JANGAN SEKALI-KALI BIARKAN LALU CANANG ITU!

Kolom IBRAHIM ISA
Kemis, , 19 Juni 2014
------------------------------

JANGAN SEKALI-KALI BIARKAN LALU CANANG ITU!

*    *    *

Tulisan berikut ini bermaksud mengajak pembaca menyoroti -- dua masalah teramat penting. Dua masalah tsb bisa diikuti di media. Menjadi perhatian karena muncul (lagi) sehubungan dalam kampanye pilpres 2014,

Masalah Yang pertama, -- Ialah sebuah canang disiarkan oleh Editorial s.k berbahasa Inggris, ''The Jakarta Post”, tentang bahaya FANATISM. “The Jakarta Post”, menyatakan bahwa bangsa ini mengidap pandangan “Fanatisme” yang meracuni kehidupan berbangsa

Kedua, ialah tentang 'cakap-angin' (cerita dusta) yang dilontarkan oleh Suhardi, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Ia berucap bahwa masalah HAM , adalah masalah lampau yang sudah sangat basi. Isu hak asasi manusia dalam debat capres-cawapres sudah sangat basi untuk dibahas, kata Suhardi

*    *    *

Mengenai isu pertama: Masalah FANATISME. Siapa saja yang punya akses ke media internet, bisa membaca sebuah kiriman dari Abdillah Toha. Ingat nama itu? Belum lama ia bikin gempar dunia kampanye pilpres, dengan tulisannya: --- Mengapa ia memilih Jokowi.

Soalnya, -- Abdillah Toha adalah salah seorang pendiri parpol PAN, Partai Amanah Nasional. Pimpinannya, Hatta Rajasa berkoalisi dengan calpres Probowo Subianto, Ketua Dewan Pembina GERINDRA.

Kiriman itu adalah sebuah editorial s.k. Berbahasa Inggris di Jakarta, “The Jakarta Post”. Judul editorial amat menggelitik yang membacanya: “Are we all bigots”? Di Indonesiakan secara bebas: “Apakah kita-kita ini semuanya kaum fanatikus?”.

Editorial 'The Jakartga Post' mempersoalkan sikap penguasa dan juga publik serta persnya terhadap kampanye-fitnah anti-Jokowi yang menggunakan isu SARA. Fitnah itu disebarkan a.l di pesantren, lewat siaran 'Obor Rakyat'. Diuar-uarksn bahwa 'Jokowi adalah turunan Cina dan beragama Kristen.

Menurut 'The Jakarta Post', respons publik, sekadar menyatakan bahwa kampanye-fitnah/SARA itu, adalah suatu 'kampanye-hitam'. Padahal jelas sekali kampanye anti-Jokowi itu sarat dengan RASIALISME. Reaksi publik demikian itu, menunjukkan bahwa publik sudah keracunan pandangan 'fanatisme' agama.

Editorial kemudian mencanangkan bahwa masyarakat kita jangan sampai tidak peka terhadap isu rasialisme dan fanatisme agama.

Andaikata benar Jokowi adalah turunan-Cina dan beragama Kristen, lalu 'mau apa', tanya Editorial. Bukankah negeri ini punya falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Bukankah Wagub DKI, Ahok, adalah asal etnis-Tionghoa dan beragama Kriseten? Lalu mau apa? Begitu ditegaskan lebih lanjut oleh Editorial.

*    *    *

Masalah kedua, kasus HAM di Indonesia. Apakah benar seperti yang diuarkan oleh Ketua Gerindra, Suhardi, bahwa masalah HAM itu 'sudah sangat basi untuk dibahas'?

Siapa yang tidak tahu tentang Rekomendaasi KomnasHam 22 Juli 2012. Laporan dan Rekomendasi KomnasHam yang mencanangkan tentang keterlibatan aparat, tentara dan polisi, dalam pelanggaran HAM berat sekitar Peristiwa 1965”. Siapa yang tidak terkejut, kecewa dan marah ketika Kejaksaan Agung RI, dengan alasan administratip, proseduril dan macam-macam dalih lainnya, TELAH MENOLAK REKOMENDASI KOMNASHAM tsb?

Sudah menjadi perhatian umum bahwa sampai saat ini pembunuhan atas aktivis terkemuka untuk HAM dan Hak-Hak Demokrasi, Moh. Munir, dimana tersangkut aparat intel negeri, sampai detik ini masih belum memperoleh perlakuan hukum yang adil. Siapa tidak tahu, bahwa janji Presiden SBY untuk menangani soal Munir, sampai detik ini, masih merupakan janji kosong belaka.

Siapa pula yang tidak tahu, bahwa sekitar 20 juta keluarga Korban Perisiwa Pembantaian 1965, masih belum direhabilitsi nama baik dan hak-politik, hak-hukum dan hak sipil mereka. Bahwa para KORBAN 1965, sampai sekarang hakikatnya masih didiskriminasi . . .

Selain itu masih ada serentetaan masalah pelanggaran HAM, dimana pelakunya adalah aparat keamanan negeri, yang terjadi di Aceh, Timor Timur, Papua dll tempat, dan masalah pelanggaran HAM di sekitar Peristiwa Mei 1998, yang melapuk dan penuh debu di dalam laci-laci dekomuntasi penguasa militer dan sipil.

*    *     *

Salah satu isu besar yang merupakan 'cacad fatal' calpres Prabowo Subianto, adalah resord pelanggaran HAM dimana ia terlibat langsung.

Dalam kasus Timor Timur, kasus Papua, dan kasus Mei 1998, teristimewa kasus penculikan, penghilangan dan pembunuhan 13 orang aktivis Reformasi/Demokrasi.

Jusuf Kala, sesungguhnya juga amat naif telah memberikan pujiannya terhadap Pemuda Pancasila. Seperti diberitakan Pemuda Pancasila terlibat langsung dalam pembunuhan/pembantaian sekitar Pertistiwa 1965 di Sumatra-Utara (Lihat film 'THE ACT OF KILLING', produksi Joshua Oppenheimer, dengan tokoh peran utamanya, sang jagal Anwar Congo) – Namun, belakangan JK menyatakan bahwa Prabowo sudah mengakui sekitar keterlibatannya dengan pelanggaran HAM. Ia sudah mengakuinya, kata JK, seperti pernah diberitakan media.

* * *

Masalah pelanggaran HAM dimana calpres Prabowo terlibat telah menyebabkan Prabowo, seperti dikatakan oleh tokoh pendidikan, Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan , sebagai tokoh yang 'punya masalah'.

KONTRAS, --- LSM - HAM, khusus mengenai orang-orang hilang, berkali-kali mengingatkan masyarakat, tentang keterlibatan Prabowo dengan pelanggaran HAM, dalam penculikan dan penghilangan para aktivis Reformasi dan Demokrasi, sekitar Mei 1998.

*     *     *

Dihadapkan pada kenyataan dipeti-eskannya oleh penguasa masalah pelanggaran HAM di negri ini, menunjukkn bahwa ocehan Ketua Gerindra, Suhardi, bahwa masalah HAM sudah basi, adalah 'cerita bohong' yang dimaksudkan semata-mata untuk mengecoh dan menipu masyarakat.

*         *        *

Marilah, --- Jangan sekali-kali membiarkan lalu canang tsb diatas!

*      *      *