa berdiri di atas bara api yang menyala-nyala. “Saudara tidak merasakan apa yang saya rasakan”. Ketika melantik kebinet Ampera 28 Juli 1966 Bung Karno mengatakan bahwa Supersemar buikanlah penyerahan kekuasaan. “I repeat again it is not a transfer of power”.

KITA MAU MELARANG KOMUNISME, MELARANG SOSIALISME

SEBAGAI ISME, “MBOTEN SAGET”.

Maka yang datang berkunjung ke Istna Bogor tinggallah para eksponen 45 dengan tokohnya antara lain Bung Tomo. Kepada mereka Sukarno berpidato tanggal 9 Sepember 1966. “Nah, kita mau melarang komunisme, melarang sosialisme sebagai isme. Mboten saget, Saudara-saudara. MPRS jangan melarang isme, laranglah kegiatannya”. Tanggal 8 September 1966 dibentuk Dewan Kehormatan Menteri, suatu badan yang tidak ada fungsinya. Ketika pada pejuang 45 itu datang kepada Sukarno seminggu kemudian (13 September 1966) sang Presiden menyanyi lagu buruh Internationale. Ia juga mencurahkan isi hatinya kepada orang tua angkatan 45, tentang anggota KAMI yang menggedor truk sayur, sehingga menyebabkan harga sayur mayur naik di Jakarta. Sukarno juga mendengar dari Cosmas Batubara bahwa kami telah diselundupi. Selain demonstrasi juga ada perkosaan dan perampokan. Tetapi kepada para wartawan yang hadir, Sukarno mengatakan informasinya itu off the record.” Kamu orang sanggup tidak menulis. Kalau menulis, tabokin ya”. Seorang Presiden yang dulu berbicara lantang di PBB, ternyata sudah begitu ciut nyalinya.

SUKARNO TIDAK INGIN TERJADI PERTUMPAHAN DARAH SESAMA BANGSA

Dalam beberapa pidatonya terdengar keluhan. Misalnya di Departemen P dan K orang-orang yang mendukung Bung Karno dinonaktifkan. Ia juga mengeluh bahwa perintahnya tidak diindahkan. Sebetulnya seberapa drastihkan kekuasaan yang dipegangnya? Presiden Sukarno masih sempat melantik taruna AURI dan ia juga berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling sedikit dari Angkatan Udara, Marinir dan sebagian besar tentara Kodam Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar menyerukan “jangan gontok-gontokan antar-angkatan bersenjata” (Note: Ia berseru, “Jangan sampai ada satu tetes darah pun antara AURI dengan Angkatan Darat”). Kenapa dalam waktu yang cukup panjang antara tahun 1965 sampai dengan 1967, ia sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk melawan pihak yang ingin menjatuhkannya sebagai Presiden? Sukarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa.

Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi setelah ia meninggal.

(Kata Pengantar Dr Asvi Warman Adam Selesai)

* * *

BUNG KARNO SEKITAR PERISTIWA “G30S”

Kolom IBRAHIM ISA

Kemis, 08 September 2011

----------------------------------

BUNG KARNO SEKITAR PERISTIWA “G30S”

“Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi

Bukan Engkau Suharto, Bukan Engkau Suharto”

* * *

Berikut ini adalah lanjutan tulisan y.l -- turunan Kata Pengantar Peneliti Senior LIPI, Dr Asvi Warman Adam, untuk dua jilid buku REVOLUSI BELUM SELESAI I, II --- berisi pidato-pidato Bung Karno meyusul terjadinya “G30S”, yang di- 'black out' Jendral Suharto.

Asvi Adam dengan teliti dan sistimatis 'meresume' isi pidato-pidato Bung Karno setelah Peristiwa G30S. Pembaca bisa mengikuti dengan mudah dan jelas sekali, bagaimana 'lihaynya' fihak militer di bawah Jendral Suharto melaksanakan “kudeta merangkak” terhadap Presiden Sukarno.

Bila sedikit saja ada sikap keterbukaan dan kejujuran pada fakta-fakta setelah membaca pidato-pidato Bung Karno tsb ---- yang telah diuraikan secara cekak aos dan jelas oleh Peneliti Senior LIPI, Asvi Adam, pembaca dengan yakin akan menyimpulkan, bahwa: KUDETA MERANGKAK SUHARTO TERHADAP PRESIDEN SUKARNO, adalah apa yang terjadi menyusul Peristiwa “G30S”. Bahwa yang melakukan perebutan kekuasaan negara dan pemerintahan RI, – – - adalah fihak militer di bawah Jendral Suharto.

* * *

Kita siarkan di bawah ini, lanjutan Kata Pengantar pada buku REVOLUSI BELUM SELESAI.

Dr. Asvi Warman Adam:

Bung Karno Menentang Warga Tionghoa Dijadikan Kambing Hitam

Perintahnya Tidak Digubris

Sukarno nasih bersemangat, tetapi siapa yang masih mau meneruskan revolusi antinekolim dengan “Mengganyang Malaysia” tsb. Ia hanya mau berdamai jika Malaysia menyetujui Manila Agreement yang berisi referendum di Kalimantan Utara. Terhadap PBB-pun sikapnya tidak kendor, Indonesia tidak akan kembali memasuki lembaga itu sebelum PBB direorganisasi.

Sukarno menginginkan ketenangan dalam masyarakat agar ia dapat brperan sebagai 1) Hakim tertinggi, 2) Penyelamat negara, dan 3) Penyelamat Revolusi. Karena itu ia menyerukan, “Awas adu-domba antarangkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi”.

“Saya minta ketenangan, mau kumpulkan fakta-fakta dulu. Mau selidiki dulu”. Pidato itu menyinggung tentantg Trade Commission Republik Rakyat Tiongkok di Djatipetamburan yang diserbu massa. “Jangan gegabah”, katanya. Massa marah karena ada isu bahwa Juanda meninggal karena diracun oleh dokter RRT. Padahal menurut Sukarno, Juanda meninggal akibat serangan jantung. Sukarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Sukarno marah. Bung Karno memekik, marah, marah. Marah Bung Karno berbeda dari Gandhi. Permimpin India itu pernah marah, lalu dia berpuasa selama 23 hari. Kalau Sukarno dia tidak berpuasa tetapi akan donder orang yang tidak mengikuti perintahnya. Ia menjelaskan bahwa karena sering marah ada orang yang menilai bahwa Bung Karno telah kehilangan wibawa.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima angkatan di Istana Bogor, Bung Karno mengatakan bahwa ada “perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu”. Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Suharto. Pada kesempatan yang sama Sukarno menegaskan bahwa “Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena . . . Bukan engkau Suharto, bukan engkau Suharto dst. ( Berbeda dari nama tokoh lain, Suharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

MENGAPA SUKARNO TIDAK MAU MEMBUBARKAN PKI?

Mengapa Sukarno tidak mau membubarkan PKI? Padahal ini alasan utama untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Karena Bung Karno hendak menyelesaikan masalah G30S dengan memegang teguh ajaran three in one-nya (istilah ini terdapat dalam pidato tersebut, jadi bukan three in one-nya Gubernur DKI Jaya Surtiyoso), yaitu Nasakom. “Nasakom itu amanat Allah SWT,” ujarnya. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI karena dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1926 tentang Nas (Nasionalisme, A (Agama) dan Kom (Komunisme). Dalam sebuah pidato ia menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Kom tersebut bukanlah komunisme dalam pengertian sempit, melainkan marxisme atau lebih tepat “sosialisme”. Dalam kesempatan lain Sukarno mensinyalir bahwa Revolusi Indonesia telah dibelokkan ke kanan, padalah Revolusi Indonesia itu pada intinya adalah Kiri. Meskipun demikian Sukarno bersaksi, “Saya bukan Komunis”. Dalam kasus 1965, ia tahu bahwa ada oknum PKI yang bersalah. Tetapi kalau ada tikus yang memakan kue di dalam rumah, jangan sampai rumah itu yang dibakar.

Sukarno mengakui bnahwa “perbuatan Untung salah”. Tetapi Bung Karno ingin melakukan penyelidikan dulu sebelum mengambil keputusan tentang Peristiwa G30S secara keseluruhan. Ia ingin melihat kejadian itu secara komprehensif, dari prolog sampai epilognya. Peristiwa itu sendiri dianggapnua hanya riak di tengah samudra dalam sejarah perjuangan bangsa yang sangat panjang.

Selain menyerukan agar rakyat dan tentara tetap bersatu, Bung Karno juga mengungkapkan keterlibatan pidah asing yang memberikan kepada Indonesia uang sebanyak Rp 150 juta untuk mengembangkan the free world ideology. Sukarno juga mengatakan bahwa ia memiliki surat Kartosuwirjo yang menyuruh para pengikutnya terus berjuang karena “Amerika di belakang kita”. Dalam kesempatan lain, Bung Karno mengutuk nekolim dan CIA. Ia berseru di depan diplomat asing di Jakarta, “Ambassador jangan subversi”.

Bung Karno juga membantah tentang isu mengenai ditemukan kursi listrik di rumah seorang pimpinan PKI. Menurut Sukarno itu tidak mungkin, karena kursi listrik memakai voltase 440 V, sedangkan listrik di Jakarta (waktu itu) masih 110 volt.

Tanggal 11 Desember 1965 dalam pidato di depan Golongan Karya Front Nasional di Bogor, Sukarno kembali marah karena ia terpaksa menunggu selama satu jam. Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka ulang tahun Kantor Berita Antara di Bogor. Presiden mengatakan, berdasarkan visum dokter, tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicukil seperti ditulis pers. Keesokan hrinya, 13 Desember 1965 di depan para gubernur se-Indonesia ia mengatakan bahwa pisau yang dihebohkan pencungkil mata itu tak lain dari pisau penyadap lateks pohon karet.

Beberapa kali Sukarno sengaja berpidato di depan generasi muda yang keras mengeritiknya. Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Sukarno dalam pidato di depan Perhimpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Bogor tanggal 18 Desember 1965. Bahkan ia meminta HMI agar “turba ke Jawa Tengah dan Jawa Timur” untuk menghentikan pembantaian.

Banyak orang yang bersimpati kepada PKI atau Pemuda Rakyat (PR) yang dipotong, disembelih. Sukarno melanjutkan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani untuk menguburkan jenazah korban.

“Awas kalau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan begitu saja, di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati”.

Bahkan mobil (Bung Karno memakai istilah oto) disetop di Jawa Timur. Penumpangnya diberi bungkusan yang berisi kepala anggota Pemuda Rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Bung Karno sempat bercanda di depan mahasiswa itu, “Saya sudah 65 tahun meski menururt Ibu Hartini seperi baru 28 tahun. Saya juga melihat ibu Hartini seperti 21 tahun. Tanggal 21 Desember 1965 Sukarno berpidato di depan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di Istora Senayan. Ia sangat sedih ketika para menterinya di bilang goblok oleh para demonstran.

Pidato-pidato Sukarno sebagian juga menjawab kecaman terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pada masa itu, termasuk soal kelangkaan pangan. Bung Karno mengatakan bahwa “1000 dewa kayangan tidak bisa pecahkan masalah ini dalam satu hari”.

Presiden tidak suka megaproyeknya dikritik. Ia mengungkapkan bahwa Tugu Nasional (kini dikenal sebagai Monas, Monumen Nasional) dibangun bukanlah dengan budget negara melainkan dari sumbangan pengusaha, sumbangan dari ekspor kopra dan sumbangan pada karcis bioskop. Sayang pada pintu Monumen Nasional itu tidak ada ucapan serperti yang terdapat pada Museum Nasional Mexico yang pernah dikunjunginya. Bung Karno sangat terkesan dengan kalimat tersebut yaitu “Now we leave the museum but not history”.

Kepada mahasiswa yang mengecam “Tidak perlu monumen, yang perlu beras”, Sukarno membalas “Monumen itu celana. Celana bagi bangsa yang sedang melakukan revolusi. Makanan jiwa agar rakyat berkobar semangatnya. Manusia tidak hidup dari roti dan nasi tok”.Ia juga membandingkan dengan rakyat Rusia yang “memilih makan batu daripada kehilangan kemerdekaan”.

Sukarno juga membela diri dalam pembangunan toko serba ada Sarinah. Manurutnya Sarinah dapat berperan sebagai stabilisator harga. Sarinah-Sarinah yang lain juga harus dibangun di banyak kota di Indonesia. Ia jug mengharapkan agar barang-barang yang dijual di sana minimal 60 persen berasal dari produk dalam negeri.

Demikian pula dengan Planetarium yang terdapat di Taman Ismail Marzuki (TIM) sekarang (waktu itu masih Kebun Binatang) berasal dari sumbangan pengusaha Aslam sebanyak 600 ribu dollar AS. Sebagai imbalan, sang pengusaha diberi deferred payment. Tanggal 18 Juli 1966 Presiden masih berbicara tentang Proyek Menarabungka (Menara Bung Karno) yang tingginya “dua kali Tugu Nasional”. Ia juga menyinggung tentang Gedung Conefo yang harus selesai akhir tahun 1966, Mengenai lukisan-lukisan yang dimilikinya, B|ung Karno mengatakan bahwa ia akan menghadiahkan bagi negara bila sudah ada National Galery of Art.

Ia juga membantah isu bahwa Hartini menerima uang sebanyak Rp 200 juta dari Slamet Saroyo, Direktur Perusahaan Dagang Kalimas untuk digunakan bagi gerpol (gerilya politik) PKI. Setelah dicek ternyata nama Slamet Suroyo tidak ada pada perusahaan tersebut.

Sukarno tidak setuju dengan program Keluarga Berencana. Diperlukan sumber daya yang besar untuk mengolah sumber daya alam Indonesia yang berlimpah. Masalah kelebihan penduduk di pulau Jawa harus diatasi dengan transmigrasi ke luar Jawa.

Terhadap tuduhan di media massa bahwa ia termasuk orde lama, Sukarno menjawab bahwa justru ia yang pertama memakai istilah “membongkar orde lama agar kita bisa memasuki era baru” dalam pidato serah terima jabatan Menteri/Pangal Martadinata, kepada Mulyadi, 25 Februari 1966. Pada kesempatan lain, Sukarno berujar bahwa ia tidak termasuk orde lama atau orde baru melainkan masuk orde asli. Apapun istilah yang dipakai, ternyata konsep itu tidak memiliki makna yang sama antara Sukarno dengan penentangnya.

Gaya bahasa Sukarno memang khas. Ia tidak sega memakai kata yang kasar tetapi spontan. Beda sekali dengan Suharto yang memakai bahasa halus tetapi tindakannya sangat keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para menteri, Presiden Sukarno tak segan mengatakan bahwa ia ingin ke belakang. Mau kencing dulu. Dokter RRT katanya telah memberi dia obat yang menyebabkan ia sering buang air kecil. Dalam peristiwa lain, ketika perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak bahwa Saya merasa dikentuti. Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang “kontole ketembak”.Namun di lain pihak ia mahir juga menggunakan kata-kata yang bernilai sastra. “Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat dan menggelorakan samudera, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita”.

Dalam pidatonya tanggal 30 September 1965 ia sempat mengritik pers yang kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati sebetulnya Megawati Sukarnaputri, bukan Megawati Sukarnoputri. Demikian pula dengan Guntur Sukarnaputra.

C. Di Balik Pidato

Apa yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidato-pidatonya merupakan bantahan terhadap apa yag ditulis oleh media massa. Monopoli informasi dan sekaligus monopoli kebenaran adalah causa prima dari orde baru. In dilakukan sedari dini, sedemikian cepatnya. Umar Wirahadikusumah mengumumkan jam malam, 1 Oktober 1965 pukul 18.000 sampai 06.00. Pada saat yang sama ia juga menutup semua koran kecuali Angkatan Bersenjata dan Brita Yudha. Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu. Tetapi waktu sepekan ini dimanfaatkan betul oleh para militer untuk mengkampanyekan PKI berada di belakang Peristiwa G30S. Kampanye yang paling lihai tentu menenai Gerwani. Mengapa? Karena isu itu sangat ampuh untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Kalau perempuan kiri saja sudah demikian bejat moralnya, apalagi priyanya.

Meskipun masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan Bung Karno tidak disiarkan oleh koran-koran. Pemberedelan selama sepekan itu telah menciutkan nyali wartawan. Koran nasional umumnya lebih sering mengutip Antara atau Angkatan Bersenjata untuk berita-berita menenai G30S. Bukan hanya dicekal, tetapi ucapan Sukarno ternyata juga diplintir oleh pers misalnya. “Presiden memerintahkan agar supaya jangan takut-takut, hantam saja semua orang-orang Gestapu.” Sukarno mengatakan bahwa dia tidak pernah mengucapkan kalimat terrsebut. Bahkan Bung Karno pernah menerima pamflet yang menuding dia sebagai dalang utama G30S.

Bermacam-macam isu beredar, misalnya tentang Juanda yag meninggal karena diracun oleh dokter RRT. Atau “Oei Tjoe Tat pergi ke Macao, untuk apa? Sebanyak 700 penggilingan padi di Jakarta dimiliki dimiliki oleh Baperki”. Kata Sukarno ada sebuah foto yang dimuat dalam surat kabar yang sama sebanyak 8 (delapan) kali. Bila Ben Anderson dalam tulisannya di jurnal Indonesia terbitan Cornel mengungkapkan hasil visum et repertum dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Sukarno dengan lantang mengatakan bahwa 100 silet yang dibagi-bagikan untuk menyilet kemaluan jenderal itu tidak masuk akal.

Pembantian yang terjadi tahun 1965/1966 diketahui dan disadari oleh Sukarno, teapi ia tidak kuasa mencegahnya. Ia mengungkapkan bahwa di daerah terjadi sembelihan. Hal itu disebabkan oleh bukan perkara ideologi melainkan karena persaingan untuk merebut jabatan di pemerintah atau persaingan pribadi (rebutan cewek), sehingga seseorang dituduh terlibat G30S.

Ia juga bercerita tentang kisah Nabi Muhammad yang pernah diancam akan dibunuh oleh seorang kafir, lehernuya sempat digorok, tetapi Nabi memaafkan orang itu, sehingga akhirnya dia masuk Islam.

* * *

INGATKAN PRESIDEN SBY JANJINYA URUS TUNTAS KASUS MUNIR!

Kolom Ibrahim Isa

Rabu, 07 September 2011

--------------------------------

"DASIMERAH", SERU BUNG KARNO !

JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!

HARI INI, 07 SEPTEMBER TUJUAH TAHUN Y.L. PEJUANG HAM INDONESIA MUNIR DIBUNUH!

INGATKAN PRESIDEN SBY JANJINYA URUS TUNTAS KASUS MUNIR!

SUCIWATI – “Saya optimis kasus ini bisa tuntas."

* * *

Di bawah ini disiarkankembali ulasan-berita “ REDAKSI INDONESIA”, 06 September, 2011, mengenai KASUS MUNIR:

* * *

Tepat tujuh tahun lalu, 7 September 2011, Munir bin Thalib - pembela hak azasi ternama di Indonesia - ditemukan tewas dalam penerbangan maskapai Garuda dari Jakarta ke Belanda. Autopsi yang dilakukan pemerintan Belanda menunjukkan ia meninggal karena keracunan arsenik.

Tujuh tahun setelah pembunuhan Munir, dua orang dijatuhi hukuman, tetapi yang bertanggungjawab di tingkat atas belum diseret ke pengadilan. Kini Amnesty International melayangkan surat terbuka kepada Jaksa Agung RI Basrief Arief untuk melakukan penyelidikan baru dan independen terhadap kasus Munir, SH. Suciwati, istri almarhum Munir optimis tekanan internasional bisa membantu menuntaskan kasus Munir. Kapan pun juga.

Pollycarpus

Suciwati: "Saya mendapat kabar bahwa Pollycarpus akan dibebaskan bulan Desember mendatang. Informasi itu saya terima dari orang MA, yang tahu persis hakim-hakim yang ditunjuk yang akan menangani kasus Pollycarpus. Kita lihat Desember apakah itu terjadi."

Lalu apa gunanya surat terbuka Amnesty International melihat perkembangan politik Indonesia saat ini? Menurut Suciwati, ia selalu melihat sesuatu dari segi positif. Ketika dukungan internasional melemah, mereka diam. Ketika dukungan internasional dilakukan, mulailah dia bergerak lagi, sehingga kemudian Muchdi ditangkap.

"Itu karena banyak pihak yang dulu juga mengirimkan surat kepada Mabes Polri, kepada Jaksa Agung, kepada SBY. Saya masih ingat ada sekian ratus orang parlemen Uni Eropa mengirimkan surat untuk penuntasan kasus ini, dan kita melihat hasilnya. Memang kemudian ada tindak lanjut dengan penangkapan Muchdi. Saya melihat memang ada banyak hal yang janggal. Indonesia apa sih yang tidak bisa dipermainkan, apalagi hukum," terang Suciwati panjang lebar.

"Tapi saya optimis. Kalau saya ingin sesuatu berubah, ya itu harus terus dilakukan. Tidak ada hal yang sia-sia buat saya, ketika kita melakukan sesuatu. Lebih baik itu daripada tidak melakukan sama sekali," lanjut Suciwati.

Komoditi

"Selama ini yang kita lihat kasus Munir dijadikan komoditi politik, untuk mencari keuntungan diri sendiri dan golongan. Itu sudah dilakukan SBY ketika pertama kali tahu ada kasus pembunuhan Munir. Ia kemudian membuat Tim Pencari Fakta dan kemudian berjanji, ini adalah sejarah bangsa. Karena melalui kasus ini kita bisa berubah menjadi bangsa yang baik atau tidak. Maka kasus ini harus dituntaskan. Dia berjanji begitu di depan rakyat Indonesia. Tapi dia tidak menindaklanjuti," cerita Suciwati.

Suciwati terlihat optimis kasus Munir ini akan dituntaskan dan yang bertanggungjawab di tingkat atas akan dihukum.

Suciwati: "Selama kita terus-menerus menulis surat, selama kita mempertanyakan secara konsisten kepada orang-orang yang punya kewenangan, selama kita optimis dan ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, ya saya optimis kasus ini bisa tuntas."

* * *

BUNG KARNO MENJELASKAN SEKITAR “G30S”

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 05 September 2011

----------------------------------

BUNG KARNO MENJELASKAN SEKITAR “G30S”

Tiga hari yag lalu, dalam siaran berbahasa Inggris, berjudul “THE THIRTIETH SEPTEMBER MOVEMENT – G30S – 1965 AND THE MASS MURDER IN INDONESIA”, dipublikasikan di ruangan ini. Di situ terdapat kutipan-kutipan tanggapan dari sementara pakar, penulis mancanegara, sekitar “G30S”. Nara sumber adalah Situs WIKIPEDIA: Antara lain dikutip tulisan dan analisis beberapa penulis asing yang melakukan studi dan penelitian mengenai kasus “G30S”. Mereka-mereka itu a.l, adalah Ben Anderson dan Ruth Mc Vey, Victor Fic dan John Roosa. Juga versi Orba sekitar peristiwa termasuk disiarkan.

Seorang dosen pensiunan, yang berpretensi sebagai seorang 'wetenschapper'dan merasa sebagai 'pakar tentang Indonesia', mengomentari bahwa bahan-bahan yang dikutip di situ adalah 'old stuff and totally beside the point'. Tidak jelas mana yang dianggapnya 'old stuff and totally beside the point'.

Sejarawan Prof Geoffrey Robinson, Cornell University, USA, ketika bicara tentang buku John Roosa, menyatakan a.l sbb: “ (Buku) Ini merupakan bacaan esensil bagi mereka yang mentudi sejarah Indonesia modern, dan bagi siapa saja yang menaruh perhatian pada kekerasan politik, peranan militer di bidang politik, dan politik luar negeri A.S.”

Siapa saja yang mengikuti situasi Indonesia, tahu, bahwa buku John Rosa yang terakhir, berjudul “Pretext for Mass Murder, The September 30^th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia”, patut dibaca dan dipelajari sebagai suatu hasil studi dan analisis yang serius. Bukan sekadar diberi stempel 'old stuff and totally beside the point”.

Tentu, siapa saja berhak berkomentar dan bertanggap terhadap hasil karya studi orang lain. Dan tanggapannya itu bisa beralasan (ilmiah). Tetapi bisa juga tanggapan yang tak lebih daripada suatu 'asbun', asal bunyi.

* * *

Sementara tanggapn Bung Karno sekitar – “G30S”, yang akan dimuat di sini, dimaksudkan, -- sebagai bahan 'input' bagi pembaca dan yang sungguh-sungguh peduli Indonesia, yang ingin mencari kebenaran dari kenyataan sekitar peristiwa “G30S” dan kelanjutannya: Yaitu persekusi, penghilangan, pemenjaraan, pembuangan ke P. Buru, dan pembunuhan massal terhadap warganegara yang tidak bersalah. Yang semua tindakan pelanggaran HAM terbesar di Indonesia, dilakukan oleh aparat militer dibantu oleh sementara parpol dan kekuatan religius.

* * *

Bahan-bahan otentik, unik, dan historis itu sekitar peristiwa 1965-66-67, telah dengan teliti dan sukses dikumpulkan dalam dua buah buku, berjudul 'REVOLUSI BELUM SELESAI, Jilid 1 dan 2. (Cetakan Pertama Juli 2003.) Penerbit: Masyarakat Indonesia Sedar Sejarah (MESIASS). Masing-masing 443 halaman, dan 445. bersama jadi 888 halaman. Suatu dokumentasi otentik yang orisinil,

Dua buah buku amat penting tsb adalah hasil usaha, riset dan jerih payah dua orang sejarawan muda, Budi Setiyono dan Bonnie Triyana.

Peneliti Senior LIPI Dr. Asvi Warman Adam memberikan Kata Pengantar.

* * *

KATA PENGANTAR ASVI WARMAN ADAM:

SUKARNO MENGGUGAT

100 Pidato Presiden RI 1965-1967

Tidak banyak diketahui umum bahwa dalam masa peralihan kekuasaannya kepada Suharto, Presiden Sukarno sempat berpidato paling sedikit 103 kali. Yang diingat orang hanyalah beliau berpidato tanggal 30 September 1965 malam hari sebelum meletus Peristiwa G30S. Selain itu pidato pertanggungjawaban, Nawaksara, ditolak oleh MPRS tahun 1967. Dalam memperingati 100 Tahun Bung Karno tahun 2001 lalu diterbitkan (kembali) kumpulan pidatonya yang bahkan tersaji dalam beberapa buku dengan tema tertentu. Namun hampir semuanya itu pidato-pidato yang disampaikan sebelum peristiwa G30S 1965.

Pidato-pidato yang terkumpul dalam buku Revolusi Belum Selesai ini merupakan suntingan dari sekitar 103 pidato Bung Karno 1965-1967 ini, berasal dari arsip Sekretariat Negara dan telah diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Kumpulan ini diawali dengan pidato tanggal 30 September 1965 malam (di depan Musayawrah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta), dan diakhiri dengan pidato tanggal 15 Februari 1967 (wakteu pelantikan/pengambilan sumpah beberapa duta besar RI). Setiap bulan biasanya ia berpidato beberapa kali, tetapi dalam naskah ini tidak ditemukan pidato bulan Mei 1966.

Pidato-pidato Bung Karno selama 2 tahun ini sangat berharga sebagai sumber sejarah. Ia mengungkapkan berbagai hal yang ditutupi bahkan diputarbalikkan selama orde baru. Dari pidato-pidato itu juga tergambar betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Namun, di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang Presiden yang ucapannya tidak didengar lagi oleh para jendral yang dulu sangat patuh kepadanya. Komando dan perintah dia tidak dimuat oleh surat kabar. Ucapannya diplintir. Sukarno marah dan bahkan sangat geram. Ia memaki dalam bahasa Belanda, bahasa yang dikuasainya sampai kosakata caci makinya.

A. Konteks Pidato

PERIODE 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Dalam bukiu sejarah versi pemerintah, masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung orde baru (tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi Partai Komunis Indonesia (PKI) sampai keakar-akarnya serta pembersihan orang-orang pendukung Sukarno.

Mulai tahun 1998 di tanah air sudah dikenal umum beberapa versi sejarah yang berbeda dari versi resmi. Selain menonjolkan keterlibatan pihak asing seperti Central Intelligence Agency (CIA), juga muncul tudingan terhadap keterlibatan Suharto dalam apa yang disebut “kudeta merangkak” yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktobner 1965 sampai keluar Surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dan ditetapkannya Suharto sebagai pejabat Presiden tahun 1967. “Kudeta merangkak” ini terdiri dari beberapa versi pula (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio) dan beberapa tahap.

Dari segi ekonomi memang keadaan itu sangat buruk. Harga membubung tinggi, inflasi ratusan persen. Bahkan sampai Presiden Sukarno menunjuk seorang Menteri Penurunan Harga yakni Haely Hasibuan, yang ternyata kemudian juga tidak berhasil melakukan tugasnya.

Perlawanan atau resistensi dari kelompok pendukung Bung Karno bukannya tidak ada. Sebanyak 92 Menteri menyatakan kesetiaan kepada Bung Karno tanggal 20 Januari 1966. Pada 27 Februari 1966 diadakan “Rapat Raksasa Kesetiaan Kepada Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno” di Bandung. Tanggal 10 Maret 1966, pernyataan partai politik/karya: IPKI, NU, Partai Katolik, Parkindo, Perti, PNI Front Marhaenis, PSII, Muhammadiyah yang menyatakan kebulatan tekad untuk:

1. Tidak dapat membenarkan cara-cara yang dipergunakan para pelajar, mahasiswa, dan pemuda yang akibatnya langsung atau tidak langsung dapat membahayakan jalannya Revolusi Indonesia dan merongrong kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

2.Menyadari keadaan gawat dan adanya aktivitas-aktivitas subversi dari pihak nekolim.

3. Berketetapan hati dan bertekad bulat untuk melaksanakan tanpa reserve Perintah Harian PYM Presiden/Mandataris MPRS/Pangti ABRI/PBR Bung Karno tanggal 8 Maret 1966.

Namun upaya untuk memisahkan dan pada gilirannya menghancurkan barisan pendukung Sukarno lebih gencar dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Suharto. Setelah mendapatkan Supersemar, Suharto dalam hitungan jam, langsung membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Para anggota partai ini dan ormasnya tidak boleh pindah atau ditampung oleh partai lain. Pada minggu yang sama, Suharto “mengamankan” 15 Menteri pendukung Sukarno.

B. Isi Pidato

SUKARNO berusaha mengendalikan keadan melaluipidato-pidatonya. Nada memerintah senantiasa terllihaat dalam amanatnya, baik kepada Menteri maupun kepada segenap aparawt negara. Pada penutu pidatonya ia berkata, “Sekian. Kerjakan Komandoku”!”, “Jangan jegal perintah saya”.

Saya komandokan kepada setiap aparat negara untuk selalu membina persatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran dan pengrusakkan-pengrusakkan. Tiga. Menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas-dendam.

Pada tanggal 21 Oktober 1965 ia mebngeluarkan perintah:

1. Hindari segala tindakan yang dapat merugikan perjuangan bangsa

2. Tingkatkan dan sempurnakan setiap slagorde Dwikora yang telah dipersiapkan.

3. Kerahkan seluruh potensi guna kesempurnaan ketahanan revolusi.

(Bersambung)

* * *

THE MASS MURDER IN INDONESIA

IBRAHIM ISA'S FOCUS :

“THE THIRTIETH SEPTEMBER MOVEMENT – G30S – 1965

AND THE MASS MURDER IN INDONESIA

Saturday, September 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortysix years ago, in the early hours of October 1, 1965, a group of Indonesian Officers started the socalled “Gerakan 30 September”, the “G30S”, as it became known to the public.

Failure of this 'coup', led to a wave of persecusion, arrestation, and mass murder in Indonesia. The victims are Communists, suspected Communists and followers and supporters of President Sukarno.

More than one million innocent people were victimized, accused of being involved in the “G30S” coup.

Follows are --- news and views on the “G30S” and what happened after its failure. The biggest and most serious violations of Human Rights since the establishment of the Republic Of Indonesia.

That is the greatest mass murder committed by apparatus of the state in collusion with political and religious forces, then the establishment of General Suharto's ORBA, the Orde Baru, the New Order regime which lasted for 32 years, until May 22, 1998, in which President Suharto was overthrown by the people's movement and demand for “REFORMASI” and “DEMOKRASI”, May 1998.

* * *

WIKIPEDIA -- On the “Thirtieth September Movement”:

Gerakan 30 September, abbreviated as G30S) was a self-proclaimed organization of Indonesian National Armed Froces members who, in the early hours of 1 October 1965, assassinated six Army Genrals in an abortive coup d'état. Later that morning, the organization declared that it was in control of media and communication outlets and had taken President Sukrno under its protection.

By the end of the day, the coup attempt had failed in Jakarta at least. Meanwhile in central Java there was an attempt to take control over an army division and several cities. By the time this rebellion was put down, two more senior officers were dead.

In the days and weeks that followed, the army blamed the coup attempt on the Indonesian Communist Party (PKI). Soon a campaign of mass killing was underway, which resulted in the death of hundreds of thousands of alleged communists.

The group's name was more commonly abbreviated "G30S/PKI" by those wanting to associate it with the PKI, and propaganda would refer to the group as Gestapu (for its similarity to “Gestapo”, the name of tghe Nazi Secret Police.

* * *

Events in Central Java

Following the 7AM radio broadcast, troops from the Diponegoro Division in Central Java took control of five of the seven divisions in the name of the 30 September movement .The PKI mayor of Solo issued a statement in support of the movement. Rebel troops in Yogyakarta, led by Major Muljono, kidnapped and later killed Col. Katamso and his chief of staff Lt. Col. Sugijono. However, once news of the movement's failure in Jakarta became known, most of its followers in Central Java gave themselves up.

ANTI -COMMUNIST PURGE

Main article: INDONESIAN KILLINGS OF 1965-66

Contemporary anti-PKI literature blaming the party for the coup attempt

Suharto and his associates immediately blamed the PKI as masterminds of the 30 September Movement. With the support of the Army, and fueled by horrific tales of the alleged torture and mutilation of the generals at Lubang Buaya, anti-PKI demonstrations and then violence soon broke out. Violent mass action started in Aceh, then shifted to Central and East Java. Suharto then sent the RPKAD paratroops under Col. Sarwo Edhie to Central Java. When they arrived in Semarang, locals burned the PKI headquarters to the ground] The army swept through the countryside and were aided by locals in killing suspected communists. In East Java, members of Ansor, the youth wing of the Nahdlatul Ulama went on a killing frenzy, and the slaughter later spread to Bali. Figures given for the number of people killed across Indonesia vary from 78,000 to one million.[19] Among the dead was Aidit, who was captured by the Army on 25 November and summarily executed shortly after.[2

Theories about the 30 September Movement

A PKI coup attempt: The "official" (New Order) version

The Army leadership began making accusations of PKI involvement at an early stage. Later, the government of President Suharto would reinforce this impression by referring to the movement using the abbreviation "G30S/PKI". School textbooks followed the official government line[22] that the PKI, worried about Sukarno's health and concerned about their position should he die, acted to seize power and establish a communist state. The trials of key conspirators were used as evidence to support this view, as was the publication of a cartoon supporting the 30 September Movement in the 2 October issue of the PKI magazine Harian Rakyat (People's Daily). According to later pronouncements by the army, the PKI manipulated gullible left-wing officers such as Untung through a mysterious "special bureau" that reported only to the party secretary, Aidit. This case relied on a confession by the alleged head of the bureau, named Sjam, during a staged trial in 1967. But it was never convincingly proved to Western academic specialists, and has been challenged by some Indonesian accounts.[23]

THE PLOTTERS

The reason given by those involved in the 30 September movement was that it was to prevent a planned seizure of power by a "Council of Generals" (Dewan Jenderal). They claimed to be acting to save Sukarno from these officers allegedly led by Nasution and including Yani, who had planned a coup on Armed Forces Day – 5 October.

INTERNAL ARMY AFFAIR

Main article: CORNELL PAPERS – BENEDICT ANDERSON

In 1971, BENEDICT ANDERSON -- and Ruth McVey wrote an article which came to be known as the Cornell paper. In the essay they proposed that the 30 September Movement was indeed entirely an internal army affair as the PKI had claimed. They claimed that the action was a result of dissatisfaction on the part of junior officers who found it extremely difficult to obtain promotions and because of hostility toward the generals because of their corrupt and decadent lifestyles. They allege that the PKI was deliberately involved by, for example, bringing Aidit to Halim: a diversion from the embarrassing fact the Army was behind the movement.

Recently Anderson expanded on his theory that the coup attempt was almost totally an internal matter of a divided military with the PKI playing only a peripheral role; that the right-wing generals assassinated on 1 October 1965 were, in fact, the Council of Generals coup planning to assassinate Sukarno and install themselves as a military junta. Anderson argues that G30S was indeed a movement of officers loyal to Sukarno who carried out their plan believing it would preserve, not overthrow, Sukarno's rule. The boldest claim in the Anderson theory, however, is that Suharto was in fact privy to the G30S assassination plot.

Central to the Anderson theory is an examination of a little-known figure in the Indonesian army, Colonel Abdul Latief. Latief had spent a career in the Army and, according to Anderson, had been both a staunch Sukarno loyalist and a friend with Suharto. Following the coup attempt, however, Latief was jailed and named a conspirator in G30S. At his military trial in the 1970s, Latief made the accusation that Suharto himself had been a co-conspirator in the G30S plot, and had betrayed the group for his own purposes.

Anderson points out that Suharto himself has twice admitted to meeting Latief in a hospital on the 30 September 1965 (i.e. G30S) and that his two narratives of the meeting are contradictory. In an interview with American journalist Arnold Brackman, Suharto stated that Latief had been there merely "to check" on him, as his son was receiving care for a burn. In a later interview with Der Spiegel, Suharto stated that Latief had gone to the hospital in an attempt on his life, but had lost his nerve. Anderson believes that in the first account, Suharto was simply being disingenuous; in the second, that he had lied.

Further backing his claim, Anderson cites circumstantial evidence that Suharto was indeed in on the plot. Among these are:

• That almost all the key military participants named a part of G30S were, either at the time of the assassinations or just previously, close subordinates of Suharto: Lieutenant-Colonel Untung, Colonel Latief, and Brigadier-General Supardjo in Jakarta, and Colonel Suherman, Major Usman, and their associates at the Diponegoro Division’s HQ in Semarang.

• That in the case of Untung and Latief, their association with Suharto was so close that attended each others' family events and celebrated their sons' rites of passage together.

• That the two generals who had direct command of all troops in Jakarta (save for the Presidential Guard, who carried out the assassinations) were Suharto and Jakarta Military Territory Commander Umar Wirahadikusumah . Neither of these figures were assassinated, and (if Anderson's theory that Suharto lied about an attempt on his life by Latief) no attempt was even made.

• That during the time period in which the assassination plot was organized, Suharto (as commander of Kostrad) had made a habit of acting in a duplicitous manner: while Suharto was privy to command decisions in Confrontation the intelligence chief of his unit Ali Murtopo had been making connections and providing information to the hostile governments of Malaysia, Singapore, United Kingdom, and the United States through an espionage operation run by Benny Moerdani in Thailand. Murdani later became a spy chief in Suharto's government.

Anderson's theory, for all the exhaustive research it has entailed, still leaves open a number of questions of interpretation. If, as Anderson believes, Suharto did have inside knowledge of the G30S plot, this still leaves open several possibilities: (1) that Suharto had truly taken part in the plot and defected; (2) that he had been acting as a spy for the Council of Generals; or (3) that he was uninterested completely in the factional struggle of G30S and Council of Generals. Given that Suharto has since died these questions are unlikely to be answered easily.

SUHARTO WITH CIA SUPPORT

Professor Dale Scott alleges that the entire movement was designed to allow for Suharto's response. He draws attention to the fact the side of Lapangan Medeka on which KOSTRAD HQ was situated was not occupied, and that only those generals who might have prevented Suharto seizing power (except Nasution) were kidnapped. He also alleges that the fact that the generals were killed near an air force base where PKI members had been trained allowed him to shift the blame away from the Army. He links the support given by the CIA to anti-Sukarno rebels in the 1950s to their later support for Suharto and anti-communist forces. He points out that training in the US of Indonesian Army personnel continued even as overt military assistance dried up. Another damaging revelation came to light when it emerged that one of the main plotters, Col Latief was a close associate of Suharto, as were other key figures in the movement, and that Latief actually visited Suharto on the night before the murders (Wertheim, 1970)

BRITISH SPYOPS

The role of the United Kingdom's Foreign Office and intelligence service has also come to light, in a series of exposés by Paul Lashmar and Oliver James in INDEPENDENT newspaper beginning in 1997. These revelations have also come to light in journals on military and intelligence history.

The revelations included an anonymous Foreign Office source stating that the decision to unseat Pres. Sukarno was made by Prime Minister Harold Macmillan then executed under Prime Minister Harold Wilson. According to the exposés, the United Kingdom had already become alarmed with the announcement of the Konfrontasi policy. It has been claimed that a CIA memorandum of 1962 indicated that Prime Minister Macmillan and President John F. Kennedy were increasingly alarmed by the possibility of the Confrontation with Malaysia spreading, and agreed to "liquidate President Sukarno, depending on the situation and available opportunities." However, the documentary evidence does not support this claim.

To weaken the regime, the Foregin Office's Information Research Department (IRD) coordinated psychological operationsin concert with the British military, to spread black propaganda casting the PKI, the Chinese and Sukarno in a bad light. These efforts were to duplicate the successes of British Psyop campaign in the Malayan Emergency.

Of note, these efforts were coordinated from the British High Commission in Singapore where the British Broadcasting Corporation (BBC), (AP), and New York Times filed their reports on the Indonesian turmoil. According to Roland Challis, the BBC correspondent who was in Singapore at the time, journalists were open to manipulation by IRD because of Sukarno's stubborn refusal to allow them into the country: "In a curious way, by keeping correspondents out of the country Sukarno made them the victims of official channels, because almost the only information you could get was from the British ambassador in Jakarta."

These manipulations included the BBC reporting that Communists were planning to slaughter the citizens of Jakarta. The accusation was based solely on a forgery planted by Norman Reddaway, a propaganda expert with the IRD. He later bragged in a letter to the British ambassador in Jakarta, Sir Andrew Gilchrist that it "went all over the world and back again," and was "put almost instantly back into Indonesia via the BBC." Sir Andrew Gilchrist himself informed the Foreign Office on 5 October 1965: "I have never concealed from you my belief that a little shooting in Indonesia would be an essential preliminary to effective change."

In the 16 April 2000 Independent, Sir Denis Healey, Secretary of State for Defence, at the time of the war, confirmed that the IRD was active during this time. He officially denied any role by MI6, and denied "personal knowledge" of the British arming the right-wing faction of the Army, though he did comment that if there were such a plan, he "would certainly have supported it."

Although the British MI6 is strongly implicated in this scheme by the use of the Information Research Department (seen as an MI6 office), any role by MI6 itself is officially denied by the UK government, and papers relating to it have yet to be declassified by the Cabinet Office. (The Independent, 6 December 2000)

SUKARNO'S PLOT, Victor Fic.

In a book first published in India in 2005, which draws extensively on the evidence presented at the trials of the conspirators, VICTOR FIC claims that Aidit and the PKI decided to mount a preemptive strike against the senior army generals to forestall an army takeover. He alleges that Sukarno had met with representatives of the Chinese government and had agreed to retire in exile in China. Following the purge of the generals, the president would appoint a Mutual Cooperation (Gotong Royong) cabinet and then retire on grounds of ill-health. Should he not agree to do so, he would be "dispatched" under the protection of the PKI.

* * *

JOHN ROOSA'S BOOK:

INCOMPETENT PLOTTERS ; THE ARMY TAKES ADVANTAGE

In a 2007 book on the 30 September Movement, Professor John Roosa dismisses the official version of events, saying it was "imposed by force of arms" and "partly based on black propaganda and torture-induced confessions." He points out that Suharto never satisfactorily explained away the fact that most of the movement's protagonists were Army officers. However, he does concede that some elements of the PKI were involved.

Similarly, he asks why, if the movement was planned by military officers, as alleged in the "Cornell Paper", was it so poorly planned. In any case, he says, the movement's leaders were too disparate a group to find enough common ground to carry out the operation.[25]

He claims that US officials and certain Indonesian Army officers had already outlined a plan in which the PKI would be blamed for an attempted coup, allowing for the party's suppression and the installation of a military regime under Sukarno as a figurehead president.Once the 30 September Movement acted, the US gave the Indonesian military encouragement and assistance in the destruction of the PKI, including supplying lists of party members and radio equipment.[26]

As to the movement itself,

Roosa concludes that it was led by Sjam, in collaboration with Aidit, but not the party as a whole, together with Pono, Untung and Latief. Suharto was able to defeat the movement because of he knew of it beforehand and because the Army had already prepared for such a contingency. He says Sjam was the link between the PKI members and the Army officers, but that the fact there was no proper coordination was a major reason for the failure of the movement as a whole.

* * *

*BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT I ( Bagian 2 )

Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 31 Agustus 2011
------------------------------


*BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA – Cindy Adams**
**
**( Bagian 2 )*


Buku Otobiografi Bung Karno ini (pertama terbit 1965), seperti yang DISAMPAIKAN kepada Cindy Adams, jurnalis/wartawan terkenal Amerika, adalah satu-satunya dokumen tercetak yang ditulis dan terbit ketika Bung Karno masih hidup. Dan ketika sementara tokoh yang disebut namanya dalam 'ceritanya' kepada Cindy Adams, masih hidup. Seperti, sebut saja, mantan wakil presiden Moh Hatta. Lalu Jendral Nasution. dll.


Bung Karno, menceriterakan tentang perundingan yang berlangsung antara Bung Karno sendiri, Moh Hatta dan Syahrir --- begitu pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Balatentara Jepang. *Lebih krusial dan lebih penting lagi, --- Bung Karno mengungkapkan tentang persetujuan*yang mereka bertiga capai untuk menyatukan S*trategi dan Taktik perjuangan kemerdekaan selama pendudukan Jepang.*


Mereka mengatur kordinasi kegiatan semasa perjuangan di bawah pendudukan militer Jepang, dalam suatu periode persiapan riil, di bidang politik, mental, organisasi dan MILITER, --- menjelang lahirnya INDONESIA MERDEKA. Strategi dan taktik perjuangan yang mereka gariskan, berdasarkan perhitungan teliti dan matang, bahwa keberadaan militer Jepang di Indonesia itu HANYA bersifat sementara. Ketiga tokoh pemimpin perjuangan bangsa itu, yakin bahwa Jepang akan dikalahkan oleh Sekutu dalam Perang Pasifik yang sedang berkobar ketika itu. Dengan hati-hati dan teliti mereka mengkombinasikan antara pekerjaan legal terbuka dengan pekerjaan rahasia di bawah tanah, --- antara Bung Karno, Moh Hatta dan Syahrir.


Mereka bertiga menyadari bahwa mereka harus bekerja keras tetapi hati-hati, menggunakan kepala dingin. Untuk memperoleh konsesi politik penting dari Jepang, mereka harus bersedia memberikan konsesi. Bung Karno dan Hatta harus menggunakan kesempatan untuk melakukan pendidikan politik dan mental pada bangsa, khususnya para pemuda. Mereka berkesimpulan bahwa konsesi kepada Jepang menuntut adanya 'koperasi' dari fihak Indonesia, terutama dari pemimpin-pemimpin nasionalnya. Ini amat dibutuhkan Jepang dalam peperangan mereka melawan Sekutu. Mereka tahu bahwa Jepang tidak mungkin berkonfrontasi dengan rakyat Indonesia, tidak mungkin memusuhi rakyat Indonesia. Mereka tahu pula mereka terpaksa memberikan konsesi-konsesi. Memanfaatkan situasi unik ini, Bung Karno, Hatta dan Syahrir masing-masing memainkan peranan mereka masing-masing dalam kegiatan perjuangan selama pendudukan militer Jepang, dengan riil mempersiapkan saatnya INDONESIA merebut kemerdekaan nasional.


Di dalam Bab-20 dari bukunya itu, Bung Karno agak rinci menguraikan proses berkumpul, berunding dan persepakatan tiga tokoh pimpinan nasional itu,

(Baik kita ikuti teliti), a.l sbb:


“Malam itu aku pergi ke rumah Hatta dan kami mengadakan pertemuan pertama untuk membahas taktik perjuangan. 'Bung dan aku pernah terlibat perselisihan yang dalam', kataku. 'Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama'.


'Setuju', kata Hatta.


Kami berjabat tangan dengan sungguh-sungguh. 'Ini', kataku, 'merupakan simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah bisa dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya.


Bersama-sama Syahrir, satu-satunya orang lain yang hadir, rencana-rencana untuk gerakan di waktu mendatang kami susun dengan cepat. Telah disepakati, kami akan bekerja dengan dua cara. Di permukaan secara terang-terangan dan di bawah tanah secara rahasia. Yang satu melaksanakan tugas yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain.


'Untuk memperoleh konsesi-konsesi politik di dalam pelatihan militer dan pekerjaan pemerintahan bagi rakyat kita, kita harus menunjukkan sikap mau kolaborasi', kataku.


'Jelas kekuatan Bung adalah berhubungan dengan massa', Hatta menguraikan. 'Jadi Bung harus bekerja secara terbuka'.


'Betul, Bung akan membantuku karena Bung sebagai seorang nasionalis terlalu menyolok untuk bekerja di bawah tanah'.


'Tinggal aku', kata Syahrir, 'untuk bergerak di bawah tanah dan mengorganisir urusan menangkap siaran radio dan gerakan rahasia lainnya.'.


Tambah Bung Karno, “Sebenarnya strategi kami itu merupakan satu-satunya kemungkinan yang bisa dijalankan. Kami tidak punya pilihan lain. “Inilah kesempatan yang telah lama kita tunggu”, kataku bersemangat. --


* * *


Semua fakta ini diungkap dalam buku Otobiografi Bung Karno. Jelas dan rinci. Dengan demikian luluh pulalah, omongan dan dongengan di pinggir jalan, yang menuduh bahwa Bung Karno melakukan 'kolaborasi' sebagai 'antek Jepang', sedangkan Syahrir dikatakan menolak kerjasama dengan Jepang. Rekayasa penggambaran situasi demikian itu adalah pemelintiran fakta sejarah bangsa.


* * *


Peneliti Senior LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menulis dalam kata pengantar buku Bung Karno itu, a.l: “Sukarno mau bekerja sama dengan Jepang karena merasa dapat memanfaatkannya untuk perjuangan''. 'Dengan biaya pemerintah Jepang akan kita didik rakyat kita menjadi penyelenggara pemerintahan. Untuk memberi perintah, tidak hanya menerima perintah. Untuk mempersiapkan menjadi kepala dan adminstrator'. Jepang memberikan kesempatan kepada Sukarno untuk berpidato di depan 50.000 sampai 100.000 orang. Dengan demikian ia beroleh peluang untuk menanamkan kesadaran rakyat, membangkitkan dan menggelorakan semangat mereka”. Demikian Asvi Adam.


Maka aneh sekali bahwa seroang *Abubakar Lubis*, dalam bukunya, “Kilas Balik Revolusi, Kenangan, Pelaku dan Saksi”, menulis bahwa perundingan SEGITIGA, Sukarno – Hatta- Syahrir --- *'tidak pernah ada'?*Sedihnya, Abubakar Lubis, mengklaim dirinya sebagai 'pelaku' dan 'saksi' dari peristiwa sejarah itu. Sedangkan Syahrir dalam bukunya “OUT OF EXILE”, (New York 1949), jelas sekali menulis tentang telah berlangsungnya serta peranan dari perundingan dan persetujuan yang dicapai oleh Bung Karno – Hatta – Syahrir. Persis seperti yang diuraikan Bung Karno di dalam bukunya.


Sungguh di luar dugaan, orang yang memperkenalkan diri sebagi pelaku dalam perjuangan sekitar proklamasi 17 Agustus, mengarang KEBOHONGAN yang dungu demikian itu. Suatu percobaan sia-sia hendak melecehkan kebijakan dan pengetahuan bangsa kita, khususnya generasi muda, mengenai sejarah bangsa.


* * *


Buku Bung Karno “OTOBIOGRAFI. . . ., adalah riwayat hidupnya sendiri yang diceriterakannya sendiri. Unik sekali!


Penerbit pertama The Bobbs-Merril Company, INC (New York), menulis a.l, sbb: Sebagaimana diungkapkannya sendiri di dalam buku penting dan mengagumkan serta mempesonakan ini, krisis itu adalah sesuatu yang selalu terjadi dalam penghidupannya – suatu krisis yang sering distimbulkannya sendiri. Tetapi adalah justru dalam saat-saat (krisis) itu, sebagaimana halnya terjadi pada begitu banyak pemimpin besar dalam sejarah, ia berfungsi secara efektif. Memang, adalah kemampuan untuk melihat momen krisis dan merebut waktu. Besamaan dengan itu kepribadiannya yag karismatik, membuatnya menjadi pemimpin yang berwewenang dari bangsa ke-enam besarnya dan berpenduduk yang kelima terbesar di dunia. Sebuah negeri yang mungkin seperti halnya Tiongkok, memegang kunci untuk haridepan Asia. . . . . . . . .



Di dalam otobiografinya ia telah memberikan kepada dunia sebuah potret yang langka dan tulus ikhlas mengenai dirinya dan bangsa yang dipimpinnya.


Dan suatu pemahaman yang benar tentang Sukarno dan Indonesia bisa merupakan kunci bagi haridepan seluruh Asia.


Suatu tanggapan dan penilaian yang tidak berkelebihan mengenai buku Bung Karno dan mengenai pribadi Bung Karno.


Ini sesuai dengn harapan Bung Karno mengenai alasan mengapa ia menguraikan otobiografinya.


“HARAPANKU HANYALAH, AGAR (BUKU INI) DAPAT MENAMBAH PENGERTIAN YANG LEBIH BAIK TENTANG SUKARNO DAN DENGAN ITU MENAMBAH PEGERTIAN YANG LEBIH BAIK TERHADAP INDONESIA TERCINTA'


Sungguh rendah hati kata-kata Bung Karno tsb. Hakikatnya Buku Bung Karno tsb, seperti ditulis oleh Guruh Sukarno Putra dalam kata sambutan penerbitan edisi revisi, atas nama YAYASAN BUNG KARNO:


“Buku ini merupakan karya yang paling lengkap mengenai kehidupan, cita-cita politik, perjuangan, harapan-harapan serta latar belakang langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Bangsa itu.


(Bersambung)


* * *

SELAMAT LEBARAN! – MAAF LAHIR BATHIN*

*Kolom IBRAHIM ISA*
*Senin, 29 Agustus 2011*
*-----------------------------*



*SELAMAT LEBARAN! - SELAMAT LEBARAN! – MOHON MAAF LAHIR BATHIN*


“Dulu”, pada bulan Agustus 1952, adalah pertama kalinya aku mampir di Amsterdam. Dalam perjalanan ke Kopenhagen, Denmark. Untuk menghadiri suatu pertemuan internasional. Keadaan Belanda ketika itu, sungguh tidak bisa dibayangkan akan berkembang seperti sekarang ini. Selama beberapa hari di Belanda, ikut hadir dalam Perayaan 17 Agustus di KBRI, Wassenaar (lupa siapa Dubesnya ketika itu), disitulah aku jumpa orang-orang Indonesia yang hadir. Di jalan-jalan tak sekalipun bertemu dengan orang Indonesia.


Coba saksikan sekarang! Setiap hari kalau keluar rumah di Amsterdam Bijlmer Arena, mesti bertemu dengan orang atau teman setanah air.


Bagaimana dengan orang-orang Asia lainnya, dulu itu? Apalagi! Tak pernah jumpa. Kalau ingin makan di restoran Tionghoa, harus pergi ke Zeedijk, Amsterdam. Disanalah bisa menjumpai orang-orang Tionghoa yang sudah bermukim di Belanda dan membuka restoran serta toko-toko lainnya. Orang India, orang Pakistan dan orang Asia lainnya, tak pernah kujumpai di Zeedijk.


Sekarang Di Zeedijk selain banyak orang Tionghoa, juga telah berdiri sebuah kelenteng Tionghoa. Bagus dan indah. Banyak pengunjungnya.


Di Kraaiennest, lima menit bersepeda dari tempat tinggal kami di Haag en Veld, banyak tampak orang-orang Surinam, Hindustan, India, Tionghoa, Paskitan dan INDONESIA. Juga bisa disaksikan sebuah Mesjid megah dan gagah, yang didirikan oleh para pemeluk Islam di wilayah Zuidoost. “Mesjid Tabiah” di Kraaienest itu lebih indah terbanding sementara mesjid yang kulihat di Jakarta.


Setiap menjelang Lebaran Haji, Idil Adha, setiap kali pula kaum Muslimin di Belanda, berangkatlah bersama-sama melakukan ibadah Haji.


Tak jelas sekarang sudah berapa banyak mesjid yang didirikan di Nederland. Di Amsterdam saja, paling sedikit terdapat lebih dari sepuluh mesjid tempat kaum Muslimin beribadah.


* * *


Bertambahnya mesjid di Amsterdam, menunjukkan tidak kecilnya jumlah kaum Muslimin. Mereka terdiri dari (kebanyakan) orang-orang Turki dan Maroko di
Belanda. Banyaknya orang Muslim Turki dan Maroko ini asal-muasalnya dari kebijakan Belanda meng-'impor' buruh migran dari Turki dan Maroko. Ekonomi Belanda di tahun 70-an abad lalu tumbuh cepat sekali dan memerlukan banyak buruh (murah). Lalu datang orang-orang Suriname, yang asal Jawa, Pakistan dan India yang beragama Islam bermukim di Holland. Sesudah Peristiwa 1965 juga terdapat orang-orang Indonesia yang terhalang pulang.


* * *


Memang begitulah keadaan dan pemandangan Amsterdam ketika aku pertama kali berkunjung ke situ. Amat sangat berbeda dengan kedaannya sekarang.


Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Belanda, orang-orang Belanda yang mayoritasnya beragama Kristen pada pokoknya mengikuti faham 'multikulturalisme, dan 'pluralisme'. Di Indonesia, faham ini kiranya dikenal sebagai faham atau filsafah BHINNEKA TUNGGAL IKA. Mengakui adanya dan menghormati keragaman kebudayaan, kultur, agama dan keyakinan.


Semangat Bhinneka Tunggal Ika dan pandangan multikulturalis serta pluralis dengan amat gamblang dimanifestasikan oleh penduduk Karang Pasong, Kabupaten Pemenang di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Mesjid Jamiul Jamaaah . Sejarah pembangunannya saja sudah unik. Mesjid itu dibangun di abad ke-18 oleh penganut agama Islam, Hindu dan Budis.(The Jakarta Post, 29/8)


Haji Abdurrahim (98) seorang tokoh masyarakat di desa Pemenang Barat, menjelaskan: “Tradisi kami, pada saat, kami melakukan pemeliharaan dan pembaruan gedung mesjid, kami mengundang ikut serta para warga penganut Hindu dan Budis”.


Demikian erat dan dekatnya persahabatan mereka itu, mereka selalu saling mengundang pada kesempatan perayaan dan upacara keagamaan masing-masing seperti perkawinan dll, meskipun agama mereka berbeda-beda, lanjut Haji Abdurrahim. Sebaliknya bila akan dibangun atau direstorasi kelenteng atau bangunan tempat ibadah Hindu atau Budha, para warga penganut Islam memberikan bantuan sepenuh hati


* * *


Maka hari ini daerah tempat kami tinggal, juga akan menyaksikan orang-orang Muslimin berjemaah sembahayang Idil Fitri di Mesjid Tabiah di Kraaiennest. Dan kegiatajn ibadah ini juga berlangsung di banyak mesjid lainnya di Amsterdam dan di kota-kota lain di Belanda.


* * *


Di Belanda kehidupan normal dengan keragaman agama dan keyakinan adalah suatu kenyataan. Kenyatan lainnya, ialah sekelompok orang Belanda yang keblinger mendukung faham rasis anti-agama dan anti-Islam yang digembongi oleh seorang tokoh politik PVV, Geert Wilders. Tetapi mereka itu merupakan minoritas yang tak punya haridepan semasekali.


Radio, TV dan media siaran lainnya, baik yang swasta maupun yang disubsidi pemerintah selalu menyiarkan sekitar kegiatan bulan Puasa, Lebaran dan Idil Adha termasuk sekitar keberangkatan Ibadah Haji dari Belanda.


Dalam berbagai bahasa hari-hari ini terdengar dan tersiar, ucapan-ucapan SELAMAT LEBARAN, SELAMAT LEBARAN, MOHON MAAF LAHIR BATHIN.


Mohon Maaf Lahir Bathin pada waktu Hari Lebaran, menurut pemahaman umum adalah permintaan maaf dan pemberian maaf antara ummat secara pribadi. Masing-masing bertanggung jawab pribadi atas dosa yang dibuatnya. Maka juga minta maaf secara pribadi. Begitu juga bagi yang memberi maaf.


* * *


Apakah individu-individu di Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran HAM terbesar, yaitu, pengejaran, pemenjaraan, pembantaian, penyiksaan, dan pembuangan ke P. Buru warga tak bersalah, yang PKI, dituduh PKI dan para pendukung setia Presiden Sukarno, – – – – Apakah mereka-mereka itu JUGA AKAN MOHON DIMAAFKAN LAHIR BATHIN, atas dosa-dosa mereka itu, – – – Hal itu merupakan pertanyaan yang harus dijawab sendiri oleh yang bersangkutan.


Presiden Abdurrahman Wahid, telah memberikan teladan. Beliau tak menunggu waktu Hari Lebaran. Presiden Wahid telah menyatakan penyesalan dan minta dimaafkan mengenai keterlibatan pengikutnya, khususnya pemuda-pemuda Anshor, dalam perbuatan dosa melakukan pengejaran dan pembantaian terhadap warga sendiri yang tak bersalah!


Sejalan dengan semangat Gus Dur, kitapun mengucapkan MOHON MAAF LAHIR BATHIN dan SELAMAT LEBARAN!



* * *