JOKOWI, – – – - Dan POLITIK LUANEGERI INDONESIA Seyogianya BEBAS DAN AKTIF Memanifestasikan “TRISAKTI”

Kolom IBRAHIM ISA

Minggu Siang, 27 Juli, 2014
------------------------------------

JOKOWI, – – – - Dan POLITIK LUANEGERI INDONESIA
Seyogianya BEBAS DAN AKTIF Memanifestasikan “TRISAKTI”

* * *

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyimpulkan, sebagai hasil pilpres 09 Juli, 2014, Jokowi dan JK, masing-masing calpres dan calwapres, telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemilihan Presiden RI ditandai oleh kegiatan pemberlakuan hak-hak demokrasi serta kampanye intensif dan paling meluas serta transparan. Di sepanjang sejarah pemberlakuan demokrasi parlementer baru-baru ini, --- telah berlangsung dengan aman, transparan dan damai. Syukur alhamdulillah --- tidak terjadi konflik kekerasan maupun huru-hara.

Tidak berkelebihan bila kita dan juga dunia luar menganggap bahwa, di bandingkan dengan sementara negeri lain yang merdeka setelah Perang Dunia II, -- Indonesia temasuk negeri yang sekarang ini sedang dengan mantap.

menempuh jalan pemberlakuan demokrasi.

* * *

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, adalah kepala negara dan pemerintah yang pertama yang menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi.

Tanpa mempedulikan sikap calpres Prabowo yang menarik diri dari proses pilpres dan tidak mengakui hasil pilpres 2014.

Menyusul ucapan selamat kepala pemerintahan negeri-negeri lainnya. Termasuk Presiden AS, Barack Obama.

Kemudian ucapan selamat Presiden Republik Rakya Tiongkok, Xi Jinping.

Baik Obama maupun Xi Jinping, menyatakan kegembiraannya dengan terpilihnya Jokowi sebagai hasil pilpres Indonesia 2014.

Presiden Obama a.l. Menyatakan:

. . . “melalui pemilihan yang bebas dan adil, rakyat Indonesia sekali lagi menyatakan komitment mereka dengan demokrasi”. Obama lalu menegaskan kembali hrapan AS untuk bekerjasama dengan Indonesia disegala bidang.

* * *

Presiden RRT, Xi Jinping, dalam kawatnya menyatakan: ---

“Indonesia pasti akan mencapai keberhasilan yang baru di atas jalan pembangunan negara dan kebangkitan bangsa di bawah pimpinan Jokowi.”

Xi Jinping menunjukkan, Tiongkok dan Indonesia tergolong negara besar berkembang, kedua negara memiliki kepentingan bersama di bidang bilateral, regional dan multi lapisan.

Pihak Tiongkok selalu memprioritaskan Indonesia dalam kebijakan luar negeri dan memandang Indonesia sebagai mitra kerja sama yang kredibilitas.

“Kini, hubungan antara kedua negara berada dalam masa terbaik dalam sejarah, dan sama-sama menghadapi peluang perkembangan yang belum ada sebelumnya. Xi Jinping menyatakan bahwa dirinya bersedia bersama Jokowi untuk terus mendorong perkembangan mendalam hubungan kedua negara, menyejahterakan rakyat kedua negara, memberi sumbangan yang lebih besar dalam mendorong perdamaian, kestabilan dan perkembangan regional bahkan seluruh dunia.

Demikian Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, yang dengan hangat dan tegas menyatakan kegembiraan dan keyakinannya, di bawah Jokowi, Indonesia akan mencapai sukses baru.

* * *

Politik Luar Negeri Yang Bebas Dan Aktif

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, politik luarnegeri RI, merupakan bentuk dan cara perjuangan dan saluran yang nomor dua pentingnya, di samping mempertahankan perang kemerdekaan melawan agresi kolonialisme Belanda. Prinsip dan program utama Republik Indonesia ialah: --- Menghimpun sebanyak dan seluas mungkin simpati dan kawan demi suksesnya perjuangn kemerdekaan Indonesia.

Sikap Indonesia, dengan tegas menolak berafiliasi dengan blok-blok militer yang berkonfrontasi. dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk seusai Perang Dunia II. Setelah berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia (kecuali di Irian Barat), politik luarnegeri RI ini, yang merupakan pedoman dan strategi Indonesia dalam hubungan internasionalnya --- telah dipakukan dalam 10 PRINSIP BANDUNG, sbb:

1. Menghormati hak-hak azasi manusia beserta tujuannya serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB..

2. Menghormati kedaulatan wilayah semua negara.

3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar atau kecil.

4. Tidak melakukan campur tangan dalam urusan-urusan dalam negeri negara lain.

5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri.

6. a. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus salah satu negara besar.

6. b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun.

8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai, seperti dengan perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum, atau dengan cara damai lainnya menurut pihak-pihak yang bersangkuran, sesuai dengan Piagam PBB.

9. Mengajukan kepentingan bersama dan kerjasama secara timbal balik.
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

* * *

Roda sejarah berputar terus, situasi berkembang maju, setelah Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) --- Indonesia di bawah pimpinan Presiden Sukarno, bersama dengan India dan Yugoslavia merintis dan meletakkan dasar dan menyelenggarakn Gerakan Non Blok.

“The Non-Aligned Movement “(1960), Gerakan yang terutama terdiri dari negri-negri yang mencapai kemerdekaannya setelah Perang Dunia II, mencakup lebih banyak anggota bila dibandingkan dengan partisipan Konferensi Bandung (1955). Dengan menolak berfihak ke salah satu blok yang berkonfrontasi dalam Perang Dingin. Gerakan Non-Blok dengan kuat mempertahankan kebebasan dan insiatif . Dengan demikian telah memberikan sumbangan positif dalam usaha membela kedaulatan nasional negeri-negeri yang baru merdeka dan usaha mempertahankan perdamaian dunia.

* * *

Dengan bertolak dari Prinsip-Prinsip Konferensi Bandung dan Gerakan Non Blok, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Sukarno dengan sukses meniupkan ELAN baru dalam hubungan internasional. Elan “The New Emerging Forces”. Khususnya dalam usaha negeri-negeri Dunia Ketiga, menolak campur tangan, subversi dan agresi imperilialisme.

Indonesia telah pula dengan sukses mengembalikan Irian Barat, yang ketika itu masih diduduki Belanda, kembali ke PANGKUAN IBU PERTIWI.

* * *

Namun, kekuasaan rezim Orde Baru, dibawah Presiden Suharto, telah mencampakkan politik bebas aktif Indonesia, menjadikan negeri ini tergantung pada negeri-negeri kapital-monopoli internasional, dan dalam kehidupan internasional bangsa-bangsa, sepenuhnya berada di bawah kontrol lembaga-lembaga internasional modal monopoli asing dan imperialisme.

* * *

Perlu menarik pelajaran sebaik-baiknya dari pengalaman sejarah pahit dan berdarah, bahwa adalah di bawah rezim Orde Baru, hubungan persahabatan yang tumbuh subur antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di bawah Presiden Sukarno --- telah dirusak samasekali. Terbanting hingga pada titik terendah yang amat buruk. Hubungan diplomatik kedua negri menjadi beku. Sebagai akibat dari politik luarnegeri yang anti-Tiongkok (mengikuti strategi 'China Contaiment' policy AS dan Barat), dan politik persekusi fisik dan budaya, diskriminasi rasial anti-etnis-Tionghoa di dalam negeri.

Tidak pernah Indonesia menjalankan kombinasi politik luar dan dalam negeri yang begitu berdarah dan biadab seperti politik rezim Orde Baru terhadap warga etnis-Tionghoa di dalam negeri, dan politik luarnegeri anti-Tiongkok.

* * *

Dalam suatu pertemuan dan percakapan (2001) --- dengan mantan Menlu RI, mantan Dutabesar Indonesia di PBB (periode Orde Baru), Ruslan Abdulgani, mencoba meyakinkan saya bahwa bahaya yang paling besar yang dihadapi Indonesia mendatang dan bagi Asia, . . . . adalah yang datang dari TIONGKOK.

Pandangan politik ini, seratus persen adalah politik luar dan dalam negeri rezim Orba, yang anti Tiongkok dan anti-etnis Tionghoa. Sepenuhnya mencerminkan kepentingan strategi besar AS dan Barat untuk MENGEKANG TIONGKOK.

Hubungan diplomatik Indonesia – Tiongkok telah digalang sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, 1 Oktober 1949. Republik Indonesia adalah salah satu negeri pertama yang mengakui REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. Hal itu terjadi beberapa bulan saja setelah berdirinya RRT. Sejak itu Indonesia selalu menyokong RRT menduduki tempatnya yang sah di PBB. Dan bukannya pemerintah Kuomintang di Taiwan.

Fakta ini menunjukkan betapa Indonesia di bawah Presiden Sukarno menilai amat penting hubungn bersahabat kedua negeri.

Dukungan RRT terhadap kamanye Indonesia untuk membebaskan Irian Barat adalah petunjuk lainnya, betapa sungguh-sungguh dan riil hubungan persahabtan dan setiakawan RRI – RRT.

* * *

Republik Indonesisa telah mencatat pengalaman sejarahnya sendiri mengenai hubungannya dengan dunia luar, khususnya dengan Amerika Serikat dan RRT. Dengan AS Indonesia mengalami betapa ngeri ini memberikan bantuan keuangan dan militer pada pemberontakan separatis PRRI/Semesta. Bagaimana AS memberikan bantuan militer dan ekonomi bediri dan terkonsolidasinya rezim otoriter Orde Baru.

Republik Indonesia juga mencatat hubungan bersahabat dan saling solider dengan Republik Rakyat Tionngkok. Teristunewa dalam hal bantuan kongkrit militer dari RRT kepada Republik Indonesia dalam perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan kolonial Belanda.

* * *

Ke depan, --- di bawah pemerintahan Presiden Jokowi yad, atas dasar pengalaman sejarah ini – jalan yang seyogianya ditempuh Indonesia dalam politik luar negerinya, ialah dengan lebih konsisten menjalankan politik luarnegeri yang bebas dan aktif, atas dasar konsep visionair “TRI SAKTI” – Kongkritnya atas dasar sepenuhnya berdaulat di bidang politik. Dan bedikari di bidang ekonomi serta berkepribadian di bidang budaya.

* * *