Minggu, 26 November 2006
-------------------------------------------
Hasil Pemilihan Anggota De Tweede Kamer - Belanda:
Ada yang bilang Kiri Menang, Kanan merosot!
Tapi -- Muncul EKSTRIM-KANAN Baru!!
Rabu, 22 November y.l Belanda menyelenggarakan pemilihan umum 2006 untuk De Tweede Kamer, yaitu DPR Belanda. Ini berlangsung di bawah pemerintahan Perdana Menteri Jan Peter Balkenende, pemimpin CDA , sebuah partai Kristen Demokrat. Banyak pendapat menilai bahwa, pemerintah Belkenende menempuh politik ekonomi-liberal. Suatu kebijakan ekonomi yang mengutamakan 'pertumbuhan ekonomi' , 'pengurangan pajak (perusahaan) dan pajak orang-orang kaya . Kebijakan ini yang dikatakan demi 'pertumbuhan ekonomi' agar Nederland di luarnegeri mampu bersaing dengan negeri-negeri lain, dikritik sebagai politik-ekonomi yang tidak sosial dan tidak manusiawi.
Dari kalangan sos-dem dan progresif serta Kiri lainnya, kebijakan pemerintah Balkenende, dikritik sebagai suatu kebijakan yang lebih banyak menguntungkan pengusaha besar dan orang-orang kaya, --- ketimbang mengatasi kemiskinan (yang menurut catatan jumlahnya bertambah) dan memperkecil jurang antara kaya dan miskin di Belanda. Supaya pembaca tahu, ------ di Belanda terdapat golongan orang-orang yang disebut “daklozen”, yaitu orang-orang yang tidak punya rumah. Tidurnya dimana-mana saja, atau 'kraken'. Secara ilegal mendiami gedung-gedung atau rumah-rumah yang kebetulan sedang kosong.
Juga tidak sedikit orang-orang Belanda yang dari luar kelihatannya 'makmur', hidupnya 'enak', 'punya rumah', 'punya mobil' , dsb , tapi sesungguhnya utangya numpuk. Macam-macam utangnya. Dan banyak pula yang samasekali tidak mungkin melunasi utangnya.
Pemerintah Balkenende yang menempuh kebijakan ekonomi-liberal dan politik migrasi yang konservatif, yang berusaha keras hendak menahan arus migran dari luar – banyak dikritik sebagai politik 'menutup gerbang perbatasan Nederland', serta menolak memberikan izin tinggal kepada ribuan migran, terutama dari negeri-negeri sedang berkembang. Padahal mereka sudah bertahun—tahun tinggal di Belanda, bekerja dan membayar pajak, tetapi telah ditolak permintaan suaka atau izin tinggal di Belanda. Selanjutnya akan diusir keluar dari negeri Belanda, dikembalikan ke negeri asal. Politik migrasi pemerintah Balkenende ini antara lain yang diangagap a-sosial dan tidak manusiawi.
Padahal, demi jalannya pertumbuhan ekonomi, politik tradisionil Nederland adalah menyambut migran dari luar, karena nyatanya Belanda memang memerlukan tenaga kerja, terutama buruh kasar, seperti di bidang bangunan, pertanian dan kebersihan kota, yang orang-orang Belanda (bulé) banyak yang sudah tidak mau mengerjakannya. Ketakutan akan masuknya semakin banyak migran yang beragama Islam, adalah salah satu sebab penting, Menteri Verdonk memperketat masuknya migran baru. Verdonk baru-baru ini merencanakan suatu u.u yang melarang dipakainya 'burkah' dimuka umum di Belanda. Kaum ekstrim Kanan Baru, seperti partainya Geert Wilders, tanpa tedeng aling-aling menyerukan stop terhadap yang dikatakannya 'Islamisasi Nederland'. 'Belanda sudah kebanyakan mesjid', katanya. 'Stop itu'. 'Kita punya kultur kita sendiri, yang kita hargai', katanya.
Maka tidaklah kebetulan bahwa kabinet koalisi yang dimimpin Balkenende dalam beberapa tahun belakangan ini, adalah suatu koalisi dari kekuatan politik yang intinya adalah Tengah-Kanan, CDA dengan VVD (sebuah partai Liberal Demorat). Suatu pemerintahan yang banyak dianggap sebagai suatu pemerintahan yang 'a -sosial' dan tidak manusiawi, tidak solider terhadap golongan lemah.
* * *
MEKANISME DEMOKRASI BELANDA:
Sistim kenegaraan Belanda adalah sistim demokrasi parlementer. Diberlakukan melalui sistim perwakilan Dua Kamar, atau dua dewan perwakilan. Yang satu, adalah Eerste Kamer, terdiri dari 75 Senator yang dipilih 4 tahun sekali oleh Provinsi. Satu lagi, adalah De Tweede Kamer (DPR), yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun sekali. Dua Kamer ini merupakan suatu lembaga dewan yang disebut Staten Generaal. Suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang. Ketuanya adalah Ratu Beatrix.
Itulah bentuk negara monarki-konstitusional Belanda. Posisi Sri Ratu sesungguhnya lebih banyak bersifat simbolis. Namun, pada masa penting sesudah berlangsungnya pemilu untuk parlemen, seperti dalam situasi sperti sekarang ini, ketika akan dibentuk pemerintahan baru atas dasar hasil pemilu yang baru dilangsungkan, maka diwaktu inilah Sri Ratu atau Raja, memainkan peranannya. Para pemimpin parpol yang terpilih, diundang oleh Sri Ratu, untuk didengar pendapat/advisnya, mengenai pemerintah partai-partai mana yang mungkin dibentuk sesudah berlangsungnya pemilu. Sebelumnya Sri Ratu terlebih dulu mengundang para 'Penasihat-penasihatnya', yaitu ketua-ketua Eerste Kamer dan Tweede Kamer, plus Wakil Ketua Staten Generaal. Dari beliau-beliau itu Sri Ratu memperoleh pendapat dan saran mengenai situasi sesudah pemilu, sehubungan dengan pembentukan pemerintahan yang baru.
Selanjutnya, atas dasar pendapat-pendapat dan nasihat yang beliau terima, Sri Ratu akan menunjuk seorang formatur, sekarang disebut 'informatur atau verkenner. Ia tidak membentuk kabinet, tetapi 'meriset/mempelajari' situasi berkenaan dengan pembentukan kabinet baru. Pada gilirannya 'informatur' atau 'verkenner' berunding dengan para pemimpin parpol, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang baru. Sesudah Informatur atau verkenner memberikan pendapatnya kepada Sri Ratu, Sri Ratu menunjuk seorang 'Formatur' yang mulai secara kongkrit mengambil langkah-langkah menyusun pemerintahan hasil pemilu, yaitu program dan personalianya. Yang dilakukan oleh Formatur pertama-tama ialah secara kobngkrit merundingkan program pemerintahan baru dengan para pemimpin parpol. Agar pemerintah yang baru dapat dukungan cukup dari Tweede Kamer sehingga bisa menjalankan pemerintahan dengan stabil.
Bila Formatur berhasil, ia akan memberikan laporan susunan kabinet baru dan programnya kepada Sri Ratu. Kemudian Sri Ratu meresmikan berdirinya Kabinet Baru pasca pemilu. Bila formatur gagal maka ia akan mengembalikan mandatnya kepada Sri Ratu. Sri Ratu akan menunjuk Formatur baru.
Itu tadi adalah proses pemberlakuan demokrasi dalam suatu negara hukum. Di Belanda demokrasi sudah berlangsung kurang lebih seabad, dengan 'hambatan' yang terjadi ketika negeri Belanda diduduki oleh Jerman Hitler.
* * *
Di satu fihak pemerintahan baru resminya dibentuk oleh Sri Ratu, tetapi secara hakiki, kekuasaan ada pada De Tweede Kamer hasil pemilu. Maka, pemilu untuk De Tweede Kamer menjadi pemberlakuan demokrasi yang terpenting dalam kehidupan politik di Belanda. Dan juga di semua negeri yang menempuh sistim demokrasi parlementer, di Barat umumnya termasuk Jepang, beberapa negeri Amerika Latin, dan Republik Afrika Selatan. Mungkin masih ada satu-dua negeri lagi.
Demikianlah pemilu hari Rabu, tanggal 22 November kemarin dulu itu, hasilnya, akan menentukan kabinet, atau pemerintahan macam apa yang akan terbentuk.
Macam-macam komentar dan analisis yang diberikan terhadap hasil pemilu tsb.
* * *
Dengan demikian tidak salahlah orang berpendapat bahwa sistim demokrasi parlementer, --- negara hukum, pada pokoknya telah tegak di negeri Belanda. Bukan berarti segala sesuatu yang bersangkutan dengan demokrasi dan HAM di Belanda, sudah beres semuanya. Tetap masih ada saja soal-soal dan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaaan negara hukum dan demokrasi.
* * *
BAGAIMANA HASIL PEMILU, APA KEHENDAK RAKYAT YG TERMANIFESTASI
PADA PEMILU 22 NOV.
Sama halnya 'kejutan' yang timbul ketika munculnya kekuatan Kanan Baru yang populis dengan Pim Fortuiyn sebagai tokohnya, juga pada pemilu De Tweede Kamer, 2006, kali ini, orang dikagetkan dengan dua macam 'kejutan baru'. Di satu fihak parpol sosdem PvdA menderita kemerosotan 9 kursi, dari 42 menjadi 33 kursi. Ini serius, karena jarang sekali suatu partai oposisi menderita kekalahan demikian besar ---- Di lain fihak muncul partai Kanan Baru, dengan nama Partai v.d. Vrijheid (Partai Untuk Kemerdekaan), dengan tokoh pimpinannya Geert Wilders, yang dari nol kursi tiba-tiba bisa merebut 9 kursi di De Tweede Kamer.
Tapi masih ada 'kejutan baru' lagi. Suatu 'kejutan' lainnya yang membikin hati golongan Kanan menjadi kecut. Yang dimaksud ialah kemenangan yang direbut oleh Partai Sosialis Nederland, Sosialistische Partij, SP, dengan tokoh pimpinan Jan Mrijnissen. Menurut komentar Radio Hilversum, kemenangan ini mengangkat SP sebagai partai terbesar ketiga di Belanda. Apa yang dicapai SP dipandang sebagai yang terbesar dalam politik Belanda selama 50 tahun terakhir.
Maka tidak salah kesimpulan yang menganggap bahwa dalam pemilu untuk De Tweede Kamer kali ini di Belanda, kemenanganan terbesar adalah aliran politik Kiri kongkritnya dari golongan SOSIALIS.
Juga ramai komentar mengatakan bahwa Ekstrim Kanan ikut 'panen kursi' di DPR. Kanan baru ketika ikut pemilu, telah membentuk partai baru dengan nama Partij vd Vrijheid dengan Geert Wilders (mantan anggota partai liberal VVD di DPR) sebagai pemimpinnya. Berbagai analisis menyoroti kekalahan partai sosdem PvdA. Suatu partai buruh yang dalam waktu panjang, dianggap Kiri. Analisa lainnya menyatakan bahwa sesunguhnya PvdA sudah lama bergeser ke Tengah. Dalam percakapan politik sehari-hari Belanda ada ungkapan demikian: Kalau suatu partai politik sosdem seperti PvdA yang belakangan makin ke Tengah, lalu bergeser ke Tengah lagi, maka itu artinya PvdA bergeser ke Kanan. Bergeser ke Tengah dari posisi yang sudah Tengah, itu berarti ke Kanan. Suatu analisis yang menarik!
Analisis yang umum ialah bahwa pemilih Belanda sudah tegas menyatakan pendapatnya: SUDAH EMOH DENGAN SUATU KABINET KOALISI CDA-VVD. Yaitu suatu pemerintahan Tengah-Kanan. Makanya CDA dari 44 kursi merosot menjadi 41, dan partnernya VVD, merosot dari 28 kursi menjadi 22. Sehingga jumlah kursi CDA+VVD yang 63 itu, adalah jauh dari jumlah kursi yang diperlukan untuk terbentuknya suatu pemerintahan baru. Jumlah kursi De Tweede Kamer, ialah 150. Diperlukan paling tidak 76 kursi (separuh tambah 1) untuk bisanya terbentuk suatu kabinent baru. Kalau menghendaki suatu kabinet yang stabil, maka diperlukan beberapa kursi lagi.
Juga adalah umum analisis menyatakan bahwa yang paling mungkin, adalah dibentuknya suatu kabinet baru yang meninggalkan kebijakan Tengah-Kanan dari CDA+VVD. Diharapkan terbentuknya suatu pemerintahan baru yang mencerminkan kehendak sebagian terbesar pemilih.
Yaitu dibentuknya suatu pemerintah yang lebih SOSIAL dalam beleid terhadap masalah perpajakan
Pembentukan pemerintahan yang menjadi harapan msyarakat luas, tidaklah mudah. Karena CDA di bawah pimpinan Balkenenda, cenderung hendak meneruskan politik Tenah-Kanan bersama VVD yang konservatif dan lebih menguntungkan kalangan pengusaha dan orang-orang yang sudah berada. Meskipun politik serupa itu sudah ditolak pemilih melalui pemilu y.l.
Betapapun, kaum sosialis (SP) yang kini menduduki tempat sebagai partai politik terbesar ketiga, tidak bisa dianggap sepi oleh siapapun. Partai Sosialis mengharapkan bisa terbentuk suatu kebinet yang terdiri terutama dari parpol-parpol Kiri, suatu kabinet KOALISI KIRI. Praktis, suatu koalisi antara PvdA + SP + Groen Links (33+25+7= 65), tidak memperoleh cukup suara untuk bisa terbentuk, karena dukungannya jauh dibawah jumlah kursi dalam DPR, separuh lebih satu yang diperlukan untuk terbentuknya suatu pemerintahan.
Maka kembali orang menganalisi, bahwa yang mungkin adalah dibentuknya suatu pemerintahan koalisi CDA+PvdA+Christen Uni , dengan jumlah kursi 41+33+6 = 80. Ini berarti suatu pemerintahan yang oleh ketua partai Christen Uni, disebut sebagai suatu pemerintah yang CHRISTELIJK SOCIAAL. Artinya ya Kristen, ya Sosial. Tapi apa PvdA bersedia kerjasama dalam suatu koalisi yang demikian, dimana kedudukannya jadi sempit menghadapi dua partai Kristen.
PvdA mungkin sekali menginginkan SP (25 kursi) ambil dalam kabinet baru. Dalam kabinet yang demikian itu, berarti kedudukan Kiri menjadi mayoritas dalam kabinet. Dengan imbangan seperti itu, apa CDA bersedia ambil bagian dalam Kabinet yang Tengah Kiri seperti itu?
Walhasil, pembentukan kabinet baru pasca pemilu di Belanda cukup rumit. Maka tidak sedikit komentar menyatakan bahwa akan diperlukan waktu panjang untuk membentuk kabinet (yang stabil) kali ini.
* * *
No comments:
Post a Comment