48 TAHUN BERLALU “SUPERSEMAR” MASIH “MISTERIUS” . . . . . . ? ? ?

Kolom IBRAHIM ISA  

Senin, 03 Maret 2014
-----------------------------

48 TAHUN BERLALU “SUPERSEMAR”

MASIH “MISTERIUS” . . . . . . ? ? ?

"SUPERSEMAR" --- LEGITIMASI SUATU KUDETA . . .

* * *

Empatpuluh-delapan tahun sudah berlalu . .

Namun, SUPERSEMAR dipandang atau memang sesuatu yang sengaja “dimisteriuskan”. . . Demikianlah jadinya . . Diperlakukan sebagai suatu kejadian dan dokumen “MISTERIUS”.

Benarkah kejadian dan dokumen “SUPERSEMAR” merupakan sesuatu yang “misterius” . . . . ???

Baiklah diteliti dan dipelajari dengan seksama, -- khususnya oleh kalangan sejarawan muda kita dewasa ini.

Delapan tahun yang lalu, 10 Maret 2006, dalam tulisan di bawah ini dicoba menelususuri proses peristiwa sejarah yang “misterius” itu.

Tulisan ini merupakan tulisan ke-2, dalam rangka memperingati bulan Maret, sebagai bulan “SUPERSEMAR”.

* * *

Kolom IBRAHIM ISA
----------------------------
Jum'at, 10 Maret 2006.

"SUPERSEMAR" --- LEGITIMASI SUATU KUDETA . . .


Besok, Sabtu 11 Maret, genap 40 tahun dikeluarkannya dokumen 'misterius' yang terkenal dengan nama "S U P E R S E M A". Sengaja aku tulis 'misterius', diantara dua tandakutip. Karena, nyatanya hingga detik ini, hanya Jendral Suharto saja yang mengetahui dimana dokumen asli
SUPERSEMAR itu disembunyikan.

Sampai hari ini Jendral Suharto masih bungkam seribu bahasa mengenai kasus SUPERSEMAR. Akibatnya, a.l. bila bicara soal SUPERSEMAR, yang diketahui bahwa di Jakarta ada Yayasan Supersemar, yang didirikan oleh dinasti Cendana. Kegiatannya a.l. membabagi-bagikan beasiswa. Akhirnya terungkap juga bahwa Yayasan Supersemar tsb adalah lembaga yang didirikan Suharto untuk menggelapkan/mencuri kekayaan negara. Ini mudah dilakukannya, karena Yayasan Supersemar ketuanya adalah Suharto sendiri, yang dengan lancar memperoleh dana besar-besaran dari bank-bank pemerintah.

SUPERSEMAR adalah salah satu titik balik dalam sejarah pergolakan politik di Indonesia. Salah satu bentuk konspirasi yang paling canggih dalam kasus perebutan kekuasaan yang pernah terjadi di negeri kita. Demikian lihaynya perekayasaan SUPERSEMAR, sehingga terdengar komentar, bahwa dengan menandatangani SUPERSEMAR, Presiden Sukarno menandatangani VONISNYA SENDIRI.

Karena misteri yang menyelubungi Supersemar, maka tersiarlah pelbagai ceritera, dugaan dan spekulasi tentang bagaimana sesungguhnya isi SUPERSEMAR. Dipertanyakan dimana barang itu sekarang. Pernah diberitakan bahwa almarhum Jendral Jusuf mengetahui dimana keberadaan dokumen tsb.

Menurut berita yang tersiar, hanyallah setelah beliau meninggal dunia, barulah bisa diungkap selubung misteri yang menutupi SUPERSEMAR. Jendral Jusuf sudah beberapa waktu meninggal dunia, namun, tak ada pengungkapan itu. Tentu orang masih ingat bahwa almarhum Jendral Jusuf adalah salah seorang dari jendral-jendral AD yang 'menemui' dan 'berembuk' dengan Presiden Sukarno di Istana Bogor. Beberapa saat setelah itu, Presiden Sukarno menandtangani dokumen misterius tsb.

Itulah sebabnya, dewasa ini sebagian besar masyarakat, termasuk kaum cendekiawan dan para 'historikus' kita, tidak banyak tahu mengenai kebenaran yang sesungguhnya sekitar SUPERSEMAR tsb. Gawat juga, kaum cendekiawan termasuk para sejarawannya, seolah-olah tidak ada kegairahan
untuk meneliti, menstudi dan mengungkap kebenaran dari satu periode sejarah kita. Satu periode, tetapi periode yang teramat penting, periode ketika Presiden Sukarno digulingkan dengan cara yang istimewa dan khas Jendral Suharto. Jelasnya cara yang inkonsitusionil. G30S dituduh melakukan perebutan kekuasaan, melakukan pemberontakan, pengkhianatan negara.

Tokoh-tokohnya diajukan ke pangadilan MAHMILUB -- suatu pengadilan yang dibentuk dan diatur oleh penguasa militer --, dijatuhi hukuman, ada yang seumur hidup, termasuk hukuman mati, dan telah dieksekusi. Pengadilan tsb sudah lama usai. Tetapi siapaun tahu bahwa pengadilan tsb hanyalah show belaka, sandiwara untuk menutupi keadaan yang sebenarnya dan meligitimasi kekejaman-kekejaman dan pelanggaran HAM yang telah, sedang dan terus berlangsung selama rezim Orba.

Meleset samasekali bila menyimpulkan bahwa SUPERSEMAR dikeluarkan untuk mengatasi 'krisis nasional', seperti klaim sementara politisi. Dari keterangan dan fakta-fakta yang diketahui adalah jelas, bahwa yang mendesak Presiden Sukarno mengeluarkan SURAT PERINTAH SEBELAS MARET, , adalah perwira-perwira tinggi yang bertanggung jawab atas timbulnya krisis pemerintahan Presiden Sukarno. Adalah perwira KOSTRAD tsb yang mengerahkan 'kesatuan bersenjata siluman' mengepung Istana Merdeka ketika di situ sedang dilangsungkan sidang Kabinet di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Atas nasihat para
pengawalnya demi untuk keselamatan beliau, Presiden Sukarno terpaksa menyingkir ke Istana Bogor. Ke situlah Presiden Sukarno 'dikejar', kemudian 'ditodong' untuk mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret.

Untuk menyelamatkan situasi, -- mengatasi keadaan darurat yang dimanupulasi oleh Jendral Suharto dengan klik AD yang bisa dikuassainya , melalui perumusan yang dianggap bisa dipertanggungjawabkan, di bawah tekanan, Bung Karno berusaha membuat perumusan Supersemar sedemikian rupa agar sedapat mungkin bisa digunakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari usaha Jendral Suharto cs untuk sepenuhnya menguasai pemerintahan dan negara. Tetapi usaha Presiden Sukarno itu gagal, beliau digulingkan dari jabatan kepresidenan, dan praktis dikenakan tahanan rumah sampai ajal beliau.

Meskipun hingga saat ini tidak diketahui dimana disimpan SUPERSEMAR yang otentik, namun, tidaklah terlalu sulit untuk mengetahui dan mengerti apa sebenarnya isi surat perintah Presiden Sukarno yang menjadi populer dengan nama: "SUPERSEMAR".

Membaca teks Supersemar yang tersiar, kemudian menelusuri tindakantindakan dan langkah-langkah Jendral Suharto, selanjutnya meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah dikeluarkannya SUPERSEMAR, maka akan terlihat dengan jelas sekali, bahwa SUPERSEMAR punya dua muka, atau dua segi.

Satu segi, ialah segi formalnya --- Bahwasanya Supersemar adalah sehelai kertas yang berisi SURAT PERINTAH. Perintah dari siapa?.Juga jelas: --- Surat Perintah itu dikeluarkan oleh Presiden Sukarno ketika itu.

Siapa yang diperintah? Juga jelas -- Yang diperintah adalah Jendral Suharto, Panglima KOSTRAD. Di dalam surat perintah juga dijelaskan apa yang hendak dicapai dengan Surat Perintah tsb. Yaitu pulihnya keamanan dan ketertiban. Supersemar adalah Perintah Presiden Sukarno kepada Jendral Suharto, untuk melaksanakan politik Presiden Sukarno, menjaga kewibawaan dan ajaran-ajaran Bung Karno. Dan agar selalu melapor kepada Presiden Panglima Tertinggi. Apalagi yang kurang jelas? Jendral Suharto harus melaksanakan PERINTAH-PERINTAH PRESIDEN SUKARNO.

Untuk jelasnya, mari kita lihat bersama apa persis isi SUPERSMAR tsb.
yang bisa di baca di Arsip Nasional. Juga yang disiarkan oleh WIKIPEDIA,
sebuah enskilopedia berbahasa Indonesia, sbb:

<

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. Mengingat:
1.1. Tingkat Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional
maupun internasional
1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Menimbang:
2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja
Revolusi.
2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpinan Besar REvolusi, ABRI dan
Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima
Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

III. Memutuskan/Memerintahkan

Kepada: LETNAN DJENDRAL SOEHARTO PANGLIMA ANGKATAN DARAT
Untk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnja
keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan
djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan
Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar revolusi/mandataris
M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan
melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima
Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan
tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.

Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S. SOEKARNO

* *


< Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku
sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehinga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.>>

<< Masih kutipan menurut WIKIPEDIA>>:
Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “Kabinet 100 Menteri". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal presiden' Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak "pasukan liar" atau "pasukan tak dikenal" yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral [[M. Jusuf]], Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu menendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai 'Surat Perintah Sebelas Maret' yang populer dikenal sebagai 'Supersemar' yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai surat Supersemar itu tiba.


Demikianlah, catatan atau suntingan yang dibuat oleh WIKIPEDIA. Bahan-bahan tsb diatas merupakan pertimbangan dalam menelusuri lebih lanjut masalah sekitar Supersemar.

* * * *

Segi kedua, yaitu segi lainnya dari SUPERSEMAR. Bahwa dokumen itu adalah secarik kertas yang dengan teliti dan canggih diregisir oleh Jendral Suharto c.s. untuk melancarkan dan melegitimasi perebutan kekuasaan yang telah dimulainya sejak 1 Oktober 1965. Para jendral itu tahu betul,
--- mengingat kewibawaan, popularitas dan kesetiaan rakyat kepada pemimpin bangsa Presiden Sukarno, --- adalah tidak mudah untuk begitu saja menggulingkan Presiden Sukarno. Maka ditemukanlah cara yang sesuai, disatu fihak menimbulkan kesan bahwa Presiden telah memberikan kepercayaan dan wewenang kepada Letjen Suharto, di lain fihak dengan leluasa melaksanakan tujuan akhirnya merebut kekuasaan negara.

Bertentangan dengan maksud dan tujuan Supersemar, Jendral Suharto bertindak menurut agenda politiknya sendiri, yang terlebih dahulu sudah dirumuskan. Apapun yang terjadi, -- agenda Jendral Suahrtolah yang dilaksanakan. Agenda Suharto tsb a.l. tersimpul dalam 'TRITURA' yaitu: Yang dikenal dengan -- Tiga tuntutan "rakyat".


Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dipropagandakan sebagai 'tuntutan rakyat' tsb adalah hasil godokan klik tentara (AD), di bawah Jendral Suharto. Tujuan kongkritnya adalah: Pembubaran PKI -- . Selanjutnya menggoyang dan memereteli pemerintahan Presiden Sukarno. Terakhir adalah penurunan harga-harga . Yang dilaksanakan Jendral Suharto sesudah memperoleh SUPERSEMAR di tangannya, adalah MEMBUBARKAN PKI, MENGGULINGKAN KABINET
SUKARNO dan NAIK TACHTA KEPRESIDENAn. Samasekali bukan melaksanakan perintah-perintah Presiden Sukarno seperti yang tercantum dalam SUPERSEMAR.

Ada sementara pendapat yang menyatakan, bahwa SUPERSEMAR memang harus keluar. Karena diperlukan untuk mengatasi situasi nasional yang rumit waktu itu. Alasannya ialah, karena kewibawaan Presiden Sukarno 'sudah merosot'. Presiden Sukarno dianggap sudah tidak bisa lagi memimpin pemerintahan dan bangsa. Dinyatakan bahwa Presiden Sukarno sudah tak bisa lagi mengurus dan mengatasi situasi politik nasional yang "gawat".

Timbul pertanyaan: SIAPA A TAU APA yang membikin kewibawaan Pesiden Sukarno itu "merosot"?

Mari perhatikan: Sesudah G30S gagal, dan munculnya kembali Presiden Sukarno, serta dikeluarkannya perintah-perintah dan petunjuk beliau melalui Radio Republik Indonesia (RRI), agar masyarakat memelihara ketenangan dan agar kehidupan politik berjalan sesuai dengan garis
kebijaksaaan Presiden Sukarno -- sesungguhnya keamanan negri sudah berangsur-angsur pulih kembali. Yang membikin situasi jadi 'gawat' tidak lain adalah klik tentara yang dikepalai oleh Jendral Suharto.

Tentara ( Jendral Suharto) memulai agendanya, a.l. dengan memberangus semua media cetak dan elektronik yang beraliran atau berkecenderungan Kiri, Komunis atau nasionalis/agama yang membela politik dan kebijakan Bung Karno. Yang menguasai informasi dan disinformasi adalah media yang berada di bawah penguasaan tentara, seperti s.k. KAMI, AB, Berita Yudha dll. Bersamaan dengan itu diluncurkan kampanye tentang apa yang digambarkan sebagai 'keganasan dan kebiadaban' anggota-anggota Gerwani/Pemuda RAkyat/PKI yang menyiksa dan mengadakan orgi terhadap para jendral sebelum dibunuh di Lubang Buaya. Dengan demikian Gerwani/Pemuda Rakyat, PKI, orang-orang Kiri digambarkan sebagai orang-orang biadab yang harus dipersekusi dan dibantai sebagai
kriminil-kriminil.

Langkah berikutnya Jendral Suharto mengirimkan pasukan-pasukan elite RPKAD ke Jateng, Jatim dan Bali, untuk memulai kampanye pembantaian terhadap orang-orang yang tidak bersalah, yaitu yang PKI yang dituduh PKI dan yang dicurigai simpati terhadap PKI dan yang mendukung Presiden Sukarno. Beredarlah daftar 'kiayai-kiayi yang akan dibunuh PKI'. Menurut informasi dari kalangan pemuda Ansor yang kemudian menyadarinya, daftar yang beredar itu, ternyata adalah daftar yang dibikin sendiri dan diedarkan oleh tentara.


Dalam pada itu kesatuan tentara melatih pemuda-pemuda dan para preman yang kemudian berperanan sebagai algojo dalam pembantaian masal 1965-1966. Bacalah pidato-pidato Presiden Sukarno (lihat buku Bung Karno REVOLUSI BELUM SELESAI). Disitu dilukiskan begitu banyaknya korban yang jatuh akibat kampanye pembantaitan yang didalangi oleh tentara, tetapi keluar diberitakan sebagai suatu konflik di antara rakyat, sebagai suatu 'konflik horizontal', sebagai kemarahan rakyat terhadap PKI.

Situasi menjadi 'gawat' karena Jendral Suharto m e m b a n g k a n g terhadap Presiden Panglima Tertinggi Sukarno. Jendral Suharto memblokir dan menyabot pengangkatan Presiden Sukarno terhadap Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai care-taker pimpinan harian TNI. Mengapa Suharto menyabot perintah Presiden tsb? Juga menjadi jelas. Penyebabnya ialah, karena Suharto tahu betul, bahwa bila Jendral Pranoto menjadi menjabat pimpinan TNI, maka ia akan dengan setia
melaksanakan garis-garis kebijaksanaan Presiden Sukarno untuk memulihkan situasi kembali menjadi normal serta meneruskan garis-garis kebijaksanaan nasional Presiden Sukarno.

Disinilah letaknya permulaan kup merangkak Jendral Suharto. Dan di sini pulalah dimulainya 'kegawatan'. Penjelasannya amat sederhana!.
'Kegawatan' atau 'krisis' , adalah suatu rekayasa fihak tentara. 'Krisis' atau 'kegawatan' disebabkan oleh seorang jendral bernama Suharto, dengan memanipulasi kesatuan tentara yang berada di bawah pimpinannnya (KOSTRAD) , yang melakukan p e m b a n g k a n g a n, melakukan tindakan i n s u b o r d i n a s i terhadap atasannya. Krisis ditimbulkan karena Jendral Suharto mengkihanati kepala pemerintah dan kepala negara. Dalam sejarah perkembangan TNI, kasus pembangkangan bawahan terhadap atasannya, bukan baru pertama kali ini saja.

Bagaimana Jendral Suharto selanjutnya menyalahgunakan SUPERSEMAR? Begitu menerima Supersemar, dengan media yang dikuasainya: TV, RRI, s.k. Angkatan Bersenjata, s.k KAMI, s.k. Berita Yuda, dll siaran yang sudah dimonopoli oleh tentara (Jendral Suharto) dikampanyekan bahwa Supersemar itu adalah suatu pelimpahan kekuasaasn oleh Presiden Sukarno kepada Jendral Suharto.

Demikianlah jalannya perkembangan, lahir dan penyalahgunaan SUPERSEMAR, yang resminya adalah berisi PERINTAH-PERINTAH PRESIDEN SUKARNO kepada Jendral Suharto, dimanipulasi menjadi senjata ampuh di tangannya untuk menyabot dan menggagalkan kebijaksanaan Presiden Sukarno.

Akhirnya SUPERSEMAR digunakan untuk merebut kekuasaan pemerintahan dan negara dari Presiden Sukarno dan memenjarakan Presiden Republik Indonesia Sukarno, sampai ajal beliau.
* * *