BUKU JUSUF WANANDI – “Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”, Diluncurkan 20/2/2014 Dan Tanggapan Prof . Dr. Salim Said, dan, Prof Dr John Roosa,

Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 26 Februari 2014
-------------------------------

BUKU JUSUF WANANDI – “Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”, Diluncurkan 20/2/2014

Dan Tanggapan Prof . Dr. Salim Said, dan, Prof Dr John Roosa,

* * *

Buku Jusuf Wanandi (buku yang sudah lebih dulu diterbitkan di Singapur), yaitu –

“Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”,

Diluncurkan di Jakarta pada tanggal 20/2/2014, paling tidak telah mengundang dua tanggapan menarik.

Satu dari Prof. Dr. Salimn Said, doktor ilmu politik dan gurubesar pada sejumlah perguruan tinggi Indonesia, dan mantan dubes RI di Praha (2004-2008).

Satunya tanggapan oleh sejarawan Prof Dr John Roosa.

* * *

Sementara pakar sejarah menyatakan sbb:

Menulis sejarah atau suatu peristiwa, seperti apa isinya, itu tergantung pada dimana penulisnya berdiri. Tempat berdirinya itu menentukan apa yang ia bisa dan ingin lihat. Yang ditulisnya adalah apa yang menjadi perhatiannya.

Tanggapan Salim Said dan John Roosa berbeda besar. Menunjukkan apa yang menjadi perhatian utama masing-masing.

Prof. Dr Salim Said yang di waktu y.l “dekat sekali” dengan aktivis-aktivis mahasiswa dan para jendral yang anti-PKI dan anti-Presiden Sukarno, para periode sejak G30S, memberikan komentar a.l. Sbb:

..”buku ini penting, amat berguna bagi kita yang berminat pada politik dan sejarah modern Indonesia, ditulis dengan baik dan karena itu enak dibaca.

Lalu, . .

“Buku ini juga mengungkap sejarah politik Soeharto yang dengan instink politik dan ketrampilan yang canggih bukan saja bisa menyingkarkan Presiden pertama Republik Indonesia dengan cara yang amat canggih, tapi juga bisa berkuasa selama 32 tahun dan dengan saksama menyingkiran semua musuh-musuh politiknya. Patut dicatat, Soeharto adalah manusia  terlama  yang berkuasa di atas bumi Indonesia sejak wilayah ini diciptakan Allah. Juga jika dibanding dengan semua Gubernur Jenderal Belanda, para Raja  dan para Sultan sejak ratusan tahun sebelumnya. Demikian a.l tanggapan Salin Said.

* * *

Prof Dr John Roosa, sejarawan dan gurubesar mengungkapkan tanggapannya a.l. Sbb:

“Ia membantu Suharto berkuasa dalam tahun 1965 kemudian menyesal bahwa jendral (Suharto) begitu lama berkuasa. Ia membangun kembali Golkar dalam tahun 1970 -71 dan kemudian kecewa melihat orgnisasi itu menjadi alat kekuasaan pribadi Suharto. Ia memimpin kampanye internasional PR untuk membenarkan invasi terhadap Timor Timur 1975 kemudian menuding tentara melakukan taktik kontra-pemberontakan yang kejam.

Komentar diatas dimaksudkan untuk memperkenalkan siapa Jusuf Wanandi.

Di tahun 2000-an, seorang mantan aktivis PMKRI yang kemudian menjadi penyair dan jurnalis, dalam suatu perjalanan bersama ke Paris, pernah mengungkapkan padaku. Bahwa ia menyaksikan dan mengalami bagaimana PMKRI bersama gereja Katolik dan aktivis Partai Katolik, pada periode itu, dengan aktif melatih pemuda-pemuda untuk persiapan kampanye pembasmian dan pembantaian anggota-anggota PKI dan yang ianggap PKI serta pendukung Presiden Sukarno. Yang dipertanyakan sekarang ini: Apakah dalam bukunya itu Jusuf Wanandi bicara kongkrit tentang keterlibatan PMKRI , Partai Katolik dan Gereja Katolik dalam pelanggaran HAM terbesar di Indonesia.>

Masih pendapat John Roosa:(Terjemahan bebas) . . .“Meskipun penulisnya bersedia mengakui penyesalannya, sulit utk menyimpulkan bersimpati terhadapnya. Bertahu-tahun lamanya ia bekerja di sisi yang gelap, membantu kediktatoran Suharto melakukan berbagai kejahatan, dan ia tetap saja bangga atas pekerjaannya sebagai anak-didik yang dilindungi dari pejabat intel tipuan-kotor yag paling menjkijikkan, Ali Murtopo. Catatan inside-nya mengenai penentu dari berbagai pembantaian sering bersifat pengabdian pribadi dan tidak akurat.

“Pembantaian masal yang dimulai rezim pada permulaan 1965-1966 merupakan suatu 'kesalahan besar'. Tidak seperi kawan sebayanya di Orde Baru, yang membisu mengenai pembunuhan-pembunuhan atau membenarkan hal itu, Wanandi setidak-tidaknya mau melihat ada sesuatu yang salah: Kita tidak bisa melegimitasi, mengabaikannya, atau melupakan tindakan-tindakan itu'. Ia bahkan berseru untuk diadakannya investigasi lengkap yang bisa “mengungkap” – suatu penggunaan kata yang dipilih baik dengan bantuan pembukaan kuburan masal -- 'kebenaran mengenai kejadian tragis itu'.

. . “Namun, bagaimana ia bisa mengatakan pembantaian terhadap para tahanan yang tak bersenjata dan tak berdaya itu sebagai, 'suatu kesalahan', dan bukan sebagai suatu kejahatan? Ia bisa berbuat seperti yang ia tidak minta kita melakukannya. Ia melewatkannya begitu saja. Ia menjelaskannya dengan sebuah dongeng yang menimpakan kesalahan pda Sukarno. Katanya Bung Karno salah karena tidak segera melarang PKI pad awal Oktober. Rakyat 'telah bertindak aendiri', di beberapa daerah tentara 'mengambil inisiatif'. Cerita yang menyalahkan-Presiden ini telah diceriterakan lebih dulu. Notosusanto dan Saleh menghindangkannya di varian mereka yang terkenal mengenai Gerakan 30 September: 'masyarakat' , yang menununtut PKI dihukum, mengamuk ketika Sukarno mencoba 'melindungi partai' (maksudnya PKI, I.I.). Cerita seperti itu adalah omong-kosong. Suharto dan klknya, perwira-perwira tentara, menjegal Sukarno dan berindak malakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Mereka bisa saja menggunakan larangan Presdien untuk melegitimasi serangan-serangan pembunuhan mereka, seperti halnyua mereka menggunakan Supersemar untuk melegitimasi kup Maret 1966 yang mereka lakukan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:
Teman-teman Yth,

Kemarin siang (20 Feb) ada peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS) di Jakarta. Saya mendapat kehormatan ikut membahas buku itu pada acara tersebut. Bersama ini saya lampirkan makalah yang saya sampaikan pada acara tersebut. Kalau ada di antara Anda yang sempat mengomentari makalah terlampir, saya tenatu senang sekali.

Bung Salim.

SALIM SAID:

Tentang Buku Jusuf Wanandi “Menyibak Tabir Orde Baru ”. Beberapa komentar singkat pada peluncuran buku 20 Februari 2014 di CSIS, Jakarta.

Kalau waktu yang dialokasikan kepada saya untuk mengomentari buku ini singkat, maka yang wajib saya katakan, buku ini penting, amat berguna bagi kita yang berminat pada politik dan sejarah modern Indonesia, ditulis dengan baik dan karena itu enak dibaca.

Ini adalah buku tentang politik dan perpolitikan Indonesia pada tahun-tahun terakhir Orde Lama, jatuhnya Presiden Soekarno, hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI), naiknya Jenderal Soeharto, mapannya kontrol rezim Orde Baru hingga jatuhnya rezim Soeharto yang selama bertahun-tahun memanfaatkan ABRI, Korpri (Korps Pegawai Negeri Indonesia) dan Golkar sebagai alat kekuasaannya.

Harus saya tekankan, buku ini menjadi menarik karena penulisnya, Jusuf Wanandi, terlibat langsung dalam bagian-bagian penting politik dan perpolitikan masa itu. Ini adalah sebuah memoar politik  penulis yang juga sejarah politik Indonesia sekitar setengah abad terakhir.

Ini juga sebuah buku tentang CSIS (Centre for Strategic and International Studies),  riwayatnya, perannya yang amat penting pengaruhnya dalam mendukung – bahkan acap kali malah menentukan—arah kekuasaan Soeharto pada awal dan bagian terpenting masa berkuasanya. Juga tentang ketegangan CSIS dengan kelompok kritis terhadap Orde Baru. CSIS adalah lembaga think tank pertama di Indonesia dalam sejarah intelektual serta sejarah politik negeri ini. Tapi  dari penuturan Jusuf Wanandi, CSIS juga sebuah lembaga  yang berperan sebagai lembaga lobby politik yang untuk waktu cukup lama berfungsi amat efektif.

Buku ini juga mengungkap  sejarah politik Soeharto yang dengan instink politik dan ketrampilan yang canggih bukan saja bisa menyingkarkan Presiden pertama Republik Indonesia dengan cara yang amat canggih, tapi juga bisa berkuasa selama 32 tahun dan dengan saksama menyingkiran semua musuh-musuh politiknya. Patut dicatat, Soeharto adalah manusia  terlama  yang berkuasa di atas bumi Indonesia sejak wilayah ini diciptakan Allah. Juga jika dibanding dengan semua Gubernur Jenderal Belanda, para Raja  dan para Sultan sejak ratusan tahun sebelumnya.

Soeharto berangkat dari Kostrad.

Nasib Soeharto mengalami pasang naik bermula ketika secara mendadak sejumlah Jenderal, para pimpinan Angkatan Darat, dibantai oleh gerakan para perwira  yang dikendalikan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada subuh satu Oktober 1965. “Calon”  Presiden kedua R.I. memegang jabatan Panglima Kostrad waktu itu.

Berbeda dengan Kostrad zaman sekarang yang  mempunyai pasukan  sebanyak dua divisi tempur, pasukan yang dipimpin Soeharto waktu itu berada di berbagai Komando militer (KODAM) yang baru akan dikerahkan ke bawah kontrol Kostrad jika ada tugas khusus dari pimpinan Angkatan Darat. Maka tidak mengherankan jika ketika tiba-tiba muncul pada satu Oktober pagi sebagai Panglima yang berani melawan usaha kudeta Gestapu, orang bertanya-tanya: Soeharto Who? Dengan kondisi itulah, Soeharto tampil dan dalam waktu dua tahun dia telah berhasil menjadi Presiden kedua Republik Indonesia.

Siapa Soeharto? Pertanyaan inilah yang – antara lain — dijawab oleh Jusuf Wanandi.

Dari posisinya yang amat dekat kepada Soeharto dan lingkungannya di sekitar Kostrad dan kemudian kantor kepresidenan, Wanandi menjelaskan siapa Soeharto. Pengamatan dan interaksi Wanandi dengan Soeharto, membawanya pada kesimpulan, Pangkostrad itu bukan Jenderal yang fobia komunis. Dan PKI jelas tahu dia bukan bagian dari lingkungan Panglima Angkatan Darat, Letnan TNI Jenderal Achmad Yani. Di mata PKI, bahkan di mata Presiden Soekarno, Yani dan kelompokmya di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) adalah orang-orang  “keras kepala”  yang anti Komunis dan anti Nasakom. Bukti dari sikap PKI itu adalah terjadinya dua kali kunjungan Kolonel Latif kepada Soeharto di rumah kediaman Pangkostrad dan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) beberapa jam sebelum operasi Gestapu dilancarkan.

Apa yang dipercakapkan Latif dan Soeharto pada kedua pertemuan tersebut diungkapkan sendiri oleh keduanya. Di kediaman Soeharto, menurut cerita sang Pangkostrad, Latif melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Soekarno, sang Presiden. Pada pertemuan di RSPAD, karena keterbatasan waktu, tidak banyak yang mereka bicarakan. Meski ada dugaan Latif melaporkan operasi akan segera dimulai “mengambil” para Jenderal yang sebelumnya secara publik sudah dikampanyekan Soekarno sebagai “tidak loyal” kepada Pemimpin Besar Revolusi.

Menurut rencananya, para Jenderal yang dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal tersebut akan diambil untuk dihadapkan kepada Presiden Sukarno. Di depan Sukarno para Jenderal dari MBAD akan  didaulat  disingkiran dari MBAD  dan posisi mereka  diberikan kepada Jenderal yang mudah diatur oleh Sukarno. Latif berharap (menurut pengakuannya pada Mahkamah Militer yang mengadilinya di Bandung) Jenderal Soeharto yang akan naik menggantikan  Pangad Jenderal Yani.

Kita tidak mempunyai informasi apakah harapan Kolonel Latif tersebut disampaikan kepada Soeharto pada pertemuan di RSPAD malam itu. Yang kita semua  ketahui kemudian, pada pagi esoknya para Jenderal terbunuh, Soeharto mengamuk, orang-orang PKI kemudian banyak yang terbunuh di samping sejumlah besar dipenjarakan. Termasuk Latif. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pembunuhan massal di banyak tempat itu?

Menurut Wanandi, baik Soeharto maupun Sukarno, sampai batas tertentu, harus iku bertanggungjawab. Tapi Sukarno pertama-tama yang harus bertanggungjawab. Waktu itu dia masih Presiden. Soeharto, menurut Wanandi, seharusnya berusaha meyakinkan Soekarno meredakan ketegangan dan histeri massa yang menyebabkan pembunuhan massal itu.

Menurut ceritanya sendiri, beberapa kali Soeharto  meminta PKI dibubarkan, tapi Sukarno berkeras dan selalu berusaha meminta massa tenang sembari menunggu komando Pemimpin Besar Revolusi. Histeria yang nyaris merata, ketakutan kepada PKI yang sudah dipersepsikan sanggup dan telah melakukan pembunuhan keji dan sadis, hanya menyebabkan seruan dan himbauan Sukarno ikut tertiup angin menjauh dari masyarakat yang “histeris”. Pembunuhan berlanjut hingga yang harus dibunuh nyaris sudah habis. Menurut Wanandi, yang memicu terjadinya pembantaian adalah karena tidak adanya otoritas yang berwibawa mencegah dan menghentikannya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur pembantaian merupakan kelanjutan berdarah dari ketegangan yang sudah berlangsung lama, antara lain sebagai akibat aksi sepihak PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Tidak disebutkan Wanandi trauma Peristiwa Madiun 1948 yang sebenarnya juga menjadi salah satu akar pembantaian tersebut. Seperti diketahui Gestapu terjadi hanya 17 tahun setelah Pristiwa Madiun.

Masih tentang siapa Soeharto, Jusuf Wanandi mengungkapkan pengalamannya mendampingi  pemimpin tertinggi Indonesia yang baru itu.  Ternyata  acuan sejarahnya terbatas pada sejarah kerajaan Jawa . Berbeda dengan Sukarno sebelumnya, dunia gagasan Soeharto berputar dan hanya berakar pada budaya Jawa, termasuk gagasan kekuasaan  Jawa yang diketahuinya kebanyakan dari pengalaman dan cerita wayang. Sukarno sejak muda membaca luas tentang berbagai gagasan politik, ideologi dan sejarah dunia. Bagi seorang Soeharto yang memulai karir militernya sebagai pada  tentara Hindia Belanda (Knil), wacana dan sejarah gagasan yang setiap hari menjadi “suguhan” Soekarno lewat sejumlah pidatonya yang bagaikan tidak kunjung habis itu, adalah barang asing. 

Dengan latar belakang seperti itulah kita harus mengerti peran CSIS dan Jusuf Wanandi, Harry Tjan dan teman-temannya terhadap Soeharto dan periode awal pemerintahan Orde Baru. CSIS berdiri pada saat dan waktu yang tepat.Mereka yang mendirikan CSIS sudah bergiat di zaman Orde Lama ketika mereka menghadapi PKI. Di sana para pastor Jesuit ikut memainkan peran penting. Salah seorang di antaranya adalah Pater Beek. Sayang dalam buku Wanandi ini peran Beek sama sekali tidak muncul secara semestinya.

Kelompok politik cum intelektual yang paling siap pada awal sejarah Orde Baru adalah kelompok yang kemudian berumah dalam CSIS. Para Jenderal yang mendadak berkuasa itu memerlukan  sejumlah gagasan bagi mengelola negara. Hanya CSIS waktu itu yang siap. Pada CSIS itulah bertemu kepentingan politik kelompok Katolik tertentu, kekuatan politik sekuler, peranakan Tionghoa tertentu, Ali Murtopo, Sujono Humardani dan Soeharto sebagai konsumen berbagai gagasan dari lembaga tersebut.

Buku ini menjelaskan secara gamblang peran besar CSIS waktu itu, dan  peran pribadi Jusuf Wanandi serta Harry Tjan Silalahi. Itu terjadi pada periode Soeharto masih “perawan” dalam dunia politik. Yang sejak awal dipunyai mantan Pangkostrad itu terutama hanya instink politik yang  hebat dan kemampuan taktis yang prima serta ramalan seorang guru tentang hari depan Soeharto sebagai orang yang akan punya peran penting dan kuasa besar. Sebagai seorang yang pada dasarnya cerdas, Soeharto cepat belajar. Menurut cerita banyak orang, kalau pada tahun-tahun  pertama masa berkuasnya dia mencatat ketika para teknokrat menjelaskan kebijakan yang harus diputuskan,  sekian tahun kemudian para Professor – dikenal sebagai Berkely Mafia —yang mencatat jika Soeharto menguraikan pikiran dan rencananya. Kalau pada awal masa berkuasanya Soeharto mendengarkan secara saksama  taklimat yang diberikan Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, di kemudian hari CSIS dan para pendukungnya (Ali Murtopo dan L.B. Moerdani) dicampakkan begitu saja oleh Bapak Presiden. Soeharto merasa  sudah tahu semua. Pengalaman hidupnya sejak masa kecil mendidik dirinya tidak mudah tergantung pada siapa saja.  Juga tidak kepada ABRI, yang merupakan  modal kekuasaan utamanya pada awal kekuasaannya. Maka tidak sulit dimengerti jika CSIS juga dicampakkan akhirnya.

Belajar dari pengalaman tragis Sukarno yang berkuasa tanpa dukungan solid satu partai (dan karena itu terpaksa bergantung pada PKI untuk “mengimbangi” Angkatan Darat), Soeharto memerlukan partai yang akan ditugaskannya menduduki kursi-kursi di parlemen untuk melegitimasi kekuasaan otoriternya. Karena itu dia menolak gagasan Wanandi dan teman-temannya yang merencanakan membuat partai yang betul-betul akan menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus pendukung pemerintah. Soeharto memilih Sekretariat bersama (Sekber) Golkar, merombaknya untuk kemudian mengontrolnya dengan menempatkan para Jenderal yang gampang dikendalikannya.

Meski tidak terlalu terlihat, sejak awal dan secara berangsur, Soeharto mempersiapkan Golkar tergantung padanya sembari secara perlahan menghindarkannya dari ketergantungan kepada ABRI. Hal ini dengan bagus digambarkan oleh Wanandi. Ujung dari kebijakan Soeharto ini adalah konflik Presiden dengan ABRI yang merasa makin dijauhkan dari kekuasaan. Konflik antara Soeharto dengan ABRI mulai  terbuka pada masa kepanglimaan L.B. Moerdani. Tapi jika diamati secara saksama akan terlihat, latar belakang konflik yang berhulu pada pristiwa  Malari.

 Jenderal TNI Soemitro, Pangkopkamtib.

Pristiwa Malari (Malapetaka Januari) 1974 memperhadapkan Ali Mutopo dan kelompoknya (CSIS dan Opsus) dengan Jenderal TNI Soemitro, sang Pangkopkamtib yang juga Wakil Panglima ABRI. Polarisasi di kalangan kekuasaan waktu itu sebenarnya merupakan konflik antara para Jenderal di lembaga-lembaga militer (dipersonifikasihan oleh Soemitro) dan Para jenderal politik di sekitar Soeharto, dengan Murtopo dan Sujono Humardani sebagai contoh spesialnya. Diperhatikan secara saksama, sesungguhnya waktu itu tidak ada di antara para Jenderal tersebut yang merupakan potensi ancaman terhadap pusat kekuasaan Soeharto. Kompetisi yang terjadi lebih kurang masih pada tingkat rebutan mendekati kuping Soeharto sang Raja.

Kompetisi  tak terkendali pada suatu saat, lalu meledak menjadi huru hara ketika Perdana Menteri Jepang sedang berkunjung ke Indonesia. Di mata Wanandi, demonstrasi demi demonstrasi mahasiswa masa itu adalah gerakan untuk menyerang Soeharto. Barangkali memang ada golongan mahasiswa dengan latar belakang politik tertentu yang berusaha memanfaatkan kesempatan dengan mendesak Soemitro menyingkirkan Soeharto. Tapi Soemitro dan kelompoknya, para tentara professional di Dephan dan Kopkamtib, belum punya rencanaa sejauh itu. Kesimpulan  Wanandi  mengenai adanya ancaman terhadap Soeharto barangkali lahir lebih dari ketakutan tokoh CSIS itu dan klompoknya yang cemas apa yang bakal terjadi pada mereka jika kelompok Soemitro berhasil menyingkirkan Ali Murtopo. Secara militer kelompok Soemitro memang lebih kuat. Tapi sebenarnya dan kenyataannya yang paling kuat dan akhirnya keluar sebagai pemenang adalah Soeharto juga. Sebagai akibat Malari, Soemitro pensiun dini dari ABRI dan Ali Murtopo secara berangsur dijauhkan  dari lingkungan istana kekuasaan Soeharto.

Khusus tentang Soemitro, saya mendapat akses luas kepada mantan Pangkopkamtib yang berbadan subur itu setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di Ohio. Karena disertasi saya mengenai peran politik TNI, saya sering berjumpa dengan Soemitro, selain dengan sejumlah Jenderal senior lainnya. Sejak  akhir tahun delapanpuluhan dan berlanjut ke tahun sembilanpuluhan. Dari berbagai diskusi dan wawancara, saya berkesimpulan Pak Mitro itu padasarnya politically naïve. Tindakan- tindakannya dalam “konfrontasi” dengan Ali Murtopo adalah tindakan politik, suatu hal yang  tidak disadarinya. Dia punya rencana reformasi politik, perubahan politik, tapi tidak pernah menyadari bahwa setiap perubahan pasti menguntungkan satu pihak dan merugikan golongan lain. Baik Ali Murtopo, juga Soeharto akan dirugikan oleh agenda perubahan Soemitro. Kalau gagasan Soemitro berhasil dijalankan, kekuasaan tentara bertambah, Ali dan kelompoknya tersingkir, dan kontrol Soeharto secara perlahan akan berbagi dengan  Mabes ABRI. Untuk mencegah “ancaman” Soemitro itu,  Soeharto segera menyingkirkannya. Menarik untuk dicatat, gagasan Soemitro sebagian besar kelak menjadi garis perjuangan ABRI dalam menghadapi Soeharto, terutama sejak masa kepanglimaan L.B. Moerdani. Nasib Moerdani juga berakhir , lebih kurang sama, dengan  nasib  tragis yang menimpa Soemitro.

 L.B. Moerdani.

Bagaikan sebuah pagelaran wayang kulit, ketika  “wayang”  Soemitro masuk kotak secara mendadak, ki Dalang mengeluarkan  “wayang” Benny Moerdani dari kotak. Secara mendadak juga.  Moerdani yang sedang bersiap-siap berangkat Ke Negeri Belanda   sebagai Duta Besar, secara mendadak ditarik dari Seoul ke Jakarta. Dengan kekuasaan besar yang diberikan Soeharto kepadanya, Moerdani tampil lebih berkuasa  dari Soemitro. Menurut Wanandi yang amat dekat dengan Moerdani, perwira komando itu (pangkat terakhir di RPKAD, mayor, Komandan Bataliyon) pada  dasarnya  lebih seorang  tentara dari pada politisi. Pada hal pengangkatan dan pekerjaannya sebagai pejabat intel sangat sarat politik. Tugas Moerdani bukan hanya menjaga keamanan pisik Soeharto dan keluarganya, tapi terutama kekuasaan dan kontrol Bapak Presiden atas negara.

Seperti Soemitro sebelumnya, Moerdani juga kemudian mengembangkan visi politiknya  di dalam dan di sekitar kekuasaan Soeharto. Berada di sekitar Soeharto selama bertahun-tahun, Benny tiba pada kesimpulan, perkembangan pengelolaan negara dan politik yang dilakukan Soeharto sudah mencapai tingkat membahayakan negara.  Gagasan Moerdani, kekuasaan harus dikembalikan kepada ABRI yang pada awal Orde Baru menaikkan Soeharto. Jalan pikiran Moerdani yang demikian tidak berbeda jauh dengan pendapat Soemitro sebelumnya. Seperti Soemitro, Moerdani juga disingkirkan Soeharto. Dengan kata lain, Moerdani juga mengulangi nasib tragis seniornya.

Benny cerdas, membaca banyak, berani dan punya pengalaman tempur yang nyaris tak tertandingkan di kalangan TNI.  Tapi kelemahannya sama dengan Soemitro, tidak canggih berpolitik. Moerdani tentara yang mumpuni dan  memulai karirnya di Jakarta -- setelah ditarik dari Korea Selatan -- sebagai loyalis tulen Soeharto. Tapi di kemudian hari, dia menderita  disillusi kepada sang Presiden yang bertahun-tahun diabdinya sepenuh hati. Seloyal apapun Moerdani, yang lebih penting bagi Soeharto adalah kekuasaannya. Kepada Wanandi,  Ali Murtopo pernah mengungkapkan, Soeharto tidak pernah percaya seratus persen kepada siapa pun. Bapak Presiden itu juga , menurut Murtopo yang mengenalnya sejak lama di Semarang, enggan bergantung kepada hanya satu kelompok. Maka ketika gagasan dan gerak-gerik Benny  sudah terlihat sebagai ancaman di mata Soeharto, dengan mudah Bapak Presiden mencampakkan sang loyalis, menggantikannya dengan kekuatan lain. Inilah cerita di balik apa yang umum dikenal kemudian sebagai “de-benny-sasi.”

Tanjung Priok dan Try Sutrisno dan L.B. Moerdani.

Dalam kasus Tanjung Priok yang mengakibatkan banyak korban, sebagai Panglima Kodam Jakarta, Try Sutrisno, menurut Wanandi, adalah yang bersalah dan seharusnya bertanggung jawab. Tapi Moerdani melindungi Try karena demikianlah kehendak Soeharto. Perintah kepada Moerdani, karir Try jangan rusak oleh kasus Tanjung Priok. Soeharto mempersiapkan Try Sutrisno menjadi Pangab. Moerdani sendiri juga mengharapkan Try Sutrisno menjadi peminpin ABRI karena,  menurut Wanandi, Benny punya rencana mengendalikan Try dari belakang.

Timur Timor dan Moerdani.

Selama ini pendapat umum di Indonesia terutama di kalangan militer senior, invasi pasukan gabungan  ABRI ke Timor Timur (Operasi Seroja) tujuh Desember 1975, adalah pekerjaan L.B. Moerdani sebagai Asisten Intel Mabes ABRI/Dephankam. Tapi menurut Wanandi penyerbuan besar-besaran bukan gaya Moerdani. Benny berlatar belakang intel, dan memang tidak bisa mengelak mengenai keterlibatannya. Tapi keputusan Operasi Seroja ditetapkan Dephankam/ABRI, bukan Moerdani. Kepala intel itu, menurut Wanandi, hanya merencanakan operasi intel dengan sekitar 300 pasukan yang akan bekerja sama dengan sejumlah pengunsi di perbatasan.

Pandangan lain  mengenai Operasi Seroja diceritakan oleh Letjen TNI (purn) Sayidiman Suryohadiprodjo dalam pengantar buku Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. Timor Timur Untold Story.  Menurut Sayidiman, sebagai yang didengarnya dari  Jenderal TNI Maraden Panggabean, Pangab waktu itu, izin yang diberikan Presiden Soeharto kepada Moerdani sebagai pemimpin Operasi Seroja adalah operasi intel. Bagi Sayidiman, pada dasarnya satu operasi intelejen adalah tertutup (covert), bukan secara terbuka, bukan dengan penyerbuan oleh pasukan gabungan. Jadi, menurut Sayidiman lagi, melaksanakan operasi intelejen –seperti yang dilakukan Moerdani di Timor Timur -- dengan cara operasi  militer konvensional, jelas sebuah keganjilan, bahkan  kesalahan.

Soeharto dan Nasution.

Tidak kurang menarik pendapat Jusuf Wanandi mengenai hubungan Jenderal Soeharto dengan Jenderal Nasution. Menurut Wanandi, ketegangan antara kedua pembesar tentara itu bersumber pada  sikap Nasution yang “tidak pernah memaafkan Soeharto mengambil jabatan Presiden.” Dengan kata lain, Wanandi  berkesimpulan Nasution berambisi menjadi pangganti Sukarno dan gagal karena Soeharto. Kesimpulan ini terutama bersumber pada pengamatan Wanandi terhadap sidang MPRS 1968. MPRS waktu itu dipimpin Jenderal Nasution sebagai Ketua. Draf GBHN susunan Badan Pekerja MPRS yang dikontrol Nasution bersama dengan apa yang disebut Wanandi sebagai “golongan kanan,” berusaha mengganjal Soeharto dengan cara mempersulit hari depan kepresidenannya. Wanandi dan kelompoknya berhasil menggagalkan rencana Nasution tersebut.

Topik draf dari Badan Pekerja MPRS tersebut sampai kini secara terbuka  belum pernah secara obyektif dibicarakan. Bahkan dokumen-dokumen  draf Badan Pekerja itu kononnya sudah hampir tidak bisa lagi ditemukan. Sekarang sulit secara obyektif menilai apakah Nasution masa itu memang menjalankan kebijakan yang akan berakhir pada terbukanya kesempatan bagi dirinya menjadi Presiden.

Yang kita tahu sejak awal keributan Gestapu, Nasution tidak pernah menunjukkan minat menjadi Presiden menggantikan Sukarno. Nasution malah mendorong dan mendukung Soeharto menghadapi Sukarno dan akhirnya menggantikan Presiden pertama R.I. tersebut. Nasution tahu bahwa dia bukan orang Jawa dan waktu itu hanya orang Jawa yang bisa menghadapi Sukarno.  Seandainya Nasution berambisi menggantikan Sukarno, dia tidak akan menolak tawaran Pangkostrad Soeharto agar Nasution, perwira paling senior dalam ABRI waktu itu, memimpin “perlawanan” terhadap Gestapu dan kemudian Sukarno.

Selain watak Nasution yang terkenal peragu, Sukarno memang mengarahkan serangannya kepada Nasution yang dipandangnya “otak” kekuatan anti Komunis di dalam Angkatan Darat. Jadi kalau Nasution yang tampil kedepan, dan bukan Soeharto, perjuangan melawan Sukarno akan menjadi lebih sulit.

Sebagai seorang militer senior, Nasution juga  berpendapat, jangan sampai terjadi pergantian komandan pada saat operasi sedang berjalan. Ketika Nasution muncul di Kostrad dalam keadaan pincang dan kaki terkilir pada satu Oktober petang, Soeharto sudah memimpin operasi. Kebijakan  pertama Nasution, bantu Soeharto dan tolak  keputusan Sukarno mendudukkan Mayjen TNI Pranoto Rekso Samudro sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat.

Ketegangan  awal Soekarno-Nasution muncul ketika kedua Jenderal berbeda dalam cara menyelesaikan Gestapu. Nasution berkehendak Sukarno diadili, sementara Soeharto ingin urusan dengan Sukarno diselesaikan dengan jalan politik dan diplomasi. Di kemudian hari, ketika Soeharto sudah menjadi Presiden, ketegangan di antara mereka bersumber pada tafsiran atas konsep keterlibatan politik militer.Tafsiran Nasution sangat legalistik, sementara Soeharto lebih politis dan opportunistik.

Sebagai seorang ilmuwan politik yang mempelajari konsep dan sejarah peran politik tentara yang dicetuskan mula-mula oleh Nasution, saya berkesimpulan, Nasution cenderung lebih legalistik dari pada realistis. Pemikiran politik Nasution berkembang di masa pra Gestapu, ketika tentara hanya satu di antara  beberapa kekuatan politik di Indonesia. Pada masa pasca Gestapu, ketika militer (TNI-ABRI) sudah menjadi kekuatan politik tunggal, pemikiran Nasution tidak membahas perkembangan baru tersebut. Di sana Soeharto mengembangkan sendiri konsepnya sebagai militer (Seminar Angkatan Darat II) yang telah menjadi penguasa politik tunggal. Kritik Nasution terhadap Orde Baru dan terhadap Soeharto berputar di sekitar perbedaan tafsiran  terhadap konsep peran politik tentara tersebut. Dengan kata lain dan  secara singkat, harus  saya katakan, saya belum menemukan bukti untuk menerima kesimpulan Jusuf Wanandi bahwa “Nasution tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan kepresidenan.”

Penutup.

Saya ingin menutup komentar saya atas buku Jusuf Wanandi  yang kita bicarakan sekarang ini dengan mengulangi pernyataan awal saya. Ini buku amat penting. Salah satu yang membuat buku ini amat penting adalah terungkapnya sejumlah hal yang sayangnya  belum sempat secara saksama diuraikan penulis. Tapi ini lalu harus ditafsirkan, Jusuf Wanandi, sadar atau tidak, memberi tugas kepada para peneliti politik dan sejarah agar meneliti dan mengungkapkan hal-hal tersebut.

Berikut ini beberapa pertanyaan menarik yang menantang para peneliti:

Menyangkut CSIS, pertanyaannya,  siapa yang meladeni siapa? Siapa yang paling berkepentingan memanfaatkan CSIS? Ali Mutopo yang punya ambisi kekuasaan dan memerlukan tanki pemikir? Kelompok-kelompok cendekiawan Katolik yang lebih memilih hijau tentara karena takut pada hijau Islam? Kelompok pebisnis Tionghoa perantauan yang memerlukan perlindungan kekuasaan?

Penting untuk diketahui, Jenderal Soemitro menyebut Ali Murtopo (sebagai pemimpin Opsus) sebagai tokoh yang mendirikan CSIS untuk kepentingan operasi politiknya.

Menyangkut kepercayaan Wanandi,”Nasution tidak pernah memaafklan Soeharto karena mengambil jabatan Presiden,” perlu penelitian terhadap proses sidang MPRS 1968 serta dokumen-dokumen Badan Pekerja MPRS yang kabarnya sekarang sudah sulit ditemukan. Penelitian tersebut jangan sampai dipisahkan dari perkembangan hubungan Soeharto-Nasution sejak satu Oktober sore di Kostrad hingga naiknya mantan Pangkostrad itu menjadi Presiden kedua R.I.

Rapat para Jenderal pada tahun 1978 yang menunjukkan sikap kritis kepada kebijakan Soeharto. Momentum ini membuka kesempatan kepada Menteri Perindustrian, Jenderal Muhammad Jusuf, mempertontonkan kesetiaan dan pembelaannya kepada Presiden Soeharto.  Beberapa waktu kemudian Jusuf menjadi Panglima ABRI. Bagaimana sebenarnya jalannya rapat para Jenderal tersebut? Apa yang dibicarakan di sana?  Bisakah disimpulan Jenderal Jusuf (waktu itu sudah 14 tahun meninggalkan kegiatan militer aktif) menjadi Pangab karena pameran loyalitasnya tersebut, atau merupakan rencana lama Soeharto memberi “anugerah” kepada salah seorang yang berhasil mendapatkan dokumen Supersemar?

Peneliti yang jeli masih akan menemukan lebih banyak lagi topik menarik untuk diteliti dari membaca buku Jusuf Wanandi ini.***

Salim Said, doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Ohio, USA , Guru Besar Ilmu politik pada Universitas Muhammadiah Malang (UMM), Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan pengajar tetap pada  Sesko TNI, Sesko AD, Sesko AL. Menulis sejumlah buku mengenai peran politik TNI, Salim Said juga pernah ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduduki kursi  Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko (2006-2010).

* * *

JUSUF WANANDI'S MEMOIR ALLOWS GLIMPSES INTO THE MINDSET OF SUHARTO-ERA OFFICIALDOM

John Roosa

At times one comes close to feeling sorry for Pak Wanandi. So little in his life worked out as planned. The book, unlike so many je ne regrette rien autobiographies of Suharto-era officials, is filled with misgivings. He helped bring Suharto to power in 1965-66 and then regretted that the general stayed in power for so long. He rebuilt Golkar in 1970-71 and was later disappointed to see the organisation become the tool of Suharto’s personal power. He led the international PR campaign justifying the 1975 invasion of East Timor but then lamented the army’s brutal counterinsurgency tactics.

As a Chinese Indonesian, Wanandi particularly regrets the Suharto dictatorship’s blocking of his community’s access to government jobs. He changed his name from Lim Bian Kie in the spirit of assimilation only to be treated as part of a quasi-alien nation. Wanandi’s initial enthusiasm for the Suharto regime – with its promises of economic growth, political stability, and cultural tolerance – waned in the 1980s as its personalised, nepotistic, and racist character became entrenched.

Despite the author’s readiness to profess regrets, it is difficult to summon up any sympathy for him. He laboured for years on the dark side, helping the Suharto dictatorship commit a variety of crimes, and he remains proud of his work as the protégé of one of its most loathsome dirty-tricks intelligence officers, Ali Moertopo. His insider accounts of the decision-making behind various massacres are often self-serving and inaccurate.

The mass killing with which the regime began in 1965-66 was a ‘horrible mistake’. Unlike many of his New Order peers, who have either remained silent about the killing or offered full-throated justifications of it, Wanandi is at least willing to see something wrong: ‘We can never legitimise, gloss over, or forget those acts’. He even calls for investigations that can ‘bring up’ – a nicely chosen verb invoking excavations of mass graves – ‘the truths about those tragic events’.

Still, how can he call the slaughter of unarmed, defenceless detainees ‘a mistake’ rather than a crime? He can by doing what he asks us not to do. He glosses over them. He explains them with a fanciful story that blames, of all people, Sukarno. Bung Karno is supposedly at fault for not immediately banning the PKI in early October. People ‘took matters into their own hands’; in some regions, the army ‘took the initiative’. This blame-the-president story has been told before. Notosusanto and Saleh presented it in their famous 1967 tract on the September 30th Movement: ‘the public’, demanding the PKI be punished, ran amok when Sukarno tried ‘to protect the party’. The story is nonsense. Suharto and his clique of army officers sidelined Sukarno and proceeded to do what they had already planned to do. They would have used a presidential ban to legitimate their murderous assaults, just as they used his Supersemar to legitimate their March 1966 coup.

Wanandi nearly concedes as much. He claims, with remarkable frankness, that the ‘killing campaign’ in Central Java ‘was led by Sarwo Edhie’, the RPKAD commander sent there to attack the PKI in mid-October. Wanandi unfairly casts him as the sole agent of extermination. He omits Suharto’s role. And he seems oblivious to the perversity of his depiction of Sarwo Edhie’s motivations: ‘He had a personal grudge against communists to avenge the death of Achmad Yani, his friend and patron.’ Tens of thousands of ordinary civilians in Central Java, people who had nothing to do with Yani’s murder at Lubang Buaya, had to be slaughtered because Sarwo Edhie wanted to avenge the death of his old buddy from Purworedjo? Was the current president’s father-in-law that pathological? Wanandi does not mention that the student movement in Jakarta, of which he was a prominent leader, feted Sarwo Edhie as a great war hero when he returned after the killing spree.

Wanandi’s account shows how closely the student movement worked with the army. The students knew in early October that they were in no danger. The PKI put up no resistance as they rampaged through the streets, ransacking and burning houses, offices, and schools. But still they pretended as if they were brave heroes at war risking their lives. Wanandi notes in passing, without an expression of regret, that the students of the Indonesian Student Action Front (KAMI) forced people to join their demonstrations: ‘We would send civil defence (Hansip) personnel around to people’s houses, advising them that they would be regarded as PKI if they did not attend our meetings.’

Wanandi doesn’t explain precisely how and why Ali Moertopo, whom he calls Pak Ali, recruited him. He mentions that he first met him at a Kostrad ‘seminar’ in 1963 at which army officers declared that China and the PKI were their main threats, not the Western imperialist powers that Sukarno identified. (With such views being expressed, it must have been a secret, invitees-only gathering.) It was a fateful meeting: ‘I was not to know then what a great influence he was to have over my life.’

His account of Moertopo’s Opsus, the secret organisation inside Kostrad, to sabotage Konfrontasi, is as revealing as it is confusing. He claims Opsus began in mid-1965 during a meeting between Moertopo and Suharto (of Kostrad) and Yani, the army commander. But then he claims that Moertopo began contacting Des Alwi and other Socialist Party of Indonesia (PSI) figures, living abroad after their support for the failed 1957-58 rebellion, in September or October 1964. Perhaps the meeting with Yani was in mid-1964. He casually mentions, as if it was a routine matter, that Moertopo smuggled ‘rubber and other goods’ to generate money for Opsus and accumulated $17 million in banks in Singapore and Malaysia. Was the PKI’s term ‘capitalist bureaucrat’ (kabir) entirely inaccurate?

Moertopo appears in this book as a clever servant of Suharto’s. In the film about an English manor, Gosford Park (2001), a servant explains that she has to anticipate, to know what the masters want ‘before they know it themselves’. Wanandi saw Moertopo’s ‘strength’ in his ability to anticipate: ‘He always felt he had to prepare the old man [Suharto] in advance, before events happened.’

Wanandi joined Moertopo’s staff in 1967 just as the colonel became Suharto’s point man for Papua. For two years, starting in mid-1967, Wanandi was involved in the preparations for the holding of the Act of Free Choice in Papua. The strategy, according to him, was seduction. He brought in boatloads of tobacco and beer so that the Papuans would look kindly upon Indonesia. Wanandi does not discuss the coercive and deceitful tactics to win the vote, avoiding an engagement with the kind of documentation found in John Saltford’s 2003 book The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal, and remains silent on the terrors that Indonesia has inflicted on the Papuans since 1969. (Much of the section on Papua has already appeared in an essay Wanandi published in Inside Indonesia in 2009.

The ‘success’ in Papua emboldened Suharto’s men to attempt a similar strategy in East Timor. One of the longest sections of the book concerns Wanandi’s role in annexing East Timor in 1974-75. He is desperate to clear his name, especially now that the country has won independence, two truth commissions have issued reports exposing the Indonesian military’s atrocities and some Australian embassy files referring to his role have been declassified.

He insists that his strategy was again, merely seduction. Moertopo’s group started Operation Komodo in April 1974 for ’gathering intelligence and peddling pro-Indonesia propaganda‘ and training East Timorese to fight Fretilin on their own. They hoped to annex East Timor ‘through diplomatic means’ and then hold some kind of act of self-determination, after about seven years, once Indonesia had prepped the East Timorese so that they would vote the right way, as in Papua. The East Timorese would come to see that ‘the only logical path was to become part of Indonesia’.

As his story goes, their strategy lost out as General Benny Moerdani, the military intelligence chief, started Operation Flamboyan in early 1975, which sent Indonesian-trained East Timorese across the border to take the country by force. Then that operation lost ground to Operation Seroja in August 1975, when the military commander, Panggabean, proposed to use Indonesian troops to take East Timor. It was, Wanandi opines, a ‘stupid’ plan. Fretilin’s military victory and its declaration of independence in November provoked Suharto into opting for Panggabean’s plan. ‘The whole thing went haywire.’

While depicting Moerdani and Panggabean as the villains, Wanandi unintentionally indicts himself. At no point did his Moertopo faction envision a genuine act of self-determination for the East Timorese. The plan from the start was to annex East Timor and the debate with the other factions was only over the method.

Once the Indonesian troops launched a full-scale invasion in December, Wanandi made the diplomatic rounds: ‘It was a PR job, and not a nice one, because we didn’t agree with what was happening.’ He was in Washington DC coaching the people Indonesia sent to testify to the US Congress, explaining to them how they could not admit that the troops had ‘invaded’.

Wanandi has the remarkable ability to acknowledge a crime and then blame the victims for it. He admits Indonesian troops shot and killed five foreign journalists in Balibo to eliminate witnesses to the invasion: ‘it could not be known that they were invading’. So here is a clear admission to a war crime: the deliberate murder of non-combatants. Then he blames the journalists themselves for putting themselves in a war zone: ‘They thought it would be a picnic and of course they were shot.’ Of course.

This memoir allows us some glimpses into the depraved mindset of Suharto-era officialdom. Wanandi and his fellow Golkar leaders engineered electoral victories every five years by intimidating people. They sent civil defence personnel house-to-house to inform people that a vote against Golkar would be construed as a vote for the PKI. They organised a civil servants association as a ‘tool of Golkar to win elections’. They mobilised street toughs, the preman. Wanandi is proud of the electoral victories and is not troubled by the underhanded methods to achieve them. Pak Ali assigned him tasks and he completed them successfully. Asal bapak senang (as long as the boss is happy). Moertopo famously called commoners ‘a floating mass’; they had to be manipulated and directed because they were too stupid to think for themselves. Wanandi takes that premise for granted.

Moertopo arranged the funding for Wanandi’s think-tank, CSIS, in 1971 by calling up various Chinese Indonesian businessmen, cukong (a term Wanandi euphemistically translates as ‘patron’), and asking for money: ‘that was all that was needed’. With CSIS, Wanandi styled himself as an intellectual and cultivated contacts with foreign academics, all the while serving as a Golkar boss and intelligence operative. CSIS was another seduction strategy, this time targeting foreigners who were influential in shaping international opinion about the Suharto regime. It was also a way to monitor and punish the recalcitrant ones, like Benedict Anderson. (Anderson has written about his run-ins with Wanandi in his 1996 article in the journal Indonesia, ‘Scholarship on Indonesia and Raison d’État’.)

Wanandi would like readers to think he has a heart; that his work on the dark side has only left him streaked with grey and not dyed jet black. He recounts his lobbying in the 1970s to get political prisoners released and allow the Red Cross into East Timor. This work seems to have been greatly motivated by the need to placate foreign criticisms of the regime.

I was surprised to find Wanandi flattering my book about the September 30th Movement ‘as the best explanation of who was behind the coup and why it failed’. The praise is accompanied by a silence on my condemnation of the army’s reaction to the movement. As is his habit, he blames the victims. The movement was ‘a terrible blunder that opened the floodgates to retribution’. The PKI was responsible for the violence against it. He invokes the old cliché: the atmosphere of the time was ‘kill or be killed’. That specious depiction of the time conveniently exonerates the perpetrators who cowardly executed people who were already tied up and then made them disappear. As the recent film The Act of Killing (2012) reveals, the best way to dispel the perpetrators’ myths is to let them describe precisely what they did.

Wanandi ends his book in Candide-like fashion, bereft of the optimism that animated his early enthusiasm for the Suharto regime, writing about his think-tank as the little garden he cultivates. By the end of the book I felt like going outside and cultivating a real garden as a relief from reliving the grey-on-grey nightmare of Suharto-era officialdom.

Jusuf Wanandi, Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998 (Singapore: Equinox, 2012).

John Roosa (jroosa@mail.ubc.ca) is Associate Professor of History at the University of British Columbia and author of Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia (Madison: University of Wisconsin Press, 2006).