SUKARNO DAN PANCASILA MASIH TETAP . .

Kolom IBRAHIM ISA
Selasa, 23 Februari 2010
------------------------------

SUKARNO DAN PANCASILA MASIH TETAP MEMIMPIN INDONESIA MASAKINI (1)*


“Lahirnya Pancasila” (1 Juni 1945), uraian Bung Karno mengenai dasar-dasar negara Indonesia Merdeka yang segera akan lahir sekitar periode itu, adalah sebuah pemikiran mendalam yang lahir dari tanah air Indonesia. Ia merupakan hasil penggalian Bung Karno dalam usaha beliau merumuskan falsafah dan prinsip-prinsip kenegaraan bagi suatu Indonesia Merdeka yang meluas dan memanjang dari Barat sampai ke Timur. Dari Sabang sampai Merauké. Lahirnya Pancasila merupakan perpaduan pengetahuan teori ilmu politik, sosial dan ekonomi serta pengalaman perjuangan langsung Bung Karno dan perjuangan rakyat Indonesia, melawan kolonialisme Belanda.


Secara singkat padat Bung Karno merumuskan bahwa negara dan masyarakat yang kita sedang bangun adalah suatu nasion Indonesia yang dibangun atas dasar prinsip “Bhinneka Tungggal Ika”, sering juga beliau merumuskannya secara sederhana sebagai suatu masyarakat GOTONG ROYONG, yang bersatu, adil dan makmur.


Negara kesatuan Republik Indonesia mencantumkan falsafah dan prinsip-prinsip Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lahir dan beridirinya negara Republik Indonesia didasarkan atas falsafah dan prinsip-prinsip kenegaraan seperti yang dirumuskan oleh Bung Karno dalam pemikiran politiknya yang klasik dan historis: “LAHIRNYA PANCASILA”.


* * *


Menarik perhatian adalah pandangan seorang cendekiawan dan penyair berbangsa Kanada, Prof. Dr Peter Dale Scott, mantan profesor di The University of California, Berkely, mengenai Pancasila dan Bung Karno.

Dengan judul:


SOEKARNO Dan PANCASILA Masih Tetap Memimpin Indonesia Masa kini”.


Tulisan tsb khusus dibuat Peter Dale Scott dalam rangka merayakan “PERINGATAN SEABAD BUNG KARNO” <06 Juni 1901- 2001> , sebagai artikel pertama pada buku “100 TAHUN BUNG KARNO”, yang diterbitkan oleh Penerbit Hasta Mitra di bawah pimpinan editor Joesoef Isak. Buku tsb merupakan sebuah LIBER AMICORUM (Jakarta, Juni 2001).


Peter Dale Scott dikenal di Indonesia dengan hasil kajiannya tentang konspirasi CIA bersama klik militer Suharto dalam penggulingan Presiden Sukarno sesudah terjadinya G30S. Mengantar tulisannya mengenai Pancasila Bung Karno, Peter Dale Cott menulis kepada Joesoef Isak: “ . . . . I must say it was inspiring to read Soekarno's speech, which carries a very rich intelectual content”. Scott menambahkan bahwa Pancasila tetap valid bukan saja buat Indonesia, tetapi juga bagi Dunia – Josoef Isak, Editor Hasta Mitra.


Dalam situasi politik Indonesia yang politis dan ideologis masih sngat labil, teristimewa menyangkut arah perkembangan nasion dan negara RI selanjutnya, sungguh perlu sekali mengkaji kembali ajaran Bung Karno mengenai falsafah Pancasila.


Lebih-lebih lagi formalnya Pancasila tetap merupakan dasar falsafah negara Republik Indonesia. Dan hal itu resmi dan formal pula dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.


Oleh karena itu dirasa perlu menyiarkan kembali in-extenso tulisan Prof. Peter Dale Scott, mengenai SOEKARNO DAN PANCASILA.


* * *

Sebagai tambahan bahan pengenalan dengan Peter Dale Scott, baik juga dibaca kembali tulisan (mungkin yang pertama) Peter D. Scott tentang Indonesia. Dalam majalah berkala Pacific Affairs,58, Musim Panas 1985,

“This article argues instead that, by inducing, or at a minimum helping to induce, the Gestapu "coup", the right in the Indonesian Army eliminated its rivals at the army's center, thus paving the way to a long-planned elimination of the civilian left, and eventually to the establishment of a military dictatorship. Gestapu, in other words, was only the first phase of a three-phase right-wing coup -- one which had been both publicly encouraged and secretly assisted by U.S. spokesmen and officials.


Di Indonesiakan, menjadi kira-kira sbb: “Artikel ini memberikan argumentasi sebaliknya, yaitu, dengan menggiring, atau paling tidak mambantu menggiring, 'kup' Gestapu, kaum kanan di Tentara Indonesia, mengeliminasi saingannya di Markas Angkatan Darat, dengan demikian melapangkan jalan untuk melaksanakan penghancuran kaum kiri sipil yang sudah lama direncanakan, dan akhirnya menegakkan kediktatoran militer. Dengan kata lain, Gestapu, hanyalah merupakan fase pertama dari tiga fase kup sayap kanan – sesuatu yang didorong/disokong secara terbuka dan secara rahasia dibantu oleh jurubicara dan pejabat-pejabat AS”.


Jelas, analisis Peter Dale Scott, bertolak belakang dengan versi Orba dan seluruh barisan pendukungnya sampai dewasa ini. Orba dan pendukungnya menyatakan bahwa G30S adalah kudeta PKI (yang dilakukan dengan sepengetahuan, didukung atau didalangi oleh Presiden Sukarno). Sedangkan salah seorang tokoh pimpinan G30S, Kolonel A. Latief, dengan tegas menyatakan di dalam pleidooinya di muka sidang Mahmilub, bahwa Suharto jelas-jelas terlibat dengan G30S. Sejarawan John Roosa menganalisis bahwa G30S adalah dalih untuk pembunuhan masal (1965), suatu kampanye kolosal pembamian kaum Komunis dan golongan Kiri lainnya di Indonesia, sebagai strategi menggulingkan Presiden Sukarno dan menegakkan rezim kediktator militer yang pro-Barat.


* * *

PETER DALE SCOTT:

SOEKARNO Dan Pancasila Masih Tetap Memimpin Indonesia Masakini.


Pada saat Indonesia sekarang ini mengalami lagi krisis kepemimpinan nasional, sangatlah berguna mengenang kembali pemikiran nation-building Soekarno. Seperti juga Nehru di India, U Nu di Birma, Soekarno merupakan bagian dari suatu arus baru munculnya pemimpin-pemimpin pasca-imperialist yang menjanjikan suatu dunia dengan fondasi dan arah baru dalam membenahi dunia seusai Perang Dunia Ke-II. Kini pada saat harapan di tahun-tahun semasa Soekarno seakan sedang menyusut di mana-mana, kepemimpinan dan pencerahan Soekarno yang istimewa itu tetap masih bermanfaat untuk bangsanya maunpun bagi dunia.


Tantangan bagi para pemimpin Dunia Ketiga adalah memelihara persatuan mereka sebagai nasion sesudah tentara penjajah angkat kaki, dan memberdayakan rakyat-rakyat mereka yang sekian lama tidak dipenuhi kebutuhannya, selanjutnya juga membuat rakyat yang kurang berpengalaman agar memiliki rasa tanggung-jawab.


Melihat ke belakang di masa-masa lalu, prestasi Soekarno nampaknya luar biasa, walaupun tidak selalu hasil-hasil itu terjamin kelestariannya. India terpecah dan kebanyakan negeri-negeri Asia Tenggara mengalami pemberontakan parah atau perang saudara yang berkepanjangan. Tetapi Soekarno dengan kombinasi ajarannya, kepemimpinannya dan kharisma pribadinya, mampu memlihara persatuan dan dan kesatuan Indonesia hampir sepanjang zamannya. Yang terjadi hanyalah gangguan-gangguan bawaan berupa kekerasan relatif kecil yang lazim terjadi di tempat-tempat lain di kawasan itu. Hal-hal itu terjadi bersamaan pada saat negeri-negeri kerajaan sebagai penjajah terpaksa di sana-sini melakukan penyesuaian.


Sukarno dalam menerapkan kepemimpinannya menghadapi tantangan besar dari dalam dan luar negeri. Untuk menghindari perpecahan antara kekuatan religius dan sekuler – yang masih menggangu tetangganya di Filipina – Soekarno pada tahun 1945, mengucapkan pidatonya yang termasyhur: ^/Pidato Pancasila. / ^Di situ dia mem- ^/balans / ^kekuatan nasionalisme, humanisme, dan demokrasi-permufakatan dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara itu ia memberlakukan toleransi kemanusiaan di suatu negeri yang didominasi oleh kaum Muslim, suatu prestasi yang sangat berhasil dan tetap masih valid di Indoneisa walaupun menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan berkali-kali. Kenyataan ini tidak ada duanya, bila dibandingkan dengan negeri Muslim di manapun di dunia.


Sungguh luar biasa – bahkan setelah penggulingan Soekarno – , musuh-musuhnya di kalangan militer Orde Baru tetap terpaksa secara munafik mengunyah-ngunyah Pancasilanya Soekarno. Kenyataan seperti itu rada memudahkan para pembela Pancasila sejati – seperti PDI sekular pimpinan anak Soekarno, Megawati Soekarnoputri, dan golongan Islam dari Nahdatul Ulama – untuk diam-diam bekerjasama me-restorasi demokrasi pada saat kekuatan Suharto melemah. Bahkan Golkar, manifestasi bassis kekuatan Suharto, harus mengemban komitmen untuk mewudjudkan tujuan-tujuan Pancasila. Jadi dalam artian sesungguhnya dan dalam kenyataan kongkrit, Soekarno dan Pancasila masih tetap memimpin Indonesia masakini.


Pancasila memberikan suatu ^/point of no return – / ^tidak ada jalan mundur selain maju ke depan – bagi persatuan dan kesatuan nasional Indonesia, sebagaimana juga Konstitusi Amerika menjadi point of no return setelah bancana perang saudara Amerika yang mengerikan (dan sebenarnya belum pernah usai secara tuntas). Orang di Amerikapun berharap kata-kata bersayap Roosevelt tentang “The Four Freedoms” (Empat Kebebasan) juga sama menjadi point of no return setalah usai Perang Vietnam. Tetapi sekarang orang sudah jarang mendengar tentang Empat Kebebasan Roosevelet itu, kecuali dari mereka yang ingin menunjukkan betapa Amerika sudah jauh meléncéng dari cita-cita Roosevelt itu.


Kebalikannya sangat kontras: Pancasila malah masih kiprah berkembang terus.

(Besambung)


*) Judul Artikel Prof Dr Peter Dale Scott.

* * *

SEKITAR DISKUSI DUA PENYAIR LEKRA

IBRAHIM ISA -- Catatan Partikeliran
Sabtu, 20 Februari 2010
--------------------------------------------------

SEKITAR DISKUSI DUA PENYAIR LEKRA
~~ Puisi-puisi dari Penjara karya S. Anantaguna dan Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S ~~

Kehidupan/kegiatan budaya di kalangan masyarakat pencinta sastra dan seni di Indonesia tidak pernah behenti. Sejak berahirnya secara fomal rezim otoriter Orde Baru, sedikit-sedikit tampak dimulainya kehidupan masyarakat yang demokratis. Dalam pengertian, bahwa, sedikit-banyak sudah ada kebebasan berekspresi, bekumpul dan berorganisasi.

Perkembangan ini bisa juga dilihat a.l dengan diselenggarakannya pelbagai seminar dan workshop, diskusi dan wawancara, meyangkut karya-karya sastra dan seni. Belum lagi tulisan dan buku yang terbit mengisahkan dan mencatat kembali, apa-apa yang dibungkam di masa pemerintahan Jendral Suharto.

Demikianlah kita baca press-release yang dikeluarkan oleh sejarawan muda Asep Sambodja. Sebagai ketua panitia Asep menumumkan bahwa pada tanggal 25 Februari yad akan diselenggarakan Diskusi Buku Dua Penyair Lekra. Penyelenggara diskusi tsb adalah Departemen Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Sastra Indonesia (IKSI) dan Penerbit Ultimus Bandung.

Pertumbuhan dan perkembangan positif ini termanisfesasi dalam peningkatan produksi film-film dokumenter yang mencatat dan mengisahkan sekitar PERISTIWA 1965, Pelanggaran HAM semasa peiode Orba. Juga telah diproduksi film dokumenter bersangkutan dengan kegiatan LEKRA sebelum Peristiwa 1965. Tentu saja kegiatan Lekra sebelum Peristiwa 1965.

Karena, sejak akhir 1965, ketika Jendral Suharto sibuk dengan kup merangkaknya terhadap Presiden Sukano, bisa dibilang semua anggota dan simpatisan LEKRA dijebloskan dalam penjara, dibuang ke pulau Buru, atau hilang tak tentu rimbanya, menjadi korban pembantaian masa ketika itu.

Perkembangan di bidang kegiatan pencerahan fikiran punya dampak memupuk optimisme dalam perjuangan mengatasi ´kemandulan berfikir´ dan ´ketiadaan nyali´, ´kepatuhan pada arahan atasan´ di kalangan cendekiawan Indonesia yang hidup dan dipupuk oleh kultur otoriter Orba. Menggembirakan adalah perhatian yang bertambah di dalam maupun di luarnegeri terhadap hal-hal yang pada periode Orba oleh masyarakat umum dianggap 'tabu'  dan 'terlarang', bahkan sesutu yang 'pantang'.  Apalagi, sekali lagi, apalagi,  bila itu bersangkutan atau sedikit saja sangkut pautnya dengan kehidupan kegiatan kebudayaan LEKRA. LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) adalah sebuah lembaga kebudayaan Indonesia, yang di sepanjang sejarah modern Indonesia, kegiatannya paling meluas merata di kalangan rakyat. Sampai ke daerah-daerah, pulau-pulau terpencil, kampung-kampung dan desa-desa. Lekra mempunyai anggota terbesar terbanding lembaga kebudayaan lainnya di negeri kita. Ini antara lain disebabkan oleh arah ´MERAKYAT´ yang ditempuh oleh Lekra. LEKRA mengabdikan karya dan kegiatannya demi kepentingan bangsa dan tanah air, demi rakyat.

Lekra bernaung di bawah semboyan SENI UNTUK RAKYAT.

Peningkatan perhatian dan peduli terhadap karya-karya sastra penyair LEKRA punya arti khusus bagi kehidupan demokratis di Indonesia dewasa ini. Bukankah, LEKRA, namanya saja sudah memberikan reaksi dan dampak tertentu bagi kalangan pendukung Orba. Sejak Jendral Suharto merebut kekuasaan negara, sebagai suatu rezim anti-demokratis di Indonesia, LEKRA termasuk salah satu sasran utama rezim Orba dan pendukungnya untuk dihapuskan samasekali dari kehidupan budaya Indonesia.

Meskipun LEKRA telah dilarang Orba -- meskipun rezim Orba sudah digantikan dengan pemerintahan hasil pemilu, sampai sekarang larangan Orba terhadap Lekra tetap saja tidak dicabut – pimpinan dan kader-kader pentingnya banyak yang tewas korban pembantaian masal 1965, banyak yang sudah berumur lanjut, ---- NAMUN, nyatanya LEKRA masih hadir di hati dan fikiran kalangan pemerhati dan peduli budaya Indonesia.

* * *

Berikut ini disiarkan kembali berita yang kuperoleh dari sahabatku Chalik Hamid, sbb
Press Release*)
Diskusi Buku Dua Penyair Lekra

Departemen Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Sastra Indonesia (IKSI) dan Penerbit Ultimus Bandung menyelenggarakan Diskusi Buku Dua Penyair Lekra.

Kedua buku yang dibedah adalah Puisi-puisi dari Penjara karya S. Anantaguna dan Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.S. Sejarawan Hilmar Farid akan tampil sebagai pembicara bersama Sunu Wasono (dosen sastra FIB UI) dan Wahyu Awaludin (mahasiswa Program Studi Indonesia FIB UI).

Adapun moderatornya adalah sastrawan yang juga seorang akupunkturis, Putu Oka Sukanta. Acara ini akan dilaksanakan pada Kamis, 25 Februari 2010, pukul 12.00-16.00 WIB di Auditorium Gd. IV (Ruang 4101) FIB UI. Acara ini akan dimeriahkan dengan pemutaran film Tjidurian 19 (sutradara: Lasja F. Susatyo dan M. Abduh Aziz), musikalisasi puisi oleh Sasina IKSI (UI), dan pertunjukan tari oleh Kelompok Insan Pemerhati Seni (KIPAS) IKJ (koreografer Madia Patra). Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya (gratis).

Salam, Asep Sambodja (Ketua Panitia)  

Susunan Acara
12.00: Pemutaran film Tjidurian 19. 13.00: Musikalisasi Puisi oleh Sasina IKSI (UI). 13.30: Pertunjukan Tari oleh Kelompok Insan Pemerhati Seni (KIPAS) Institut Kesenian Jakarta (IKJ). 14.00: Diskusi Buku.

Informasi ini sekaligus bisa berarti sebagai undangan.

* * *

Dalam acara tsb diatas akan dipertunjukkan film dokumenter TJIDURIAN 19. Di bawah ini disampaikan sekadar informasi bagi pembaca yang ingin melihat video film tsb silakan mengikuti petunjuk informasi di bawah ini.

Download Hi-Res / Screening Version (397.9 MB) Videos best viewed on VLC player

Full description

This home-office was owned by the head of LEKRA's internal affairs, Oey Hay Djoen. It was seized, occupied, then sold to a third party by New Order state officials. Now it has been turned into a luxurious multi-storey building. The New Order regime systematically and structurally confiscated buildings and buried memory which created significant gaps within the trajectory of the nation's history. Amrus Natalsya, Amrazan Ismail Hamid, S. Anantaguna, Hersri Setiawan, Martin Aleida, Putu Oka Sukanta, and T. Iskandar A.S. all share their experience, as well as their feeling of deep loss. It was in this cultural house that they did not only produce their earlier work, but also exercised equality, and debated about aesthetics, politics, and ideology.
Produced by Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan in cooperation with Institut Sejarah Sosial Indonesia and TAPOL London.

* * *

Mudah-mudahan pembaca berhasil mengkhayati video ~~ TJIDURIAN 19 !

LAWAN BAHAYA SERIUS BAGI KEBEBASAN PERS

Kolom IBRAHIM ISA
--------------------------------
Kemis, 18 Februari 2010

LAWAN BAHAYA SERIUS BAGI KEBEBASAN PERS

Berita hari ini, seperti dapat dibaca di bawah, berjudul -- :

"AJI TOLAK RPM MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA”.

Ini adalah canang teramat serius yang dinyatakan AJI - "Asosiasi Jurnalis Independen". Menurut berita tsb Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet SBY-II, punya rencana untuk memberlakukan SENSOR PERS. Bicara blak-blakan, pemerintah SBY-II, hendak kembali ke politik dan kultur PENGONTROLAN PERS menuruti model ORBA. Canang sebagai tanda bahaya, apalagi yang sekarang ini diajukan oleh AJI, adalah suatu canang bahaya nyata terhadap KEBEBASAN PERS di Indonesia.


Ketua AJI, Aliansi Jurnalistik Independen, Nezar Patria AJI, menyatakan kepada BBC: Peraturan tsb berbahaya."Berbahayanya adalah lembaga itu kemudian berpotensi menjadi badan sensor baru" .


Oleh karena itu canang ini harus ditabuh sekuat-kautnya dan berulang-kali. Agar masyarakat kita menjadi sadar betul, bahwa bahaya terhadap KEBEBASAN BEREKSPRESI yang datang dari jurusan penguasa, adalah SERIUS dan NYATA. Bahwa bahwa praktek Orba memberangus berita bahkan media yang kritis dan berani, akan terulang lagi!

* * *

Tentu orang bertanya: Bagaimana sikap PWI, Persatuan Wartawan Indonesia? PWI, yang baru-baru ini mengadakan peringatan/ perayaan Hari Pers Nasional? Bagaimana sikap 18 wartawan Indonesia, pertama-tama wartawan senior Rosihan Anwar. Bukankah mereka-mereka itu oleh PWI dianugerahi penghargaan 'NUMBER ONE PRESS CARD'? Bagaimana sikap mereka-mereka itu terhadap percobaan pemerintah untuk memberangus kebebasan pers?


SEGI LAIN dari jalannya perkembangan: Kita menyaksikan bahwa meski gerakan Reformasi 'jalan di tempat', serta adanya usaha keras kekuatan Orba untuk kembali mengontrol media dan pers, -- Namun, kekuatan positif, reaktif dan kritis masyarakat pro-Demokrasi dan pro-Reformasi, masih EKSIS. Terus bertahan dan melangkah mengadakan perlawanan. Pasti perkembangan ini akan meluas melalui proses perjuangan demi kebebasan berekspresi.

* * *

Kita saksikan: -- Melalui Ketua Fraksinya di DPR, Tjahyo Kumolo, PDI-P menyatakan protes keras terhadap rencana pemberangusan pers oleh pemerintah SBY-II < kongkritnya Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai konten multimedia>. Kumolo mendesak agar rencana itu segera dibatalkan. Karena, katanya, dapat membahayakan kebebasan pers. Banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu,  kata, Kumolo, banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penyelenggara internet d i l a r a n g untuk mendistribusikan konten yang dianggap ilegal. Seperti tercermin dalam Pasal 7 sampai Pasal 13 yang mewajibkan penyelenggara internet memblokade dan menjaring semua konten yang dianggap ilegal.

Menurut berita, sejumlah media menolak Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia di Indonesia. Rancangan setebal 6 bab dan 32 pasal itu dianggap akan membatasi kebebasan pers dan ekspresi umum, serta mengarah pada pembredelan terhadap media internet sebagaimana praktek Departemen Penerangan dibawah rezim Orde Baru.

Dewan Pers dalam rapat hari Selasa menyatakan rancangan peraturan tentang konten multimedia ini bertentangan dengan UUD 1945, UU Pers, dan UU Penyiaran. .(BBC hari ini).

* * *

Mengapa kita katakan adanya bahaya terhadap KEBEBASAN BEREKSPRESI? Kebijakan Menteri Komunkasi dan Informatika Kabinet SBY-II tsb tidak berdiri sendiri. Masih segar dalam ingatan kita, belum lama Kejaksaan Agung RI telah mengeluarkan larangan  beredar terhadap lima buku. Antaranya yang terpenting ialah larangan beredar terhadap buku sejarawan/peneliti  Dr John Roosa, berjudul: A Pretext for Mass Murder - The September 30th Movement & Suharto's Coup d'État In Indomesia" < DALIH UNTUK PEMBUNUHAN MASAL – Gerakan 30 September Dan KUDETA SUHARTO DI INDONESIA>. Difokuskan perhatian pada pelarangan buku Johm Roosa, karena buku John Roosa tsb merupakan suatu usaha serius mutakhir dalam rangka 'pelurusan sejarah', yang sudah begitu diputarbalikkan dan direkayasa oleh Orba dan pendukungnya sampai dewasa ini.

Bukankah ironis sekali keadaan berikut ini? :
Pada kesempatan peringatan Hari Pers Nasional y.l di Palembang, Ketua PWI (periode 2008 – 2013), Margiono seperti dicibirkan oleh banyak komentar, dengan 'khidmatnya' MENCIUM TANGAN PRESIDEN SBY. Sungguh sial! Tak peduli tangannya dicium Ketua PWI Margiono, SBY akan jalan terus dengan rencananya untuk memberangus pers. Jangan ragu lagi: Pemerintah tetap berniat jahat untuk membatasi dan mengontrol Media dan Pers.

Maka itu rencana pemerintah untuk MENYENSOR PERS HARUS DILAWAN dan DIGAGALKAN!

* * *

IBRAHIM ISA -- Berbagi Cerita
Sabtu, 13 Februari 2010
-----------------------------

SELAMAT TAHUN BARU "IMLEK"


Beberapa hari y.l bersama Murti, kami mampir berbelanja di "Toko Super". Sebuah toko Tionghoa-Suriname di Winkelcentrum Amsterdamse Poort. Kutanyakan pada kasir muda yang bertugas di situ: Hoi, kataku, -- numpang tanya, ya. Kapan persisnya hari raya Imlek? Segera dijawab: Tanggal 14 Februari ini. Jadi berarti besok. Percakapan tsb dilakukan dalam bahasa Belanda. Para pemilik toko Tionghoa di Belanda, yang umumnya adalah migran dari Suriname, generasi mudanya fasih berbahasa Belanda. Kewarganegaraan mereka umumnya juga sudah Belanda.


Putri Sulung kami, -- Tiwi, mengingatkan bahwa orang-orang Tionghoa mulai merayakan Imlek pada malam tanggal 13 Februari. Ini dikatakan Tiwi, karena sebelumnya kukatakan pada Murti, -- Bagaimana kalau kita pada tanggal 14 Februari nanti menikmati JIAO ZI, yang lezat itu. Tapi bikin sendiri, kataku. Putri kami Si Bungsu pandai bikin Jiao Zi. Nostalgi ya, kata Murti menyetujuinya. Kalau mau ikut merayakannya biasanya dimulai pada tanggal 13 Februari, tegas Tiwi.


Sebetulnya yang dimaksudkan Tiwi bukan hanya orang-orang Tinghoa saja yang merayakan Imlek. Di Indonesia masyarakat yang luas ikut merayakan Imlek. Belum ada yang menghitung berapa besar jumlahnya. Apalagi ramé-ramé Cap Go Meh, dua minggu kemudian. Lebih meriah lagi masyarakat ambil bagian dalam perayaan tsb.


Di Indonesia, tanah air tercinta, Imlek secara tradisionil dulunya memang dirayakan oleh orang-orang Tionghoa pendatang. Tetapi juga oleh orang-orang Tionghoa yang turun-temurun bermukim di Indonesia. Bahkan banyak sekali yang sudah menjadi warganegara Indonesia, telah menjadikan Indonesia sebagai tanah tumpah darahnya sendiri. Lihat saja sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa kita melawan kolonialisme Belanda. Tidak sedikit pejuang-pejuangnya adalah yang keturunan Tionghoa. Siapa yang tidak kenal pejuang-pejuang anti kolonialisme Belanda, seperti Siauw Giok Tjhan (Baperki), Tan Ling Djie (PKI), Mr Tan Po Goan (PSI), John Lie (ALRI), Ir Tjoa Sek In, Oei Tjoe That (Partindo), Yap Thiam Hien , Go Gien Tjwan (Baperki) dan banyak lainnya lagi. Kemudian aktivis dan penulis Benny G. Setiono. Mereka-mereka itu adalah orang-orang Indonesia etnis Tionghoa, sekaligus adalah patriot pejuang kemerdekaan yang tangguh. 'Mereka' adalah sebagian dari BHINNEKA TUNGGAL IKA.


* * *


Pagi ini aku menilpun beberapa sahabat akrab untuk menanyakan a.l bagaimana menulis JIAO Zi dalam ejaan Pingyin. Menjawab pertanyaanku, sahabat kami itu membenarkan bahwa orang-orang yang merayakan Imlek memulainya pada tanggal 13 Februari malam. Pada pasang mercon segala!


Ketika aku bekerja di Beijing, dan kami sekeluarga berdomisili di Tiongkok (1966-1987), setiap Hari Raya Imlek, ramai-ramai sekeluarga, sering juga bersama teman-teman lainnya, menikmati makanan khas Tionghoa pada hari raya Imlek, yaitu JIA ZI. Dalam bahasa Inggris disebut "dumpling'. Rasanya lezat sekali. Kami betul-betul menikmatinya. Juga kutanyakan kepada sahabat-sahabat dekat itu, bagaimana Hari IMLEK dirayakan pada periode Presiden Sukarno dulu. Memang seingatku, masayarakat Indonesia dengan leluasa dan gembira merayakan Imlek di Indonesia.


Perayaan yang damai dan bahagia ini dirusak, diobrak-abrik oleh politik rasialis anti-Tionghoa dan anti-Tiongkok rezim Orba Jendral Suharto. Dari catatan sejarah selama tiga puluh tahun lebih, bisa dikemukakan sbb:

Selama 1965 -1998 perayaan tahun baru Imlek dilarang. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, yang ditandangani oleh Jendral Suharto melarang segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek. Sebelumnya Suharto meregisir kampanye anti-etnik-Tiomghoa yang disenapaskan dengan kampnye penumpasan G30S dan terhadap orang-orang Kiri. Khususnya PKI. Dalam kampanya itu tak terhitung warga Indonesia keturunan Tionghoa yang jatuh korban. Ribuan orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa terpaksa bereksodus ke Tiongkok. Aksara dan bahasa Tionghoa dilarang. Toko dan jalan-jalan yang menggunakan nama Tiongoa harus ganti nama Indonesia. Sekolah-sekolah dan penerbitanTionghoa ditutup. Bahkan nama (orang) yang Tionghoa disuruh ganti dengan nama Indonesia. Di sepanjang sejarah Indonesia, dalam rangka kita membangun satu nasion yang terdiri dari banyak etnik, tidak pernah ada politik rasis dan rasialis sebiadab pada zaman Orba ini. Maka tidak habis heran kita dibuatnya, ---- Bisa-bisanya ada yang mengusulkan mantan Presiden Suharto , yang bertanggungjawab atas politik rasis dan rasialis anti-Tionghoa dan anti-Tiongkok, ---- dinobatkan jadi PAHLAWAN NASIONAL. Sungguh keterlaluan! Sungguh di luar batas kesopanan elememter!! Lagipula siapa tidak kenal Jendral Suharto sebagai kleptokraat, koruptor dan nepotis terbesar di Indonesia.


* * *

Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan tahun baru Imlek pada tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres Nomor 14/1967. Kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April yang meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional. Mulai 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional. Syukur Alhamdulillah!


* * *


Semula menyertai tulisan ini ingin kusiarkan cerpen Lu Xun berjudul "LET US DO A LITTLE READING". Maksudnya untuk memperkenalkan lebih lanjut sastra Tiongkok Baru Progresif yang panglima dari gerakan ini adalah sastrawan besar LU XUN.


Setelah membaca tulisan Ali Usman, Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, aku tangguhkan dulu cerpen Lu Xun itu. Artikel Ali Usman ini lebih relevan dan aktuil. Aku fikir: Artikel yang kubaca di mailist 'Gelora 45', Hongkong, baik sekali diresapi oleh lebih banyak orang Indonesia ('pribumi') dan dipertimbangkan baik-baik. Berikut ini tulisan Ali Usman itu:


*Etnis China dalam Keindonesiaan*
Oleh Ali Usman, 13 Februari 2010

SETIAP kali merayakan Tahun Baru Imlek, momen bersejarah itu, ingatan kita selalu tertuju pada suatu komunitas etnis China di Indonesia. Sebagian masyarakat masih awam, mengapa perayaan Imlek diidentikkan dengan etnis China?
Ini bermula dari sejarah etnis atau masyarakat China itu sendiri yang merupakan "sejarah perlawanan". Perlawanan terhadap penindasan, juga perlawanan melawan ketidakadilan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung diskriminatif.
Pembekuan hak politik hingga tidak diperbolehkannya menjadi PNS menjadi pil pahit yang harus ditelan bagi warga China pada masa Orde Baru. Bahkan, tidak hanya ditenggelamkan dalam penulisan sejarah, masyarakat China telah menjadi tumbal dan kambing hitam rezim demi mempertahankan status quo.
Dalam catatan sejarah, beberapa kali etnis China menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan seperti pembantaian di Batavia 1740, pembantaian China masa perang Jawa 1825-1930, pembunuhan massal etnis China di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963, 5 Agustus 1973, Malari 1974 ,dan kerusuhan Mei 1998.

Kategori dan klasifikasi pribumi dan nonpribumi serta WNI sejak pertengahan tahun 1960-an tampaknya juga menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dan penistaan terhadap masyarakat China di banyak daerah.
Padahal menurut Claudine Salmon, peneliti asal Prancis yang mendedikasikan hampir seluruh kariernya untuk meneliti kebudayaan China dan juga kebudayaan China di Indonesia, dalam bukunya Literature in Malay by the Chinese of Indonesia, a Provisional Annotated Bibliography (1981), mengatakan, bahwa di Indonesia, tulisnya, kalau ada istilah suku-suku, orang China dianggap sebagai suku asing. Tetapi, siapa yang asing, siapa yang pribumi, sebenarnya tidak terpisah seperti minyak dengan air. Bahkan menurut Claudine, "Saya kira sejumlah orang Indonesia yang menganggap diri sebagai orang pribumi adalah keturunan China".

Sadar akan hal itu, baru pascareformasi atau tepatnya di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.
Berdasarkan Keppres itu, ekspresi budaya, agama, dan kepercayaan bagi etnis China telah dibebaskan secara terbuka dengan tanpa izin. Keppres inilah yang kemudian mengilhami lahirnya pengakuan tradisi Imlek dirayakan setiap tahun, bahkan dijadikan sebagai hari libur nasional setara dengan hari-hari libur lainnnya.
Namun Keppres itu masih sebatas pengakuan simbolik atas ekspresi bagi etnis China dalam ranah publik dan belum menyentuh pada ranah agama dan kepercayaan Konghucu.
Budaya Pengakuan negara terhadap ekspresi tradisi China sejatinya bukan hanya menyentuh wilayah budaya, seperti peringatan Imlek setiap tahun, suguhan tarian barongsai dan liong melainkan harus menyentuh wilayah agama dan kepercayaan, sehingga yang diperingati sebagai hari libur nasional bukan Tahun Baru Imleknya melainkan pada perayaan agamanya, seperti pengakuan negara terhadap hari libur nasional selama ini, selalu identik dengan ekspresi agama bukan budaya, seperti Natal, Waisak, Nyepi, Idul Fitri, Idul Adha, Hijrah, Maulid, Kenaikan Isa as, dan lain-lain. Suatu ketika saya pernah berbincang dengan dua tokoh China di Yogyakarta. Kedua-duanya mengakui, bahwa era reformasi memang mengembuskan angin segar bagi eksistensi masyarakat China untuk survive kembali setelah sekian lama bopeng menjadi korban kekejaman rezim Orde Baru. Namun sebagai sebuah catatan, era reformasi tidaklah bebas dari kritik dan kekurangan.

"Masyarakat saat ini sudah terbuka dan ada semacam edukasi untuk bisa menerima etnis lain (China). Secara kultural, kita sudah dapat diterima dengan baik, dan kami pun sangat senang membaur dengan mereka. Tetapi pada level-level tertentu, seperti pencantuman agama dan kode khusus pada KTP bagi warga China masih menyisakan problem," kata salah seorang China yang enggan disebutkan identitasnya.
"Jadi, tidak perlu melihat wajah atau foto di KTP, orang melihat kode saja pasti tahu: ini orang China," imbuhnya lagi. Karena itu ke depan, sudah sepantasnya pemerintah untuk segera memulihkan hak penuh masyarakat China, yang tidak lagi membeda-bedakan dengan etnis lain. Jangan lagi ada kategori warga pribumi dan nonpribumi. Dengan melihat fakta tersebut, disadari atau tidak, boleh jadi darah yang mengalir di dalam tubuh kita sebenarnya berasal dari keturunan China. Kita adalah bagian dari mereka. Kita menjadi China, sekaligus menjadi warga Indonesia. Ini yang perlu disadari. (10) * * *

SELECTED NEWS AND VIEWS*

*IBRAHIM ISA'S – SELECTED NEWS AND VIEWS*

*Tuesday, 09 February 2010*

*-----------------------------------------------------------------------------*

*-- Comparing Haiti and Aceh – Dealing with disaster*

*-- THE WOMEN AND THE GENERALS*

*--The integration (Of Papua) is `valid and final'*

*----------------------------------------------------------------------------------------------*


*BBC NEWS*

*Dealing with disaster: Comparing Haiti and Aceh*

The last international disaster on the scale of the January earthquake in Haiti

was the tsunami that devastated coastlines across Asia in 2004. The death toll

in the territory of Aceh in Indonesia was similar to that in the Haitian

capital, Port-au-Prince.


The BBC's International Development Correspondent David Loyn, who reported from

both towns, looks at the differences in the international response.


Within days of the tsunami hitting Aceh, on the northern tip of the island of

Sumatra in Indonesia, an Australian army combat engineering battalion had landed

with a large force of trucks, earth-moving equipment, and water purification

systems.

They were the most visible sign of an international response that swiftly

brought ashore huge quantities of food, shelter, and basic sanitation.

A fleet of vessels, including a Greenpeace ship in the area, was commandeered to

move aid to where it was needed across a wide area.


In contrast, the most visible sign of aid in the same timeframe in Haiti was the

sight of US Navy helicopters ferrying ready-to-eat meals and bottled water from

the fleet anchored offshore.

Aid professionals shook their heads at this approach - so good on TV, but so

ineffective at delivering the quantities of relief necessary to help the three

million people believed to have been affected by the Haiti earthquake.

But at least the US forces were doing something.


In the squalid makeshift camps that emerged on the streets and on any open

ground in Port-au-Prince there was no sign of the shelter, sanitation nor packs

of basic essentials like soap and buckets that usually characterise the first

wave of aid donations.

So what had gone wrong? When there was such huge international generosity, both

by governments and individuals, why has it taken so long for effective aid to

reach those who need it?


Bottlenecks

Part of the answer lay in the security briefings that aid agencies received.

Some isolated scenes of looting and the sound of occasional gunfire reinforced

the view of security advisers that the streets of Port-au-Prince were a war

zone, and it found itself re-categorised into the same bracket of cities that

included Baghdad and Kabul.


That kept many aid workers firmly behind the safety fence at the UN compound.

Another problem came in the sheer scale of the US military deployment.


An aid official from a major and reputable international organisation told me

last week that when he had tried to secure landing rights for a relief flight

from Europe, he was told by the US authorities that the next available landing

slot "was on 9 February".

The airstrip is filled instead with US transport planes bringing in troops and

military equipment.


The problem is that this bottleneck means that the threat of worsening security

could become a self-fulfilling prophecy.

If they do not deliver the aid fast, they will need all those troops.


Despite the enormous loss of life, the Haitian response to the earthquake has

been characterised by the patience and resolve of a people who have suffered much.

But patience is not limitless.


Damaging legacy

The most effective response has come from the World Food Programme (WFP), which

has succeeded in raising food distribution from a few thousand a day to hundreds

of thousands.

But because of the enormous need and failures elsewhere in the system they need

to spend far more time negotiating security issues than they otherwise might.


The third major issue in Haiti was in the lack of coordination of aid. One

reason for this was the huge loss of life in the UN system - more than 80 dead,

including the head of mission.

But there was similar dislocation to the staff of aid agencies in Aceh, and

there the system recovered far more quickly, so that a new co-ordination network

could deliver aid across a far wider area than was affected in Haiti.


The biggest difference between the two countries was their starting point.

Indonesia is a rapidly developing nation, while Haiti is the only country in the

western hemisphere on that unenviable UN list of those defined as Least

Developed Countries (LDCs).

Corruption and the legacy of colonial interference have conspired against good

governance.


At the best of times, water and power are unreliable, and the streets are filled

with rotting refuse.

So it was hard to expect the efficient disposal of more than 100,000 corpses,

while broken water mains continue to flood streets that were not otherwise

affected by the earthquake.


-------------------------------------------


*THE WOMEN AND THE GENERALS*

from The Women and The Generals on Vimeo. For a YouTube-video, which can be viewed on a cellphone, scroll down

a film by Maj Wechselmann


*DIRECTORS' STATEMENT *

We've made this film about the genocide in Indonesia 1965 by General Suharto

*his military and his gangs, with the aspirations and ambitions that "film*

can make a difference"*


The most remarkable you can say about our film is possibly that the

president of the National Commission of Human Rights, Idfal Kassim, in a

film interview for the first time admits that there WAS genocide: "We admit

that the number of the victims were 500.000 or maybe a million". Killed how?

Idfal Kassims subcomminsioner, Kabul Supriyadhie, classifies the killings as

"extraordinary crimes". He talks about the victims from 1965 who were

decapitated, their heads were given to their widows to carry them home.


The first of October 1965 a little group of leftist officers broke into the

homes of six generals to anticipate a coup from American friendly officers -

the leftist officers stated. The six generals were killed and thrown into

the "Alligator Hole", a well in an area just outside the capital Jakarta. In

his countercoup, general Suharto initiated the killings of one million so

called communists and threw at least 200.000 people into jails and prison

camps, where they were held from 9 up till 16 years without any trial or

conviction.


TAPOL is the name of all those prisoners who were never tried in court or

convicted, but nevertheless were tortured and withered away in prisons and

camps during their entire youth. In this film you are going to hear the

stories of TAPOLS who spent a long time in prison, mostly school teachers,

former students, former housewives, trade unionists and foremost women from

the women's movement Gerwani.


We have been able to gather archive pictures from the massacres and not at

least are we for the first time able to show clips from the propaganda film

made by Suharto, which was obligatory for all Indonesian school children

every year for more than 20 years.


That film can make a difference has been proved two times in the case of

the violations of human rights committed by the Indonesian army.


1. In November 1991 the young female journalist, Amy Goodman and a TV-crew,

documented Indonesian soldiers massacring several hundreds of civilians at

the Santa Cruz Cemetery in Dili, East Timor. One of the crewmembers was

almost killed by the Indonesian soldiers. The pictures were cabled out

worldwide, contributed to international awareness of the gruesome repression

by the Indonesian army and finally led to the UN-sanctions against Indonesia


2. Recently another film has made an international audience aware of the

Indonesian cruelties: The Balibo-film, produced in Australia about a team of

five Australian journalists who were reporting about the Indonesian invasion

in East Timor to SBS (the Australian television broadcasting system). They

were tortured and murdered by the Indonesian army, their bodies were burned.

Due to the good business-relations between Australia and Indonesia, this

misdeed was blackened, but the fiction film about the fate of the young

journalists has raised a public storm in Australia and after 44 years of

silence the Australian police authorities have been forced to reopen the

murder case on the now liberated East Timor, where witnesses, even

Indonesian officers, have come forward and told about the killing of the

journalists. According to Reuters, this has resulted in a "chilling" of the

diplomatic relations between Indonesia and Australia - Not bad for a fiction



*INTEGRATION (Of Papua) IS 'VALID AND FINAL'*


Sun, 02/07/2010

Habel Melkias Suwae, a 58-year-old regent of Jayapura who witnessed Papua's

integration into Indonesia on May 1, 1963, and the controversial organizing of

the Papuan People's Free Choice on May 8, 1969, gave his political views on the


Question:

-What is your view on the controversial 1969 Determination of Papuan

People's Free Choice?


Answer:

It was valid and its results were final. Almost 89 percent of 1,200

village heads representing their own people voted for Papua's integration with

Indonesia.

It was organized by the UN and its results have been documented and accepted by

the UN and its member countries worldwide.


But some Papuans have rejected it, saying it was not held by a one-man-one-vote

principle of democracy?/

It was impossible to do so at the time because most people were politically

uneducated and living in remote jungles. And it was also unlikely to postpone it

to a later time when most Papuans had been educated and were aware of their rights.


Papuans have their own bad habits: When they receive money they stay silent but

when the money is finished they begin screaming. When they are in power they

boast that they are part of the Unitary State of the Republic of Indonesia

(NKRI) but after losing power they are outspoken in their criticism of the

government and call for the province's separation.


– Will you fall into the same hole?

I hope I will not do the same. The political style is a choice, we have done it

and all should remain consistent and accept the consequences.


– Can you comment on the increasing rejection of special autonomy for Papua?/

As a matter of policy and decision it cannot satisfy all sides. Many are opposed

because they have gained nothing or very little or they are no longer in power.

But all sides should bear in mind that special autonomy is a national consensus

which Papuans has also chosen and accepted as a solution to unresolved problems

since integration.


In its implementation, special autonomy has its own strengths and weaknesses and

has given a big chance for the people to improve their social welfare. I am

aware of many political barriers in its full implementation but much progress

has been achieved under special autonomy. Papuans have to acknowledge the

progress we have achieved up to now is far better than during the centralistic

government of Soeharto.


– What are the root problems in Papua?/

Backwardness in education and health, poverty and inadequate infrastructures.

Almost 80 percent of the two million indigenous people in Papua are illiterate

and live in remote and isolated areas and they have no access to education and

health services.


The government will continue developing infrastructure, including roads and

bridges to make all villages in mountainous areas accessible. This is important

to bring modernity to the indigenous people and empower them to carry out their

economic development.


Papuan should exercise patience and the economic development will continue

gradually due to the government's limited capacity.


– What do you do in your region?

With the annual budget of around Rp 500 billion, almost 90 percent of 13,500

families in the regency live a normal, humane life.

All the children go to school and we have public health facilities. All

districts are accessible and low-income families have been given training and

capital in farming, fishing and home industries under the people's empowerment

program in the last ten years.


We annually send students to study overseas and now 15 students are taking

post-graduate and doctoral programs in Australia, thanks to the annual special

autonomy fund.


* * *

SUATU TANGGAPAN --

MARCO POLO
----------
SUATU TANGGAPAN


Bung Ibrahim Isa yg terhormat,

Pertama -ingin saya sampaikan MAAF saya kpd Bung Ibrahim Isa , bhw
kendatipun Usia Bung sudah Senior melebihi usia saya sendiri - saya berkenan
dan memberanikan diri untuk menyebut kata "BUNG " instead of Bapak pada Anda.
Tetapi saya punya alasan kuat untuk memberikan Penghormatan Khusus ini. BUNG
Ibrahim Isa -saya menyebut Anda , karena dalam Usia selanjut itu - Bung
begitu Giat , Semangat , Sehat dan tetap melakukan Kegiatan yg sangat
terhormat dan berarti bagi KEMANUSIA dalma ARTI YG LUAS serta Tetap giat dn tabah dng
kemuan keras melawan Dinginnya udara dan Bekunya suhu temperatur dibawah O C


Kedua - Saya Angkat TOPI dan Respekt se-dalam2nya atas segala Kegiatan
dan hasrat yg Bung IBrahim Isa lakukan - JAUH TERHORMAT DAN JAUH TERPUJI
MELEBIHI MANUSIA2 YG KITA SEBUT "BAPAK2 PEJABAT" DAN ATAU " WAKIL2
RAKYAT " YG CENDERUNG MENIPU RAKYATNYA ..dari pada MEWAKILI INTEREST
DAN KEBUTUHAN RAKYATNYA DAN BANGSA SERETA NEGARANYA . BUNG
IBRAHIM ISA adalah TETAP SEORANG PEMUDA - melebihi sekian banyak
PEMUDA indonesia yg mungkin masih banyak dan tetap
MENGKULTUSKAN ORBA dan SOEHARTONYA - rEZIM yg sebaliknya telah menunjukkan
kegiatannya yg ANTI KEMANUSIAAN dlm arti yg Luas.

Meskipun Sepeda dapat dikatakan adalah Kendaraan se-hari
yg lumrah dipergunakan Masyarakat Belanda di komunity Evropah ini, namun
Bersepeda dlm Usia selanjut itu (8O thn) dalam udara yg dingin membeku
dan licin serta harus berdiri sekurang-kurangnya 1 Jam diudara dan ruang
terbuka yg membeku itu ...

untuk mengumpulkan DANA KEMANUSIAAN ( dari Amnesty
International ) yg kembali dipergunakan untuk Tujuan Mulia tsb diatas - maka
atas segala Usaha dan Kegiatan BUNG yg terhormat dan mulia ini - PATUTLAH
PEMERINTAH INDONESIA DAN DPR SECARA KESELURAHNNYA MERASA MALU DAN KECIL
DIHADAPAN seorang seperti BUNG IBRAHIM ISA , BUNG A
MUNANDAR ( Almarhum) dan Banyak Lagi SENIOR "PEMUDA " PEJUANG - baik yg
ditanah air -

maupun yg tetap bermukin di Luar Negri , baik yg dihalangi
pulang ke TA oleh Rezim Lalim Soeharto - maupun yg karena sesuatu hal
lainnya harus menetap di luar Negri dan Tetap Berjuang dan mencurahkan Perhatian dan
dng Credit Moril yg tinggi tetap emikirkan -menyumbangkan pikirannya dan
tenaganya untuk hal yg satu dan mulia : DEMI UNTUK KEHIDUPAN DEMOKRATIS YG
SEBENARNYA, UNTUK KEADILAN HUKUM DAN UNTUK KEMAJUAN DAN KEMAKMURAN
SERTA KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARANYA ´- demi untuk KEMANUSIAN DAN HAK2NYA



Ketiga - Diantara Kesibukan Kita semua masing2 yg Kita semua hadapi
se-hari2 dan diantara sekian banyak Informasi dan berita yg masuk dari
berbagai milis , dari surat kabar elektronic dan lain2 sumber berita serta dari Kawan2 milist secarA individuil - " KOLOM IBRAHIM ISA " (yg memuat banyak berita menarik
dari berbagai Topic ) - tetap saya ikuti dan menjadi perhatian saya diantara banyaknyA sumber2 Informasi yg saya terima.

Sebagai akhir kata - ingin saya sampaikan TERIMA KASIH atas
berita2 yg Anda suguhkan dalam mibar GELORA 45 ini dan Respekt Saya atas
segala usaha dan kegiatan Bung Ibrahim Isa yg dalam Usia begitu Lanjut tetap
mempertahankan KEMUDAANYA - BAIK FYSIK MAUPUN PSYCHIS melebihi generasi2 yg
lebih bahkan jauh lebih muda.SEMOGA ANDA TETAP SEPERTI ANDA
SEKARANG : TETAP SEHAT (Jiwa -raga) - TETAP BISA HIDUP AKTIVE - TETAP
HIDUP DNG SEMANGAT DAN OPTIMIST DAN BERJIWA BESAR . INDONESIA membutuhkan PEJABAT2 DAN WAKIL2 RAKYATNYA YG BERKWALITAS DAN BERMORAL TINGGI - AGAR BISA PULA MENUNJUKKAN "KEBESARANNYA" SEBAGAI INDONESIA RAYA .....ATAU TENGGELAM DALAM MIMPI BURUK YG DICIPTAKAN PARA PEJABAT PEMERINTAH DAN LEMABAGA2 NYA....


SELAMAT SIANG , SORE DAN MALAM

Marc .

-------Original Message-------



From: isa

Date: 7.2.2010 21:38:31

To: GELORA45

Subject: [GELORA45] IBRAHIM ISA -- Berbagi Cerita - TJRÉK -- TJRÉK -- TJRÉK
KAMPANYE 'KOLEKTE' DANA





IBRAHIM ISA -- Berbagi Cerita

Minggu, 07 Februari 2010

------------------------------------------





TJRÉK -- TJRÉK -- TJRÉK KAMPANYE 'KOLEKTE' DANA

AMNESTY INTERNASIONAL (1)





Tjrék -- Tjrék -- Tjrék -- .





.Itu adalah bunyi ketika kotak pengumpulan dana AI digoncang-goncangkan.
Memang, tema cerita kali ini di sekitar pengumpulan dana oleh organisasi
Human Rights, Amnesty International, Afd Nederland. Kampanye itu berlangsung
di seluruh negeri. Dimulai hari Minggu tanggal 7 s/d 13 Februari 2010.
Tjrék, tjrék, tjrék, begitulah suara yang terdengar sampai jauh, bila para
sukarelawan Amnesty Internatioanal melakukan tugasnya.




Suhu cuaca musim dingin meskipun sudah masuk minggu kedua Februari, tokh
masih tetap saja dingin. Berjalan di luar rumah bukan alang kepalang
dinginnya. Tetapi naik sepeda lebih-lebih lagi. Kaki menginjak pedal terus
menerus, tetapi suhu badan tak kunjung hangat.




Namun, jam 14.00 siang tadi aku berangkat besepeda menuju Amsterdam Bijlmer
Arena. Nama baru daerah pertokoan, Stadion Ajax, Cinema Pathé (dengan 14
ruangan bioskop yang sekaligus mempertunjukkan film-film baru itu), Music
Hall Heinekens, dll adalah "ARENA BOULEVARD". Kesitu itu, sudah kurancang
beberapa hari yang lalu akan bersepedea. Urusanku ke sana ialah: Sebagai
sukararelawan mengumpulkan dana untuk Amnesty International Nederland.
Paling tidak satu jam aku berdiri di situ. Lebih lama dari itu rasanya sudah
tak sanggup lagi. Harus tau diri, kan?





Orang-orang yang berlalu-lalang dan lewat di situ harus dihampiri, disapa
dengan ramah dan senyum. Sambil menatap wajahnya aku berucap keras: "Wilt U,
een bijdrage doen voor Mensenrechten? Geef om Vrijheid!memberikan sumbangan untuk Hak-Hak Manusia? Berilah Demi Kebebasan>.




Sudah kemarin dulu Ny Lisa Francken khusus datang bersepeda ke rumah. Ia
sendiri mengantarkan kotak plastik keras untuk pengumpulan dana Amnesty
International ke rumah. Katanya, biarlah ia yang mengantar kotak itu.
Mengingat usiaku yang sudah s e n i o r. Ketika sambil lalu kukatakan bahwa
tahun ini aku memasuki usia 80th, Ny Francken tercengang. Ha, delapan puluh?
reaksinya. Ya, aku suka melakukan kegiatan sukarela untuk Amnesty
Internasional, kataku.




Di dalam fikiranku, dengan catatan sesungguhnya tidak sedikit pendapat dan
kritik yang kuajukan terhadap Amnesty International Nederland. Nanti bisa
bisa dibaca lagi suratku kepada Ketua Amnesty International, Nederland, 2009






Ny L. Francken bertindak sebagai kordinator untuk kampanye pengumpulan dana
di daerah Amsterdam Zuidoost. Amnesty Internatioanal Nederland, seperti
halnya organisasi kemanusiaan serupa di banyak negeri di seluruh dunia,
setiap tahun melakukan kampanye pengumpulan dana. Hal ini disebabkan prinsip
yang dipegang Amnesty International, yakni dalam kegiatannya menolak subsidi
pemerintah. Jadi, dalam hal dana untuk melakukan kegiatannya, Amnesty
sepenuhnya bersandar pada iuran anggota-anggotanya. Juga dari pelbagai
sumbangan tak mengikat, yang jumlahnya cukup besar.




Kegiatan AI Nederland untuk hak-hak azasi manusia cukup luas. Anggaran
Belanjanya untuk th 2008 saja meliputi tidak kurang dari Euro 23,9 juta .
Pengeluaran terbesar yaitu Euro 5,8 juta, atau 24% dari seluruh AB, adalah
untuk aksi-aksi. Sedangkan sejumlah Euro 7,4 juta, atau 31%, adalah
sumbangan yang diberikan oleh AI Nederland kepada Sekretariat International
Amnesty di London yang melakukan dan mengkordinir aksi-aksi dan kegiatan
lainnya secara internasional. Untuk peningkatan kesadaran masyarakat
mengenai hak-hak azasi manusia dan pembelaannya dikeluarkan uang sejumlah
Euro 3,2 juta, atau 14% dari AB.




Ini sekaar gambaran tahun 2008. Laporan mengenai AB 2009 akan disampaikan
pada tanggal 2 Juni 2010 dimuka Rapat Umum Anggota AI Nederland





* * *





Siang itu, meski salju sudah lumer dan lenyap dari permukaan bumi, namun
suhu cuaca masih tetap dingin. Kukira sekitar nol derajat C. Dengan
mengenakan kupluk wol, jacket kulit dan sarungtangan wol, orang tua seumurku
ini, syukur Alhamdulillah, masih bisa juga bersepeda. Tidak jauh. Hanya
beberapa menit saja dari rumah kami. Lalu berdiri di cuaca dingin di situ.





Kampanye Amnesty International Afdeling Nederland untuk pengumpulan dana
dilakukan setiap tahun. Selalu dimulai awal Februari. Entah mengapa bulan
Februari itu yang dijadwal untuk kegiatan pengumpulan dana, aku tak mengerti


Kan masih dingin sekali di luar rumah.




Untuk diketahui: Kegiatan pengumpulan dana tsb pada pokoknya dilakukandi
luar rumah. Pokoknya tidak 'indoor´, tetapi 'outdoor'. Biasanya di
sekolah-sekolah, gereja, perpustakaan, daerah pertokoan, stasiun-stasiun
kereta-api, tram atau metro. Disitulah dilakukan pengumpulan. Seperti orang ngamen'. Di tempat tempat
banyak orang.













Tahun ini sebagai anggota AI Nedeland aku ikut lagi 'ngamen' cari dana.
Kalau orang tidak tau, dikira pengumpul dana AI seperti orang-orang yang dakloos'. Orang-orang yang tak punya rumah. Mereka lalu diorganisasi untuk
pengumpulan dana keperluan organisasi mereka.




Amnesty International bukan organisasi ´dakloos´ ! Ini jleas. Sukarelawan
yang ikut dengan kampanye pengumpulan dana 2010 Amnesty International
berjumlah ribuan.





Kegiatan AI yang semacam ini adalah suatu kegiatan yang masih mampu dan
ingin
kulakukan. Meskipun untuk itu, dalam cuaca dingin harus mau berada di luar
satu dua jam.Dengan sabar minta perhatian orang banyak terhadap kegiatan AI
Nederland. Menjelaskan sedikit tentang arti penting organisasi membela HAM
seperti Amnesty Internaional.





* * *





Demikianlah siang tadi ketika berdiri di muka Stasiun KA Amsterdam Bijlmer
Arena, di antara dua gedung besar, Cinema Pathé dan Media Markt, aku berhasil' menarik sejumlah simpatisan untuk mengorek pundi-pundi atau
kantongnya. Mengeluarkan satu atau beberapa mata uang logam Euro dan
menjebloskannya di kotak AI yang kupegang.





Pengalaman serupa ini sudah berkali-kali. Sebagian terbesar orang yang lewat
ketika ditegur-sapa dengan ramah untuk memberikan sumbangan mereka, cuma
meléngos saja. Dengan senyumnya yang dibuat-buat.





Tetapi yang ini lain -- Tahun lalu tak ada pengalaman seperti ini: Seorag
ibu dengan dua orang anaknya menunggu dimuka gedung Cinema Pather, -- rupanya
sedang menanti waktu pemutaran film--. Sang ibu memandang aku dari jauh. Ia
tersenyum, lalu memberikan anak-anaknya masing-masing mata uang logam.
Anak-anak itu disuruhnya menghampiri aku dan masing-masing mencemplungkan
mata uang dari ibunya itu.




´Anekdot´ ini sepertinya tak punya arti apa-apa. Tetapi bagiku punya arti
besar. Karena menyaksikan sendiri seorang ibu bersimpati dengan gerakan
kemanusiaan Amnesty International. Lebih mengesankan lagi, sang ibu mendidik
anak-anaknya untuk bersikap sama. Menjadi pendukung gerakan kemanusiaan.




Peristiwa sejenak ini amat bikin lega hati. Kalau diperiksa pasti tidak
seberapa uang yang dimsukkannya ke dalam kotak dana. Tetapi arti penting
terletak pada semangat sang ibu dan arti pendidikan bagi anak-anaknya.
Bersimpati pada aksi demi kemanusiaan.





Lain lagi sikap Polisi.
Dua orang agen polisi dengan mobil datang menghampiriku. Aku sodorkan kotak
dana AI. Tuan mau memberikan sumbangan, tanyaku. Tidak! Saya mau tanya pada
tuan, kata agen polisi itu. Apakah tuan ada izin untuk melakukan kolekte di
sini? Ya, pasti, jawabku tegas. Aku tunjukkan legitimasi brupa kartu plastik
dari AI Nederland yang kukalungkan di lileherku. Ini, kataku.





Ah, itu legitimasi. Bukan izin. Ya, kataku, kartu ini dua fungsinya. Satu
sebagai legitimasi. Satu lagi sebagai tanda izin. Aku mulai propaganda
tentang pentingnya hak-hak manusia yang di banyak negeri di dunia dilanggar
sewenang-wenang. Dua agen itu cakap-cakap di dalam mobil. Sambil
mengangguk-angguk lalu berangkat.
Heh, aku pikir. Bukan menyokong, tetapi mau cari-cari alasan untuk mengusir
aku dari situ.




Tak lama lagi datang lagi minibus. Ada 4-5 orang agen polisi di dalamnya.
Seorang yang agak tua, turun. Sambil senyum bertanya: Apa tuan punya izin
melakukan kolekte disini? Pertanyaan yang sama lagi, fikirku. Ya, jawabku.
Izin yang kuperoleh adalah untuk seluruh wilayah Amterdam Zuidoost. Oh, kata
polisi, hari ini ada pertandingan antara kesebelasan Ajax lawan Twente. Jadi
ini hari pertandingan. Oleh karena itu tuan tidak boleh berkolekte di sini.
Tuan pergi saja ke Winkelcentrum Amserdamse Poort. Ah, aku bilang, ini hari
Minggu sedikit sekali orang di situ.




Aku berdiri saja di situ. Tetapi agen-agen polisi itu menunggu sampai aku
pergi dari tempat itu. Sebelum aku berangkat, aku katakan kepada polisi,
saya ini suka menulis. Saya ingin menulis kali ini bahwa Polisi Amsterdam
ikut memberikan sumbagan dana untuk Amnesty International. Sambil senyum
assam, agen-agen polisi itu mengatakan -- Ah, kami ini sedang bertugas di
sini. Jadi sedikitpun tidak menyumbang, tanyaku. Ah tidak!, katanya.





* * *





Kampanye ini baru dimulai. Aku masih akan keluar dengan kotak dana AI, dan
menyapa orang-orang lalu, minta perhatian mereka terhadap usaha dan kegiatan
Amnesty International.




Maka paling tidak masih satu kali lagi akan kutulis dalam ruangan ini
mengenai Amnesty International dan kampanye pengumpulan dana yang
berlangsung sekarang ini.

(BERSAMBUNG)





* * *

TJRÉK – TJRÉK KAMPANYE KOLEKTE DANA

IBRAHIM ISA – Berbagi Cerita
Minggu, 07 Februari 2010
-----------------------------

TJRÉK – TJRÉK – TJRÉK KAMPANYE KOLEKTE DANA
AMNESTY INTERNASIONAL (1)


Tjrék – Tjrék – Tjrék –


.Itu adalah bunyi ketika kotak pengumpulan dana AI digoncang-goncangkan. Memang, tema cerita kali ini di sekitar pengumpulan dana oleh organisasi Human Rights, Amnesty International, Afd Nederland. Kampanye itu berlangsung di seluruh negeri. Dimulai hari Minggu tanggal 7 s/d 13 Februari 2010.

Tjrék, tjrék, tjrék, begitulah suara yang terdengar sampai jauh, bila para sukarelawan Amnesty Internatioanal melakukan tugasnya.


Suhu cuaca musim dingin meskipun sudah masuk minggu kedua Februari, tokh masih tetap saja dingin. Berjalan di luar rumah bukan alang kepalang dinginnya. Tetapi naik sepeda lebih-lebih lagi. Kaki menginjak pedal terus menerus, tetapi suhu badan tak kunjung hangat.


Namun, jam 14.00 siang tadi aku berangkat besepeda menuju Amsterdam Bijlmer Arena. Nama baru daerah pertokoan, Stadion Ajax, Cinema Pathé (dengan 14 ruangan bioskop yang sekaligus mempertunjukkan film-film baru itu), Music Hall Heinekens, dll adalah “ARENA BOULEVARD”. Kesitu itu, sudah kurancang beberapa hari yang lalu akan bersepedea. Urusanku ke sana ialah: Sebagai sukararelawan mengumpulkan dana untuk Amnesty International Nederland. Paling tidak satu jam aku berdiri di situ. Lebih lama dari itu rasanya sudah tak sanggup lagi. Harus tau diri, kan?


Orang-orang yang berlalu-lalang dan lewat di situ harus dihampiri, disapa dengan ramah dan senyum. Sambil menatap wajahnya aku berucap keras: “Wilt U, een bijdrage doen voor Mensenrechten? Geef om Vrijheid!.


Sudah kemarin dulu Ny Lisa Francken khusus datang bersepeda ke rumah. Ia sendiri mengantarkan kotak plastik keras untuk pengumpulan dana Amnesty International ke rumah. Katanya, biarlah ia yang mengantar kotak itu. Mengingat usiaku yang sudah s e n i o r. Ketika sambil lalu kukatakan bahwa tahun ini aku memasuki usia 80^th , Ny Francken tercengang. Ha, delapan puluh?, reaksinya. Ya, aku suka melakukan kegiatan sukarela untuk Amnesty Internasional, kataku.


Di dalam fikiranku, dengan catatan sesungguhnya tidak sedikit pendapat dan kritik yang kuajukan terhadap Amnesty International Nederland. Nanti bisa bisa dibaca lagi suratku kepada Ketua Amnesty International, Nederland, 2009.


Ny L. Francken bertindak sebagai kordinator untuk kampanye pengumpulan dana di daerah Amsterdam Zuidoost. Amnesty Internatioanal Nederland, seperti halnya organisasi kemanusiaan serupa di banyak negeri di seluruh dunia, setiap tahun melakukan kampanye pengumpulan dana. Hal ini disebabkan prinsip yang dipegang Amnesty International, yakni dalam kegiatannya menolak subsidi pemerintah. Jadi, dalam hal dana untuk melakukan kegiatannya, Amnesty sepenuhnya bersandar pada iuran anggota-anggotanya. Juga dari pelbagai sumbangan tak mengikat, yang jumlahnya cukup besar.


Kegiatan AI Nederland untuk hak-hak azasi manusia cukup luas. Anggaran Belanjanya untuk th 2008 saja meliputi tidak kurang dari Euro 23,9 juta . Pengeluaran terbesar yaitu Euro 5,8 juta, atau 24% dari seluruh AB, adalah untuk aksi-aksi. Sedangkan sejumlah Euro 7,4 juta, atau 31%, adalah sumbangan yang diberikan oleh AI Nederland kepada Sekretariat International Amnesty di London yang melakukan dan mengkordinir aksi-aksi dan kegiatan lainnya secara internasional. Untuk peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak azasi manusia dan pembelaannya dikeluarkan uang sejumlah Euro 3,2 juta, atau 14% dari AB.


Ini sekaar gambaran tahun 2008. Laporan mengenai AB 2009 akan disampaikan pada tanggal 2 Juni 2010 dimuka Rapat Umum Anggota AI Nederland


* * *


Siang itu, meski salju sudah lumer dan lenyap dari permukaan bumi, namun suhu cuaca masih tetap dingin. Kukira sekitar nol derajat C. Dengan mengenakan kupluk wol, jacket kulit dan sarungtangan wol, orang tua seumurku ini, syukur Alhamdulillah, masih bisa juga bersepeda. Tidak jauh. Hanya beberapa menit saja dari rumah kami. Lalu berdiri di cuaca dingin di situ.


Kampanye Amnesty International Afdeling Nederland untuk pengumpulan dana

dilakukan setiap tahun. Selalu dimulai awal Februari. Entah mengapa bulan

Februari itu yang dijadwal untuk kegiatan pengumpulan dana, aku tak mengerti.

Kan masih dingin sekali di luar rumah.


Untuk diketahui: Kegiatan pengumpulan dana tsb pada pokoknya dilakukandi luar rumah. Pokoknya tidak 'indoor´, tetapi 'outdoor'. Biasanya di sekolah-sekolah, gereja, perpustakaan, daerah pertokoan, stasiun-stasiun kereta-api, tram atau metro. Disitulah dilakukan pengumpulan. Seperti orang 'ngamen'. Di tempat tempat

banyak orang.




Tahun ini sebagai anggota AI Nedeland aku ikut lagi 'ngamen' cari dana. Kalau orang tidak tau, dikira pengumpul dana AI seperti orang-orang yang 'dakloos'. Orang-orang yang tak punya rumah. Mereka lalu diorganisasi untuk pengumpulan dana keperluan organisasi mereka.


Amnesty International bukan organisasi ´dakloos´ ! Ini jleas. Sukarelawan yang ikut dengan kampanye pengumpulan dana 2010 Amnesty International berjumlah ribuan.


Kegiatan AI yang semacam ini adalah suatu kegiatan yang masih mampu dan ingin

kulakukan. Meskipun untuk itu, dalam cuaca dingin harus mau berada di luar satu dua jam.Dengan sabar minta perhatian orang banyak terhadap kegiatan AI Nederland. Menjelaskan sedikit tentang arti penting organisasi membela HAM seperti Amnesty Internaional.


* * *


Demikianlah siang tadi ketika berdiri di muka Stasiun KA Amsterdam Bijlmer Arena, di antara dua gedung besar, Cinema Pathé dan Media Markt, aku 'berhasil' menarik sejumlah simpatisan untuk mengorek pundi-pundi atau kantongnya. Mengeluarkan satu atau beberapa mata uang logam Euro dan menjebloskannya di kotak AI yang kupegang.


Pengalaman serupa ini sudah berkali-kali. Sebagian terbesar orang yang lewat ketika ditegur-sapa dengan ramah untuk memberikan sumbangan mereka, cuma meléngos saja. Dengan senyumnya yang dibuat-buat.


Tetapi yang ini lain -- Tahun lalu tak ada pengalaman seperti ini: Seorag ibu dengan dua orang anaknya menunggu dimuka gedung Cinema Pather, – rupanya sedang menanti waktu pemutaran film--. Sang ibu memandang aku dari jauh. Ia tersenyum, lalu memberikan anak-anaknya masing-masing mata uang logam. Anak-anak itu disuruhnya menghampiri aku dan masing-masing mencemplungkan mata uang dari ibunya itu.


´Anekdot´ ini sepertinya tak punya arti apa-apa. Tetapi bagiku punya arti besar. Karena menyaksikan sendiri seorang ibu bersimpati dengan gerakan kemanusiaan Amnesty International. Lebih mengesankan lagi, sang ibu mendidik anak-anaknya untuk bersikap sama. Menjadi pendukung gerakan kemanusiaan.


Peristiwa sejenak ini amat bikin lega hati. Kalau diperiksa pasti tidak seberapa uang yang dimsukkannya ke dalam kotak dana. Tetapi arti penting terletak pada semangat sang ibu dan arti pendidikan bagi anak-anaknya. Bersimpati pada aksi demi kemanusiaan.


Lain lagi sikap Polisi.

Dua orang agen polisi dengan mobil datang menghampiriku. Aku sodorkan kotak dana AI. Tuan mau memberikan sumbangan, tanyaku. Tidak! Saya mau tanya pada tuan, kata agen polisi itu. Apakah tuan ada izin untuk melakukan kolekte di sini? Ya, pasti, jawabku tegas. Aku tunjukkan legitimasi brupa kartu plastik dari AI Nederland yang kukalungkan di lileherku. Ini, kataku.


Ah, itu legitimasi. Bukan izin. Ya, kataku, kartu ini dua fungsinya. Satu sebagai legitimasi. Satu lagi sebagai tanda izin. Aku mulai propaganda tentang pentingnya hak-hak manusia yang di banyak negeri di dunia dilanggar sewenang-wenang. Dua agen itu cakap-cakap di dalam mobil. Sambil mengangguk-angguk lalu berangkat.

Heh, aku pikir. Bukan menyokong, tetapi mau cari-cari alasan untuk mengusir aku dari situ.


Tak lama lagi datang lagi minibus. Ada 4-5 orang agen polisi di dalamnya. Seorang yang agak tua, turun. Sambil senyum bertanya: Apa tuan punya izin melakukan kolekte disini? Pertanyaan yang sama lagi, fikirku. Ya, jawabku. Izin yang kuperoleh adalah untuk seluruh wilayah Amterdam Zuidoost. Oh, kata polisi, hari ini ada pertandingan antara kesebelasan Ajax lawan Twente. Jadi ini hari pertandingan. Oleh karena itu tuan tidak boleh berkolekte di sini. Tuan pergi saja ke Winkelcentrum Amserdamse Poort. Ah, aku bilang, ini hari Minggu sedikit sekali orang di situ.


Aku berdiri saja di situ. Tetapi agen-agen polisi itu menunggu sampai aku pergi dari tempat itu. Sebelum aku berangkat, aku katakan kepada polisi, saya ini suka menulis. Saya ingin menulis kali ini bahwa Polisi Amsterdam ikut memberikan sumbagan dana untuk Amnesty International. Sambil senyum assam, agen-agen polisi itu mengatakan -- Ah, kami ini sedang bertugas di sini. Jadi sedikitpun tidak menyumbang, tanyaku. Ah tidak!, katanya.


* * *


Kampanye ini baru dimulai. Aku masih akan keluar dengan kotak dana AI, dan menyapa orang-orang lalu, minta perhatian mereka terhadap usaha dan kegiatan Amnesty International.


Maka paling tidak masih satu kali lagi akan kutulis dalam ruangan ini mengenai Amnesty International dan kampanye pengumpulan dana yang berlangsung sekarang ini.

(BERSAMBUNG)


* * *