ADAM MALIK SEBAGAI PENYALUR DANA AMERIKA DALAM PERISTIWA 1965

Kolom IBRAHIM ISA Rabu, 18 Sept 2013 ------------------ ============================================================= ADAM MALIK SEBAGAI PENYALUR DANA AMERIKA DALAM PERISTIWA 1965 ============================================================= Pagi ini kuterima lewat FB, bahan penting dan menarik dari sahabatku Irina Dayasih, Institut UNGU, Jakarta, berjudul : Menelisik Peran Jepang Dalam Peristiwa G30S 1965 Bahan otentik ini menarik, antara lain dengan pengungkapannya sekitar peranan Adam Malik, mantan Menlu RI, pada periode perubahan besar di Indonesia di periode 1965/66/67. * * * PERANAN ADAM MALIK SEBAGAI PENYALUR UANG DARI AMERIKA SERIKAT. Adam Malik berperan sebagai "penyalur" uang Amerika (50 juta US$) untuk mendanai gerakan anti PKI dan penggulingn Presiden Sukarno. Jelas Adam Malik terima uang dari AS. Juga Sofjan Wanandi dapat uang untuk mendanai gerakan anti-PKI dan anti-Sukarno. Saat itu, gerakan tsb dipimpin oleh Subchan Z.E. (NU) dan Harry Tjan Silalahi (Katolik). * * * Kalau di waktu lalu ada tudingan bahwa Adam Malik adalah AGEN CIA, maka tudingan itu BUKAN TANPA ALASAN! Buku Prof Aiko Kurasawa, seorang peneliti sejarah Indonesia asal Jepang, dalam diskusi bertajuk “G30S/1965 Versi Jepang” yang diselenggarakan Pusat Penelitian Politik LIPI, di Jakarta, Selasa (17/9/2013), . . . . Memberikan tambahan keterangan terhadap sejumlah besar bahan yang menunjukkan, -- Bahwa kudeta merangkak Jendral Suharto, pemusnahan dan pembantaian PKI, penggulingan Presiden Sukarno dan didirikannnya rezim Orde Baru, mendapat restu dan biaya penuh dari Jepang dan Amerika Serikat. * * * Salinan kiriman dari Irina Dayasih: Menelisik Peran Jepang Dalam Peristiwa G30S 1965 Selasa, 17 September 2013 Sebelum peristiwa Gerakan 30 September 1965, pemerintah Jepang menjalin hubungan baik dengan pemerintahan Soekarno di Indonesia. Hal tersebut yang membuat respon pemerintah Jepang pada awal peristiwa G30S 1965 sangat berbeda dengan banyak negara lain di dunia. Pada tanggal 12 Oktober 1965, atau 12 hari setelah peristiwa G.30/S, Perdana Menteri Jepang Eisaku Satō mengirim surat kepada Presiden Soekarno. Dalam suratnya itu, Satō mengucapkan syukur atas keselamatan Presiden Soekarno dari peristiwa G30S 1965. “Sikap pemerintah Jepang itu berlainan dengan banyak negara-negara barat. Selain Jepang, negara yang memberikan pesan serupa hanya Tiongkok, Pakistan, dan Philipina,” ungkap Professor Aiko Kurasawa, seorang peneliti soal sejarah Indonesia asal Jepang, dalam diskusi bertajuk “G30S/1965 Versi Jepang” yang diselenggarakan Pusat Penelitian Politik LIPI, di Jakarta, Selasa (17/9/2013). Menurut Prof Aiko, yang meneliti dokumen Kementerian Luar Negeri Jepang, sebelum peristiwa di tahun 1965 itu, pemerintah Jepang membangun hubungan baik dengan pemerintahan Soekarno. Selain mengenai negosiasi pampasan perang, Jepang juga aktif memberikan dukungan ekonomi ke Indonesia. Ia mencontohkan, setelah pemerintahan Soekarno mengambil langkah nasionalisasi terhadap aset-aset Belanda di Indonesia. Saat itu, Indonesia kekurangan kapal untuk pengangkutan barang antar pulau. Maklum, KPM (Maskapai Pelayaran Belanda) menarik semua kapalnya. “Saat itu pemerintah Jepang memutuskan untuk menyediakan kapal dengan memakai dana pampasan perang,” ujar Aiko . Sebelumnya, pada saat Konferensi Asi-Afrika di Bandung tahun 1955, Jepang juga mengirim delegasinya. Keputusan itu sangat mengejutkan. Maklum, politik luar negeri Jepang kala itu sangat memihak Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1964, Jepang menunjuk Shizuo Saito sebagai Duta Besar di Indonesia. Ia pernah bekerja di Gunseikanbu Somubu semasa pendudukan Jepang di Indonesia. Selain itu, ia dianggap punya hubungan pribadi yang dekat dengan Soekarno. Respon Kedubes Jepang Saat Peristiwa G30S/1965 Pada saat G30S/1965 terjadi, Dubes Saito sedang tidak berada di Jakarta. Ia sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah, usai peresmian sebuah proyek perusahaan Jepang. Tanggal 1 Oktober 1965 pagi, karena tidak mengetahui kejadian di Jakarta, rombongan Dubes Jepang berangkat ke Bandung. Selama perjalanan sang Dubes tidak merasakan adanya perubahan situasi. Beberapa kali ia mencoba menyetel siaran radio tetapi tidak berhasil. Usai checkin di sebuah hotel di Bandung, Dubes Saito mencoba menelpon stafnya di Jakarta. Tetapi tidak nyambung. Beruntung seorang warga Jepang mendatangi Saito di hotel dan memberi tahu perihal terjadinya kudeta di Jakarta. Yang menarik, ungkap Aiko, Dubes Jepang itu tidak mengetahui sebuah informasi penting, yakni sebuah gerakan militer berbau kudeta, melebihi 24 jam. “Cukup mengherankan seorang Dubes tidak mengetahui kejadian yang begitu penting dalam waktu cukup lama,” ujarnya. Namun, kendati Dubes Jepang tidak berada di tempat dan tidak mengetahui keadaan, staf di Kedutaan Jepang tetap mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri Jepang di Tokyo. Dalam telegram pertama, sekitar pukul 12.00 siang, disampaikan bahwa Kolonel Untung, komandan Balalyon Cakrabirawa, mengambil tindakan untuk mencegah rencana kudeta yang dirancang oleh Angkatan Darat. Tetapi pada telegram selanjutnya, sekitar pukul 20.50 malam, pesannya berbeda jauh. Telegram ini menuding PKI sudah merencanakan aksi tersebut dan tindakan Dewan Revolusi (Kolonel Untung Cs) mengambil tindakan kontra-kudeta hanya dalih belaka. Aiko menjelaskan, kesimpulan telegram itu mengklaim mendapat informasi dari ‘sumber khusus’ kedutaan. Selain itu, telegram itu menambahkan analisa: tidak mungkin Presiden (Soekarno) bisa merebut kembali kekuasaan sebelumnya dan ada kemungkinan terjadi civil war. Tak hanya itu, Perdana Menteri Eisaku Satō menulis catatan harian pribadi pada tanggal 2 Oktober 1965. Isinya: Sejak kemarin tidak ada lagi informasi tentang kudeta, dan kita tidak bisa menangkap situasinya. Tentu ini adalah clash antara kiri dan kanan, tetapi tidak begitu jelas pihak yang mana yang menyerang dulu. Sayang, Aiko tidak menjelaskan lebih jauh perihal telegram-telegram kedutaan Jepang. Ia juga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai ‘sumber khusus’ yang diklaim sebagai sumber laporan kedutaan itu. Sikap Jepang Bergeser Pada awal kejadian, kebanyakan politisi di dalam pemerintahan Jepang masih bersimpati terhadap Soekarno secara pribadi. Mereka berharap pemerintahan Soekarno bisa mengendalikan situasi. Perdana Menteri Jepang saat itu, Eisaku Satō, yang digambarkan oleh Aiko berhaluan ultra-nasionalis, masih simpati terhadap pemerintahan Soekarno. Ia mengirim pesan berisi ucapan rasa syukur atas keselamatan Presiden Soekarno dari kudeta. Tanggal 12 Oktober 1965, Dubes Jepang Shizuo Saito bertemu Presiden Soekarno. Ia membawa pesan berikut: Di Jepang ada peribahasa ‘sesudah hujan tanah menjadi lebih keras lagi’. Seperti itu kami mengharapkan agar Bapak Presiden mengatasi kesulitan yang dihadapi sekarang dan basis negara RI akan menjadi lebih kuat lagi. Presiden Soekarno langsung merespon pesan itu. Ia menyampaikan beberapa hal, seperti harapannya agar Konferensi Asia Afrika tetap diselenggarakan. Soekarno juga membantah kabar tentang penyiksaan para Jenderal. “Data forensik dan perwira Polisi Militer yang hadir pada pemeriksaan mayat membantah adanya penyiksaan,” ujar Soekarno. Saat itu, AS menganggap Jepang masih terkena ‘hipnotisme’ Soekarno. Tak hanya itu, melalui telegram Deplu AS tanggal 29 Oktober 1965, pemerintah AS berharap agar, ketika situasi sudah berubah ke arah yang dikehendaki AS, Jepang menyesuaikan diri. Akhirnya, pada awal November, sikap Jepang mulai berubah. Dubes Saito mulai menarik dukungannya terhadap Soekarno. Ia tidak suka dengan pernyataan Soekarno yang menuding CIA terlibat dan membiayai propaganda pro-Amerika. Tak hanya itu, kata Aiko, pemerintah Jepang mulai memperhatikan agar jangan bantuan ekonomi memperkuat kelompok Subandrio. Tak hanya itu, Adam Malik–yang saat itu anti-PKI dan Soekarno–meminta pemerintah Jepang agar tidak memberi bantuan ekonomi sebelum terjadi perubahan pemerintahan. Tak hanya itu, Aiko juga mengungkapkan, bahwa seorang bernama Nishijima, mantan pembantu Laksamana Maeda dan sekaligus pengurus PT. North Sumatera Oil, menerima uang dari Kedubes AS sebesar 50 juta US Dollar untuk diberikan kepada Adam Malik. Lalu, Adam Malik menyerahkan uang tersebut ke Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu). Saat itu, KAP Gestapu dipimpin oleh Subchan Z.E. (NU) dan Harry Tjan Silalahi (Katolik). Tak hanya itu, berdasarkan pengakuan Dewi Soekarno, pemerintah Jepang juga memberikan sejumlah dana kepada Sofjan Wanandi, yang saat itu menjadi aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) untuk menggoyang pemerintahan Soekarno. Dengan demikian, sejak November 1965, pemerintah Jepang sudah berubah posisi menjadi anti-Soekarno. Mereka mulai mengharapkan adanya rezim baru yang lebih memihak barat dan berorientasi pada pembangunan ekonomi yang mengakomodir modal asing. “Jepang segera mengambil prakarsa membantu Soeharto membangun rezim Orde Baru dan akhirnya menjadi donator terbesar bagi rezim Soeharto,” ujar Aiko. Sejak itu, kata Aiko, politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang politik.*** Ulfa Ilyas Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130917/menelisik-peran-jepang-dalam-peristiwa-g30s-1965.html#ixzz2fEFIYKkC Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook