Thursday, March 15, 2012

PERHATIKAN PESAN SAHABATKU WILSON OBRIGADOS

PERHATIKAN
PESAN SAHABATKU WILSON OBRIGADOS
--------------------------------------------------------------------
Wilson Obrigados posted to Ibrahim Isa

... AKAN SEGERA TERBIT ! Buku Terbaru Wilson. ”ORANG-ORANG YANG BERLAWAN: Beragam Catatan dari Soekarno Hingga Wiji Thukul”.

Dalam buku ini bisa dibaca artikel ringan tentang beragam orang yang hidup karena melawan dengan berbagai cara spt:

Soekarno, Amir Sjarifuddin, Soemarsono, Kolonel Latief, Poncke Princen,Gus Dur, Jokowi, WIJI THUKUL, MUNIR, Nuku Soleiman, SUYAT, ANDI MUNAJAD,Ayi Bunyamin, HERMAN HENDRAWAN, Budiman Sudjatmiko, Usman Hamid, Onghokham, Mansour Fakih, Pramoedya Ananta Toer, Joesoef Isak, MAX LANE, Umar Said, Dita Sari.

PESAN SEGERA ke ortubunga@yahoo.com atau mama_hiq@yahoo.com atau kirim sms pemesanan ke Nor Hiqmah di 0815 1077 8891. Mohon Sebarkan. Wilson.

Tuesday, March 13, 2012

SUKMAWATI SUKARNO MENGUNGKAP . . . . .

Kolom IBRAHIM ISA

Selasa, 13 Maret 2012

-----------------------------------------------


SUKMAWATI SUKARNO MENGUNGKAP . . . . .

SUHARTO ADALAH BRUTUS . . !!!

Sukmawati Sukarno menulis buku ------

* * *

Masih dalam rangka mengingatkan kita semua tentang perlunya mengungkap sampai ke-akar-akarnya komplotan Jendral Suharto merebut kekuasaan negara dan pemerintahan dari Presiden Sukarno, dengan memanipulasi SUPERSEMAR, kiranya perlu dicatat bahwa,


"MISTERI" SEKITAR SUPERSEMAR, TAK LAIN ADALAH SUATU REKAYASA KAMPUNGAN UNTUK MEMBIKIN PUBLIK JADI BINGUNG. REKAYASA SEKITAR SUPERSEMAR, DALANGNYA ADALAH SUHARTO CS UNTUK MENGALIHKAN PERHATIAN DARI MASALAH YANG HAKIKI SEKITAR SUPERSEMAR.

TANYAKAN KASUS SEKITAR SUPERSEMAR KEPADA MABES TNI ANGKATAN DARAT. KARENA MEREKALAH YANG PALING TAHU "MISTERI" SEKITAR SUPERSEMAR.

"MISTERI" SUPERSEMAR ADALAH SUATU KOMPLOTAN.

SILAKAN BACA DUA JILID BUKU "REVOLUSI BELUM SELESAI", BERISI PIDATO-PIDATO PRESIDEN SUKARNO SETELAH 1 OKTOBER 1965 YANG DI-BLACK OUT OLEH SUHARTO CS.

DI SITU BUNG KARNO MENJELASKAN APA ITU SUPERSEMAR.
SAMASEKALI BUKAN MISTERI!!



* * *



Di bawah ini dimuat sebuah ulasan yang bisa dibaca di situs – ROSO DARAS – 6 Maret, 2012. http://rosodaras.wordpress.com/2012/03/06/creeping-coup-detat-kesaksian-sukma/

* * *



KESAKSIAN SUKMAWATI SUKARNO

CREEPING COUP D'ETAT MAYJEN SUHARTO”

Akhirnya, salah satu putri Bung Karno, Sukmawati Sukarno menulis buku. Judulnya “Creeping Coup d”Etat Mayjen Suharto”. Ini adalah buku kesaksian seorang Sukmawati. Di cover dalam ia menambakan sub judul “Kesaksian Hari-hari Terakhir Bersama Bapak…”. Secara tema, topik “kudeta merangkak” Suharto terhadap Sukarno, bukanlah topik baru. Akan tetapi, embel-embel kesaksian pribadi putri Putra Sang Fajar, menjadikan buku ini tetap menarik dikoleksi.

Sejarawan Asvi Marwan Adam berkenan memberi kata pengantar di halaman depan. Judulnya, “Kudeta Merangkak Suharto dan Kudeta Merangkak MPRS”. Asvi mencoba mempertegas situasi politik yang mengiringi jatuhnya Bung Karno. Bahwa bukan saja kudeta merangkak oleh Suharto semata, tetapi di sisi lain, MPRS pun melakukan upaya kudeta yang sama dalam upaya mengukuhkan Suharto menjadi Presiden.

Saat peristiwa Gestok terjadi, Sukma menulis, “Saya adala saksi sejarah yang masih remaja, yang merasakan suasana dan dampak dari peristiwa yang sangat mengejutkan itu. Suatu peristiwa yang masih merupakan misteri penuh teka-teki dalam hidup saya….”

Suka juga mengisahkan, “Baru kali ini aku melihat ekspresi wajah Bapk seperti saat itu. Terlihat suatu ‘shock’ dan kesedihan dalam jiwanya. ‘Kasihan Bapk, ada apa ya?’ batinku bertanya-tanya.”

Sukma lantas melukiskan ingatannya ke hari-hari mencekam di bulan Oktober tahun 1965. Ia menulis, pada tahun 1965, masih hangat dalam benakku, cerita film Hollywood berjudul ‘Cleopatra” yang diperankan oleh aktris cantik Elizabeth Taylor. Dari cerita sejarah itu, aku belajar tentang nilai kesetiaan dan pengkhianatan. Bahwa seorang Kaisar Romawi Julius Caesar dikhianati oleh seorang Brutus, merupakan suatu tragedi yang mengerikan dan bisa terjadi… Pada kenyataanya, bahwa tragedi pengkhianatan terjadi juga pada abad ke-20, tanggal 1 Oktober 1965, di Indonesia”.

Ya, Suharo adalah seorang Brutus, dan Sukarno ibarat Julius Caesar.

Point dari “kudeta merangkak” atau “kudeta bertahap” yang hendak diusung dalam kesaksian Sukmawati tak lain adalah empat tahap upaya penggulingan Sukarno.

Tahap I, pada tanggal 1 Oktober 1965. Saat itulah terjadi tragedi penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal TNI-AD oleh kelompok G-30-S yang dipmpin Letkol Untung dengan pasukan AD (berseragam Tjakrabirawa/pasukan pengawal presiden). Pada hari itu, juga melalui RRI, Letkol Untung mengumumkan tentang dibentuknya Dewan Revolusi, dan juga tentang Kabinet Dwikora demisioner. Padahal, hanya presidenlah yang berwenang mendemisionerkan kabinetnya.

Tahap II, tanggal 12 Maret 1966. Letjen Suharto sebagai Pengemban Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) membubarkan PKI. Padahal, presiden dan pimpinan parpollah yang berwenang membubarkan partai politik.

Tahap III, tanggal 18 Maret 1966. Letjen Suharto meerintahkan penangkapan 16 Menteri Kabinet Dwikora, yang merupakan kelanjutan aksi mendemisionerkan Kabinet.

Tahap IV, tanggal 7 Maret 1967. Pencabutan kekuasaan Presiden RI, Mandataris MPRS, Pangti ABRI, PBR, Dr Ir Sukarno oleh MPRS dengan Tap MPRS XXXIII/1967yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution. Sedangkan Tap MPRS XXXIII/1967 tersebut jelas inkonstitusional karena hanya MPR hasil Pemilu yang berwenang memberhentikan Presiden. (roso daras)

http://rosodaras.files.wordpress.com/2012/03/buku-sukmawati.jpg


Sunday, March 11, 2012

MENGUNGKAP MISTERI SEKITAR SUPERSEMAR

Kolom IBRAHIM ISA
Minggu, 11 Maret 2012
---------------------------


MENGUNGKAP MISTERI SEKITAR SUPERSEMAR
ADALAH LANGKAH YG HARUS DILAKUKAN . . . .

Untuk menggugah para akhli sejarah kita, para pengamat penegakkan demokrasi di Indonesia, para cendekiawan, penulis dan media AGAR JANGAN lupa untuk mengungkap misteri sekitar SUPERSEMAR,
mulai hari ini disiarkan kembali tulisan-tulisan sekitar SUPERSEMAR yang pernah di muat dalam kolom ini.

Hari ini dimulai dengan Kolom yang ditulis tahun lalu:

* * *

Kolom IBRAHIM ISA
Kemis, 10 Maret 2011
--------------------

KASUS "SUPERSEMAR" -- BAB PALING KRUSIAL DALAM SEJARAH INDONESIA BERNEGARA

* * *


SEBELAS MARET 2011.Sudah 45 tahun berlalu "Surat Perintah Sebelas Maret", populer disebut "SUPERSEMAR" -- menjadi dokumen
dalam sejarah negara Republik Indonesia.

Dokumen negara ini lain dari pada yang lain. Ada yang menyebutnya 'unik'. Ada yang menyebutnya 'misterius'. Ada yang menyebutnya, suatu taktik paling strategis dan canggih dalam proses 'kudeta merangkak Jendral Suharto'. Boleh saja disebut bagaimana, tetapi dokumen ini adalah awal dari suatu pergolakan fundamental perkembangan Indonesia bernegara (hukum).

Mempelajari kembali situasi ketika Presiden Sukarno masih Presiden RI, tetapi, hakekatnya kekuasaan sudah ada di tangan Jendral Suharto, --- jelas nyata bahwa sejak lahirnya, dokumen Supersemar ditafsirkan diametral bertentangan masing-masing, oleh Presiden Sukarno dan Jendral Suharto.

Sampai saat ini 'aslinya' dokumen Supersemar, tidak diketahui (umum) ada dimana. Atau siapa yang menyimpan atau
menyembunyikannya. Yang mengetahuinya Jendral Jusuf, salah satu pelaku lahirnya Supersemar, juga tidak pernah mengungkap jelas siapa yang menyimpan dokumen tsb. Yang jelas dokumen tsb tidak ada di ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Pernah kepadaku diperlihatkan sebuah 'kopi' dari Supersemar yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Tetapi itu kopinya. Diisukan pula, apakah itu kopi dari aslinya?


Presiden Sukarno sudah lama meninggal dunia. Beliau sangat mempersoalkan dokumen ini. Dengan keras dan tegas, berulang kali di dalam pidato-pidatonya sesudah peristiwa G30S, yang di 'black-out' oleh rezim militer Suharto,

Presiden Sukarno menekankan dan menjelaskan bahwa Supersemar bukanlah suatu 'transfer of authority', bukan peralihan otoritas kepada Jendral Suharto. Karena Jendral Suharto dan pendukungnya mempropagandakan siang dan malam, bahwa Presiden Sukarno 'telah menyerahkan kekuasaan negara' kepada Jendral Suharto lewat Supersemar. (Lihat Kumpulan Pidato Presiden Sukarno sesudah 1 Oktober 1965, yang dibukukan dalam buku REVOLUSI BELUM SELESAI, Jilid I dan II).


Presiden Jendral Suharto juga sudah meninggal dunia. Meskipun dokumen ini memainkan peranan teramat penting, dalam proses ia menjadi Presiden RI yang ke-2, sampai akhir hidupnya ia bungkam seribu bahasa mengenai keberadaan dokumen SUPERSEMAR. Yang jelas Supersemar, adalah Surat Perintah Presiden Sukarno kepada Jendral Suharto, yang dalam pelaksanaannya harus dilaporkannya dan dipertanggungjawabkannya kepada Presiden Panglima Tertinggi ABRI, Sukarno.

Suharto tidak berbuat seperti apa yang tertera dalam Supersemar, tetapi bahkan, menggunakan Supersemar untuk menggulingkan Presiden Sukarno dan menobatkan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Elite dan politisi, jendral dan perwira, birokrat dan siapa saja yang mendukung proses tsb sampai Jendral Suharto jadi Presiden RI, termasuk pelanggaran terbesar HAM yang terjadi sekitar pembantaian masal 1965, tidak bisa melepaskan tanggungjawab mereka dari proses tsb. Saatnya pasti tiba, mereka-mereka harus mempertanggung-jawabkannya pada bangsa dan negara.

* * *

Dalam perekembangan sejarah Republik Indonesia, --- selanjutnya kasus SUPERSEMAR akan selalu menjadi masalah yang didiskusikan dan diperdebatkan. I

ni tak bisa dicegah oleh kekuasaan apapun. Karena bangsa ini menuntut keterbukaan, kejernihan dan kebenaran dalam proses memahami dan belajar dari sejarah mengenai pembangunan bangsa dan berjuang untuk suatu negara (hukum) Republik Indonesia..

Saturday, March 10, 2012

NILAI-NILAI YANG HARUS DIBELA . . . . . .

Kolom IBRAHIM ISA

Sabtu, 10 Maret 2012

----------------------------

<http://ibrahimisa.blogspot.com/>


DE INDONESÏE WEIGERAAS” , --- NILAI-NILAI

YANG HARUS DIBELA . . . . . .


De Indonesië Weigeraars”, adalah sebuah buku kecil setebal 127 halaman saja. Tapi tak terkira mutu dan nilainya dalam khazanah literatur mengenai hubungan Indonesia-Belanda. Buku itu diterbitkan pada bulan Juni 1989 (cetakan pertama); kemudian Juli 1989 cetakan kedau) oleh penerbit “Antimilitaristische Uitgeverij, Amsterdam”.


Buku tsb juga merupakan input tak ternilai untuk memahami bahwa, di kalangan orang-orang Belanda tidak sedikit yang berhati nurani manusia. Jumlahnya tidak kurang dari 4025 yang telah divonis dan dihukum, kemudian mengajukan gugatan. Yang menolak memerangi RI, yang membangkang terhadap perintah untuk menindas rakyat Indonesia yang tertekad merdeka, melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Tidak kurang pula 26 orang dari tentara Kerajaan Belanda yang meninggalkan KL , “menyeberang” dan bergabung dengan TNI. Menjadi bagian dari kekuatan hersenjata Republik Indonesia melawan agresi Belanda.


* * *



Mujur bagiku; ------ Ketika berkunjung ke OBA (Openbare Bibioltheek Amsterdam), pas pada Hari Wanita Internsional, 08 Maret y.l. kujumpai buku kecil itu. Terus saja kupinjam untuk tiga minggu lamanya. Sebenarnya waktu tiga minggu itu lebih dari cukup untuk membacanya. Tapi untuk meresapinya, mengkhayatinya, belum tentu. Karena isi buku kecil itu tidak lain dari curahan hati nurani manusia-manusia Belanda yang menolak, yang berlawan terhadap perintah penguasa Kerajaan B|elanda, untuk berangkat ke Indonesia. Mereka memboikot politik perang pemerintahnya untuk menghanurkan Republik Indonesia yang baru lahir itu.


* * *


Kebetulan pula! Besok hari Minggu pagi, tanggal 11 Maret, aku diundang oleh Paul van der Gaag wartawan studio radio VPRO, Hilversum. Aku diminta hadir pada suatu seminar kecil. Katanya karena aku mengalami periode sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan turut ambil bagian di situ. Dalam seminar kecil besok itu. akan hadir penulis Adriaan van Dis yang baru saja menyiarkan laporan dokumenter film TV-nya mengenai kunjungannya ke Indonesia. Hadir juga Prof Dr Nico Schulte Nordholt dari Universitas Nijmegen. Ia seorang Indonesianis terkenal.


Tema yang akan diangkat dalam diskusi besok, adalah mengenai periode 'BERSIAP', 'Bersiap Periode” di Indonesia. Demikian pemahaman dan merumusan Belanda mengenai periode itu. Untuk kita, periode itu dalah periode Proklamasi, periode dimulainya perjuangan bersenjata membela Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan.


Banyak orang Belanda menyebutnya “De bersiap periode”. Di sinilah termanifestasi dua refleksi, dua pengalaman dan dua pandangan tentang periode sekitar Proklamasi Kemerdekaan. Dua pandangan yang 180 derajat bertolak belakang. Hal ini pulalah yang menyebabkan Belanda dan rakyat Indonesia terlibat dalam peperangan sengit selama 4 tahun (1945-1949). Yang membawa korban ratusan ribu jiwa.


Sampai kini 'ganjalan' ini, antara Indonesia dan Belanda masih belum terselesaikan. Nyatanya sampai sekarang belum ada pernyataan resmi pemerintah Kerajaan Belanda, yang jelas-jelas tanpa perumusan diplomatis, bahwa Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Sukarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia.


Sebab, bila pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari lahirnya Republik Indonesia, dengan siapa Belanda menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 50-an abad lalu; --- itu berarti pemerintah Belanda harus mengakui bawa dibentuknya NICA (Netherlands Indies Civil Adminstration) yang dikepalai oleh dr Van Mook dengan tentara Nica-nya, adalah SUATU TINDAKAN AGRESI, suatu PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL. Berarti mengakui bahwa, sejak semula Belanda mau merestorasi kekuasaasn kolonialnya atas Hindia Belanda. Berarti dikirimnya lebih seratus ribu tentara KL dari Belanda ke Indonesia, adalah suatu invasi Belanda terhadap suatu negara baru Republik Indonesia. Berarti 'politionele actie' yang dua kali dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia, ---- ADALAH SUATU TINDAKAN PERANG AGRESI!


* * *


Buku “De Indonesïe Weigeraars”, diterjemahkan bebas artinya “Para Pembangkang Indonesia”. Yang dimaksudkan dengan 'pembangkang Indonesia' -- adalah anggota-anggota tentara Kerajaan Belanda yang menolak dikirim ke Indonesia oleh pemerintahnya. Karena mereka tahu, mereka akan digunakan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Mereka harus berperang menindas kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para serdadu Belanda yang membangkang itu telah bertindak sesuai kata hati nurani mereka. Sesuai dengan intuisi politik mereka mengenai hak banngsa-bangsa untuk merdeka. Mereka belum lupa ketika Belanda diduduki oleh nazi Jerman. Betapa penderitaan yang dialami bila dikuasai dan ditindas oleh bangsa lain. Mereka tidak mau memperlakukan rakyat Indonesia, hal-hal, yang mereka sendiri alami selama pendudukan nazi Jerman terhadap negeri Belanda.


Salah seorang dari “Indonesïe Weigeraars”, yang semasa pendudukan nazi Jerman dijebloskan di dalam kamp konsentrasi, Fred Bergfeld dari Amsterdam, menyatakan sbb: “Semua yang saya alami di kamp konsentrasi Jerman sangat menentukan bagiku. Setelah mengalami sendiri (penderitaan) di kamp konsentrasi (Jerman), jelas bagi saya bahwa saya tidak akan pergi ke Indonesia. Saya tidak mau melakukan sesuatu, yang saya lawan. Jika saya berangkat (ke Indonesia) saya tak akan bisa lagi menatap langsung di mata kawan-kawan (sekonsentraasi kamp) Jerman dulu. Di kamp konsentrasi dulu secara teratur saya berdiskusi dengan orang-orang Sosialis dan Komunis mengenai berbagai hal seperti kolonialisme. Dari situ lahirlah pandangan anti-kolonial saya”.


Juga seorng “Indonesïe Weigeraars” lainnya, Cor Vreeken juga dari Amsterdam, yang pernah jadi penghuni kamp konsentrasi nazi Jerman, menyatakan: “Saya akan (bersedia) berangkat ke Indonesia dengan menyandang sekop dan mengendarai traktor (untuk melakukan pembangunan) . Tetapi dengan meyandang bedil (ke Indonesia?). Saya samasekali tidak bermaksud melakukan sesuatu yang dilakukan oleh serdadu fasis nazi Jerman (terhadap kami). Itu pilihan pribadi, bukan politik”.


Joost van der Gijp, juga seorang “Indonesïe Weigeraars”, menyatakan: Apakah saya harus ke Indonesia untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh nazi Jerman (terhadap kami)? Tidak, saya tidak mau ke Indonesia untuk menindas rakyat Indonesia. Saya tidak mau mengangkat senjata demi (kaum) modal.




* * *


PONCKE PRINCEN


Maka tidak heran, bahwa dua wartawan Belanda yang menulis buku ini, Kees Bals dan Martin Gerritsen, minta Poncke Princen, menuliskan sebuah Kata Pengantar untuk buku berharga ini.

Masih ingat nama Poncke Princen?


Bolehlah disegarkan kembali ingatan kita mengenai Haji Poncke Princen:


Nama aslinya, lengkapnya adalah Haji Johannes Cornelis Princen. Menjadi populer dikenal sebagai Poncke Princen (21 Novemer 1925 – 22 Februari 2002). Ia warganegara Belanda. Tadinya anggota KL yang dikirim ke Indonesia. Setelah meninggalkan KL ia menggabungkan diri dengan TNI. Berjuang bersama TNI melawan tentara agresor Belanda di Jawa Barat.


Kita, bangsa Indonesia, menerima dan menganggap Poncke Princen adalah tentara Belanda yang memihak perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam semangat dan tindakannya. Sebagai prajurit TNI Poncke ikut 'long march' dari Yogya ke Jawa Barat. Dalam tahun 1949 Poncke Princen dianugerahi Bintang Gerilya karena pengabdiannya pada perjuangan membela Republik Indonesia.


Ponccke Princen secara prinsipil dengan konsisten menenantang perang kolonial yang dilancarkan Belanda terhadap Republik Indonesia. Dalm tahun 1949 ia menjadi warganegara Republik Indonesia. Selanjutnya Poncke Princen menceburkan diri aktif membela hak-hak azasi manusia. Ia secara prinsip juga tidak bisa lain akhirnya menentang rezim Orba. Suatu ketika ia menyarankan agar Presiden Suharto bertobat, agar tidak kena HUKUM KARMA. Poncke mengatakan: “Bertobatlah Suharto, kekayaan tanah dan uang tokh tak bisa dibawa ke liang kubur”. Tapi sampai akhir umurnya Suharto tidak mau bertobat!


* * *


Juga mengenai Poncke Princen pandangan kita dengan sementara orang Belanda yang tidak kecil jumlahnya, bertolak belakang, bertentangan 100%.


Bagi kita Poncke Princen adalah sahabat revolusi kemerdekaan Indonesia, sahabat bangsa Indonesia, seorang KAWAN DALAM PERJUANGAN BERSAMA. Ia juga telah jadi warganegara Republik Indonesia,. Yang telah memperoleh BINTANG GERILYA R.I. Ia adalah seorang yang konsisten membela rakyat Indonesia. Apakah itu melawan pemerintah Belanda, ataukah menentang rezim Orba.


Bagi tidak sedikit orang-orang Belanda, terutama dari kalangan militernya, Poncke Peincen adalah pembelot. Adalah desertir yang telah mengkhianati tentara Belanda.


Entah sampai kapan perbedaan ini? Sulit untuk meramalkannya!

Selama mereka-mereka itu masih takut pada masa lampaunya! Seperti ditulis oleh wartawan “de Volkskrant”, Sander van|Walsum dalam kolomnya.


* * *









Wednesday, March 7, 2012

Bagaimana JEN. SUHARTO MEMFITNAH PEREMPUAN


Kolom IBRAHIM ISA

Rabu, 07 Maret 2012
---------------------------
Bagaimana JEN. SUHARTO MEMFITNAH PEREMPUAN INDONESIA ANGG. GERWANI – Pada Awal “KUP MERANGKAKNYA” Terhadap Pres. SUKARNO


Memperingati HARI WANITA INTERNASIONAL besok tanggal 08 Maret, 2012, dengan sedikit di-edit disiarkan kembali sebuah esay yang ditulis dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Wanita Internsional tahun lalu:


Menyongsong Hari Wanita Internasional “8 Maret”– Dan “GERWANI”


<<
Seperti John Legge mengakui *“barangkali karena yang dibunuh adalah
orang-orang Komunis maka sedikit banyak hati-nurani dunia luar
seakan-akan tidak terusik oleh apa yang harus digolongkan, apa pun
penilaiannya, sebagai salah satu pembantaian paling keji dalam sejarah
modern”,
Prof Dr Saskia Wieringa>>


Menjelang Hari Wanita Internasional “8 Maret” yad, baik kiranya
menjenguk ke sejarah gerakan wanita Indonesia sejak berdirinya Republik
Indonesia. Sejarah gerakan wanita Indonesia adalah suatu proses panjang
yang perlu diketahui oleh bangsa kita, generasi muda, khususnya para
aktivis yang terlibat dalam gerakan emansipasi kaum wanita Indonesia
dewasa ini.


Tulisan ini bermaksud memfokuskan perhatian pembaca pada cara licik Jen. Suharto

yang memulai kampanye anti-PKI, anti Presiden Sukarno dan anti golongan Kiri lainnya,

dalam rangka memulai “kup merangkak”nya terhadap Presiden Sukarno, --- dengan merekayasa suatu fitnah yang teramat keji terhadap perempuan-perempun anggota Gerwani.


Perempuan-perempuan anggota Gerwani dituduh melakukan kekejaman menganiaya jendral-jendral TNI sebelum dibunuh di Lubang Buaya. Suatu kebohonngan keji, yang karena demikian luasnya kampanye yang dilakukan militer, telah menciptakan suasana politik yang mereka perlukan untuk memulai kampanye pembantaian massal terhadap PKI, yang dituduh PKI dan golongan Kiri lainnya. Korban mencapai sekitar 3 juta warga yang tak bersalah (keterangan Jend. Sarwo Edhi). Kebohongan, fitnah dan rekayasa Jen. Suharto terhadap Gerwani ini belum pernah diungkap apalagi diakui oleh penguasa.


* * *


Rezim Orde Baru Presiden Suharto, naik panggung kekuasaan, dengan
menggunakan cara “kup merangkak” terhadap Presiden Sukarno. Suharto
menggulingkan Presiden Sukarno, setelah menuduh keterlibatan Presiden
Sukarno dengan 'G30S' (bahkan diinsinuasikan Presiden Sukarno adalah
'dalang' sesungguhnya di belakang 'G30S', bersama PKI.) Menonjol ialah
manuver politik Jendral Suharto itu dimulai melalui a.l suatu kampanye
bohong dan fitnahan keji, lewat media yang sangat efektif, dengan
sasaran PKI dan Gerwani.


Menurut taktik dan strategi Jendral Suharto, untuk merebut kekuasaan
politik, pemerintahan dan negara RI, dari Presiden Sukarno, harus
menghancurkan terlebih dulu kekuatan parpol dan ormas yang mendukungnya.
Kekuatan yang harus dihancurkan itu adalah PKI dan Gerwani. PKI sebagai
parpol dan Gerwani sebagai ormas wanita Indonesia yang terbesar periode itu.


Dimulailah rekayasa, fitnah keji dan kebohongan besar sekitar dibunuhnya
6 jendral dan seorang perwira menengah di Lubang Buaya. Semua koran
ditutup selain koran-koran militer dan koran-koran pendukungnya.

Dilancarkanlah berita tentang wanita-wanita anggota Gerwani yang
melakukan penganiayaan terhadap para jendral sebelum mereka dibunuh.
Diikuti oleh 'orgi', tari-tarian mesum para wanita Gerwani tsb dihadapan
para jendral yang akan dibunuh.


Dalam satu nafas wanita-wanita anggota Gerwani digambarkan sebagai
wanita-wanita yang lebih hina dari pelacur, yang bejat, kejam dan
biadab; juga sebagai wanita-wanita Komunis yang atheis dan tak bermoral.


Kampanye fitnah Jendral Suharto ternyata efektif. Diciptakan kebencian
luar biasa di kalangan penduduk terhadap Gerwani dan PKI. Dari situ
dimulai kampanye pembantaian masal terhadap anggota-anggota PKI, Gerwani
dan para ormas pendukung politik PKI, para pendukung Presiden Sukarno
dan kaum Kiri dan demokrat lainnya.


* * *


Profesor Dr Saskia Eleonora Wieringa, seorang PhD tamatan Belanda, yang
fasih berbahasa Indonesia, melakukan riset lapangan yang panjang, luas
dan mendalam mengenai GERWANI, dan kampanye penghancuran gerakan wanita
Indonesia, khususnya yang diorganisasi oleh Gerwani.


Hasilnya adalah sebuah buku berjudul “THE POLITIZATION OF GENDER
RELATIONS IN INDONESIA – WOMEN'S MOVEMENT & GERWANI UNTIL THE NEW ORDER STATE' (Suatu Academisch Proefschrift, untuk meraih titel doctor pada
Universitas Amswterdam). Ini berlangsung pada tanggal 6 Oktober 1995 di
Amsterdam.


Setahun setelah jatuhnya Suharto terbit Edisi Indonesia, berjudul
PENGHANCURAN GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA ( Tebal: 593 halaman,
Penerbit Garba Budaya, 1999).


* * *


Baik kita simak sedikit cerita Saskia Wieringa sendiri mengenai bukunya
itu, akan kita baca a.l sbb:


“Jelas sejarah kita dibangun oleh para “sejarawan”yang mengabdi
kekuasaan militer . . . Kita yang sudah disiksa dan kalah jangan
sekali-kali menjadi putus asa. Kita harus berjuang untuk hidup. Generasi
muda harus belajar dan tahu, apa yang sebenarnya telah terjadi pada masa
lalu. Sejarah harus ditulis di atas kejujujuran, sehingga
generasi-generasi mendatang tidak akan salah mengerti.
(Dok IX 1992.22).


Sejarah yang dimaksud dalam kutipan tsb meliputi jangka waktu setengah
abad, yaitu sejak Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia sampai sekarang, dan khususnya sekitar tahun-tahun 1965,
ketika Orde Lama Sukarno digantikan dengan Orde Baru Suharto. Mereka
yang “telah disiksa dan dikalahkan” itu adalah orang-orang dari Partai
Komunis Indonesia dahulu, atau dari organisasi ini dan itu yang termasuk
dalam 'Keluarga Komunis”, seperti misalnya organisasi perempuan Gerwani
(Gerakan Wanita Indonesia).


Footnote 1: Saya pakai istilah “Keluarga Komunis”dengan maksud meliputi
PKI dan ormas-ormas kaitannya, yaitu Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia),
Pemuda Rakyat, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, BTI
(Barisan Tani Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), dan HSI
(Himpunan Sarjana Indonesia). Pada 1964 dikatakan keluarga ini terdiri
dari sekitar 27 juta anggota (HR 20 Agustus 1965). Angka ini harus
dibaca dengan hati-hati, oleh karena kenyataannya banyak terjadi
keanggotaan rangkap.


Footnote 2: Antara 1950-54 organisasi ini bernama Gerwis. Saya pakai
Gerwani untuk menyebut organisasi ini secara umum, dan hanya memakai
sebutan Gerwis jika dimaksud khusus tentang priode tersebut sampai
Kongres Ke-1 tahun 1954.


* * *


Suharto tampil ke atas singasana kekuasaannya dengan menciptakan
kampanye kekerasan yang tak ada tolok bandingannya di masa lalu, dan
dikuatkan pula dengan tuduhah pesta-pesta seksual yang konon dilakukan
para anggota Gerwani.


Orde Baru tidak hanya dibangun di atas timbunan mayat-mayat, yang
diperkirakan sebanyak satu juta, dari orang-orang tak berdosa yang
dibantai selama bulan-bulan terakhir tahun 1965 dan bulan-bulan pertama
tahun 1966. Tapi Orde Baru juga dibangun di atas pembasmian kekuaatan
kaum perempuan, yang telah berhasil diperolehnya selama
dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, kekuatan yang oleh musuh-musuh mereka
dilukiskan melalui sejumlah metafora seksual.


Selanjutnya Wieringa: Tidak banyak perhatian diberikan pada masa genting
dalam sejarah modern Indonesia ini, baik oleh peneliti dari luar maupun
dari dalam negeri sendiri. Seperti John Legge mengakui “
barangkali
karena yang dibunuh adalah orang-orang Komunis maka sedikit banyak
hati-nurani dunia luar seakan-akan tidak terusik oleh apa yang harus
digolongkan, apa pun penilaiannya, sebagai salah satu pembantian paling
keji dalam sejarah modern”
(Legge 1972:399)(huruf tebal dari saya:
I.I.) Jelas jika Amerika Serika menjadi merasa lega, bila selain berada
di tengah kemelut Perang Vietnam, Sukarno, yang mereka pandang sebagai
pengacau dunia yang hendak menyerahkan Indonesia ke tangan kaum Komunis
yang berbahaya itu, telah berhasil disingkirkan oleh seorang jendral
kanan yang dengan segala daya membawa Indonesia ke jalan kapitalis.

. . . . .
Dalam kajian ini saya akan membuktikan, bahwa alasan lain mengapa Dunia
Barat tutup-mulut itu ialah, karena ketakmampuannya memahami tali-menali
dan intrik-intrik yang ada di balik kampanye ketidak-amanan dan
pembunuhan-embunuhan masal, yang dilakukan sesudah kup “pertama” pada 1
Oktober 1965. Kampanye beserta akibat-akibatnya itu saya pandang
sebagai kup yang “kedua”, yang dengan diam-diam telah mengangkat Suharto
ke tahta kekuasaannya. . . . .

--Suharto tampil di atas tahta kekuasaan di tengah kemelut
kejadian-kejadian susudah kup yang gagal, dan yang sampai sekarang
samasekali belum jelas . . . Suharto dan kelompok kecil pendukungnya
mengambil kesempatan itu, seolah-olah tampik tanpa rencana sebelumnya
yang terlalu jauh

Sementara Dunia Barat demi alasan-alasannya sendiri berdiri di kejauhan,
di Indonesia oposisi dipukul atau dengan cerdiknya dibikin tutup mulut
oleh pemerintah melalui represi yang kejam. Tidak hanya dengan
pembunuhan terhadap ratusan ribu orang-orang yang tak berdosa, tapi juga
dengan menahan puluhan ribu lainnya, bahkan ada di antara mereka yang
sampai lebih dari dua puluh tahun. Hanya sedikit saja dari para tahanan
itu yang dibawa ke depan mahkamah pengadilan, notabene pengadilan
kanguru sekalipun. Mereka yang selamatpun masih terus menderita.. . . . . .
. . . . .


Kekuasaan Orde Baru dibangun di atas model disiplin dan represi kekejaman militer, di mana setiap referensimengenai ketimpangan sosial dituding sebagai dijiwai atau berkaitan
dengan “subversi Komunis”.
Mitos tentang lahirnya Orde Baru diciptakan
oleh Presiden Suharto dengan sadar, dan terus-menerus diulang-ulangnya
di dalam setiap kampanye indoktrinasi. Dalam hal ini termasuk, antara
lain, pemutaran sebuah versi film tentang apa yang disebutnya sebagai
“pengkhianatan PKI”.



Kampanye ini dibangun di atas metafora-metafora seksual, khususnya
ketakutan laki-laki terhadap kastrasi yang, dengan sejumlah dalih sangat
menjijikkan, menggambarkan organisasi perempuan Gerwani (yang
dikaitkannya dengan PKI), yang diduga berperanan di dalam kup tersebut.
Sampai sekarang analisis-analisis kekuasaan Orde Baeru selalu
mengabaikan unsur-unsur kiasan seksual yang melandasi konfigurasi
politik Indonesia dewasa ini.


Demikian a.l.; Kutipan dari buku Prof Dr Saskia Wieringa, berjudul PENGHANCURAN
GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA, Bab Pendahuluan, halman xxxix s/d vlvi-
selesai).

    * * * * *





Friday, March 2, 2012

IN MEMORIAM RONDANG ERLINA MARPAUNG

IBRAHIM ISA

Jum'at, 02 Maret 2012

---------------------------


IN MEMORIAM

SAHABAT KAMI RONDANG ERLINA MARPAUNG


Hari ini, Jum'at, 02 Maret sahabat kami, RONDANG ERLINA MARPAUNG, lahir 24 Desember 1939, di Pare-Pare, Sulawesi, Indonesia, dimakamkan, di S:t Botvids kyrkograd, Huddinge, Swedia. Acara singkat diselengarakan di kapel besar S:t Borvids jam 10.00 a.m.. Rondang, demikian teman-teman menyapanya, telah berpulang ke Rakhmatullah dengan tenang, pada tanggal 07 Februari 2012, di rumah perawatan ASIH Alvasjo, Swedia. Demikian berita duka yang kami terima dari penyampaian oleh NYALA BACEH, putri tunggal Rondang dan Afif.


Terkejut dan sedih kami ketika mendengar berita meninggalnya Rondang. Samasekali tidak menduga. Zainul Afif, suaminya, sahabat lama kami telah mendahuluinya. Doa kami panjatkan semoga arwah Rondang Erlina Marpaung diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Amien! Kepada Nyala kami sampaikan belasungkawa kami serta mengharapkan agar Nyala tabah menghadapi masa-masa duka ini.


* * *


Teringat kembali . . . . . saat-saat awal mula berkenalan dengan Rondag. Itu terjadi di Beijing, pada tahun 1966. Ketika itu Rondang masih 'single'. Masih remaja, tapi tabah menghadapi situasi Indonesia yang berubah drastis dengan dimulainya kampanye persekusi Jendral Suharto terhadap Presiden Sukarno dan golongan Kiri atau yang dianggap demikian.


Rondang tergabung dalam rombongan wartawan Indonesia yang diundang oleh organisasi wartawan Tiongkok menghadiri perayaan Hari Ultah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok mengundang ratusan delegasi untuk menghadiri hari ultah RRT tsb. Begitu banyak yang diundang karena hubungan antara Indonesia dan Tiongkok merupakan puncak hubungan-baik dua negeri di sepanjang masa kedua negeri menggalang hubungan diplomatik. Halmana bisa dijelaskan dari awal mula sikap Indonesia yang termasuk pada masa awal berdirinya RRT menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkiok. Dengan diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) dan solidaritas dan dukungan RRT dalam perjuangan membela kedaulatan Republik Indonesi, teristimewa dalam menghadapi subversi imperialisme dan perjuangan poembebasan Irian Barat, hubungan semakin erat.


* * *


Suasana di Beijing sibuk berhubung dengan diselenggarakannya Sidang Istimewa Biro Pengarang Asia-Afrika. Rondang, sastrawan muda yang terkenal dengan suara altonya itu tergabung dalam delegasi pengarang Indonesia yang hadir diundang oleh penyelenggara Konferensi Biro Pengarang AA tsb. Selain sajak-sajaknya yang sering dimuat di media Indonesia, Rondang adalah seorang deklamatris, pembaca sajak di Radio Republik Indonesia. Suaranya yang ALTO itu menjadi ciri yang banyak dikenal publik Indonesia. Jarang terdengar seorang deklamatris wanita yang bersuara alto seperti Rondang. Sungguh langka dan menarik sekali. Sedap dan nyaman mendengar Rondang yang berdeklamasi dengan suara ALTO-nya itu.


Kunjungan peninjauan yang diselanggarakan oleh Tiongkok untuk para anggota delegasi ke Sidang Istimewa Biro Pengarang AA memberikan kepada delegasi pengarang Indonesia untuk ambil bagian di dalamnya, dan mengenal dari dekat Tiongkok dan rakyatnya. Rondang dan Afif juga ambil bagian delam delegasi peninjauan itu. Dalam proses kunjuungan itulah, agaknya, Afif semakin tertarik pada Rondang, yang juga menyambutnya. Mereka mengikat tali percintaan dan kemudian memasuki masa hidup sebagai sepasang suami-istri yang rukun dan bahagia. Kebahagiaan mereka itu dimahkotai dengan lahirnya putri pertama dan tunggal: NYALA BACEH.


Pengalaman selama peninjauan punya arti khusus pula bagi delegasi Indonesia. Suatu hari dalam perjalanan peninjuaan itu, Rondang diserang penyakit perut yang amat menyerikan. Dokter-doker Tiongkok amat serius mengurus Rondah. Mereka mendiagnose bahwa Rondah terkena sernagan radang usus buntu yang harus segera dioperasi. Kebetulan padaku dimita oleh fihak Tiongkok untuk menyetujui dan menandatangani pernyataan Rondang harus dioperasi segera.


Operasi berlangsung lancar dan sukses. Kami semua lega dan gembira. Terutama Rondang sendiri yang mulai pulih itu. Tak terikira rasa terimakasih Rondang dan kami semua atas sikap fihak Tiongkok yang segera memberikan perawatan palaing baik bagi Rondang. Kejadian ini akan selalu terkenang!


* * *


Beberapa tahun kemudian kami berpisah. Zainul Afif diminta mengajar di Akademi Bahasa Asing di Canton. Sekeluarga mereka boyong ke ibukota Guangdong. Baru beberapa tahun kemudian kami jumpa lagi dengan Zainul Afif dan Rondang ketika mereka datang dari Stockholm, melayat seorang kawan yang meninggal dunia di Amsterdam.


Ketika Zainul Afif meninggal dunia, kami, Murti dan aku, tak sempat pergi ke Stockholm. Ketika aku bertemu dengan Rondang di Stockholm beberapa tahun yang lalu. Dengan serius Rondang berkata padaku: `Bung Isa, -- Mengapa tidak datang ketika Afif meninggal dunia`. Maaf Rondang, kataku, ketika itu kami sedang di Indonesia. Tapi kami selalu mengenang Afif sebagai kawan seperjuangan demi suatu Indonesia yang benar-benar bebas, adil dan makmur. Rondang mengangguk-angguk setuju!


Rondang Erlina Marpaung adalah seorang wartawan, penulis, dan deklamatris yang patriotik, progresif dan gairah serta bersemangat berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Ketika kami menyelenggarakan penerbitan dalam bahasa Indonesia di luarnegeri, dalam kegiatan perjuangan melawan rezim Orde Baru, Afif dan Rondang sepasang suami-istri dan sahabat ini, telah memberikan sumbangan mereka dalam kegiatan tersebut. Dengan sepenuh hati dan tenaganya.


Keadaan mereka sekeluarga yang menjadi orang-orang Eksil disebabkan oleh kesewenang-wenangan rezim Orba, tak sedikitpun mengendorkan semangat dan jiwa patriotisme progresif yang dimanifestasikannya dalam pelbagai kegiatan demi tanah air dan babngsa, INDONESIA TERCINTA.


* * *



Thursday, March 1, 2012

PRESIDENT SBY'S “DILEMMA”

IBRAHIM ISA'S – FOCUS

PRESIDENT SBY'S “DILEMMA”

Thirsday, March 1, 2012

-------------------------------------------------------------------------------

    THE GREAT UNRAVELLING

    The Komodo Economy

    Corruption Everywhere

    Indonesian Election Machinery

    Prosecutor attacked after graft trial

    ------------------------------------------------

Yudhoyono, on the horns of a dilemma

The great unravelling

The dwindling popularity of the president and his party

is eroding the government’s authority and undermining hopes of more reform

Feb 25th 2012 | The Economist.

ACCORDING to a recent poll, Indonesians are the merriest people on earth: a mighty 51% of respondents on the sprawling archipelago told the Ipsos research firm that they are “very happy”. It is a fairly safe bet, though, that the president, Susilo Bambang Yudhoyono, was not one of them, nor were members of his ruling Democratic Party. Looking at their own plummeting poll ratings and rising political difficulties, they must feel almost as miserable as Hungarians and Russians, the gloomiest of the gloomy, according to Ipsos (see article for more on this poll).

After a thumping election victory in 2009, it was only natural that the president’s standing would slip. In recent months, however, it has taken a tumble. Having won 61% of the vote three years ago, Mr Yudhoyono was polling as low as 42% at the end of last year. In one survey, by the Jakarta office of the Centre for Strategic and International Studies, only 17.3% of Indonesians said they would vote for him in 2014 if a constitutional limit on two-term presidents did not prevent him from running again. The president’s party is also faring badly. Having won 21% of the vote in 2009, the Democratic Party (PD, after its initials in bahasa) saw its popularity slump to 13.7% in a recent poll, trailing behind its main rival, Golkar, on 15.5%. As a result, argues a senior PD legislator, Hayono Isman, the party now “faces the biggest challenge in its history”.

The immediate cause of grief is a series of high-profile corruption scandals. But they are only part of the story. The way the government has handled them has increased the perception that it has gone adrift and that the president himself has lost authority. Barely half-way through his second term, Mr Yudhoyono already looks like a lame duck. His ministers largely ignore him, and everyone has their eyes on the succession. None of this augurs well for the political stability of the region’s most important country, even though the economy, stimulated by a consumer boom and fuelled by strong demand for the country’s coal and other resources, is purring along nicely.

The corruption scandals stem largely from the arrest last year of the PD’s former treasurer, Muhammad Nazarruddin. He is now on trial for rigging construction tenders for last year’s South-East Asian games, hosted by Indonesia, to the tune of up to $365m. That is bad enough. Even more damaging, however, is his explanation in court that he was not doing this for personal gain, but to raise funds for the party’s political campaigns and expenses. And he has been naming names. The party chairman, Anas Urbaningrum, is now a suspect, as is Angelina Sondakh, an MP, former Miss Indonesia and the party’s deputy secretary-general. Two ministers are being questioned in court and the country’s anti-money laundering agency has said that there were at least 23 suspiciously large transactions between Mr Nazarruddin and “one or two” ministers.

Indonesians are used to reading about graft and embezzlement. Their country remains, unfortunately, one of the most corrupt in the world. But Mr Yudhoyono was elected mainly on a promise to fight corruption. And even though he himself is widely believed to be clean, the drip-drip of allegations from Mr Nazarruddin’s trial will implicate more people, further undermining the party’s standing and tarnishing the president’s reputation.

There is also a lot of frustration, even within the PD, over the way in which the president has handled the crisis. Despite demands that he force the party chairman to step down while investigations are going on, the president has done nothing. Instead, Mr Urbaningrum is staying put until he has a formal legal case to answer. To critics, this is merely dragging out the party’s public humiliation.

The president’s indecisiveness—timidity even—will further undermine his authority. It adds to the impression that Mr Yudhoyono, a former general, lacks the guile and single-mindedness to push through the reforms he says the country needs. If Indonesia is to continue to grow at its current lick of 6% or so a year, it must do more than export coal and buy smart-phones. It needs better roads and ports, less corruption, a better bureaucracy, and much else besides. Yet despite all the promises, too little has been done, often too late. And now even less will be.

Part of this failure is attributable to the intrinsic difficulty of governing Indonesia at all. With a population of 238m, the country has a highly decentralised political system, so pushing any federal reforms through is hard. Yet the failure can also be blamed on the president’s style of leadership. Despite his own impressive personal mandates from the electorate, as head of a six-party coalition he has always favoured achieving consensus and keeping everyone on board over effective government. Last year the president’s own Delivery Unit, part of the presidency charged with making sure that his wishes are carried out, reported that more than 50% of his policies and orders were ignored by ministers. Yet, in a subsequent reshuffle, most kept their ministries because of their political value.

Such a weak presidency has not only sapped the momentum for reform, it has also led to worrying nostalgia for a return to “stronger” or even authoritarian government, Suharto-style. One sign of this is the emergence of Prabowo Subianto as a possible successor in 2014. Another former general, he was accused of human-rights abuses as head of the special forces in East Timor in the mid-1990s and also as head of the army’s strategic reserve in Jakarta during the last days of Suharto. A Prabowo presidency would surely not be the sort of legacy that Mr Yudhoyono’s supporters had in mind.


* * *

The Komodo economy – The Economist.

Workers’ protests dampen news of a ratings upgrade

Thick-skinned, buoyant and quick?

IN THEIR presentations to foreign investors, Indonesian officials often like to begin with a montage of images from their fascinating country: the elegant mast of Jakarta’s Wisma 46 skyscraper, for example, and the vast ninth-century Borobudur monument. One presentation last year even featured a Komodo dragon peering out of the frame.

As a symbol of Indonesia’s economic virtues, these enormous and venomous lizards, native to a couple of islands, are not obviously appealing. But they are apt. The Komodo is thick-skinned, with scales resembling chain-mail, and surprisingly quick. That is a fair description of Indonesia’s resilient, resurgent economy. It grew by 6.5% in 2011, according to figures released this month, its fastest pace since the Asian financial crisis in 1997 (see chart). Ministers are already looking forward to Indonesia’s entry this year or next into the club of 15 countries with an annual GDP above $1 trillion.

Its growth also appears armour-plated. The economy withstood the global crisis of 2008 better than most, and so far appears little troubled by the euro’s strife. That resilience reflects the buoyancy of its home market—exports accounted for only 26% of its GDP last year—and Indonesia’s efforts to wean itself off foreign borrowing. Net foreign debt is now less than 10% of GDP, and Fitch, a ratings agency, believes Indonesia’s government might become a net foreign creditor by the end of next year.

That is one reason why the agency raised the country’s sovereign credit rating in December; Moody’s followed a month later. It has restored the cherished “investment-grade” status that Indonesia’s government lost during the Asian financial crisis. The establishment is thrilled.

Government officials say all the good news should be a catalyst for greater foreign-direct investment, which reached a record $19.3 billion in 2011, up a fifth from the previous year. But there is danger in reading too much into a credit rating. Maybe the government will always pay up, but other kinds of investment will not necessarily pay off.

Indeed, some of Indonesia’s fiscal austerities may have come at the expense of the economy as a whole. The government has often struggled to spend the money it has budgeted, even for worthwhile projects. In 2008-10 the central government spent less than three-quarters of the money it had allocated for public investment. Sometimes the only cash that seems to flow freely is for wasteful fuel subsidies. Part of the improvement in Indonesia’s public finances, therefore, reflects fiscal constipation more than it does budget conservatism.

Chronic underspending is partly because of heightened scrutiny of graft in the wake of some high-profile corruption busts, as well as bureaucratic bottlenecks, such as the difficulty of buying land. A new land-acquisition law passed in December should quicken spending on needed infrastructure.

But if land is one problem, labour is becoming another. On January 27th several thousand factory workers on motorcycles blocked a main toll road linking manufacturing zones in West Java to Jakarta, the capital, backing up traffic and paralysing the region’s commerce. The workers were protesting against a court ruling overturning the provincial governor’s decision to raise their minimum wage by 15.5%, to about $165 a month.

Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia’s president, immediately intervened—on behalf of the blockading workers. His labour ministry asked the employers’ association, which had won the court case, to back down. The government’s handling of the dispute irked foreign investors. The South Korean embassy, according to the Jakarta Post, wrote to the government, lamenting the congestion, disruption and damage to factories. Japan’s embassy complained to the police. And an official at Taiwan’s trade office warned that some Taiwanese firms would leave Jakarta or even Indonesia. Wages, he argued, should not outstrip inflation.

Yet foreign investors protest too much. To say that wage rises should not exceed inflation is to say that real wages should remain stagnant—in other words, that Indonesia should never develop. Moreover, figures from Indonesia’s statistics agency suggest that the average wage for Indonesian production workers has not, in fact, outstripped inflation in recent years, although minimum wages have done so. So expect most foreign manufacturing firms to cough up and stay put. Nonetheless, the havoc has reminded overseas investors that a Komodo economy sometimes has a nasty bite.

Correction: The number of countries with an annual GDP above $1 trillion is 15, not 14 as originally stated. This was corrected on February 20th 2012.

* * *



Corruption everywhere , The Economist.

IN INDONESIA, the world’s largest Muslim-majority nation, many politicians hold open houses on the first morning of the post-Ramadan Idul Fitri holiday to greet supporters and well wishers, before spending the afternoon with their own families. Last week, lawmaker Muhammad Nazaruddin proved to be an exception, spending August 31st in police detention facility just outside the capital Jakarta on corruption charges while his wife, also a suspect, remained on the run abroad with the couple’s children. Mr Nazaruddin, who is now the most celebrated detainee in a country bursting with high-profile corruption suspects, marked his 33rd birthday in jail on August 26th.

Only four months ago, the wealthy, handsome businessman-cum-politician was a high-flying member of parliament. It all came crashing down in early May after Mr Nazaruddin was implicated in a scandal involving the construction of athletes’ dormitories for the upcoming Southeast Asia Games, which Indonesia is hosting. National and provincial government officials, an executive from a company run by Mr Nazaruddin that won the construction tender, as well as a fellow lawmaker from the Democratic Party, have also been arrested or implicated. On May 23rd, a humbled Mr Nazaruddin boarded a flight to Singapore and went on the run before Indonesia’s Corruption Eradication Commission (KPK) could request a travel ban. He was finally arrested in the Columbian resort town of Cartagena on August 8th and flown home.

Mr Nazaruddin’s spectacular fall from grace has spotlighted the fact that, despite being 13 years removed from the fall of Indonesian dictator Suharto’s corrupt regime in 1998, opportunistic government officials, lawmakers and businessmen continue to collude on the awarding of state contracts, budget funds, big business deals, and even tax breaks in exchange for a piece of the action. This is an embarrassment for the world’s third-largest democracy and a leading emerging economy.

While Mr Nazaruddin’s arrest is another black eye for parliament, the scandal has also spread far and wide. Mr Nazaruddin was treasurer of President Susilo Bambang Yudhoyono’s ruling Democratic Party, and before he was finally detained by Columbian immigration, he claimed from abroad that other senior Democratic Party figures were aware of the graft involving the dormitory project and had themselves profited by it. The Democrats have flatly denied his claims.

Mr Yudhoyono handily won presidential elections in 2004 and 2009 on a platform of zero tolerance for corruption, but Mr Nazaruddin has clearly hurt the Democratic Party’s image and poll ratings. While he can’t seek another term in office, the president will remain its chief patron after he steps down in 2014. Whether Mr Yudhoyono’s successor is another Democratic Party leader remains to be seen, given that Mr Nazaruddin implicated two potential presidential candidates in the scandal. Then there’s the future of the party itself, which was founded by Mr Yudhoyono ahead of the 2004 elections. Without his star power on the stump as a candidate, some believe the Democrats will crumble in parliamentary and presidential polls in 2014.

For the most part, the Democratic Party’s political rivals stood back and watched it squirm. But after Mr Nazaruddin was brought home and placed in detention, a group of lawmakers from rival and opposition parties curiously visited him in jail, after which Mr Nazaruddin claimed he had “forgotten everything” about the dormitory scandal.

It is just possible that Mr Nazaruddin will strike a deal with the KPK and tell all about the massive web of corruption that remains a fixture in parliament. In recent months, for example, 28 current and former lawmakers were sentenced to prison for accepting bribes to vote for a candidate for deputy central bank governor in 2003, before the Democratic Party was even in parliament. If Mr Yudhoyono’s rivals want to play hardball with him over the Nazaruddin scandal, they should pause to consider that they have far more skeletons in their own closets.



* * *



Indonesian Election Machinery

Steady at the ballot box

The Economist -Oct 5th 2011, JAKARTA

AT LOEWY’S, the South Jakarta hangout favoured by the city's glitterati, the atmosphere is distinctly boom-time. An odd but amiable population of Australian miners, local soap-opera stars, foreign diplomats, and minor tycoons rule the roost. The impression is leisurely, if colonial—waiters in black aprons bow obsequiously—and the sound of traffic in the outdoor section has been banished, a minor miracle in Jakarta.

Indonesia's consumer bonanza has drawn Loewy’s many foreign businessmen, for whom the country’s burgeoning middle class is looking like a goldmine. Even more recently, the place is looking like a pillar of economic stability, against the backdrop of distant conflagrations in European. Don’t say it too loudly, but the outperformance has been mostly accidental. The consumer boom was the gift of an economy that could no longer de-lever, come the crisis of 2008—total banking-system assets had been falling since 1999 and the credit cycle was bound to turn. A commodity binge in East Asia also made a timely appearance. But Indonesia tends to get credit at least for political stability. If “anybody would have asked myself and many others in ’98 or ’99 whether or not Indonesia was going to Balkanise, or disintegrate, it would have been tough to disagree, because at the time it was very gloomy,” the country’s own investor relations chief, Gita Wirjawan, admitted recently. The political fortitude of the Indonesian republic has been upheld since then, and many think its democracy an exemplar for the rest of the world. It’s true too that the Indonesian elections in 1999 and 2004 were notable for their order, transparency and overall legitimacy.

How alarming then, that the country’s political stability is being re-evaluated, at least by one long-time observer. The 2009 contest was marred by significant chaos, a lack of transparency, and would have triggered far larger issues if the incumbent president, Susilo Bambang Yudhoyono, had not won his victory by such a commanding margin, argues Adam Schmidt in a recent essay,

Indonesia's 2009 Elections: Performance Challenges and Negative Precedents”.

Mr Schmidt is the Indonesia chief of the International Foundations for Electoral Systems, which monitors this sort of thing. The post-Yudhoyono era is likely to yield closer outcomes and a prolonged and contested affair might dispel the delightful aura of promise that hangs in the air at Loewy’s.

The most contentious issues in the 2009 vote were errors in the voter registry. The large-scale omission of some eligible voters and the botched records of others in effect disenfranchised anywhere from ‘hundreds of thousands of Indonesians to tens of millions”, according to Mr Schmidt. The losing candidates filed a complaint with the Constitutional Court, which only dismissed calls for a rerun on the grounds that Mr Yudhoyono had won by a wide margin. A closer result would have exposed the judges to greater public scrutiny, potentially politicising the issue and calling into question the contest’s legitimacy.

A second indication of 2009’s election chaos was the large number of invalid votes that were cast—around 14.4% of the total (compared to 8.8% in 2004.) Invalid votes exceeded those received by the third highest-ranking party (PDIP’s 14.03%)—and were only slightly below the votes cast by the second-placed party (Golkar’s 14.45%). Voters were flummoxed by the electoral commission’s decree to that the ballot be marked with a pen (mencontreng) rather than by punching a hole in the ballot paper (mencoblos), as had been done in the past. Though a relatively minor change, the commission chose to maintain such a rigid interpretation of voter intent as to disqualify a large number of votes. This will happen again in 2014 if the commission continues its tradition of not explaining new procedures to the public particularly well.

Finally, the vote-counting process was not as transparent as it should have been. At the polling-station level, things worked fine, but the process by which the results reached the next administrative level were opaque. Mr Schmidt noticed that many of the forms had been crossed out and re-entered at various stages and that this was not really explained. Could manipulation be at work? Certainly some candidates for the legislative elections thought so, and complained that the final tallies did not reflect results reported by polling stations.

Many Indonesians will dismiss these concerns as quibbles—most will never have even heard of them. And it’s not wrong to say that the bigger story was the massive voter turnout in a peaceful poll marked by lively political exchanges. But to what extent were major flaws covered up by Mr Yudhoyono’s thumping victory? Surely it is worrying that, according to at least this one account, 2009 fell short of many the same voting standards that had been achieved in 2004. A prolonged, disputed outcome in 2014 could turn procedural wobbles into a bigger political crisis.



* * *


Prosecutor attacked after graft trial

The Jakarta Post – Wed, 02/29/2012

Sistoyo: Prosecutor in Cibinong Prosecutor Office. (Antara/ Reno Esnir)

A graft defendant, prosecutor Sistoyo, was attacked after his trial at the Bandung Corruption Court on Wednesday.

Sistoyo, who worked with the Cibinong Prosecutor Office, suffered a wound to his head.

A man who identified himself as Deddy Sugarda of the Anak Bangsa organization attacked Sistoyo using rolled paper when Sistoyo left a court room at 10 a.m. Sistoyo ducked, while an officer of the Corruption Eradication Commission (KPK) pointed a gun at the attacker.

Deddy then disposed of the paper, which apparently concealed a 20-meter machete.

He betrayed our country. He should punish people but now he is punished,” Deddy said on Wednesday while being taken to a police car.

During the trial, Deddy waited outside the courtroom while handing out papers containing details of an anti-corruption campaign to journalists.

Sistoyo’s lawyer Firman Wijaya protested the incident and questioned security at the corruption court.

I will meet the court chief to protest this incident. This is harassment against the court. This incident is outrageous,” Firman said, adding that he would also report the incident to the Judicial Commission, the National Commission on Human Rights and the National Police.

The KPK caught Sistoyo accepting Rp 99.9 million (US$10,890) from a defendant named Edward in November last year. (swd)



* * *