Kolom IBRAHIM ISA - Mulai Dulu Dengan 'Bedah Diri Sendiri'

Kolom IBRAHIM ISA
----------------------
Selasa, 19 Februari 2008


Mulai Dulu Dengan 'Bedah Diri Sendiri'


Jurus Pertama, Kiprahnya SUSNO DUADJI:

Apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh Kapolda Jabar *Drs SUSNO DUADJI,* memang merupakan tabuhan 'genderang perang' terhadap korupsi. Juga suatu 'breaking news'. Beberapa reaksi maupun tanggapan sudah bisa dibaca di media. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang mengambil sikap 'wait and see'. Tanggapan-tanggapan tsb wajar-wajar saja. Masuk akal!


Dibilang 'breaking news', karena, menurut berita dari Indonesia, Kapolda Jabar Susno Duadji, pada tanggal 31 Januari 2008 y.l., telah mengumumkan suatu langkah yang sudah lama sering diomongkan dan dijanjikan oleh pejabat-pejabat negara mulai dari Presiden sampai ke menteri-menteri, dan bawahan mereka. Kalimat yang sering diucapkan itu adalah : -- Akan MENANGANI Masalah KORUPSI.


Gebrakan Kapolda Jabar Susno Duadji, bisa diperkirakan, akan menimbulkan kerutan kening pada mereka-mereka yang selama puluhan tahun belakangan ini, hidup bermewah-mewah, asyik bergelimang dalam kultur korupsi, kolusi dan nepotisme Orba. Siapa mereka itu, kalau bukan para petinggi pejabat dan elite Orba serta kroni-kroni mereka, para pengusaha yang berkubang bersama dalam lumpur KKN dinasti penguasa Orba. Mereka itu berada di tingkat paling atas, terus menjalar ke bawah. Mereka itulah yang sedikit banyak tersentak. Bisa diduga tersirat dalam fikiran mereka-mereka itu: Mau apa Kapolda Jabar ini?


* * *


Mengikuti gebrakan Kapolda Jabar Irjen Drs Susno Duadji langsung aku teringat pada pembicaraanku dengan mendiang Ruslan Abdulgani ketika berkunjung ke kantor beliau di Pejambon, Jakarta beberapa tahun yang lalu. Begitu kami bertemu dan bersalaman, Cak Ruslan dengan wajah puas, membanggakan gedung kantornya. Dulunya bekas gedung 'Volksraad' zaman Hindia Belanda, kata Cak Rus. 'Ini adalah pemberian Gus Dur yang amat berharga ', katanya memuji Abdurrahman Wahid, yang ketika itu menjabat Presiden RI. Aku bertanya pada Cak Rus, apa saja hal-hal baik dan penting yang dilakukan oleh Gus Dur sejak beliau jadi presiden. Dalam suasana santai tapi serius, Cak Ruslan menyatakan bahwa: 'Salah satu kebijakan Gus Dur yang teramat penting ialah bahwa Gus Dur secara nyata melepaskan Kepolisian dari TNI. Kepolisian tidak lagi merupakan bagian ari TNI. Sekarang ini, polisilah yang bertanggungjawab atas keamanan dalam negeri. Mereka bisa bertindak tanpa harus tanya dulu kepada TNI. Ini punya arti penting sekali', demikian Cak Ruslan menekankan lagi. Pernyataan Cak Ruslan itu memang benar! Rupanya baru beberapa tahun kemudian, -- sayang sesudah Gus Dur tidak presiden lagi, tampil Kapolda Jabar, dengan 'gebrakan anti-korupsi kedalam'. Suatu tindakan berani tapi tidak mudah!


* * *


Bagiku yang menarik perhatian dan menimbulkan rasa simpati ialah, cara yang ditempuh oleh Susno Duadji. Cara yang tidak gampang, kalau tidak hendak dikatakan yang paling sulit. Yaitu dengan operasi penanganan korupsi -- Dengan memulainya di KALANGAN SENDIRI. Kapolda Jabar mulai dengan melakukan 'Bedah Diri'. Halmana berarti melakukan 'Pembersihan' di 'Kalangan Sendiri' terlebih dulu..


Sebelum menjabat Kapolda Jabar, Susno Duadji, memang tugasnya a.l. dalam rangka pemberantasan korupsi. Dalam kata-katanya sendiri: ' . . . Terpatri di benak saya, ada yang tidak benar di negara ini dengan kemakmuran yang dimiliki oleh para pejabat. Maka, saya sangat bersyukur bisa berperan memberantas korupsi saat mengabdi di PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). Itulah tugas saya yang paling berkesan selama ini karena bisa menjebloskan menteri, mantan menteri, dan direktur BUMN, yang memakan uang rakyat. Ada kepuasan batin'.


Perhatikan kata-kata Susno Duadji: 'Itulah tugas saya yang paling berkesan selama ini karena bisa menjebloskan menteri, mantan menteri, dan direktur BUMN, yang memakan uang rakyat. Ada kepuasan batin'. Coba lihat, -- suatu kepuasan batin bagi seorang Kapolda Jabar, bisa menjebloskan menteri, atau pejabat tinggi lainnya yang korup tentunya, dan menjebloskannya ke dalam penjara dengan sendirinya sesudah melalui proses pengadilan yang wajar. Semoga tokoh generasi muda ini, bicara dengan segala kesungguhan dan akan benar-benar melakukannya dalam tindakan nyata apa yang dijanjikan dan dinyatakan dalam tekad untuk MEMBERANTAS KORUPSI.


Perhatikan pula sesuatu yang lebih penting lagi yang dijelaskan oleh Susno Duadji. Yaitu suatu cara berfikir, suatu logika yang benar dan praktis. Juga merupakan suatu cara kerja dalam suatu kampanye, dalam hal ini melakukan pemberantasan korupsi. Susno menjelaskan 'pungli' itu apa, yang sering dilakukan oleh anggota kepolisian yang bertugas di jalan maupun yang dikantor, seperti menerima uang ketika mengurus SIM, surat ini atau surat itu, atau, berbagai 'setoran' lainnya. Lagi dalam kata-kata Kapolda Jabar itu sendiri:


'Pungli adalah korupsi. Mengapa korupsi yang saya usung? Karena sejak zaman Majapahit dulu, korupsi itu salah. Apalagi, jika aparat hukum yang korup'. 'Bagaimana kita, sebagai aparat hukum, bisa memberantas korupsi kalau kitanya sendiri korupsi.Oleh karena itu, sebagai tahap awal, saya "bersihkan" dulu di dalam, baru membersihkan yang di luar. Bagaimana saya mau menangkap bupati, direktur, dan lain-lain kalau di dalamnya belum bersih dari korupsi. Kalau aparatnya korupsi, tamatlah republik ini.'


'BERSIHKANLAH' dulu di dalam, baru membersihkan yang di luar. Aku ingat kata-kata yang pernah diucapkan oleh mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, tapi lupa apakah ketika mengucapkan itu, beliau masih menjabat atau tidak. Ketika itu pernah Megawati menyatakan bahwa, Kejaksaan Agung harus 'membenahi diri' terlebih dulu. Karena di situlah berlangsung praktek korupsi. Pernyataan Mega sedikit ada samanya dengan logika Susno Duadji. Bersihkan dulu aparat sendiri, baru bertindak terhadap yang diluar.


Sayang, rupanya Kejaksaan Agung belum sampai ke situ. Mungkin 'ciutnya semangat' serta 'macetnya' rancana Kejagung untuk ikut melakukan pemberantsan korupsi, disebabkan kadung menjadi kecut, hilang semangatnya, oleh peristiwa ditembak matinya pada tg 26 Juli 2001, di tengah jalan, Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Kartasasmita juga menjabat Ketua Muda Bidang Mahkamah Agung RI. Pembunuhnya adalah empat orang asasin berkendaraan sepeda motor.


Tanggapan umum ialah bahwa Hakim Agung Kartasasmita dibunuh karena berani menjatuhkan vonis hukuman 18 bulan penjara terhadap Tommy Suharto yang tersangkut kasus tukar guling tanah milik Bulog dng PT Goro Batara Sakti. Kemudian ternyata memang Tommy Suharto yang terlibat (dalang) kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Karena Hakim Agung Kartasasmita berani bertindak tarhadap kasus korupsi keluarga Cendana. Untuk pembunuhan terhadap seorang Hakim Agung RI itu Tommy dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sungguh ajaib, empat tahun kemudian Tommy Suharto bebas.


* * *


Maksudku di sini sekadar mengingatkan Kapolda Jabar Irjen Susno Duadji, agar berhati-hati dan waspada. Karena apa yang ia sedang lakukan itu adalah seperti memasuki 'sarang harimau'. Namun, seperti juga yang diyakininya sendiri, suatu tindakan yang dilakukan demi kepentingan rakyat, pasti akan dapat dukungan rakyat.


Jadi, jangan takut, jangan kecil hati, MAJU TERUS PANTANG MUNDUR.


Bagaimana seyogianya sikap yang harus diambil oleh pemerintah pusat di JAKARTA. Apa yang harus dilakukan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla? Pasti masyrakat dan semua orang yang peduli dengan pemberantasan korupsi yang sudah membudaya di negeri kita, berharap agar SBY dan JK memberikan sambutan positif terhadap inisiatif Kapolda Jabar dalam usahanya membersihkan barisan sendiri terlebih dahulu, dan kemudian bertindak keluar.


Tidak ada jalan lain yang lebih baik, selain, memberikan dukungan, dan bantuan sepenuhnya di segala bidang kepada Kapolda Jabar. Agar usaha mereka, yang sejalan dengan semangat Reformasi, yaitu dimulai pemberantasan korupsi dengan pembersihan 'kedalam', kemudian melakukan 'operasi keluar'. Selain itu mensosialisasikan cara Kapolda Jabar, yaitu 'memberishkan diri terlebih dulu', kepada lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.


Di segi lain, patut diingat dan diperhatikan, nasib para anggota kepolisian, terutama di lapisan bawahan, yang hidup pas-pasan. Gaji mereka di lapisan bawah umumnya masih belum mencukupi untuk menghidupi keluarga sendiri. Maka terjadilah praktek anggota-anggota kepolisian selama ini. yang demi bisa menyalanya api di dapur masing-masing, yah, terlibatlah mereka dengan berbagai praktek 'pungli' dan tindakan korupsi lainnya.


* * *

.


* * *

Kolom IBRAHIM ISA -- SBY Seyogianya Belajar dari PM Australia Kevin Rudd !

Kolom IBRAHIM ISA
-------------------------
Jum'at, 15 Februari 2008



SBY Seyogianya Belajar dari PM Australia Kevin Rudd !

Mintalah Maaf Atas Pelanggaran HAM Penguasa RI Sebelumnya!

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrat, seyogianya bisa dan harus belajar dari Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, dari Partai Buruh Australia. Kedua negarawan Indonesia dan Australia itu, bukankah masing-masing sering menyatakan komitmen dan kepedulian masing-masing terhadap prinsip-prinsip HAM dan demokrasi?

Sehubungan dengan komitmen dan kepedulian tsb, Kevin Rudd, Perdana Menteri Austalia yang baru saja menjabat PM, telah mengubah janji dan komitmen-oralnya, menjadi tindakan nyata. Melalui suatu gebrakan terbuka dan transparan di muka rakyat, dalam suatu sidang pembukaan Parlemen Federal Australia di Canberra, 13 Februari 2008 y.l., atas nama pemerintah yang baru dan seluruh warganegara Australia, Perdana Menteri Kevin Rudd menyatakan penyesalannya dan MINTA MAAF kepada suku bangsa Aborigine yang menjadi korban dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah Australia terdahulu (1910-1970).

Kevin Rudd, pimpinan Partai Buruh Ausralia, yang baru terpilih November 2007 yang lalu, melalui mosi yang diajukan pada sidang Parlemen Australia bulan ini, telah MINTA MAAF kepada suku-bangsa Aborigine . Penyebabnya maka Kevin Rudd, sebagai kepala pemerintah Australia yang baru, menyatakan penyesalannya dan MINTA MAAF kepada suku-bangsa Abrogine, ialah kesalahan serius, bahkan suatu tindakan kriminil, yang dilakukan oleh pemerintah Australia pada pertengahan abad yang lalu, terhadap suku bangsa Aborigine.

Pada periode itu -- 1910 s/d 1970 -- ribuan anak-anak dari keluarga Aborigine dirampas, diculik oleh penguasa Australia. Anak-anak Aborigine itu, sesuai rencana pemerintah, kemudian diserahkan kepada keluarga Australia (Kulit Putih). Sejak itu keluarga-keluarga Aborigine itu, tidak pernah menemukan anak-anak mereka lagi yang jumlahnya meliputi puluhan ribu . Begitu juga anak-anak Aborigine tsb yang dibesarkan oleh keluarga-keluarga Australia (Kulit Putih) tidak pernah tau akan asal-usul mereka. Tidak tau lagi siapa orangtua mereka sesungguhnya. Apapun maksud dan tujuan yang tersembunyi di balik kebijakan pemerintah Australia, politik tsb adalah kebijakan 'integrasi' yang sungguh kejam dan biadab. Suatu politik integrasi yang telah menghancurkan ribuan keluarga Aborigine. Kebijakan tsb sebenarnya ditujukan untuk memusnahkan samasekali identitas dan kultur salah satu bagian dari warganegara Australia, yaitu sukubangsa Aborigine.

Kesalahan serius, pelanggaran HAM berat terhadap suku-bangsa Aborigine, pelakunya, bukanlah pemerintah Autralia yang sekarang ini. Bukan pula suatu kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dari Partai Buruh Australia. Itu dilakukan oleh suatu pemerintah yang bertindak atas nama n e g a r a Australia. Sebagai seorang yang merasa punya komitmen dan kepedulian terhadap cita-cita dan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi, Kevin Rudd, atas nama kepala pemerintah Australia yang baru, mengambil inisiatif. Ia faham betul urusan ketatanegaraan dari suatu negara hukum, sehubungan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Dengan tegas Kevin Rudd telah mengoper tannggungjawab atas kesalahan pemerintah di masa lalu. Melalui suatu mosi di Parlemen, PM Austalia yang baru ini menyatakan PENYESALAN dan MINTA MAAF kepada para korban dari suku-bangsa Aborigine. Suatu tindakan terpuji. Dan yang memang sudah seharusnya mereka lakukan jauh sebelumnya.

Pemerintah-pemerintah sebelum PM Kevin Rudd dari Partai Buruh Australia, yaitu mantan PM John Winston Howard yang berkuasa selama 11 tahun <11>, dan mantan PM Robert Menzies yang berkuasa selama 16 tahun <1980>, kedua-duanya dari Partai Liberal Australia, selalu menolak untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf kepada suku-bangsa Aborigine Australia. Berbagai dalih dan alasan dikemukakan untuk tidak mengakui bahwa di masa lampau pemerintah Australia telah melakukan kesalahan memporak-porandakan keluarga-keluarga Aborigine dan diciptakannya suatu 'stolen-generation' of Australians. Yaitu suatu 'generasi yang dirampok' dari satu golongan dari bangsa Australia. Yaitu suku bangsa Aborigine yang notabene adalah suku-bangsa asli penduduk Australia.

Di sini otomatis kita teringat pada dalih-dalih yang berulang-kali dikemukakan oleh para pejabat negara RI sekarang maupun pejabat warisan Orba yang lalu. Beliau-beliau itu berkali-kali dan berulangkali mengemukakan, bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi masa lalu, khususnya yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran HAM serius Orba dan mantan Presiden Suharto, itu semua adalah peristiwa-peristiwa, kasus-kasus, soal-soal yang sudah termasuk 'masa lampau' . Dan bahwa kita 'harus menatap ke depan'. Maksudnya supaya kita melupakan masa lampau yang gelap, korban dan penderitaan rakyat tak bersalah yang ditimbulkan oleh politik dan kebijakan Orba di masa lampau. Padahal semua tau bahwa pelanggaran HAM, apalagi yang berat tidak pernah bisa dijadikan suatu kasus yang 'daluwarsa'.

Maafkanlah kesalahan Orba dan mantan Presiden Suharto! Demikian dinyatakan berulang kali. Kita harus bersikap 'manusiawi' dan 'dewasa', demikian terucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehubungan dengan masa lampau mantan Presiden Suharto. Maksudnya, janganlah di kaji-kaji ulang masa lampau gelap semasa Orba itu. Janganlah mengajukan tuntutan hukum apapaun terhadap mantan Presiden Suharto. Bukankah mantan Presiden Suharto dan Orba yang dipimpinnya juga telah memberikan 'jasa-jasanya' pada negara dan bangsa?

Begitu argumentasi dan logika para pejabat warisan Orba dan para elite yang duduk di pemerintahan SBY dan pelbagai lembaga legeslatif dan judikatif sekarang ini. Argumentasi dan logika para elite dan penguasa itu menunjukkan bahwa mereka itu, perasaan dan fikirannya, terlepas dari, bahkan berlawanan dengan perasaan dan logika rakyat yang tak bersalah yang selama lebih dari 32 tahun berkuasanya rezim Orba telah mengalami pengorbanan dan penderitaan.

* * *

'Kami minta maaf atas dibuatnya undang-undang dan politik oleh parlemen demi parlemen dan pemerintah demi pemerintah, yang telah menimbulkan kepedihan teramat sangat, penderitaan dan kehilangan pada sewarganegara kita bangsa Australia'. Sungguh suatu pernyataan yang historis dari seorang perdana menteri negara Australia.

'Kepada para ibu dan bapak-bapak, pada saudara-saudara lelaki dan perempuan, karena telah dipecah-belahnya keluarga-keluarga dan masyarakat (Aborigine), kami nyatakan minta maaf. Kami katakan ini terhadap kesalahan (pemerintah) menginjak-injak kehormatan suatu rakyat yang bangga atas identitas dan budayanya. Kami katakan S O R R Y ' , demikian PM Kevin Rudd.

Dikalangan luas masyarakat Australia tindakan berani dan tulus PM Australia ini telah mengakhiri perdebatan yang memecah-mecah pendapat umum Australia selama bertahun-tahun disebabkan oleh sikap menolak oleh pemerintah konservatif PM Howard dan pemerintah sebelumnya pada masa lampau.

Harus diakui terus terang dan terbuka, bahwa, apa yang dilakukan oleh PM Kevin Rudd itu, adalah suatu tindakan yang terpuji dan berani demi HAM, demokrasi dan kebenaran serta keadilan.. Suatu tindakan historis dan patut dijadikan teladan oleh para negarawan lainnya, termasuk negarawan Indonesia. Kongkritnya dijadikan contoh positif oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kebijakan dan politik baru PM Kevin Rudd, pertama-tama adalah hasil perjuangan puluhan tahun suku-bangsa Aborigine dan semua kekuatan demokratis dan prograsif di Australia - termasuk yang berkulit Putih - dan di mancanegara.

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 dan kepala pemerintah negara Republik Indonesia, juga bisa dan seyogianya h a r u s m i n t a m a a f kepada korban-korban pelanggaran HAM yang disebabkan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya. Dalam hal ini kongkritnya, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jendral mantan Presiden Suharto.

Lebih terpusat lagi, ----- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya menyatakan penyesalan atas tindakan Orba yang melakukan pelanggaran HAM besar-besaran dalam Peristiwa 1965 - '67, '67, '68 dst. Peristiwa Tanjung Priok, Malari, Petrus, yang menyangkut DOM Aceh, Papua, Peristiwa Mei 1998 dll. Halmana telah menyebabkan penderitaan, sampai saat ini, tidak kurang lebih 20 juta anggota keluarga Indonesia.

Kalau bicara soal Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, sesungguhnya inilah masalah inti, masalah pokok dari Kebenaran dan Rekonsiliasasi Nasional.

Yang terpenting yaitu pernyataan penyesalan dan minta maaf oleh pemerintah SBY yang sekarang ini, atas pelanggaran rezim Orba di masa lampau.

Selanjutnya pemerintah segera melakukan REHABILITASI TOTAL atas PARA KORBAN Pelanggaran HAM dan Hukum rezim ORBA

* * *

.

IBRAHIM ISA - Berbagi Cerita

-------------------------------

Selasa, 12 Februari 2008


INTERMEZO <>


Tjrék, tjrék, tjrék . . . . . Untuk 'Amnesty International'


'Tjrék, tjrék, tjrék . . . . Untuk Amnesty International', judul yang kupakai untuk 'Intermezo <16>, maskudnya ialah berbagi cerita-kecil mengenai kampanye pengumpulan dana yang dilakukan oleh Amnesty International Nederland. (10 - sampai dengan16 Feb 2008).


Ketika menulis ini kubaca e-mail yang baru masuk dari Amnesty International yang kuterima dari Mascha Spanjers, Manager Pengelola Pengumpulan Dana.

Di dalam www.youtube yang aku terima dari Mascha Spanyer, ditayangkan upacara resmi pembukaan kampanye pengumpulan dana Amnesty International Nederland. Hal itu dilakukan oleh salah seorang pimpinan AI Nederland, Lars v Troost dan Walikota Amsterdam Job Cohen. Tahun ini tidak kurang dari 23.000 sukarelawan ambil bagian dalam pengumpulan dana. Mereka dilengkapi tabung-tabung plastik bermerek AMNESTY INTERNATIONAL dengan slogan 'Berilah Demi Kebebasan'. Mulai tanggal 11 Februari 2008, puluhan ribu sukwan berkeliling di seluruh Nederland untuk kampanye pengumpulan dana.


Perhatian masyrakat Belanda terhadap kegiatan Amnesty International, tampak meningkat. Ini bisa dilihat dengan bertambahnya tidak kurang dari 5.000 jumlah sukarelawan yang ambil bagian dalam kampanye, terbanding tahun 2007.


Tahun ini, seperti tahun lalu, aku 'kiprah' lagi dengan para sukwan lainnya. Ambil bagian dalam kampanye pengumulan dana AI Nederland. Uang yang terkumpul selama dua hari berdiri di Winkelceentrum Amsterdamse Poort, mungkin tidak banyak. Meskipun tabung-Amnestyku jadi berat, karena banyaknya uang récéh yang dijebloskan ke dalamnya.


Tapi aku gembira melakukannya. Merasa senang beresempatan kontak, meskipun sedikit saja 'berdialog' dengan 'orang-oramg biasa' yang ada perhatian. Dengan senyum optimis mereka membuka koceknya, dan memberikan sumbangannya untuk kegiatan Amnesty International. Terasa bahwa publik Belanda, baik yang bulé maupun hitam, coklat, kuning, tua, muda, semua ada perhatian dan memperhatikan masalah Hak-Hak Azasi Manusia, dan kegiatan Amnesty International khususnya.


Seorang laki-laki bulé muda berperawakan tinggi datang menghampiriku. Ia menyemplungkan beberapa mata uang euro ke dalam tabung-Amnestyku. Sambil tersenyum mengatakan: 'Baik sekali bahwa Anda bersedia melakukan hal seperti ini'.


Ada lagi yang bilang. 'saya tau apa itu Amnesty International' dan kegiatan apa yang dilakukan 'Anda melakukan ini baik. Teruskan' . Kata-kata itu sederhana, tetapi bagiku apa yang diucapkan itu keluar dari hati sanubari mereka-mereka yang punya keyakinan bahwa hak-hak azasi menusia, hak-hak demokrasi tidak bisa datang sebagai hadiah. Hal-hal itu hanya terrealisasi melalui usaha, kegiatan dan perjuangan.

Hari itu kukunjungi juga kantor PTT. Kebetulan hendak mengirimkan surat ekspres ke Jakarta. Beberapa orang pegawai PTT memerlukan masuk ke dalam untuk mengambil uang untuk disumbangkan.


Ketika aku ke huisartsku Dr Sinke, untuk memeriksa tekanan darahku Senin pagi itu, kubawa tabung-Amnesty itu. Asisten Dr Sinke memerlukan untuk bicara dengan pasien yang menunggu di kamar tunggu bahwa di sini ada orang Amnesty yang mengumpulkan dana.


Apa yang menjadi tujuan gerakan Amnesty International, ialah berusaha melalui berbagai cara kampanye dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran HAM dan Demokrasi. Untuk mensosialisasikan kepada seluruh dunia bahwa, di banyak negeri di dunia ini masih banyak sekali terjadi pelanggaran HAM dan Hak-hak Demokrasi. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tsb harus dilakukan perjuangan yang terus menerus melawannya.


* * *


Senin siang, 11 Februari, dan Selasa sore, 12 Februari, aku berdiri lagi di Winkelcentrum di Amsterdamse Poort. Hari yang kedua aku bersama seorang sukarelawan AI yang paling tidak sama umurnya dengan aku. Diatas 75th. Senin dan Selasa minggu ini termasuk cuaca bagus dan indah. Menyegarkan dan menyenangkan. Meskipun masih terasa angin musim dingin yang bertiup sesekali. Ada yang bilang sekarang ini sudah musim semi di Belanda. Apakah masih musim dingin atau sudah masuk musim semi, bagiku yang terpenting ialah bahwa hatiku gembira, keadaan kesehatan masih memungkinkan untuk melakukan kegiatan seperti ini. Dua jam berdiri sambil minta perhatian orang terhadap Amnesty International, tujuan dan kegiatannya. Hati merasa nyaman juga karena hangatnya Sang Surya yang memancarkan cahayanya dengan penuh. Katanya, sayang, cuaca dingin masih akan kembali lagi. Mungkin minggu depan.


* * *


Hari Minggunya, 10 Februari, ketika beberapa teman bersama merayakan ala kadarnya Hari Imlek di rumah salah seorang teman di Amsterdam, cuacanya juga bagus, indah dan hangat. Berdua dengan istriku Murti, kami ikut juga merayakan Imlek di situ. Hangatnya musim dingin, hangatnya ber-Imlek, benar-benar terasa ke sanubari. Sehingga mengesankan. Pada kesempatan itu, kubawa juga tabung-Amnesty. Sementara kawan dengan gembira memberikan sumbangannya.

Ada kawan yang bertanya: Bagaimana sikap Amnesty International sekarang. Sampai dimana perhatian mereka terhadap para korban pembantaian masal 1965, yang sampai kini masih menderita diskriminasi.


Aku bilang, untuk minta perhatian Amnesty International terhadap para korban Peristiwa 1965 yang jumlahnya jutaan itu, tidaklah mudah. Karena di dalam gerakan Amnesty International terdapat pelbagai aliran dan kecenderungan. Secara umum dan formal AI memperjuangan HAM dan Hak-hak Demokrasi, tetapi dalam kenyataan kongkritnya, tidak sederhana. Kalau kita menghendaki sesuatu demi para korban Peristiwa 1965, maka itu harus dilakukan melalui usaha dan perjuangan. Baik dari luar, lebih-lebih lagi dari dalam.


Tapi yang ingin sedikit kuceritakan kali ini ialah yang berkenaan dengan kampanye pngumpulan dana oleh Amnesty International Nederland. Sebenarnya Amnesty International Belanda, cukup padat kasnya. Sebagai misal: Tanggal 04 Februari y.l. Nationale Postcode Loterij menghibahkan tidak kurang dari Euro 4.000.000 kepada Amnesty Interational Belanda. Dan itu bukan baru tahun ini saja. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah dapat dari Poscode Loterij. Pernah aku berkomentar: AI Nederland harus hati-hati. Karena kasnya boleh dibilang sudah terjamin, tambah lagi dengan direkrutnya tenaga-tenaga personil yang digaji, apalagi kalau personil itu menduduki jabatan-jabatan penting, maka kultur dan praktek birokrasi bisa terjadi di Amnesty International. Sehinga motivasi dan visi Amnesty International yang didasarkan pada kegiatan dan perjuangan untuk Hak-Hak Azasi Manusia, sedikit banyak terpengaruhi. Pernah juga kukemukakan kekhawatiranku bahwa dana-dana besar yang diterima, apakah tidak akan punya dampak negatip yang mempengaruhi kebijakan Amnesty International, sebagai lembaga non-politis yang bebas mandiri.


Aku bicara begini ini, bukan tanpa alasan dan bukan tanpa dasar.


Pada periode 'Perang Dingin' yang sudah lama berakhir itu, hal-hal seperti keberat-sebelahan, bukan tidak pernah terjadi. Pernah kukemukakan terus terang. Kenyatan yang tidak jarang terjadi adalah begini: Bila yang jadi korban itu orang-orang Kiri apalagi Komunis, maka kegairahan kegiatan Amnesty International, tampak hambar, malah 'orgah-ogahan' seperti ungkapan orang Jakarta. Alasan untuk suatu kampanye membela para korban yang Kiri atau yang dianggap Komunis itu ada-ada saja. Membela korban pelanggaran HAM . . . . OK, tapi lihat-lihat siapa korban pelanggaran HAM dan Hak-hak Demokrasi itu.


Seperti halnya menanggapi nasib lebih duapuluh juta korban Peristiwa 1965 di Indonesia. Suatu kenyataan kongkrit: Para korban dan keluarganya tsb, hingga kini, masih belum dipulihkan nama baiknya; masih belum direhabilitasi hak--hak politik dan kewarganegaraannya. Tapi mengapa fakta-fakta itu semua luput begitu saja dari perhatian Amnesty International. Baik yang dipusatnya di London, maupun yang di Nederland.


Tapi bila hal itu menyangkut korban-korban yang terjadi di sementara negeri lain, dimana pelaku pelanggaran HAM dinyatakan adalah penguasa Komunis atau kiri lainnya, maka tampak sekali kegairahan AI untuk melakukan kegiatan yang ditujukan terhadap penguasa Kiri atau yang dikatakan Komunis.


* * *


'Tjrék, tjrék, tjrék' adalah sekadar panamaanku saja terhadap kampanye pengumpulan dana yang dilakukan oleh Amnesty International setiap tahunnya. Aku berharap kampanye pengumpulan dana kali ini sukses lagi. Seperti halnya tahun lalu. Mungkin minggu depan kami para pengumpul dana akan rapat di rumah kordinator Ny Raffa dan akan menghitung berapa jumlah uang yang masuk.


Jumlah uang yang terkumpul bukanlah yang terutama dan yang terpenting. Yang pokok ialah melalui kampanye ini, lagi-lagi dibangkitkan perhatian publik terhadap misi dan tujuan serta kegiatan Amnesty International demi HAM dan Hak-Hak Demokrasi. * * *

IBRAHIM ISA - SELAMAT TAHUN BARU IMLEK,

IBRAHIM ISA
-------------------
07 Februari 2008

===========================
SELAMAT TAHUN BARU IMLEK,
TERIRING HARAPAN TERBAIK !
===========================

Di saat Tahun Baru Imlek dirayakan di banyak negeri di dunia ini, khususnya di Indonesia, dan apalagi di Republik Rakyat Tiongkok, harapan dan doa kita tak lain agar TAHUN TIKUS ini akan membawakan kita semua ke suasana yang lebih toleran dan harmonis antara pelbaga bangsa dan etnik di dunia ini.

* * *

Menjadi perhatian dan keprihatinan kita semua bahwa dewasa ini, di Tiongkok, di mana HARI TAHUN BARU IMLEK dirayakan besar-besaran oleh seluruh bangsa Tionghoa, sebagian tidak kecil, yaitu di bagian selatan negeri, penduduk menderita kemalangan berhubung musim dingin yang luar biasa kerasnya.

Musim dingin yang keras itu telah memutuskan pelbagai jaringan komunikasi darat, sungai dan udara, halmana menyebabkan terganggunya suplai bahan bakar dan makanan yang justru lebih banyak diperlukan pada hari-hari ini.

Namun, kita lega melihat perhatian besar pemerintah Tiongkok yang a.l. mengerahkan ratusan ribu TPR dan Polisi untuk memberikan bantuan langsung pada rakyat.

Semoga bencana musim dingin ini segera dapat diatasi dan rakyat Tiongkok bisa merayakan IMLEK sebagaimana biasanya.

Kita juga merasa gembira bahwa sejak jatuhnya pemerintah Presiden Suharto, perayaan Imlek berangsur-angsur bisa dirayakan dengan lega. Khususnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid/ Wapres Megawati Sukarnoputri, telah benyak sekali menghapuskan poilitik dan kebijakan, peraturan dan ketentuan Orba yang telah demikian rasis dan anti-Tionghoa dalam tindakannya, sanmpai melarang dirayakannya secara wajar TAHUN BARU IMLEK.

Perlu dicatat juga bahwa diskrimnasi rasial terhadap warganegara Indonesia sendiri yang asal etnik Tionghoa, masih terdapat dan dipraktekkan di sana sini di Indonesia. Menjadi tuntutan kita semua, sebagai bangsa Indonesia, diakhirinya segala politik dan tindakan diskriminasi dan rasis terhadap warganegara sendiri yang asal etnis Tionghoa.

Semoga hari-hari IMLEK ini berlalu dengan ketenangan, keharmonisasi dan toleransi.

Ibrahim Isa
07 Februari 2008

Kolom IBRAHIM ISA

----------------------------

Senin, 04 Februari 2008


IN MEMORIAM - Tilly Go Gien Tjwan

Tadi pagi kira-kira jam 10.00 ketika aku menilpun Go Gien Tjwan untuk urusan sehubungan dengan kegiatan Stichting Wertheim -- -- suara sedih kudengar dari Go Gien Tjwan:


TILLY TELAH MEINGGAL DUNIA pagi ini jam 08.00.


Terkejut dan sedih, kurasakan kedukaan yang diderita Bung Go pagi itu. Seperti otomatis saja kunyatakan kepada Go:


INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJIUUN,

Semoga arwah Tilly diterima disisi Allah SWT.


Ya, kata Go spontan: Innalillahi . . . . . . , mengikuti kata-kata yang kuucapkan.


Mengharapkan Bung Go tabah menghadapi musibah ini. Go terdiam saja. Kemudian katanya:

Terima kasih, terima kasih.


Kukatakan: Bung Go, ini Murti istriku ingin menyampaikan condoleance kami sekeluarga.

Kepada Murti Go menyatakan dengan sedih tentang kepergiaan istrinya Tilly, dua jam yang lalu. Kata Go: Kami hidup sebagai suami istri telah mencapai 63 tahun. Hidup bahagia dan harmonis, kata Go terharu. Ya, kata Murti, kami masih ingat ketika kami mengunjungi Bung di rumah, Bung dengan bangga memperlihatkan foto pekawinan kalian 60 tahun yang lalu. Sambil menunjuk pada foto mereka berdua, ukuran tubuh normal, Murti mengatakan kepada Go: Kalian tampak bahagia sekali. Enampuluh tahun telah berlalu, namun, masih tetap demikian, kata Murti. Jaga baik-baik kesehatan Bung, kata Murti sambil mengharapkan agar Go tabah menghadapi kepergian istrinya tercinta Tilly.


Terakhir aku masih sempat bertemu dan memeluk Tilly di rumahnya, ketika ia sebentar boleh pulang dari rumah perawatan. Ketika itu tampak wajahnya tetap gembira, kupeluk dia dan nyatakan salam hangat dari Murti. Tilly senjum saja. Pengurus Stichting Wertheim, selalu mengadakan rapatnya di rumah Go Gien Tjwan. Jadi, kami dari pengurus Wertheim Stichting sering bertemu dengan Tilly.


Tilly sudah tiada. Kami sekeluarga dan kawan-kawan Go dan Tilly akan selalu mengenangnya sebagai sahabat karib dan teman seperjuangan!


Keluarga Go Gien Tjoan - Tilly adalah kenalan dan sahabat lama kami. Kami mengenal Tilly sebagai seorang istri yang setia, sumeh, gembira dan ramah terhadap kawan. Kukenal keluarga Go Gien Tjwan ketika untuk pertama kalinya aku ke Amsterdam dalam tahun 1952. Tidak lama kemudian karena kegiatan Go Gien Tjwan yang pro Republik Indonesia dan anti-KMB, bersama keluarga Sunito - kemudian Sekretaris DPR - Go Gien Tjwan dan Tilly, dipersona-non-gratakan oleh pemerintah Belanda. Dalam masa-masa sulit ketika mereka diusir dari negeri Belanda dan ketika Go Gien Tjwan dipenjarakan oleh Jendral Suharto (1965-1966) karena kedudukannya sebagai salah seorang pimpinan Baperki dan piminan KB Antara, Tilly senantiasa dengan teguh dan setia mendampingi suaminya Go Gien Tjwan. * * *

IBRAHIM ISA -- Berbagi Cerita - < Intermezo - 14 >

IBRAHIM ISA -- Berbagi Cerita

-----------------------------------------

Senin, 04 Februari 2008


<>


*Sejarawan Muda BONNIE TRIYANA *

*Gugat 'Kepahlawanan' Mantan Presiden Suharto*


Pagi ini kubaca sebuah artikel yang ditulis oleh sahabatku Sejarawan Muda Bonnie Triyana. Bagus! Tidak terlalu panjang, termasuk cekak aos. Singkat padat tetapi berisi dan memasuki kasus-kasus sejarah yang belum terlalu banyak diketahui umum, dan sementara kasus yang direkayasa atau dimanipulasi oleh Orba mengenai peranan sejarah mantan Presiden Suharto.


Antara lain kasus penyelundupan karet dan beras yang dilakukan oleh panglima tentara di Jawa Tengah. Pelakunya adalah Jendral Suharto bersama Bob Hassan. Lalu tindakan pimpinan AD (Jendral Nasution cs) terhadap kasus penyelundupan tsb. Jendral Suharto kemudian digeser dari kedudukannya sebagai panglima di Jawa Tengah. Disoroti pula rekayasa atau pemelintiran sejarah sekitar pemrakarsa 'Serangan Umum 1 Maret 1949' atas Jogyakarta yang diduduki Belanda ketika itu. Selanjutnya dikemukakan usaha Jendral Suharto sebagai panglima 'Operasi Mandala', di luar pengetahuan Presiden Sukarno yang sedang sibuk memimpin kampanye 'Ganyang Malaysia', diam-diam menghubungi fihak Malaysia untuk menempuh 'jalan lain' dalam kontroversi Indonesia-Malaysia. Lalu taggung jawab mantan Jendral Suharto dalam kasus 'Pembantaian Masal' terhadap kaum Komunis, Kiri lainnya dan para pendukung Presiden Sukarno.


Dalam kasus-kasus sejarah mantan Presiden Suharto yang diangkat dan difokusikan oleh sejarawan muda Bonnie Triayana, bisa dilihat bahwa Suharto bukan orang yang tanpa cacat dalam sejarah dan tanggungjawabnya selama Orba, bahkan sebelumnya.


Halmana menunjukkan bahwa mantan Presiden Suharto tidak punya syarat untuk dibenum jadi pahlawan nasional. Karena soalnya jelas, peraturan negara menentuka bahwa, calon pahlawan itu tidak boleh punya cacat dalam sejarahnya.


Dengan demikian, terhadap mantan Presiden Suharto bukannya gelar pahlawan yang menantinya tetapi proses pengadilan terhadap tindakan-tindakan menyalahi hukum dan HAM selama ia berkuasa.


* * *


Tulisan Bonnie Triyana gamblang dan obyektif dalam mempersoalkan kasus CACATNYA SUHARTO. Mari dibaca lagi artikel tsb seperti yang sikutip di bawah ini


*Bonnie Triyana:*

*Menimbang Kepahlawanan Soeharto *

Dari Jurnal Nasional, Minggu, 27 Januari 2008

Bung Karno baru digelari pahlawan 14 tahun setelah kematiannya, sedangkan Bung Hatta harus menunggu lima tahun. Bagaimana dengan Soeharto?

Setelah Soeharto meninggal dunia pada 27 Januari lalu, ada beragam pendapat yang mengemuka: sebagian masyarakat mengenangnya sebagai bapak pembangunan, sementara yang lain mengenangnya sebagai diktator. Bahkan Partai Golkar melalui beberapa petingginya mengusulkan agar mantan Presiden Soeharto digelari pahlawan. Munculnya berbagai kontroversi itu tak lepas dari keberhasilan Orde Baru di dalam mempropagandakan figur Soeharto sebagai penyelamat bangsa dari kehancuran ekonomi dan pencipta stabilitas negara. Ingatan sebagian masyarakat terhadap Soeharto pun tak pernah lepas dari citra yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru.

Pengertian pahlawan menurut Peraturan Presiden No. 33/1964 adalah: a) warga negara RI yang gugur dalam perjuangan dalam membela bangsa dan negara, b) warga negara RI yang berjasa membela bangsa dan negara yang dalam riwayat hidupnya selanjutnya tidak ternoda oleh suatu perbuatan yang membuat cacat nilai perjuangannnya. Apakah mantan presiden Soeharto memenuhi ketentuan ini?

Nama Soeharto mulai populer ketika ia disebut-sebut sebagai perwira yang menginisiasi sekaligus memimpin Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Melalui serangan itu tentara Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis. Pada 1979, untuk menunjukkan peran penting Soeharto dalam SO 1 Maret 1949 itu dibuatlah film Janur Kuning yang disutradarai oleh Alam Rengga Surawidjaja. Film itu kemudian menjadi tontonan wajib bagi semua lapisan rakyat, tak terkecuali siswa SD yang diharuskan menontonnya di bioskop-bioskop. Tak berhenti di sana, versi sejarah itu pun ditulis dalam buku-buku sejarah yang kemudian diajarkan kepada siswa sekolah.

Namun ketika tahun 1998 Soeharto tak lagi menjabat presiden muncul versi lain tentang peran Soeharto dalam SO 1 Maret 1949. Tentu saja versi-versi itu berbeda dengan apa yang selama Orde Baru sajikan kepada masyarakat. Dalam Pledoi Kolonel Abdul Latief misalnya, dikatakan bahwa pada saat serangan itu berlangsung ia menemui Soeharto sedang berada di front belakang sembari menyantap soto babat. Pengakuan lain yang juga berlawanan dengan versi resmi Orde Baru adalah tentang penggagas SO 1 Maret 1949 yang ternyata bukan digagas oleh Soeharto sendiri, melainkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Awal 1956 Soeharto jadi Panglima TT-IV/Diponegoro di Semarang. Pada saat itu, bekerjasama dengan pengusaha Bob Hasan, ia menjalankan aktivitas extra-militer menyelundupkan gula ke Singapura untuk dibarter dengan beras. Kelak Bob Hasan menjadi “partner” bisnisnya ketika ia berkuasa sebagai presiden di masa Orde Baru. Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan penyelundupan itu ia lakukan untuk mengatasi kekurangan pangan di Jawa Tengah. Namun demikian aktivitas extra-militer itu pula yang menyebabkannya diberhentikan sebagai panglima dan diperintahkan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung.

Robert Elson dalam Biografi Politik Soeharto mencatat pemberantasan korupsi di kalangan tentara tak terlepas dari peran penting Jenderal Nasution yang membentuk Inspektorat Jenderal Angkatan Bersenjata sebagai “tangan kanannya”. Pada April 1957 ia mengeluarkan perintah untuk menyelidiki tindakan korupsi di setiap komando teritorial, termasuk di antaranya TT IV pimpinan Soeharto. Atas mediasi Jenderal Gatot Subroto kepada pucuk pimpinan Angkatan Darat, Soeharto urung dipecat dari kedinasan tentara. Kariernya pun terselamatkan.

Pada saat konfrontasi dengan Malaysia berlangsung, Soeharto dipercaya menjabat Wakil Panglima Komando Siaga Mandala (Kolaga). Dalam pada itu ia telah memperhitungkan kalau kekuatan militer Indonesia tak sebanding dengan Malaysia yang didukung oleh Inggris dan Australia. Upaya penerjunan pasukan infiltran ke wilayah Malaysia seringkali gagal. Melihat beberapa kegagalan itu Soeharto lebih memilih untuk melakukan “jalan lain” di dalam menyelesaikan konfrontasi. Ia menugasi beberapa pembantunya untuk mengadakan kontak dengan pihak Malaysia yang kemudian menjadi langkah awal normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Tentu saja operasi-operasi itu dilakukan tanpa sepengetahuan Bung Karno sebagai Panglima Tertinggi ABRI.

Pintu menuju kekuasaan semakin terbuka lebar ketika terjadi peristiwa 1 Oktober 1965. Posisi lowong yang ditinggalkan oleh Jenderal A Yani memberikan kesempatan kepada Soeharto untuk melancarkan perang terhadap PKI, musuh bebuyutan Angkatan Darat. Soeharto mengatakan ”....kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibukota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka.” Dalam otobiografi yang disusun oleh Ramadhan KH dan G Dwipayana itu pula ia jelaskan taktik Angkatan Darat membasmi komunis, “Tetapi saya tidak mau melibatkan AD secara langsung dalam pertentangan-pertentangan itu, kecuali pada saat-saat yang tepat dan terpaksa. Saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dan membersihkan daerahnya masing-masing...” ujar Soeharto.

Cara yang ditempuh Soeharto itu justru membawa petaka besar bagi bangsa Indonesia. Ratusan ribu orang (sumber lain mengatakan 3 juta) tewas dalam tragedi pembantaian massal sepanjang tahun 1965 - 1969. Sekira 10 ribu anggota dan simpatisan PKI ditahan di Pulau Buru tanpa terlebih dulu melalui proses pengadilan. Mereka dituduh terlibat, baik secara langsung maupun tidak, dalam peristiwa pembunuhan tujuh jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Di banyak daerah, anggota PNI (Ali Sastro-Surachman) pun tak luput dari penangkapan. Beberapa sarjana menyebut peristiwa itu sebagai “periode sejarah tersembunyi” yang tak pernah diungkap secara bebas semasa Soeharto berkuasa.

Konsolidasi kekuasaan Orde Baru membutuhkan kepastian stabilitas politik. Bukan hanya komunisme, semua yang hal yang dinilai bertalian erat dengan kekuasaan Soekarno dan memiliki potensi kontra dengan Orde Baru diminimalisasi sedemikian rupa. Hal itu sesuai dengan tugas Kabinet Pelita I: pemilihan umum; stabilitas politik; pembersihan aparatur negara; dan stabilitas ekonomi serta pembangunan lima tahun pertama.

Atas dasar stabilitas politik pula pemerintah Soeharto melakukan fusi terhadap partai-partai politik di tahun 1973. Golongan Karya jadi mesin politik Orde Baru yang hampir bisa dipastikan selalu memenangkan setiap kali penyelenggaraan pemilu. Soeharto selalu punya argumen bahwa era liberal di tahun 1950-an dengan sistem multipartai tak membawa Indonesia pada kemakmuran.

Pembangunan, stabilitas politik dan keamanan jadi tolok ukur keberhasilan Orde Baru, kendati pencapaian tersebut harus ditempuh dengan cara-cara yang mengabaikan demokrasi dan hak azasi manusia. Keberhasilan pembangunan yang dipuja-puji banyak pihak menjadi selubung penutup penderitaan rakyat di pelbagai sudut lain Indonesia. Harus pula dilihat sebagai sebuah fakta bahwa pembangunan di masa Soeharto berkuasa bertumpu pada “bantuan lunak” lembaga donor internasional yang semakin lama semakin berlipat ganda bunganya. Ketika Soeharto berhenti pada 1998, ia meninggalkan warisan utang (pemerintah dan swasta) sebesar US$ 150 miliar.

Warisan lain yang juga perlu diingat adalah korban pelanggaran kemanusiaan yang sejak Soeharto berkuasa (secara de facto) pada 1965, mulai dari pembantaian massal 1965-1969, pembuangan ke Pulau Buru, terlunta-luntanya nasib eksil di luar negeri, Tanjung Priok, penembakan misterius, Peristiwa Lampung, 27 Juli 1996, korban operasi militer di Aceh dan Papua, penculikan aktivis dan penembakan mahasiswa Trisakti.

Bahwa ada sebagian oranga mengatakan ia pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat sah-sah saja, tapi bagaimana dengan mereka yang justru dirugikan oleh pemerintah Orde Baru? Bukankah Perpres No.33/1964 mengatur bahwa seseorang yang membuat cacat nilai perjuangannnya tak memenuhi syarat untuk jadi pahlawan. Maka demi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia baik yang sempat merasakan manisnya kue pembangunan maupun yang sebaliknya, cukup rasanya Soeharto dikenang sebagaimana adanya, tidak secara berlebihan apalagi sampai terlontar ide untuk memberinya gelar pahlawan.

* * *

Kolom IBRAHIM ISA - In Memoriam JOESOEF RONODIPOERO

Kolom IBRAHIM ISA
------------------------
Selasa, 29 januari 2008


In Memoriam JOESOEF RONODIPOERO

Inna Lillaahi Wa Inna Ilaihi Rajiuun


Minggu malam, dari Jakarta kuterima berita dari sahabatku Husein.
Husein menyampaikan bahwa Pak JOESOF RONODIPOERO (84), Jakarta,
telah berpulang ke Rakhmatullah, pada hari Minggu , tanggal 27
Januari 2008, jam 08.00 WIB, setelah menderita sakit beberapa lamanya.
Joesoef Ronodipoero bersama kawan-kawannya adalah yang pertama
memancarkan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia .
Joesoef Ronodipoero adalah salah seorang pendiri dan pemimpin Radio
Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 11 September 1945.

Tak lama kemudian kuterima lagi berita dari Joesoef Isak, pemimpin
Penerbit Hasta Mitra, berita tentang telah berpulangnya Joesoef
Ronodipuro. Dan bahwa Joesoef Isak pergi melayat ke rumah mendiang
Joesoef Ronodipuro. Baru saat itu kuketahui dari berita Joesoef Isak
itu bahwa, istri mendiang Joesoef Ronodipuro adalah éték (tante)
Joesoef Isak. Jadi mereka itu ada hubungan kekeluargaan.
Dari kenyataan hadirnya Joesoef Ronodipoero, mantan pejabat tinggi
pemerintah, di Kedubesan Perancis di Jakarta dalam kesempatan
pemberian penghargaan pemerintah Perancis kepada Joesoef Isak,
Editor Hasta Mitra, atas perjuagannya demi kebebasan menyatakan
pendapat dan hak-hak demokrasi --- orang sudah dapat melihat sikap
Joesoef Ronodipoero terhadap masalah demokrasi umumnya dan terhadap
Joesoef Isak, mantan tahanan politik Orba.

* * *

Inna Lillaahi Wa Inna Ilaihi Radjiuun.Semoga arwah Joesoef
Ronodipoero diterima oleh Allah SWT di sisi beliau.
Siapa Joesoef Ronodipoero? Beliau adalah seorang pahlawan nasional
Indonesia, yang telah meriskir nyawanya, menembus penjagaan
Kenpeitai Jepang, untuk menyiarkan teks PROKLAMASI KEMERDEKAAN
INDOENSIA. Kemudian dalam periode perang kemerdekaan melawan Inggris
dan Nica, Joesoef Ronodipoero, sepenuhnya mengabdikan fikiran dan
tenaganya demi perjuangan kemerdekaan Indonesia, demi mempertahankan
Republik Indonesia Merdeka!

* * *

Mengenai sakitnya Joesoef Ronodipoero, pertama kuketahui setelah
membaca berita sekitar imbauan mantan Presiden Republik Indonesia
Megawati Sukarnoputri. Mega menyerukan untuk memberikan perhatian
kepada para pejuang dan pahlawan bangsa, agar jangan melupakan
mereka, dalam hal ini Joesoef Ronodipoero. Mega melihat betapa
tiadanya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap keadaan Josoef
Ronodipoero. Ada masalah kongkrit, yaitu keadaan Josoef Ronodipuro
yang menderita sakit keras dan keluarganya dalam kesulitan berkenaan
pembiayaan pengobatan dan perawatan di rumah sakit yang amat tinggi
di Jakarta.
Mega sendiri telah memberikan perhatian dan sumbangannya. Dalam pada
itu Mega mengimbau masyarakat untuk menaruh perhatian dan membantu
Joesoef Ronodiuro. Mega menilai Joesoef Ronoipoero sebagai salah
seorang pahlawan nasional Indonesia.

Kemudian kuterima lagi berita dari salah seorang putra Joesoef
Ronodipoero memberitakan bahwa memang betul ayahnya telah diopname
di rumah sakit. Beliau ditunggui terus oleh keluarganya karena
menurut dokter yang merawat, kecil harapan Joesoef Ronoipoero bisa
pulih. Meskpun demikian keadaan kesehatan Joesoef Ronodipoero, aku
sampaikan harapan dan doa agar Joesoef Ronodipoero bisa pulih kembali.

* * *

Membaca imbauan Mega tsb aku teringat kembali pada nama itu: JOESOEF
RONODIPOERO. Pertama kudengar nama tsb (September 1945) dari
kakakku, Roekayah Syaaf. Kakakku itu sehari-harinya melakukan
pekerjaan di RRI, Jakarta, sebagai pembaca (penyiar) berita, pada
periode awal perang kemerdekaan Indonesia. Joesoef Ronodipuro adalah
mantan Direktur Radio Republik Indonesia periode awal perang
kemerdekaan Indonesia, di saat Jakarta berada di bawah kekuasaan
militer Inggris dan Belanda (NICA).
Aku sungguh heran! Amat heran! Atau mungkin juga karena aku begitu
awam, maka sulit mengerti. Soalnya --- aku tidak mengetahui
bagaimana situasi kongkrit di Radio Republik Indonesi dewasa ini,
teristimewa sikap yang mengelola website Radio Repulbik Indonesia
sebagai 'ORANG BERMASALAH'.
Mudah-mudahan aku keliru!

Mungkin aku benar! Alasan? Belum lama kutemui sebuah berita lama
yang mengungkapkan bahwa, ketika masih berkuasanya mantan Presiden
Soeharto, Joesoef Ronodipoero, yang mantan Sekdjen Departemen
Penerangan dan kemudian mantan Dubes RI di Argentina, -------- suatu
ketika 'dipanggil dan diperiksa' oleh Kejaksaaan Agung, bersama Bang
Ali, alias Ali Sadikin, mantan Jendral KKO, mantan menteri dan
mantan Gubernur DKJ.
Pasalnya - - - :

Mereka berdua dituduh telah ikut menyebarkan buku Soebadio
Sastrosatomo, mantan anggota DPR dan mantan pemimpin PSI, Partai
Sosialis Indonesia. Joesoef Ronodipoero dan Ali Sadikin dipanggil
berkaitan dengan beredarnya buku *"Era Baru Pemimpin Baru, Badio
Menolak Rekayasa Rezim Orde Baru"*, karangan Soebadio Sastrosatomo.
Tulisan Soebadio lainnya, adalah a.l 'Politik Dosomuko Rezim Orde
Baru Rapuh dan Sengsarakan Rakyat --- Renungan Gunung Lawu'. Dua
tulisan Soebadio tsb sangat tajam mengeritik Orba.

Kedekatan Joesoef Ronodiporo dengan Ali Sadikin yang merupakan salah
seorang tokoh 'PETISI 50' -- suatu forum (boleh dibilang) para
'sesepuh' Indonesia yang vokal dan berani mengajukan pendapat dan
kritik terhadap Orba, disaat Presiden Suharto masih kuasa,
menjadikan Joesoef Ronodipoero di mata Orba sebagai 'ORANG YANG
BERMASALAH'.
Itulah jawaban yang amat mungkin, yang bisa kutemukan, atas
pertanyaan mengapa nama Joesoef Ronodipoero yang begitu tenar di
periode permulaan perang kemerdekaan, sebagai pemberani bersama
kawan-kawannya menembus penjagaan Polisi Militer Jepang, Kenpetai,
demi menyiarkan berita PROKALAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA ke seluruh
dunia. Dan kemdian mendirikan stasiun Radio Republik Indonesia yang
pertama di Jakarta.

Jawban ini pulalah yang bisa diberikan terhadap kenyataan tidak
adanya perhatian dari fihak pemerintah terhadap situasi kesehatan
Joesoef Ronodipoero, ketika beliau menderita sakit, sehingga
meninggal pada malam hari Minggu, tanggal 27 Januari 2008.

Bagiku, sikap pemerintah yang di satu fihak 'melupakan' salah
seorang pejuang dan pahlawan nasional seperti JOESOEF RONODIPOERO,
dan di lain fihak begitu royal dengan limpahan pujian,
pengagung-agungan terhadap 'jasa-jasa' mantan Presiden Soeharto',
dengan paduan suara heibat mengimbau masyarkat supaya mantan
Presiden Suharto dimaafkan dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum
-- Itu semua merupakan tambahan lagi terhadap sekian
banyak fakta, -- bahwa kultur politik dan kekuasaan Orba, masih
berjalan terus, masih kuat dan masih diteruskan dengan pelbagai
macam selubung yang menipu rakyat.

Sikap pemerintah dan para pendukungnya terhadap sakitnya dan
kemudian meninggalnya Joesoef Ronodipoero --- menunjukkan pula bahwa
rezim Orba dan kekuasaan sekarang ini masih saja meneruskan
kebijakan 'pemelintiran' dan 'pemulasan' fakta-fakta sejarah.

* * *

JOESOEF RONODIPOERO telah tiada.

Namun, akan selalu dikenang tindakan kepahlawanan beliau sebagai
pejuang kemerdekaan dan tokoh pemberani yang tak takut mengahdapi
bahaya yang paling besar sekalipun terhadap jiwanya, demi
kemerdekaan bangsa. Beliau akan selalu dikenanag sebagai orang yang
berani punya pendapat sendiri, yang lain dari fikiran penguasa,
berani berpegang teguh pada pendirian yang benar.

Oleh karena itu, betapapun, Joesoef Ronodipoero, selalu merupakan
suri teladan bagi kaum muda, bagi generasi baru Indonesia yang
sedang tumbuh di tengah pergolakan perjuangan dewasa ini untuk
demokrasi, kebenaran dan keadilan.

* * *