IBRAHIM ISA - SEDIKIT TANGGAPAN ATAS KOMENTAR MAILIS

IBRAHIM ISA
-------------------
O5 OKTOBER 2007

SEDIKIT TANGGAPAN ATAS KOMENTAR MAILIS YANG
MENGGUNAKAN NAMA SAMARAN - 'UTUSAN ALLAH' - .

* * *

SETIAP WARGANEGARA BERHAK DAN SAH MENDUKUNG DEMOKRASI TERPIMPIN, SESUAI KEYAKINAN POLITKNYA MASING-MASING. HAL ITU, SAMASEKALI TIDAK MELANGGAR HUKUM. OLEH KARENA ITU TAK ADA KEHARUSAN UNTUK MINTA MAAF.

YANG HARUS MINTA MAAF KEPADA PARA KORBAN 1965, IALAH MEREKA-MEREKA YANG MENDUKUNG REZIM ORBA. KARENA REZIM ORBA MELAKUKAN PELANGGARAN HAM TERBESAR DI SEPANJANG SEJARAH INDONESIA. MELAKUKAN PEMBANTAIAN MASAL (1965-66-67) TERHADAP ORANG-ORANG YANG SAMASEKALI TAK BERSALAH. KARENA, JUGA ADALAH ORBA YANG TELAH MEMBERDAYAKAN KULTUR KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. HAL MANA MENYEBABKAN KEBANGKRUTAN POLITIK, EKONOMI DAN MORAL BANGSA INI.

YANG TERPARAH IALAH BAHWA REZIM ORBA DITEGAKKAN DI ATAS KORBAN JUTAAN WARGANEGARA YANG TAK BERSALAH. UNTUK INI TERAMAT PERLU PARA PELAKU DAN PENDUKUNG ORBA ITU MENYATAKAN PENYESALANNYA, BERTOBAT KEPADA TUHAN YME, DAN MINTA MAAF KEPADA RAKYAT.

SUDAH TIBA WAKTUNYA!

* * *

BICARA SOAL DEMOKRASI TERPIMPIN. KITA PATUT GEMBIRA, BAHWA PEMBEBASAN IRIAN BARAT DARI KOLONIALISME BELANDA, BERLAKU JUSTRU DI BAWAH PIMPINAN PRESIDEN SUKARNO DAN DALAM SUASANA POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN.

JUGA JANGAN LUPA BAHWA DEMOKRASI TERPIMPIN, YANG DIMULAI DENGAN DEKRIT PRESIDEN SUKARNO KEMBALI KE UUD 1945, SEPENUHNYA DIDUKUNG OLEH TNI DAN BANYAK PARPOL, TERMASUK PARPOL ISLAM , NASIONALIS DAN KOMUNIS. SAYANGNYA JENDRAL SUHARTO DAN KLIK MILITERNYA, MENYALAHGUNAKAN DEMOKRASI TERPIMPIN ITU UNTUK MENGGULINGKAN PRESIDEN SUKARNO DAN DIA SENDIRI MEREBUT KEDUDUKAN PRESIDEN RI. BERKUASA SECARA SEWENANG-WENANG DI NEGERI INI SELAMA 32 TAHUN.

* * *

JUGA BAGI MEREKA YANG JADI ANGGOTA PKI, MENJADI PENDUKUNG PKI, YANG DUDUK DALAM SATU KABINET DENGAN PKI SEPERTI JENDRAL NASUTION, SAMASEKALI TIDAK MELANGGAR HUKUM NEGERI MANAPUN. KARENA, PKI KETIKA ITU ADALAH SUATU PARPOL YANG LEGAL, IKUT DALAM BADAN LEGESLATIF DAN EKSEKUTIF, SERTA MENDUKUNG PANCASILA DAN MENDUKUNG KEBIJAKSANAAN POLITIK PRESIDEN SUKARNO.

SEBALIKNYA PELARANGAN ATAS PARPOL PKI, PNI PARTINDO, DLL ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN UUD RI, KARENA BELUM PERNAH ADA SUATU PENGADILAN YANG TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS MENGADILI PKI, PNI ATAU PARTINDO, DLL ATAS TUDUHAN APAPUN, KEMUDIAN ATAS DASAR BUKTI-BUKTI BAHWA MEREKA MELANGGAR HUKUM, LALU MELARANGNYA SEBAGAI PARPOL. PROSEDUR HUKUM DAN PENGADILAN SEPERTI INI BELUM PERNAH TERJADI.

YANG TERJADI IALAH ANGOTA-ANGGOTA PKI , PARTINDO, PNI DAN ORMAS-ORMAS YANG DITUDUH SIMPATISAN PKI, ATAU YANG DIDUGA MENJADI ANGGOTA ATAU PENDUKUNG PKI, DITANGKAPI, DISIKSA, DIBUNUH SECARA EKSTRA-JUDISIAL, DAN PULUHAN RIBU DIMASUKKAN PENJARA, DIBUANG KE PULAU BURU, DISIKSIA DSB. ITU SEMUA BERLAKU DI LUAR HUKUM. PELAKUNYA ADALAH REZIM ORBA DI BAWAH PRESIDERN SUHARTO.

BUKAN SAJA ANGGOTA-ANGGOTA DAN SIMPATISAN PKI, BAHKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO, JUGA DITANGKAP, DIKENAKAN TAHANAN RUMAH, DISEKAT SECRA HERMETIS DARI DUNIA LUAR, KEMUDIAN DIBIARKAN MENEMUI AJALNYA, KARENA MENDERITA SAKIT TANPA PERAWATAN DAN PENGOBATAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN TERHADAP SUATU KEPALA NEGARA.

UNTUK ITU SEMUA ADALAH JENDRAL BESAR SUHARTO SERTA PARA PENDUKUNGNYA, YANG HARUS MINTA MAAF KEPADA BANGSA DAN TANAH AIR, HARUS BERTOBAT KEPADA TUHAN YME.
IDEN SUHARTO BISA SEDIKIT BERBUAT POSITIF, BILA MINTA MAAF DAN BERTOBAT YANG DILKUKANNYA SELAGI HAYAT MASIH DIKANDUNG BADANNYA.

SELAIN ITU JENDRAL SUHARTO SEYOGIANYA MENGEMBALIKAN SEMUA UANG NEGARA DAN BANGSA YANG TELAH DICURINYA SELAMA KURUN WAKTU 32 TAHUN REZIM ORBA.

* *

----- Original Message ----
From: utusan.allah
To: apakabar@yahoogroups.com
Sent: Friday, October 5, 2007 1:35:21 AM
Subject: [apakabar] Re: IBRAHIM ISA - PEMERINTAH SUPAYA MENYADARI TANGGUNGJAWABNYA SESUAI UUD RI

Tuntutan para (bekas) tapol pendukung orde Diktatur Demokrasi Terpimin
untuk mendapatkan hak politik dan semua hak azazi mereka adalah
tuntuntan yang legtitim.Lebih dari itu: mereka berhak atas ganti kerugian yang telah mereka
derita selama ini.


Karena mereka juga adalah manusia.

Yang saya sayangkan, yang saya salahkan, adalah bahwa mereka pada saat
yang bersamaan TIDAK menyatakan penyesalan mereka telah mendukung

diktatur DemokrasiTerpimpin, mereka TIDAK mengakui kesalahan mereka
telah mendukung kejahatAn terhadAp manusia yaNG telah dilakukan oleh
kololaborator fascist Jepang Soekarno yang, antara lain, telah
membunuh demokrasi di Indonesia dengan dukungan partai stalinis
fascist PKI...

Sayang.

--- In apakabar@yahoogroup s.com, "datuksinaro" wrote:
>
> IBRAHIM ISA
> ------------ -------
> 04 OKTOBER 2007
>
>
> PEMERINTAH SUPAYA MENYADARI TANGGUNGJAWABNYA SESUAI UUD RI
>
------------ --------- --------- --------- --------- --------- -
>
>
> Di bawah ini dikutip berita yang disiarkan oleh VHR News (Voice of
> Human Rights News) mengenai tuntutan Tapol Orba untuk Persamaan Hak
> Politik
>
> Di bawahnya Komentar Ibrahim Isa terhadap berita tsb yang kemudian
> juga disiarkan oleh VHR News, ttg 04 Oktober 2007.

__._,_.___

IBRAHIM ISA
-------------------
04 OKTOBER 2007


PEMERINTAH SUPAYA MENYADARI TANGGUNGJAWABNYA SESUAI UUD RI
---------------------------------------------------------------------------------------------


Di bawah ini dikutip berita yang disiarkan oleh VHR News (Voice of Human
Rights News) mengenai tuntutan Tapol Orba untuk Persamaan Hak Politik

Di bawahnya Komentar Ibrahim Isa terhadap berita tsb yang kemudian juga
disiarkan oleh VHR News, ttg 04 Oktober 2007.

Amsterdam, 04 Oktober 2007.
=====================

Home  › VHR News
 ›


Berita Berita

daerah kemarin mendatangi Departemen Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka
Utara, Jakarta. Lima belas orang perwakilan tapol menuntut pemerintah
merehabilitasi nama baik dan mengembalikan hak politik mereka sebagai
warga negara yang selama ini dirampas.

Bejo Untung, salah seorang tapol, mengatakan selama 32 tahun Orde Baru
berkuasa, Soeharto memberikan stigma pada lawan politiknya sebagai
anggota Partai Komunis Indonesia. Padahal, tahanan politik Orde Baru
belum tentu terlibat organisasi berlambang palu dan arit itu.

Pemerintah tidak sepatutnya memberikan stigma negatif terhadap mantan
tapol dan aktivis PKI yang menjadi korban kewewenang-wenangan rezim Orde
Baru. Pasalnya, banyak juga aktivis itu yang telah memberikan kontribusi
bagi kemerdekaan Republik Indonesia. "Kita sebagai bangsa yang bijak
seharusnya jangan melihat sebelah mata pada sejarah Indonesia. Stigma
PKI itu kan kepentingan Soeharto," kata Bejo, Rabu (3/10).

Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, pemerintah selama ini belum
memperhatikan hak-hak mantan tahanan politik Orde Baru. Hal itu
disebabkan belum hilangnya stigma komunis terhadap para tapol. "Kami
datang untuk mendampingi eks tapol yang selama ini hak-haknya dikebiri,
seperti larangan ikut pemilu, sulitnya memperoleh administrasi
kependudukan, kepegawaian, dan KTP seumur hidup."

Direktur Penanganan Konflik Depdagri Hadi Sutanto menyatakan masalah
stigma PKI terhadap mantan tapol adalah masalah lama yang belum
terselesaikan. "Tapi hal ini akan diteruskan ke Mendagri. Namun tidak
sekarang, karena Mendagri sedang rapat kabinet bersama Presiden,"
katanya. (E1)

Komentar

1. IBRAHIM ISA
4 Oktober 2007 pukul 23:53

IBRAHIM ISA
----------------
04 Oktober 2007

PEMERINTAH AGAR MENYADARI TANGGUNGJAWABNYA DALAM PERBUATAN
MENEGAKKAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Bila benar ada political will pemerintah untuk sedikit demi
sedikit menegakkan negara hukum RI, 'rechtsstaat' Republik
Indonesia, sesuai UUD RI ---- seharusnya begitu Presiden Suharto
lengser, pemerintah yang komit dengan Reformasi, mencantumkan
agenda REHABILITASI SEMUA TAPOL ORBA, yang tak pernah dibuktikan
salah melanggar hukum.

Pemerintah harus minta maaf atas pelanggaran HAM 1965 terhadap
warganegaranya sendiri yang patuh hukum, bahkan banyak diantara
mereka yang telah memberikan andilnya terhadap perjuangan
kemerdekaan bangsa, --- serta segera memulihkan kembali nama
baiknya, hak-hak politik dan kewarganegaraannya.

Dengan demikian janji pemerintah untuk melakukan Reformasi dan
Demokrasi, sesuai UUD RI, akan punya arti praktis. Bila hanya
bicara dan janji saja, menunda-nunda dengan pelbagai alasan dan
dalih, itu artinya pemerintah menyalahi janjinya dan seperti kata
pepatah -- lain di mulut dan lain dihati. Sama dengan m u n a f i k.

Amsterdam, 04 Oktober 2007


* * *







Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/bhinneka_tunggal_ika/

<*> Your email settings:
   Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
   http://groups.yahoo.com/group/bhinneka_tunggal_ika/join
   (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
   mailto:bhinneka_tunggal_ika-digest@yahoogroups.com
   mailto:bhinneka_tunggal_ika-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
   bhinneka_tunggal_ika-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
   http://docs.yahoo.com/info/terms/



--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.14.1/1050 - Release Date: 4-10-200