Wednesday, April 1, 2009

Kolom IBRAHIM ISA - MAU JALAN SOSIALIS

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 30 Maret 2009

-------------------------------


MAU JALAN SOSIALIS – TANPA

PENDUKUNG SOSIALISME

ADALAH ORASI BELAKA!


Berargumentasi, memberikan alasan wajar dan masuk akal, dengan kepala dingin melakukan perdebatan, tanpa terjerumus dalam vulgarisme atau hujatan pribadi, ---- mengenai suatu ide atau konsep ekonomi/politik, itu pasti ada maanfaatnya! Lebih-lebih bila hal itu mengenai masalah begitu penting dan menyangkut nasib rakyat, seperti halnya mengenai 'JALAN SOSIALIS'.


Sebelum tulisan ini dilanjutkan, baik kiranya dikemukakan di sini suatu pandangan: Bahwa adalah MUSTAHIL hendak membangun SOSIALISME di INDONESIA, TANPA MEMOBILISASI SEMUA PENDUKUNG SOSIALISME yang terdapat di kalangan masyrakat.


* * *


Suatu realita adalah: Sejak Presiden Sukarno ditumbangkan kemudian sebagai gantinya, rezim Orba ditegakkan, , mau ngomong saja tentang perkataan 'SOSIALISME', apalagi memperdebatkan apa itu Sosialisme – adalah TABU. Hal ini dipastikan oleh Orba dengan direkayasanya TAP MPRS No XXV/1966 mengenai pelarangan ajaran Marxisme. TAP MPRS No XXV, 1966 adalah strategi dan taktik Orba untuk menangkal pengaruh Sosialisme di Indonesia. Tindakan anti UUD Republik Indonesia yang dilakukan oleh Orba adalah menyusul dibubarkan dan dilarangnya PKI oleh Jendral Suharto sebagai panglima Kopkamtib. PKI adalah sebuah parpol yang dalam konstitusinya menyatakan bertujuan SOSIALISME INDONESIA.



Strategi dan taktik Jendral Suharto dan Orba sepenuhnya masuk akal! Karena, bukankah yang dibangun Orba selama 32 th, adalah sistim ekonomi/politik menurut konsep dan rencana IMF dan World Bank? Suatu rencana yang disodorkan kaum modal mancanegara kepada Orba. Konsep IMF dan World Bank itu menjadikan Indonesia 100% negeri neo-koloni. Yang hanya dalam kata-kata merdeka dan berdaulat. Tetapi nyatanya, sampai saat ini, meskipun Presiden Suharto sudah tiada, adalah sistim ekonomi/politik feodal-kapitalis warisan kolonialisme Belanda, yang 'dimodernisasi' menjadi ekonomi kapitalis. Namun, bukan sistim ekonomi kapitalis seperti negeri-negeri Barat. Sistim ekonomi Indonesia adalah sisitim ekonomi yang sepenuhnya bersandar, tergantung dan dikontrol oleh negeri-negeri pemilik modal monopoli global.


Tecatat pula, bahwa tujuan utama digulingkannya Presiden Sukarno (1965), adalah untuk mencegah dilaksanakannya cita-cita beliau melaksanakan SOSIALISME INDONESIA. Presiden Saukarno hendak menegakkan Indonesia yang berkedaulatan nasional, bebas melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif melawan imperialisme dan menegakkan perdamaian dunia, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian Indonesia di bidang kebudayaan. Konsep pembangunan ekonomi tsb ditetapkan dalam dokumen DEKLARASI EKONOMI – DEKON. Suatu konsep ekonomi yang tak pernah dapat kesempatan untuk dilaksanakan. Pemerintah Presiden Sukarno keburu digulingkan dan digantikan dengan Orba.


* * *


Menulis dan/atau bicara soal Sosialisme, dengan lebih terang-terang, muncul sejak gerakan Reformasi dimulai pada tahun-tahun 80-an abad lalu. Setelah gerakan Reformasi dan Demokratiasi menumbangkan Jendral Suharto, masalah Sosialisme pelan-pelan mulai diangkat kembali dan dibicarakan secara terbuka paling tidak di dalam media dan literatur. Suatu ketika bahkan kedengaran suara, antara lain oleh jurnalis senior Rosihan Anwar, tentang perlunya mendirikan PSI – Partai Sosialis Indonesia. Tentu menurut keyakinan mereka, PSI adalah suatu parpol yang punya program sosialis, paling tidak membangun ekonomi menurut konsep sosial-demokrasi seperti yang dilaksanakan di sementara negeri Eropah Barat ketika itu, suatu 'welfare-state'. Yang menjamin kehidupan warganegara sejak lahir sampai ke liang kubur. Namun omong-omong hendak mendirikan PSI tsb tidak tampak ada kelanjutannya. Entahlah, jika 'follow-up'-nya berlangsung dengan cara lain.


Menjelang pemilu, pelbagai parpol, termasuk para tokoh dan elite politik sipil maupun mantan petinggi militer, tampil ambil bagian berkompetisi untuk menjadi caleg atau capres. Namun, persaingan yang berlangsung itu tidak difokuskan pada konsep Indonesia yang bagaimana yang hendak dibangun bila kekuasaan berhasil diraih melalui pemilu.


* * *


Makin dekat ke pemilu 2009, situasi di Indonesia menunjukkan meningkatnya suhu politik nasional. Halmana tampak pada kegiatan dan keaktifan parpol-parpol lama maupun baru. Sekaligus meningkat pula persaingan di kalangan elite kekuasaan, baik politisi maupun mantan militer. Persaingan untuk merebut kedudukan pemimpin dalam kekuasaan pemerintah dan negara adalah sesautu yang wajar di suatu negara demokratis. Melakukan kegiatan bagi suatu parpol atau tokoh politik dengan maksud untuk menduduki posisi kekuasaan pemerintah dan negara adalah sesuatu yang paling normal dalam kehidupan demokrasi. Itulah tujuan sesungguhnya dari sesuatu parpol atau tokoh politik.


Bangsa kita mulai mengenai kembali pemilu yang relatif 'luber' sejak Presiden Suharto ditumbangkan. Namun, pemilu kali ini, di lihat dari perangai parpol dan tokoh politik ada sedikit perbedaan.


Yang dimaksud ialah bahwa dalam pemilu kali ini tampil antara lain parpol baru bernama 'Gerindra'. Jurubicaranya, Yopi Lasut, menyatakan bahwa partai tsb bertujuan membangun SOSIALISME di Indonesia. Sementara tokoh nasional seperti Amien Rais, pendiri PAN, tokoh religius Gus Dur, bahkan memberikan komentar yang diluar dugaan orang mengenai program 'sosialis' Gerindra untuk Indonesia. Di Jawa Timur, partainya Gus Dur bahkan mengadakan 'koalisi' dengan Gerindra.

ini gejala baru dalam kehidupah politik pasca Presiden Sukarno, dan juga merupakan suatu gaya mendobrak dan menembus tabu tentang sosialisme.


Karenanya tidaklah heran orang mulai menganalisis dan mencoba menarik kesimpulan tertentu dari gejala tsb. Beralasan bahwa masyarakat, orang bayak, jutaan calon pemilih dalam pemilu mendantang ini, perlu tau SOSIALISME itu bagaimana persisnya. Apakah itu sekadar menghapuskan utang luar negeri dan menasionalisasi perusahaan-peruahaan yang mengkhayati hidup sebagian besar rakyat? Bagaimana dengan UU Agraria yang telah disahkan sebagai uu oleh pemerinah Presiden Sukanrno. Mengenai masalah tanah dsb? Itu semua belum jelas.


Gerindra sebagai partai baru, tampil dengan menyatakan maksud membawa Indonesia ke jalan sosialisme. Masuk akal. Karena sekarang ini bahkan di skala internasional orang sudah tiba pada pendapat bahkan pada kesimpulan bahwa --- KAPTILASIME, NEO-LIBERALISME, PERSAINGAN BEBAS, menyerahkan perkembangan ekonomi pada 'pasar' SEMATA-MATA, penswastaan lembaga dan perusahaan-perusahaan yang menyangkut nasib peri kehidupan rakyat, pembatasan seminimal mungkin 'campur tangan negara' terhadap ekonomi negeri dsb -------- dasar-dasar kapitlisme itu semua sudah menunjukkan keasorannya. Sudah berada di ambang kebangkrutannya. Sehingga ada sementara pers Barat yang dengan hati yang gundah menyatakan bahwa kapitalisme yang sekarang ini sudah menjadi kapitalisme yang 'merah'. Bahwa kita ini menuju ke dunia yang 'sosialis'. Majalah AS Time bahkan mentayangkan di halaman cover, gambar Karl Marx, bapak sosialisme ilmu, dengan sebuah artikel yang mengatakan bahwa kritik-kritik Karl Marx terhadap sistim kapitalisme masih banyak yang relevan.

GERINDRA, mengajukan perlunya menempuh jalan Sosialisme bagi Indonesia. Karena sistim ekonomi dan kenegaraan warisan Orba yang ditempuh sekarang ini dirasakan menempuh jalan buntu dan berada diambang kebangkruta. Namun, masih tetap adalah sistim kapitalis atau neo-liberlisme. Dikemukakan pula bahwa sistim neo-liberalisme, mendatangkan kemiskinan dan kemelaratan belaka bagi rakyat. Bahwa sistim ekonomi yang didasarkan atas 'pesaingan bebas', dan menolak atau membatasi seminimal mungkin campur tangan negara dalam urusan ekonomi negeri – adalah suatu sistim yang membawa negeri dan mancanegra dari satu krisis konomi ke krisis ekonomi yang lebih gawat lagi.

Membicaralam masalah SOSIALISME sebgai ide dan program parpol di Indonesia, sesunggunya adalah baik, lagipula tidak rumit.


* * *


Asal saja mau menyimak sedikit saja, sejarah bangsa, pasti bisa menarik pelajaran. Kebangkitan gerakan kemerdekaan nasional, nyatanya tak terpisahkan dengan peranan sementara tokoh pimpinan gerakan kemerdekaan Indonesia, seperti HOS Tjkoroaminoto, Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir dan Amir Syarifudin. Beliau-beliau itulah yang mengajukan ke hadapan bangsa ini, Indonesia yang bagaimana yang bisa memberikan keadilan dan kemakmuran pada rakyat. Dalam pelbagai pernyataan dan tulisan para pemimpin gerakan kemerdekaan itu menggugat serta mengecam sistim kapitalis/imperialis yang digunakan oleh kolonialisme Belanda untuk mengeruk kekayaan bumi dan laut serta memeras rakyat Indonesia.


Sejak periode kolonialisme Belanda masih mendominasi Indonesia, aliran SOSIALIS telah hadir di negeri kita, seperti termanifestasi dengan terbentuknya gerakan buruh, berdirinya Indische Sociaal Demoratische Partai yang berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia. Gerakan tsb sejak awal diinspirasi dan bertujuan menegakkan sosialisme di Indonesia.

Timbullah pertanyaan jalan apa yang harus ditempuh negeri-negeri di dunia ini, khususnya negeri-negeri yang sedang berkembang, yang sesungguhnya terbelakang ekonominya, seperti Indonesia dll.?

Tiongkok sudah memilih dan sedang menempuh jalan 'sosialis Tiongkok'. Korea Utara, dan Vietnam tetap menempuh jalan sosialis mereka dengan menarik pelajaran dari praktek SOSIALISME TIONGKOK. Kuba juga mempertahankan jalan sosialis Kuba dengan juga menarik pelajaran dari Tiongkok.

Semakin banyak negeri-negeri Amerika Latin yang mengambil haluan 'ekonomi kerakyatan' atau 'jalan sosialis' versi mereka sendiri, untuk menyelamatkan negeri dan membangun ekonomi nasional yang mengabdi pada kepentingan negeri dan rakyatnya sendiri.


    * * *



    Bila Gerindra, Yopie Lasut, atau siapapun punya ide untuk membangun SOSIALISME INDONESIA, pertama-tama harus mengadakan PERHITUNGAN TUNTAS dengan konsep ekonomi Orba, konsep ekonomi Golkar, konsep partai-partai yang selama ini berkuasa, yang dalam pernyataan hendak menempuh jalan baru, hendak melaksanakan 'ekonomi kerakyatan' , tetapi dalam praktek ketika berkesempatan berkuasa, samasekali tidak menjamah apalagi menggugat ekonomi Orba yang dibangun selama 32 tahun lebih oleh mantan Presiden Suharto dan pendukung-pendukungnya.

    Mau menampuh jalan baru? Deklarasikan secara terbuka kepada seluruh rakyat, bahwa yang sedang kita tempuh sekarang ini adalah konsep pembangunan EKONOMI ORBA, konsep ekonomi kapitalisme, KONSEP ASING. Nyatakan secara terbuka dimuka rakyat bahwa KONSEP EKONOMI ORBA yang masih berlangsung terus di negeri kita, harus diakhiri.

    Hendak merintis jalan Sosialis bagi Indonesia? Tak ada jalan yang bisa dipercaya selain secara nyata menghimpun dan mempersatukan semua kekuatan nasional yang punya konsep dan kehendak tulus untuk membangun Indonesia yang benar-benar berdikari di bidang ekonomi, Bhineka Tunggal Ika di bidang politik dan Berkepribadian nasional di bidang kebudayaan.

    Nyatakan STOP terhadap masa lampau -- LAKSANAKAN REKONSILIASI NASIONAL ATAS DASAR REHABILITASI NASIONAL. Urus kongkrit masalah pelanggaran HAM di masa lalu, terutama pelanggaran Ham terbesar dalam sejarah bangsa kita -- yaitu PEMBUNUHAN MASAL 1965. Hak-hak politik dan sipil semua korban pelanggaran HAM oleh Orba harus dipulihkan. Nama baik mereka harus direhab.

    Setiap warganegara yang punya faham hendak menegakkan Sosialisme sebagai jalan keluar bagi Indonesia, apakah dulunya anggota ataupun pendukung PNI, PSI, PKI, Masyumi, Partindo stau parpol lainnnya, harus punya hak dan kebebasan mendirikan organisasi ataupun parpol dengan nama apapun, untuk merealisasi cita-cita sosialismenya tsb.

    Dengan sendirinya TAP MPRS No XXV, 1966 dan semua uu, ketentuan, kebijakan dan peraturan yang mendiskriminasi warganegara yang punya pandangan politik yang berbeda – harus dinyatakan tak berlaku lagi. Tuntaskan penghapusan uu, peraturan dan kebijaksanaan yang mendikriminasi segolongan warganegara asal etnis lain, seperti warganegara Indonesia turunan Tionghoa. Haluan yang baru itu, pertama-tama harus dinyatakan, kongkrit dimanifestasikan dalam kebijaksanaan dan tindakan pengurusan masalah pelanggaran demokrasi dan HAM di masa lalu. Dinyatakan dalam tindak kongkrit mengadili pelaku-pelaku pencurian dan penggelapan kekayaan negara dan koruptor-koruptor.

    Masih ada waktu untuk melakukan hal-hal tsb. Jelas kiranya: – - Jjika hanya dalam kata-kata saja hendak menempuh JALAN SOSIALIS, tetapi hal-hal kongkrit seperti tsb diatas tak dijamah samasekali -- maka pernyataan dan deklarasi partai manapun, oleh tokoh siapapun, semua itu – HANYA JANJI KOSONG BELAKA UNTUK MEREBUT SUARA DALAM PEMILU MENDATANG. * * *



No comments: