Kolom IBRAHIM ISA - Presiden SBY Harus Nonton Film '40 YEARS OF SILENCE

Kolom IBRAHIM ISA

Selasa, 14 Juli 2009

---------------------------

Presiden SBY Harus Nonton Film

'40 YEARS OF SILENCE, An INDONESIAN TRAGEDY'

Menurut hasil sementara pilpres 08 Juli 2009, SBY ada pada tempat unggul. Diperkirakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, adalah Bambang Susilo Yudhoyono. Janji-janji pemilu SBY/Budiono dan Partai Demokrat sudah tercatat. Semua tau. Masyarakat menantikan bagaimana prakteknya nanti. Apa janji-janji itu tinggal janji saja? Ataukah benar-benar mau dilaksanakna. Lebih-lebih yang menyangkut masalah NEO-LIBERALISME yang masih berjaya sebagai sistim ekonomi Indonesia sejak Orba sampai kini. Satu lagi janji SBY/Budiono/Partai Demokrat yang gawat ialah yang berkenaan dengan pemberlakuan HAM.

* * *

Namun, yang mendesak kali ini, ingin disampaikan disini kepada Presiden SBY ialah sebuah SARAN. Yaitu agar Presiden SBY MENYEMPATKAN DIRI: NONTON FILM DOKUMENTER '40 YEARS OF SILENCE, An Indonesian Tragedy'. Saran ini mendesak sekali! Soalnya hari Kemis yad, 23 Juli 2009, mulai jam 20.30, akan diputar untuk pertama kalinya di Indonesia, film dokumenter '40 YEARS OF SILENCE'. Lokasinya di Goethe Instituut, Jakarta. Penyelenggara adalah Offstream Films & Images. Antara lain ada Lexi Rambadetta di situ. Pada kesempatan itu akan diadakan acara bincang-bincang dengan Rob Lemelson – sutradaranya; Romo Baskara T Wardaya - sejarawan Univ Sanata Dharma Jogjakarta; Asfinawati - Direktur LBH Jakarta; dan Stanley Adi Prasetyo - Komisioner Komnas HAM.

Maka, tidakkah akan bagus sekali bila pada malam pertunjukan film dokumenter '40 Years of Silence', -- Presiden SBY berkenan ikut nonton, dan ambil bagian dalam cakap-cakap dengan para cineas, sejarawan, aktivis HAM, dll. Adalah kesempatan yang bagus sekali bagi SBY untuk mendengar langsung bagaimana tanggapan mereka terhadap 'Peristiwa Pembunuhan Masal 1965.

Begitu banyak warganegara Indonesia yang tak bersalah yang hak-hak azasi manusianya telah dilanggar dengan sewenang-wenang. Tidak kurang dari mertua SBY sendiri, almarhunm mantan panglima RPKAD, Mayor Jendral Sarwo Edhi, dengan tegas membenarkan bahwa dalam peristiwa 1965 itu telah dibunuh sekitar 3 juta orang tak bersalah. Menjelang dipanggil Illahi, Mayor Jendral Sarwo Edhi mengungkapkan masalah tsb. Di saat itu pula Mayor Jendral Sarwo Edhi menyatakan penyesalannya. Bahwa keterlibatannya dalam pembantaian tsb semata-amta adalah karena perintah atasan. Demikian menurut berita yang tersiar. Perhatikan yang a.l disiarkan di 'ILHAMAIDIT'S WEBLOG' . antara lain sbb:

'Sarwo Edhie meminta Ilham memahami posisinya waktu pemberantasan PKI. “Waktu itu saya menjalankan tugas, bisa jadi salah,” ujar Ilham menirukan Sarwo Edhie Wibowo. Kekaguman Ilham kepada Sarwo Edhie Wibowo terbangun di hatinya. Secara tidak langsung, sebuah rekonsiliasi telah tercipta. Ini adalah sebuah testimoni dari Ilham Aidit dalam sebuah film dokumenter tentang para mantan tahanan politik.' Demikian 'Ilhamaidit's Weblog', 12 Februari 2009. Bagaimana Ilham Aidit putra DN Aidit, bisa berkenalan dengan Jendral Sarwo Edi, itu ada ceritanya sendiri. Bisa dibaca di 'Ilhamaidit's Weblog'.

Bila diungkapkan dalam bahasa sehari-hari, begini bunyinya: 'Ini lho Pak Presiden, apa yang diungkapkan oleh besan Anda sendiri, almarhum Mayor Jendral Sarwo Edhi, adalah suatu pengakuan yang nuraniah'. Suatu penyesalan. Sang jendral yang mendengarkan kata hati nuraninya, menyatakan penyesalannya, minta maaf, dan mengharapkan adanya penyelesaian. Oleh karena itu, wajar diharapkan, bahwa Anda sebagai Presiden ke-7 RI, 'menyelesaikan' masalah sejarah yang menggantung itu. Dalam berita lain bisa dibaca bahwa 'menyelesaikan' masalah sekitar ''Peristiwa 1965” adalah harapan tulus dari Mayor Jendral Sarwho Edhi sebelum ia meninggal dunia.

Apakah saran kepada Presiden SBY itu biasa sebagai suatu 'ilusi'. Malah bisa juga dikatakan sebagai 'mempersolek' wajah SBY. Atau bahkan sebagai usaha berbau 'legalisme'? Kiranya tidak! Pemerintah SBY sebagai pewaris Orba, bagaimanapun ikut betanggungjawab atas pelanggaran HAM terbesar di Indonesia sekitar periode penggulingan Presiden Sukarno. Sebagaimana halnya pemerintah Jepang, Jerman dan Itali yang terbentuk sesudah Perang Dunia II, harus ikut bertanggungjawab atas korban-korban yang jatuh semasa pemerintah-pemerintah fasis yang berkuasa ketika itu. Ingat, Indonesia menerima ganti rugi, berupa 'pampasan perang' adalah dari pemerinah Jepang sesudah Perang Dunia II. Begitulah toto-kromo dalam kehidupan masyrakat negeri-begeri mancanegara.

Makanya kepada pemerintah-pemerintah pasca Orba, wajar diajukan tuntutan, seperti kata Mayor Jendral Sarwo Edhi almarhum, agar menyelesaikan masalah masa lalu yang mengaibkan nama bangsa itu.

* * *

Film yang disutradarai Rob Lemelson itu mengisahkan apa yang 'dibungkam' sekitar '40 tahun' lamanya. Sebenarya bukan 'hanya' empatpuluh tahun. Tetapi hampir 44 tahun sampai detik ini. Periode itu adalah masa TAHUN-TAHUN YANG BISU di Indonesia. Penguasa, pendukungnya yang terlibat dan mereka-mereka yang terkicuh , --- semua pada m e m b i s u. Terjangkit wabah 'selected memory'. Sebabnya? Mungkin saja karena 'takut' dan 'khawatir akan 'membuka luka lama'. Atau satu dan lain hal karena sendiri ikut terlibat dengan kejahatan kemanusiaan itu

Mereka membisu mengenai kejahatan kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi di negeri kita. Suatu kejahatan terhadap kemanusian yang paling dahsyat dalam skala dan kekejamannya. Tanggung jawabnya: – – – – Seratus persen ada pada pengguasa. Yang riil dan praktis berotoritas ketika itu. Hal itu terjadi sekitar periode penghujung tahun 1965, berlanjut ke tahun 1966 dan 1967.

Formal adalah Presiden Sukarno yang berfungsi sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. Saat itu beliau masih bersemayam di Istana Negara. Tapi itu formal saja. Kenyataannya, adalah senjata yang berkuasa. Adalah tentara Jendral Suharto yang punya wewenang. Kup merangkak baru saja dimulai oleh Jendral Suharto. Selanjutnya menggelinding ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra, Sulawesi dan kemudian ke seluruh negeri. Jendral Suharto, panglima KOSTRAD, sudah mengambil oper tanggungjawab atas keamanan negeri, berdasarkan keputusan dia sendiri. Ia bisa berbuat demikian, karena dengan pasukan Kostrad di bawah komandonya, dialah yang praktis bekuasa di seluruh Nusantara.

Dimulailah penangkapan, penjarahan, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan masal dan pembuangan! Aib yang merundung negeri ini, empat puluh tahun lebih di-peti-eskan oleh rezim otoriter Orde Baru.

Orde Baru yang sepenuhnya didukung secara politik, militer dan ekonomi bisa berkuasa selama 32 tahun di Indonesi dan berhasil membungkam pers, hak bicara dan semua elemen demokrasi yang elementer. Tetapi tangan-tangan Orba tak mampu merintangi munculnya pelbagai berita, analisa dan penerbitan di luarnegeri yang mulai mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia sekitar dan sesudah G30S. Khususnya mengenai GENOSIDA yang terjadi terhadap warganegara tak bersalah pendukung pemerintahan Sukarno. Teristimewa terhadap anggota-anggota PKI dan yang dianggap Komunis atau pendukng politik Kiri.

* * *

Sungguh menarik bahwa film dokumenter '40 Year of Silence, An Indonesian Tragedy', diawali dengan sebuah kutipan dari buku Barack Obama THE AUDICITY OF HOPE . . ., mengenai Indonesia. Antara lain sbb:

.. . . The principal leader of the independence movement, a charismatic, flamboyant figure Sukarno, became Indonesia's first president.

Sukarno proved to be a major disappointment to Washington. Along with Nehru of India and Nasser of Egypt, he helped found the non-aligned movement, an effort by nations newly liberated from colonial rule to navigate an independent path between the West and the Soviet bloc. Indonesia's Communist Party, although never formally in power, grew in size and influence. Sukarno himself ramped up the anti-Western rhetoric, nationalizing key industries, rejecting U.S. Aid, and strengthening ties with the Soviets and China. With U.S. Forces knee-deep in Vietnam and the domino theory still a central tenet of U.S. Foreign policy, the CIA began providing covert support to various isnurgencies inside Indonesia, and cultivated close links with Indonesia's military officers, many of whom had been trained in the Unites States. In 1965, under the leadership of General Suharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a massive purge of communist and their synpathizers. According to estimates, between 500.000 and one million peole were slaughtered during the purge, with 70.000 others imprisoned or forced into exile.

Kutipan dari buku Barack Obama tsb sungguh menarik. Karena dari situ bisa disimpulkan paling tidak tiga hal. Pertama, bahwa melalui CIA, AS terlibat dalam penggulingan Presiden Sukarno. Kedua, bahwa Jendral Suharto menggantikan Presiden Sukarno, melalui kekerasan militer, yang disokong AS. Ketiga, bahwa korban yang jatuh berkisar antara 500.000 sampai 1.000.000 orang.

Sambil lalu tersirat dalam fikiran betapa absurdnya pendapat kalangan berkuasa, elite dan parpol, media dan cendekiawwan yang masih ingin meneruskan '40 Years of Silence'. Masiih terus mau membisu mengenai pelanggaran HAM terbesar di negeri kita.

Bertambah janggallah fikiran sementara kalangan yang masih ingin berkampanye mengangkat Suharto menjadi 'pahlawan'. Betapa keterlaluannya orang-orang yang masih ingin membela Jendral Suharto membebaskannya dari tanggung jawab represi semasa rezim Orba, serta mencari biang keladi, dalang pembunuhan masal 1965 dst pada fihak lain.

* * *