SEKADAR RESPONS TERHADAP “ENAM PERTANYAAN POLITIK” GOENAWAN MUHAMMAD * * *

Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 19 Maret 2014
------------------------------

SEKADAR RESPONS TERHADAP “ENAM PERTANYAAN POLITIK” GOENAWAN MUHAMMAD

* * *

Beberapa hari yang lalu, jurnalis dan budayawan GOENAWAN MUHAMMAD mengajukan enam pertanyaan politik di media FACEBOOK.

Di bawah ini sekadar respons terhadap enam pertanyaan penting yang diajukan Goenawan Muhammad, sbb:

* * *

Goenawan Muhammad (GM): Hari-hari ini sedang akan dijawab beberapa pertanyaan dasar dalam politik Indonesia:

(GM) – 1, Benarkah uang akan menentukan pemenang?

Respons 1 -- Tidak benar “uang akan menentukan pemenang”- Apalagi dewasa ini Indonesia sedang dalam proses Reformasi dan Demokrasi.
Setelah 32 th fikirannya dipasung dan didikte oleh penguasa rezim Orba, akhirnya tokh "meledak", menggulingkan suatu rezim yang selama tiga dasawarsa lebih bersandar pada kekerasan dan dikte.
Proses pencerahan fikiran sebaqai kelanjutan gerakan Reformasi dan Demokrasi tidak akan berhenti. Bisa terjadi kemandekan. Tetapi itu bersifat  sementara.
Terpilihnya Jokowi sebagai gubernur Jakarta merupakan petunjuk bahwa perkembangan kesadaran fikiran masyarakat lebih menentukan ketimbang uang.

(GM) 2, Bisakah jangkauan oligarki ditangkis?

Respons 2 -- Jangkauan oligarki "bisa ditangkis".... tapi tidak mudah. Sesekali oligarki bisa berdominan.

(GM) 3, Bisakah kepercayaan kepada partai politik dipulihkan?

Respons 3 -- Secara umum parpol dianggap sebagai satu-satunya kendaraan politik untuk memperoleh hak memerintah.
Mau tidak mau masyarakat akan mencari parpol mana yang "bisa dipercaya". . Atau yang paling "sedikit dosa" nya. Dewasa ini masyarakat belum sampai pada kesimpulan untuk secara masal 'turun ke jalan-jalan raya berdemo seperti pada periode akhir Orde Baru (1998). Belum ada suatu krisis nasional yang serius dan gawat! Yang pemecahannya hanya mungkin melalui pergantian kekuasaan, melalui perubahan sebagai akibat aksi-aksi ekstra- parlementer yang bergelora dan meluas di seluruh negeri.

(GM)-4, Seberapa jauh generasi muda menganggap proses politik yang terbaik adalah melalui pemilihan umum?

Respons 4 -- Generasi muda, melalui kegiatan mereka sendiri, sedang tumbuh dalam pengalaman dan politik . . . mereka bersedia ambil bagian aktif dalam proses perubahan EVOLUSIONER , suatu perubahan bertahap dan berangsur yang damai . . . mereka belum sampai pada kesimpulan untuk secara masal 'turun ke jalan-jalan raya' . Berarti mereka masih menganggap jalan  parlementer, sebagai jalan yang bisa dan perlu ditempuh.

(GM) -5, Akankah mereka aktif terlibat dalam gerakan perbaikan?

Respons 5 -- Selama ini kaum muda, dalam jumlah yang tidak kecil, secara terpisah maupu bersama, dengan berbagai cara dan di berbagai bidang kehidupan, sedang terlibat dalam gerakan perbaikan.

(GM) -6, Sejauh mana cita-cita dan paham politik dari masa lalu (kiri, Islam, nasionalis) berpengaruh?

Respons 6 -- Pengaruh paham politik masa lalu tak terelakkan memberikan pengaruhnya terhadap generasi muda - - -

Tetapi yang diwarisi itu tidak utuh ideologi dan politik (Kiri Sosialis, Islam, Nasionalis) yang lama ....

Namun, secara esensiil . . . mereka tidak mungkin samasekali bebas dari aliran-aliran Kiri- Sosialis, Islam maupun Nasionalis masa lampau .

* * *

Tiga aliran politik ini: -- Islam, Kiri (Sosialis) dan Nasionalis – akan tetap hidup subur di Indonesia. Karena itulah ideologi bangsa Indonesia! Tetapi kaum muda, generasi baru -- akan menemukan/menciptakan aliran Kiri (Sosialis), Islam dan Nasional hasil godokan mereka sendiri.

Mereka juga menerima pengaruh perkembangan dan pergolakan yang terjadi DI LUARNEGERI.

* * *

Kolom IBRAHIM ISA

Selasa, 18 Maret 2014
---------------------------

BOLEH IKUT MILIH !!

TAPI . . . . . DI BELANDA (?!)

* * *

Besok, hari Rabu, 19 Maret, 2014, bersama Murti aku akan menggunakan “HAK PIIH” kami di Stadsdeelkantoor Amsterdam Zuidoost, Anton de Kom Plein, dimuka Winkelcentrum Amsterdamse Poort.

Kami akan akan memilih siapa-ciapa dari para caleg berbagai parpol nasional dan lokal di Belanda, yang kami setujui duduk di Dewan Kotapraja Amsterdam. Kami punya hak itu, boleh ikut milih siapa yang akan memerintah kami, empat tahun kedepan.

Kalau difikir-fikir keadaan ini sungguh 'luar biasa'.

* * *

Bisa terjadi diunia ini seperti apa yang kami alami. Coba fikir . . suatu keluarga, warganegara suatu negeri, dalam hal ini kami sekeluarga sebagai warganegara Belanda, seperti halnya -- ratusan kawan-kawanku yang senasib-seperjuangan, “terbuang”, “berlang-lang buana” di luar negeri. Di negeri sendiri, dicari-cari penguasa militer, di persekusi, masuk daftar hitam rezim Orba sebagai “agen G30S”, sebagai “orang bermasalah”. Kalau pulang ketika itu pasti masuk penjara atau dibuang ke P. Buru. Kemungkinan besar sekali “hilang” begitu saja tak tahu rimbanya atau dimana kuburannya.

Tetapi di negeri Belanda kami dan semua kawan lainnya yang minta suaka di sini diberi perlindungan politik dan keamanan. Kemudian menjadi warganegara . . . dan pada setiap pemilihan umum, nasional maupun lokal, punya HAK PILIH . . . .

Keberadaan para mantan eksil di negeri ini, menjadikannya sebagai manusia yang punya hak dan kewajiban sama dengan wrganegara lainnya.

* * *

Nyatanya memang seperti itu .. Aku ini orang Indonesia, warganegara RI, seperti para eksil lainnya, lahir dan dibesarkan di Indonesia, sebagian besar hidup – tak ada lain yang kukerjakan – – selain --- Ikut memberikan sumbangan semampunya demi Kemerdekaan dab Kejayaan Bangsa dan Tanah Air . . . Ada yang sebagai buruh, pegawai, guru, dosen, dokter, insinyur, akhli hukum dll. Banyak dari mereka adalah pejuang aktif dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Dan kebanyakan juga pendukung politik Presiden Sukarno yang setia.

Tapi, mendadak sontak, dikarenakan perubahan politik drastis di Indonesia, kaum militer berkuasa dan Presiden Sukarno disingkirkan . . . paspor mereka bersama ratusan warga Indonesia lainnya DICABUT DENGAN SEWENANG-WENANG .

* * *

Pemerintah Belanda bukannya tidak tahu bahwa kebanyakan dari generasi kami ini, pada periode perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, baik ketika Proklamasi 1945, maupun dalam periode Agresi Militer Belanda I dan II, adalah prajurit-prajurit yang ambil baggian dalam perang kemerdekaan tsb. Jadi pernah berhadap-hadapan sebagai musuh! Karena pemerinth Belanda sebagaimana banyak negeri Eropah, menghormati prinsip-prinsipo demokrasi dan hak-hak azasi manusia, mengakui Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia – PBB dan . . . .. kerena kami sebagai peminta suaka mengalami persekusi dan teror rezim diktatur Orba, maka suaka kami diterima. Juga diterima jadi warganegara Belanda . . . dan seperti warganegara Belanda lainnya . . . PUNYA HAK PILIH.

Hak kemanusiaan yang kami peroleh di negeri asing ini BUKAN SEMU! Tapi sungguhan dan RIIL.

* * *

Entah bagimana fikiran pemerintah Indonesia setelah membaca tulisanku ini, DI NEGERI SENDIRI DIPERSEKUSI TANPA PROSES HUKUM APAPAUN …. di negeri bekas penjajah . . .. DIPERLAKUKAN SEBAGAI INSAN BERMARTABAT... PUNYA HAK PILIH.

* * *

Jadi besok kami akan NYOBLOS DAFTAR TANDA GAMBAR DAN PERORANGAN PARPOL-PARPOL siapa yang akan berhak memerintah kami empat tahun kedepan .

Besok kami melaksanakan hak kami sebagai warganegara yang normal. . . .YANG TIDAK KAMI PEROLEH DI NGERI SENDIRI!

* * *

“DIAN” – “IMWU-Nederland” “SIAPA SIH YG MAU JADI UNDOCUMENTED?

Kolom IBRAHIM ISA

Senin, 17 Maret 2014

------------------------------

“DIAN” – “IMWU-Nederland”

“SIAPA SIH YG MAU JADI UNDOCUMENTED?

* * *

Kemarin pagi itu, adalah hari Minggu mula-mula redup dengan tiupan angin dingin tak hentinya. . . . Suatu hari musim semi yang tidak menyenangkan . . .Namun, tidak merintangi sejumlah warga Indonesia dari Amsterdam, Purmerend, Delft, Zeist, Urecht, Leiden, dll kota, memenuhi undangan Stichting DIAN. Mereka berdesak-desak (sekitar 75 orang) di dalam ruangan pertemuan “Gedung Bangsa Jawa Surinam”, di Paasheuvelweg 28, Amsterdam Zuidoost.

Akhirnya Cuaca tokh merestui kami . . . Untung, tak lama kemudian Sang Surya menampakkan sinar indah segarnya . . . memancarkan sinar hangat terus sampai kemudian bersembunyi lagi sore itu di balik horizon.

Dari pagi sampai sore -- “Stichting DIAN” (Ketua Farida Ishaya; Sekretaris Aminah Idris), yang semula berdiri sebagai grup Wanita Dian di Amsterdam, 27 tahun yang lalu, mrnggelar acara, dengan para peduli Indonesia, dalam suatu pertemuan diskusi sekitar kegiatan pekerja Migran Indonesa di Belanda. Dan menonton sebuah film dokumenter mengenai kegiatan pekerja migran Indonesia di Hongkong, kemudian film cerita berjudul “THE BEHEADING OF MINAH”.... Dipenggalnya Minah, pekerja migran Indonesia di Saudi Arabia, dihukum pancung, karena telah menewaskan majikannya dalam rangka membela diri dari pemerkosaan dan kekerasan yang berulang-ulang.

* * *

Bagi hadirin, pertemuan yang dipandu oleh salah seorang pimpinan IMWU, Ratna SAPTARI, merupakan suatu “kumpulan” yang unik sekali. Di situ hadir teman-teman dari Perhimpunan Persaudaraan Indonesia, Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, St Wertheim, PERDOI, St. Sapu Lidi, dan banyak lagi. Disebut “unik, karena selain acaranya tunggal, yaitu SITUASI DAN KONIDISI BURUH MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA, juga karena sejumlah perwakilan organisasi masyarakat Indonesia di Belanda, berkumpul bersama, adalah “unik”. Suau pertemuan dimana Dini Setyowati mendeklamsikan sajaknya mengeni nasib kaum buruh migran Indnesia.

Dikatakan “unik” karena pertemuan hari itu KHUSUS diperuntukkan bagi “IMWU” – Indonesian Migrant Workers Union – Persatuan Pekerja Migran Indonesia – Nederland.

Sempat kunyatakan dalam pertemuan kemarin itu: . . . Sudah begitu lama tinggal di Nederland, baru sekarang ini “tahu” bahwa ada suatu organisasi Indonbesia di Belanda yang namanya “IMWU”. Saya suka menulis, kataku, tapi baru sekarang sadar ada organisasi yang namanya IMWU. Sungguh bodoh sekali! . . .

Yasmine Soraya, Sekjen IMWU, Nederland pembicara pertama, menyatakan bahwa, “apa yang dikemukakan Pak Isa, bahwa “sungguh bodoh, tidak mengetahui tentang keberadaan “IMWU”, itu tidak benar. Karena kami baru berdiri tiga tahun yang lalu, jelas Yasmine.

Dalam penjelasannya, dikemukakan bahwa “IMWU Nederland, adalah sebuah organisasi (self-organisation) yang didirikan oleh dan untuk para Pekerja Migran Indonesia di Nederland. Tujuan IMWU adalah mempromosi hak-hak buruh bagi semua pekerja khususnya para pekerja Indonesia, baik yang punya maupun yang tidak punya dokumen, di Nederland.

Kami bertekad untuk menghapuskan perdagangan manusia, memperdagangkan kesempatan kerja, kesewenang-wenangan dan berbagai bentuk pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap semua pekerja khususnya pekerja Indonesia di Belanda.

* * *

Mengenai masalah mengapa terdapat buruh migran Indonesia, antara lain di negeri Belanda, yang tidak memiliki dokumen, Yasmin Soraya menulis a.l,

. . . . . Bila kesejahteraan sudah tercapai di Indonesia, maka tak akan ada yang mau ambil resiko mencari nafkah di negeri orang jauh dari keluarga, bahkan sampai melanggar hukum dengan tanpa dokumen. Siapa yang mau was-was setiap waktu akan penangkapan, siapa yang mau berada di posisi rentan eksploitasi, sering didiskriminasi bahkan oleh bangsa sendiri? Siapa yang mau?

. . . Tidak semua orang punya kesempatan mendapat kerja layak, tidak semua orang seberuntung yang dapat bekerja dengan tenang, tidak semua orang memiliki jalan mulus tanpa perjuangan berat untuk mencapai kesejahteraan. Tidak semua orang. Tapi maukah pemerintah mengerti situasi ini, atau justru marah-marah, bahkan mengancam menuntut seperti pak Tatang . . . . .?

Untuk memperoleh sekadar informasi permulaan tentang apa permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja Migran Indonesia, baik ditelusuri tulisan Sekjen IMWU beberapa waktu yang lalu ( Rabu, 02 Oktober 2013), sbb:

SIAPA SIH YANG MAU JADI UNDOCUMENTED? LanjutanKemerdekaan yang Semu: Paspor sebagai ‘Senjata’[1]

Oleh Yasmine Soraya dkk, IMWU NL

"Mbak, kami baru pulang kongres. Malam, lelah dan menjengkelkan. Aku ribut sama pak Tatang dari Kemenlu, masalah paspor dan SPLP. Menurut dia paspor dan SPLP itu sama. Aku bilang memang sama, tapi masa berlakunya berbeda. Dan kita mengalami kesulitan untuk pengiriman uang dll. Semua teman TKI dari negara lain mengamini, tapi itu tambah membuat dia marah.

Karena semua seminar di ruangan lain sudah lama selesai, akhirnya meeting ditutup tanpa ada jawaban yang bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kita.

Sorry ya Mbak, ternyata orang kemenlu itu tidak mau tahu bagaimana keadaan sebenarnya di lapangan.“ (Yulia Mallo, coordinator re-integrasi IMWU NL pada Kongres Diaspora Indonesia, 19 Agustus 2013)

* * *

Peristiwa di atas tidak terjadi untuk pertama kalinya. April 2012, saat diskusi di KOMNAS Perempuan, pak Tatang sudah sempat marah, ketika kami mengemukakan alasan mengapa sebaiknya diberi paspor dan bukan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor), bagi rakyat tak terdokumentasi yang butuh perpanjangan paspor. Alih-alih mendengarkan kami, beliau malah mengancam akan menuntut kami.

Waktu itu kami kemukakan bahwa SPLP mengakibatkan penyelewengan wewenang dan penjualan paspor oleh oknum di KBRI (ini pernah terjadi beberapa tahun lalu sebelum masa jabatan Dubes baru).[2] Beliau minta bukti dan bila tak ada bukti, beliau mengancam akan menuntut. Masalahnya bukan ada tidaknya bukti. Butir itu sendiri tak akan muncul bila peristiwanya tak terjadi. Tidak akan ada kawan-kawan yang melapor bila hanya desas desus semata. Terlalu berlebihan bila kami dianggap membual dan memberikan kebohongan, apa untungnya bagi kami?

Kami hanya membeberkan apa yang terjadi di lapangan. Dan betapa sulitnya membuat para pemimpin mendengar jeritan rakyat. Bahkan seorang DIRJEN Perlindungan WNI pun tidak menunjukkan niatnya ingin melindungi WNI, begitu ada WNI yang mengadu.

Apa sih masalah sesungguhnya?

Sepertinya telah terjadi salah paham antara dua kubu; pemerintah dan rakyat. Bahkan sepertinya banyak yang sulit mengerti duduk masalah yang sebenarnya. Ibu Dubes, Retno Marsudi, telah menunjukkan niat baiknya memfasilitasi penyelesaian permasalahan SPLP vs paspor ini. September 2012, atas inisiatif Retno Marsudi, diadakan lokakarya yang mengundang perwakilan Kemlu, Menakertrans, dan Kemkumham RI. Sayang tak ada penyelesaian signifikan. Yang ada penjelasan semata soal mengapa yang diterima WNI tak terdokumentasi adalah SPLP.

Dan ini sudah putusan akhir pemerintah dengan dikeluarkannya surat DIRJEN Imigrasi pada DUBES RI untuk Kerajaan Belanda Nomor: IMI-UM.01.01-2579 tertanggal 18 Mei 2012, tentang tanggapan terhadap penerbitan SPLP bagi WNI Overstayers (tak terdokumentasi). Atas surat tersebut, kami, rakyat, dituntut menelan bulat-bulat keputusan pemerintah tersebut. Titik.

Dua permasalahan yang diangkat

1. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)

Dalam tulisan terdahulu “Kemerdekaan yang semu : Passport Sebagai ‘Senjata’[3] telah dijelaskan panjang lebar bahwa sesuai perundang-undangan, SPLP itu hanya berfungsi untuk pemulangan.[4] Tetapi dalam prakteknya, SPLP tetap saja diterbitkan bagi WNI yang tidak berniat pulang. Persyaratan membuat SPLP ini pun bermacam-macam dan terkadang banyak kawan sulit memenuhinya (apalagi yang paspornya dipalsu agen), padahal adakah peraturan khusus mengenai persyaratan pembuatan SPLP ini?

Dalam Surat Dirjen Imigrasi diatas dikatakan bahwa WNI overstayers tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan paspor bagi WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia. Padahal apabila pemerintah berniat baik, WNI tersebut dapat saja memenuhi persyaratan mendapatkan paspor. Undang-undang memberi keleluasaan persyaratan bagi pembuatan paspor, hanya dengan paspor lama dan kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut.[5] Jelas bahwa persyaratan sifatnya flexible; paspor lama dan penunjuk tempat tinggal pemohon dinegara itu. Sayangnya keleluasaan tersebut tidak digunakan demi kepentingan rakyat.

Di Belanda contohnya, persyaratan permohonan penggantian/pembaharuan paspor RI[6] harus menyerahkan fotocopy kartu ijin tinggal/verblijfdocument yang masih berlaku dan surat keterangan penduduk di suatu gemeente (kota) dengan menyebut kewarganegaraannya (bahasa Belandanya internationaal uittreksel van bevolkingsregister met vermelding v.d. nationaliteit). Bila tak punya, persyaratan ini tak bisa diganti dengan keterangan lain seperti yang tertera dalam peraturan perundangan di atas. Aturan yang sungguh rigid dan tak bertoleransi. Akibatnya banyak WNI dan anak-anak mereka tak memiliki paspor atau SPLP.

2. Bukan SPLP vs Paspor saja tapi juga masalah bukti identitas

“SPLP itu sama dengan Paspor”, berulang kali pernyataan ini didengungkan oleh pemerintah; oleh pihak imigrasi dan terakhir oleh pak Tatang, pejabat kemlu. Memang ada dua macam dokumen perjalanan RI: SPLP dan paspor. Memang SPLP juga salah satu bentuk perlindungan —meski perlindungannya hanya dalam hal pemulangan saja. Tapi yang menjadi masalah adalah bukti identitas yang diakui masyarakat internasional. Dan ini hanyalah paspor.[7]

SPLP hanya sama dengan paspor dalam hal fungsinya sebagai dokumen perjalanan, tapi bukan sebagai bukti identitas. SPLP tidak diakui sebagai bukti identitas dalam kehidupan sehari-hari di dunia internasional.[8] Lucunya, PP baru No. 31 tahun 2013 atas penjelasan UU No. 6 tahun 2011 yang baru dikeluarkan mulai menyebutkan bahwa dokumen perjalanan juga adalah bukti identitas.[9] Pemerintah bisa saja mengklaim bahwa SPLP juga bukti identitas, tapi di lapangan dan terutama di dunia internasional hal ini tak berlaku.

Siapa sih yang mau jadi undocumented?

Masalah undocumented memang rumit. Tidak akan ada orang yang mau jadi undocumented bila keadaan tak memaksa. Bila kesejahteraan sudah tercapai di Indonesia, maka tak akan ada yang mau ambil resiko mencari nafkah di negeri orang jauh dari keluarga, bahkan sampai melanggar hukum dengan tanpa dokumen. Siapa yang mau was-was setiap waktu akan penangkapan, siapa yang mau berada di posisi rentan eksploitasi, sering didiskriminasi bahkan oleh bangsa sendiri? Siapa yang mau?

“Kita tuh CINTAAAAAAA banget sama Indonesia,” kata mbak —sebut saja— Rini, salah satu kawan tak terdokumentasi, pekerja dengan dua anak yang berusaha mendapatkan dokumen tinggal di Belanda. “Tapi karena sulitnya situasi Indonesia, birokrasi yang rumit, maka kami harus mencari jalan untuk kelangsungan hidup kami.” 

Maka, jangan salahkan mereka bila banyak WNI overstayers di dunia ini tak memproses penggantian paspor ketika masa berlaku paspor habis. Maklum prosedur dan persyaratannya terkadang tak bisa dipenuhi dan pada akhirnya mereka lebih memilih tak terdokumentasi saja. Karena memang, seperti kata bu Yati dalam tulisan sebelumnya, memiliki SPLP itu “Percuma Tak Berguna” kecuali untuk pemulangan saja. Jadi jangan heran dan kaget, pada saat ada pemutihan dari negara setempat, tiba-tiba muncul berpuluh ribu WNI tak terdokumentasi memproses dokumen ini, membuat KBRI/ KJRI kewalahan. Andaikan penggantian paspor tak rumit, dan SPLP memang berguna selain untuk pemulangan, maka dengan kesadaran sendiri rakyat pun akan memproses secara benar dan tidak mendadak bila dibutuhkan. Kejadian rusuh seperti di Jeddah kemarin pun dapat dihindari. Tak hanya kerusuhan, iming-iming pemutihan oleh gerakan separatisme seperti yang terjadi di Belanda pun bukan menjadi ancaman.

Tidak semua orang punya kesempatan mendapat kerja layak, tidak semua orang seberuntung yang dapat bekerja dengan tenang, tidak semua orang memiliki jalan mulus tanpa perjuangan berat untuk mencapai kesejahteraan. Tidak semua orang. Tapi maukah pemerintah mengerti situasi ini, atau justru marah-marah, bahkan mengancam menuntut seperti pak Tatang di atas?

Setiap kali aku baca article ini aku pengen marahhhh banget, kenapa ya...orang2 yg diberikan KESEMPATAN untuk membantu rakyatnya kok cuman bisa lepas tangan.... dan bergaya bahwa dia yg paling tau dan benar... Padahal mereka kan bukan orang bodoh sebenarnya , mereka jg tau bahwa tidak sedikit rakyatnya yg undoc .

Atau mereka tidak tau procentase dr SPLP yg mereka keluarkan sebenarnya banyak yg orang undoc. Dan mereka tidak mau tau resiko apa yg diterima orang undoc.... ;(( Seperti kata Mbak Rini ...

"Kita tuh.. cinta Indonesia dan kita tidak pernah ingin menjadi undocumented , tapi nasib yg membawa kita ke negara orang , sayangnya Tetesan keringat kita cuman dihargai dg seonggok kertas SPLP padahal harga diri kita di PASPORT...", betul2 kita cuman dianggep sebelah mata padahal keringat kita tuh adalah PELUMAS bg RODA LAJUNYA PEREKONOMIAN INDONESIA –bu Yati. September 2013. (Sumber – SEDANE, majalah perburuhan)

* * *

TANPA PDI-P DAN MEGAWATI JOKOWI TIDAK ADA APA-APANYA

Kolom IBRAHIM ISA
Jum'at, 14 Maret 2014
------------------------------
TANPA PDI-P DAN MEGAWATI JOKOWI TIDAK ADA APA-APANYA

Menurut "inside information" yang "reliable" - PDI-P masih bisa "utuh" bersatu . . . sebagai parpol, tidak (belum?) mereteli, . . . .
JUSTRU KARENA PERAN MEGA SEBAGAI 'PEMERSATU'. . . . .

Mega juga menganjurkan dan mendorong agar tenaga-tenaga muda yang berpandangan progresif, Kiri, agar bergabung ke PDI-P . Maka ada tokoh-tokoh seperti dr Ciptaning yang (Aku Bangga Jadi Anak PKI) dan Budiman Sudjatmiko yang mantan ketua PRD -- sekarang telah menjadi kader-kader PDI-P. . . . . .

Jadi PERANAN DAN PENGARUH MEGAWATI DALAM KEHIDUPAN PDI-P DAN POLITIK INDONESIA MASIH AKAN BERLANGSUNG JAUH KE DEPAN . . .,

Tanpa PDI-P yang solid dan bervisi dan misi yang progresif . . . JOKOWI TIDAK APA-APANYA . . . . .

Seminar PDI-P untuk memprogramkan bagaimana INDONESIA, selanjutnya ke depan ini . ., ., merupakan suatu langkah yang perlu disambut . . ..
Agar setia pada AJARAN BUNG KARNO dalam membangun Indonesia . .

* * *

MEMECAH “KEBISUAN” – Mengkahiri “IMPUNITY”

Kolom IBRAHIM ISA
Kemis, 13 Maret, 2014

------------------------------

MEMECAH “KEBISUAN” –

Mengkahiri “IMPUNITY”

Kali ini disampaikan sedikit tentang pertemuan silaturahmi antara generasi tua dan muda di rumah Dini Setyowati. Lalu tentang Soe Tjen Marching – pemrakarsa PETISI MELAWAN MAKSUD APRESIDEN SBY MENOBATKAN JENDRAL SARWO EDHIE jadi pahlawan nasional – – yang memeruskan kegiatannya di Eropah MENSOSIALISASIKAN ide pentingnya kegiatan MELAWAN DIAM . . . . . . . Dan Melawan Lupa . .

* * *

Senin pagi kemarin dulu, -- Murti mengingatkan lagi, agar “jangan lupa” untuk membeli bunga ANGREK ketika berbelanja. Pasti tak akan lupa, kataku, 'kan untuk disampaikan pada sahabat kita Dini Setyowati, yang hari itu merayakan hari ultahnya. Pertemua di rumah Dini itu itu sifatnya . . bertukar fikiran antara generasi tua tua dan muda -- mengenai hal-hal aktuil dan masa lampau, tentang kegiatan “Melawan Lupa” dan “Melawan Impunity”.

Terjadilah cakap-cakap tukar pengalaman dan silaturahmi dengan SOE TJEN MARCHING dari generasi muda, yang khusus datang dari London.

Soe Tjen meneruskan perjalanan kegiatan penting di Eropah dalam rangka 'MEMECAH KEBISUAN' . . . .

* * *

Senin sore itu belasan kawan-kawan tua, yang sengaja diundang Dini Setiyowati, dalam kesempatan itu, untuk berkenalan dan cakap-cakap dengan Soe Tjen. (antara lain tampak Cisca Patipilohy dan Aminah Idris dari Yayasan DIAN -- Sungkono, Ketua Perhimpunan Persaudaraan; Chalik Hamid, Perhimp Persaudaraan; YSBI; Soelardjo – YSBI; Sarmaji, PERDOI; I. G Arke; dll.)

* * *

Dalam undangan untuk pertemuan publik di Amsterdam pada tanggal 11 Maret 2014 dengan tema MELAWAN DIAM (diselenggarakan oleh “Friends of 1965-People’s Tribunal Indonesia”), dimana Soe Tjen bicara, dijelaskan kan bahwa:

Soe Tjen Marching adalah  penulis dan komponis. Ia memenangkan kompetisi nasional untuk piano yang diadakan oleh Kedutaan Besar Jerman di Indonesia pada tahun 1998. juga memenangkan kompetisi internasional untuk komponis yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 2010. Soe Tjen telah menerbitkan 5 buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Antara lainThe Discrepancy between the Public and Private Selves of Indonesian Women dan memoarnya tentang kanker, Kubunuh Di Sini. Dia sekarang sedang menulis tentang kisah-kisah keluarga korban 1965 Indonesia. Dia juga koordinator IPT1965 di Britania.

* * *

Ketika menguraikan tentang tema yang disampaikanya dalam perjalanan kegiatannya di Eropah kali ini, dalam rangka sosialisasi tema Melawan Diam – Melawan Lupa diam . . . Soe Tjen menuturkankan antara lain:

"Saya melihat kepala teman saya digondol anjing."“Sungai dekat rumah saya tersumbat karena timbunan mayat.""Bapak diberitahu kalau komunis itu iblis. Kalau membiarkan mereka hidup berarti mendukung kejahatan mereka. Kami diharuskan membunuh siapa saja yang komunis".

Pernyataan ini terlontar dari beberapa saksi kepada saya tentang periode kelam di Indonesia, periode yang menjadi salah satu pembunuhan massal terbesar di dunia. Film Joshua Oppenheimer telah ikut membuka sejarah kelam ini, sehingga memungkinkan bagi banyak orang untuk mengungkapkan apa yang mereka lihat, dengar atau alami pada massa itu.

Kebanyakan dari orang-orang ini mengatakan bahwa inilah pertama kalinya mereka telah menceritakan hal di atas kepada orang lain di luar keluarga mereka. Sebagian besar menyimpan kisah ini untuk diri mereka sendiri selama bertahun-tahun. Tragedi yang terjadi sekitar lima puluh tahun yang lalu, telah dibungkam, karena takut. Itulah yang dilakukan mama saya juga. Dia telah membuat dirinya sendiri cerita tentang siapa papa saya sebenarnya, sampai tahun lalu.

Ketakutan masih dominan di antara para korban, dan para preman masih berkeliaran dengan bebas untuk melecehkan mereka. FAKI (Forum Anti - komunis Indonesia) telah menyerang pertemuan para keluarga korban di Jogja - Jawa Tengah pada 27 Oktober tahun lalu. Dan tahun ini pada tanggal 16 Februari, FPI (Front Pembela Islam) menyerang pertemuan para mantan tahanan politik di Semarang - Jawa Tengah.

Ya , beberapa orang telah berani membuka diri tentang tragedi ini, tetapi mereka dengan cepat dilupakan, diabaikan, atau bahkan dibungkam.

Pada kesempatan ini, saya ingin melawan keterbungkaman yang telah berlarut-larut.

Saya ingin menceritakan kisah keluarga saya dan berbagai ketakutan kami. Saya sadar bahwa saya tidak bisa melakukan ini sendiri, dan untuk ini, saya meminta saudara-saudara semua mendukung saya untuk melawan kediaman, serta menuntut pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan ataskekejian yang terjadi pada tahun ‘65.

* * *

Pertemuan Publik yang berakhir dengan sukses (hadir – sekitar 75 orang) berlangsung pada tanggal 11 Maret di Amsterdam. Tema yang diusung adalah MELAWAN DIAM.

Prof Dr Saskia Wieringa  menguraikan sekitar Kampanye penyebaran rasa benci serta pembantaian masal di Jawa Timur. Ia memaparkan hasil  penelitian awal bersama dengan para jagal.

Soe Tjen Marching  bicara sekitar  Kesaksian dari generasi ke dua

 Cisca Pattipilohy  , menyampaikan    Kesaksian dari generasi pertama.

Ton van Naerssen [Indonesiёgroep Nijmegen 1966-1976] bicara tentang Kampanye isyu 1965 di Belanda; Keterlibatan Belanda: IGGI, Fak. Psikhologi  [KUN/Katholieke Universiteit Nijmegen].  

Joop van Wijk [sedang menyiapkan Imitatio Ignacio, sebuah filem dokumenter fiktip tentang Pater Beek] | …mencoba menyoroti peran pokok rohaniwan Jesuit asal Belanda ini sebagai ‘otak’ di dalam kudeta, serta perannya di balik layar sebagai penasehat penting rezim Suharto pada tahun-tahun kemudian.

* * *

Wit- Reksoprodjo: 21 MENTERI KABINET PRESIDEN DITANGKAP . . “COBA APA NAMANYA KALAU BUKAN KUDETA”

Kolom IBRAHIM ISA

Rabu, 12 Maret 2014
------------------------------

Wit- Reksoprodjo:

21 MENTERI KABINET PRESIDEN DITANGKAP . .

“COBA APA NAMANYA KALAU BUKAN KUDETA”

* * *

Kemarin 11 Maret 20014, pas 48 tahun Jendral Suharto mengirimkan tiga orang jendral ke Istana Presiden di Bogor, “menghadap” Bung Karno. Mereka berhasil menekan/memaksa Presiden Sukanro mengeluarkan “SURAT PERINTAH SEBELAS MARET” (“SUPERSEMAR”) tertuju kepada Jendral Suharto. Begitu drastis pengjungkir-balikkan yang terjadi dipeta politik dan hukum bangsa dan negara ini sejak Jendral Suharto menyalahgunakan “Supersemar” --

Di lihat dari satu segi lain – apa yang dilakukan Jendral Suharto terhadap Presiden Sukarno adalah salah satu varian dari 'OPSUS', Operasi Khusus, fihak militer. Yang kemudian menjadi alat utama Orde Baru memaksakan tindakan-tindakan politiknya dan dalam meringkus lawan-lawan atau diduga lawan terhadap rezim Orde Baru.

Namun, -- hingga kini, tak ada yang tahu dimana keberadaan dokumen Supersemar tsb.

Tak ada kesimpulan lain yang bisa ditarik -- selain – bahwa menjadikan kasus ini sebagai sesuatu yang 'misterius', memang merupakan suatu rekayasa canggih fihak MBAD.

Fihak penguasa negara yang berwewenang dan bertanggung-jawab telah dengan SENGAJA membikin masalah sekitar SUPEREMAR menjadi 'misterius'. Itu dilakukan demi menyelamatkan tindakan insubordinasi dan pengkhianatan Jendral Suharto terhadap Pangti ABRI Presiden Sukarno, kepada siapa Jendral Suharto seharusnya (seperti yang ditegaskan dalam dokumen “Supersemar”) -- memberikan laporan dalam rangka pelaksanaan “Supersemar”,

Dengan demikian -- SEMUA tindakan fihak militer di bawah Jendral Suharto sebagai pemegang “SUPERSEMAR” -- merupakan TINDAKAN PENGKHIANTAN dan ILEGAL, termasuk mrmbEntuk pemerintahan Orde Baru, dengan Jendral Suharto sebagai presidennya.

Inilah yang menjadi penyebab POKOK mengapa sampai saat ini – fihak penguasa, teristimewa fihak MBAD, amat berkepentingan membikin masalah “Supersemar” tetap sebagai sesuatu yang 'misterius'.

Sekali masalah sekitar Supersemar diungkap dari “kemisteriusannya”, dianalisa, diperiksa dan diteliti dengan cermat, dari awal sampai akhir – akan terungkaplah KUDETA MERANGKAK JENDRAL SUHARTO,

* * *

Wit- Reksoprodjo, putra Ir Setiadi Reksoprodjo, mantan Menteri Kabinet Presiden Sukarno (1966), yang “diamankan” oleh Jendral Suharto, memberikan penjelasan mengapa tindakan Jendral Suharto ketika itu menangkap 21 Menteri, adalah suatu tindakan PEREBUTAN KEKUASAAN. “

”Coba apa namanya kalau bukan kudeta”, tulis Witaryono.

* * *

|Wit Reksoprodjo – kepada Ibrahim Isa (di Facebook)

Kenyataan Bahwa Jenderal Soeharto Telah Menyalahgunakan Surat Perintah 11 Maret 1966 :

Dengan menggunakan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang disalahgunakannya, Jenderal Soeharto menangkap dan menahan 15 Menteri secara bersamaan, yakni :

1. Wakil Perdana Menteri I (Waperdam I) merangkap Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelejen, Dr. Soebandrio;
2. Waperdam-III merangkap Ketua MPRS, Chaerul Saleh;
3. Menteri Listrik dan Ketenagaan, Ir. Setiadi Reksoprodjo;
4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Sumardjo;
5. Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet, Oei Tjoe Tat SH;
6. Menteri Bank Sentral dan Gubernur BI, Jusuf Muda Dalam;
7. Menteri Pertambangan, Armunanto;
8. Menteri Irigasi dan Pembangunan Desa, Ir. Surahman;
9. Menteri Perburuhan, Sutomo Martopradoto;
10. Menteri Kehakiman, Astrawinata SH;
11. Menteri Penerangan, Mayjen Achmadi;
12. Menteri Urusan Keamanan Khusus, Letkol Imam Syafi’i ;
13. Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasional, JK.Tumakaka;
14. Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Drs. Mohamad Achadi;
15. Menteri Dalam Negeri merangkap Gubernur Jakarta Raya Mayjen, Soemarno Sastroatmodjo

Selain itu Jenderal Soeharto juga menangkap 6 orang Menteri lainnya secara parsial, sebagai berikut :

1. Menteri/Jaksa Agung, Brigjen CPM Soetardhio;
2. Menteri Negara Diperbantukan Pada Presidium Kabinet, Soedibjo;
3. Menteri/Panglima Kopelapip (Mantan. Men/Pangau) Laksdya (U) Omar Dani;
4. Menteri/Panglima Angkatan Udara, Laksda (U) Sri Moeljono Herlambang;
5. Menteri/Wakil Menko Pertahanan, Mayjen Moersjid;
6. Menteri/GM Kopelapip, Koerwet Kartaadiredja.

Sehingga total ada 21 Menteri Bung Karno yang ditangkap dan ditahan....

Menangkapi para Menteri aktif sebanyak itu dari suatu Kabinet Pemerintahan yang syah, nyata-nyata adalah sebuah tindakan kudeta, apalagi kemudian pada akhirnya Presiden Soekarno sebagai Pemberi Perintah pun digulingkan dan ditahan....

Coba, apa namanya kalau bukan kudeta ?

* * *

KAUM EKSIL INDONESIA MEMPERTAHANKAN PERJUANGAN DEMI REFORMASI, DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA

Kolom IBRAHIM ISA

Minggu, 09 Maret 2014
------------------------------

KAUM EKSIL INDONESIA MEMPERTAHANKAN PERJUANGAN DEMI REFORMASI, DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA

* * *

Tulisan penulis Singapura, May Swan, disiarkan di media internet hari ini, berjudul “SURAT UNTUK TEMAN "EXILE", membawa fikiranku ke sistuasi lebih setengah abad yang lalu . . ketika paspor kami dinyatakan tidak berlaku lagi oleh penguasa di JAKARTA (Januari 1966) . . Pasalnya . . . . kami dituduh AGEN G30S DI LUAR NEGERI . . MENJELEK-JELEKKAN INDONESIA DI LUAR NEGERI . . serta melakukan subversi ...

Foto ku dimuat di koran Angkatan Bersenjata dan s.k. Berita Yuda, dengan huruf-huruf besar dibawahnya: GANTUNG IBRAHIM ISA ... Penguasa militer di Jakarta ketika itu amat marah dan geram – Alasan yang sesungguhnya karena kami Delegasi Indonesia ke Konferensi Solidaritas Rakyat-Rakyat Asia-Afrika-Amerika Latin (OSPAAL), di Havana (Januari, 1966) . .berhasil menggagalkan usaha penguasa militer di Jakarta menghadirkan orang-orangnya di Konferensi Trikontinental tsb, sebagai wakil Indonesia yang diketuai oleh seorang jendral, Brigjen Latief Hendranigrat. Komite Persiapan  Trikontinental mengambil keputusan yang benar, . . .Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ibrahim Isa, delegasi itulah yang diakui dan diterima sebagai wakil rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Delegasi Brigjen Latif ditolak.

Selanjutna Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Trikontinental, Havana, berpidato di muka kurang lebih 1000 hadirin yang terdiri dari para delegasi organisasi pejuang kemerdekaan anti kolonialisme, neo-kokonialisme dan imperialisme, para undangan, peninjau dan wartawan internasional. Ia mengungkapkan APA YANG SESUNGGUHNYA TERJADI DI INDONESIA. Yaitu naik panggungnya  suatu kekuasaan militer di bawah jendral Suharto yang mulai menggerowoti Presiden Sukarno, serta melakukan kampanye pembasmian golongan Kiri dan pendukung Presidn Sukarno.

PENGUNGKAPAN SITUASI INDONESIA, dimana fihak militer Indonesia memulai suatu kampanya pemusnahan kekuatan KIRI INDONESIA,  . . INILAH yang menyebabkan kami di tuduh agen G30S dan melakukan subversi, menjelek-jelekkan nama Indonesia di luar negeri . . .

* * *

Dalam suatu program Ranesi Radio Nederland Wereldomroep, berkenaan
dengan situasi Indonesia saat-saat itu. wartawan Juliani Wahjana dari Radio Nederland mewawancarai Ibrahim Isa,

Juliani Wahjana, kemudian membuat tulisan di bawah ini, yang disiarkan dalam penerbitan RANESI - Radio Nederland, 29 September, 2011.

* * *

Ibrahim Isa: Hidupku Jungkir Balik Akibat G30S

Diterbitkan : 29 September 2011 - Oleh JULIANI WAHJANA

Diarsip dalam: RNW - INDONESIA -- Radio Nederland Wereldomroep, INDONESIA. RANESI) 

Peristiwa 30 September 1965 terjadi 46 tahun lalu. Bisa dibilang lama bagi yang tidak mengalaminya. Tapi bagi mereka yang terlibat langsung, peristiwa itu, ibarat kejadian kemarin saja.

Walaupun sudah 46 tahun berlalu dan belakangan terdapat upaya untuk mengungkap apa yang terjadi pada waktu itu, tapi kebenaran belum seluruhnya muncul ke permukaan.

Warisan beban masa lalu dari peristiwa G30S, harus suatu saat dituntaskan, semakin cepat semakin baik. Penting, bukan saja bagi mereka yang terlibat langsung serta anak-cucu mereka yang sampai sekarang masih menyandang dampaknya, tapi juga bagi generasi-generasi seterusnya, supaya mereka tidak perlu lagi menyandang beban ini.

Ibrahim Isa, 81 tahun, menyebut diri sebagai nasionalis Indonesia dan bermukim di Belanda, adalah satu dari sekian banyak anak manusia yang jalan hidupnya berubah drastis akibat peristiwa G30S itu.

Ibrahim Isa: "Getir. Karena paspor saya dicabut, dibatalkan. Pada permulaan Januari 1966, di Havana (ibukota Kuba, Red) berlangsung konferensi internasional untuk rakyat bangsa-bangsa Amerika Latin. Konferensi penting yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi termasuk organisasi kami di Kairo, di mana saya duduk sebagai wakil Indonesia. Jadi saya ambil bagian aktif dalam konferensi ini."

Ia melanjutkan, "Ketika saya ada di Jakarta pada bulan Oktober (1965, Red), saya lihat keadaan jungkir balik di Indonesia. Saya sudah perhitungkan pasti dari Indonesia tidak akan mengirimkan delegasi sebab ini delegasi rakyat. Gerakan ini di Indonesia isinya banyak orang kiri dan sudah banyak yang ditangkap dan hilang."

Bentuk delegasi Ketika tiba di Havana, Desember 65, Ibrahim Isa menjelaskan pada panitia organisasi bahwa di Indonesia terjadi pergolakan, sehingga tidak akan mampu mengirim orang ke Havana. "Terus panitia mengatakan, kalau begitu Bung Isa saja yang mewakili karena Bung mewakili Indonesia di Kairo untuk Gerakan Asia-Afrika. Saya jawab, saya tidak bisa sendiri, mesti bersama-sama dengan yang lain."

Kebetulan banyak teman lain yang ada di luar negeri. Ibrahim Isa meminta mereka, akhirnya ada tujuh atau delapan orang membentuk delegasi Indonesia.

Dua Delegasi
Tiba-tiba datang delegasi dari Indonesia, diketuai Brigjen Latief Hendraningrat. "Saya lihat komposisi delegasi ini, ketuanya jenderal, salah satu orang terpenting Letkol, yang lain-lain saya tidak kenal. Saya jelaskan pada panitia. Saya bilang ini bukan delegasi rakyat, non-governmental, tapi dikontrol militer."

Dilemanya, Latief adalah teman Ibrahim Isa. Ia anggota parlemen komisi luar negeri, mewakili PNI (Partai Nasional Indonesia, Red), tapi masih jenderal. Secara hirarkis, ia di bawah Soeharto. "Ketika ketemu Pak Latief, saya tanya apa yang mau dibicarakannya dalam konferensi. Dia bilang: 'Saya garis PNI, garis Presiden Soekarno, anti imperialisme, ganyang Malaysia'," cerita Ibrahim Isa kepada Radio Nederland.

Ibrahim melanjutkan, "Saya jawab, mereka tidak mau dengar tentang itu. Mereka tahu ada pergolakan di Jakarta dan mereka ingin tahu bagaimana Presiden Soekarno. Sebab Presiden Soekarno diketahui sebagai tokoh yang mendukung gerakan kemerdekaan. Karena dia bilang tidak bisa jelaskan hal itu, saya bilang saya yang akan jelaskan. Tapi dia bilang tidak bisa. Tidak tercapai sepakat, maka diajukanlah ke komite."

Komite akhirnya memutuskan untuk menerima perwakilan yang dipimpin Isa.

Jakarta marah
"Di situlah Jakarta marah sekali," kenang Ibrahim Isa. "Di Jakarta hanya ada dua koran, Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata. Di situ dimuat bahwa Isa ini adalah orangnya G30S yang ada di luar negeri, melakukan subversi, menjelek-jelekan Indonesia, dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan paspor saya dan teman-teman dicabut tanpa proses, tanpa ditanya."

Tidak menyesal
Kalau boleh dibilang, itulah satu titik balik besar dalam hidup Ibrahim Isa. "Tapi kalau ditanya apakah saya menyesal? Tidak. Saya tidak menyesal. Kalau kita berbuat demi cita-cita yang kita anggap benar, adil, dan mulia, itu pasti ada risikonya. Ini saya anggap sebagai resiko yang harus dihadapi," tutur Ibrahim Isa kepada Radio Nederland.

"Saya hanya sedih. Sampai sekarang, melihat teman-teman yang ditangkap, banyak yang disiksa, dan juga banyak yang sudah tidak ada. Ini sangat sedih. Tapi kesedihan ini tidak merintangi saya untuk meneruskan kegiatan." Demikian tulisan Juliani Wahjana.

* * *

Keyakinan dan tekad ini  -- bahwa  . . .  "KESEDIHAN INI TIDAK MERINTANGI SAYA UNTUK MENERUSKAN KEGIATAN"  -- Pendirian ini juga adalah  -- pendirian sebagian besar para EKSIL INDONESIA -- dimanapun mereka berada --DI BELANDA, PERANCIS, INGGRIS, SWEDIA, BELGIA, JERMAN, AMERIKA, AUSTRLIA dan dimanapun mereka berada.

Mereka, para eksil itu, bersama dengan kaum progresif dan demokrat, aktivis HAM di pelbagai negeri  melakukan kegiatan informatif di kalangan masyarakat internsional mengenai situasi INDONESIA. Mendirikaan pelbagai LSM dan Komite menentang  kediktaturan militer Jendral Suharto.

Diantara organisasi / lembagqa yang didirikan, a.l. Stichting Wertheim, Komite Indonesia, YSBI - Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia, Perhimpunan Persaudaraan Indonesia, PERDOI - Perhimpunan Dokumentasi Indonesia,
Yayasan DIAN, dll semua di Belanda. Lalu di Paris dengan bersandar pada kekuatan sendiri, para erksil Indonesia mmendirikan RESTORAN INDONESIA PARIS, yang juga menjadi titik kegiatan budaya Indonesia dan setiakawan dengan perjuangan rakyat Timor Leste. Di London didirikan organisasi TAPOL.

Kegiatan terpenting mereka adalah melawan rezim Orde Baru melalui penerbitan, seminar, workshop, sit-ins, unjuk rasa, dsb.

Sementara yang mampu menulis telah menulis pelbagai buku dan makalah yang bertemakan pelurusan sejarah dan perlawanan terhadap sikap penguasa Indonesia yang sampai sekarang membungkam terhadap tanggung jawab atas pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah Indonesia  -- Peristiwa Pembantaian Masal 1965-66-67 dan pelanggarn HAM lainnya di Maluku, Aceh, Timor Leste dan Papua.

Dalam tahun 2001 kutulis  buku SUARA SEORANG EKSIL, dan dalam tahun 2011, buku BUI TANPA JERAJAK  BESI, dan buku KABAR DARI SEBERANG  (2013). Ketiga buku itu ditulis dalam rangka usaha ambil bagian dalam menegakkan NEGARA HUKUM INDONESIA , dalam rangka usaha diberlakukannya Reformasi, Demokrasi dan HAM di Indonesia.

* * *

Menonjol adalah kegiatan Perhimpunan Persaudaraan Indonesia di Belanda dengan meriah mengorganisasi PERINGATAN SEABAD BUNG KARNP. Selain itu Stichting Wertheim memberikan WERTHEIM AWARDA 
kepada Josoef Isak dan Goenawan Mohammad, yang itu semua  bisa berlangsung di Kedutaan Besar Indonesia, Den Haag. Ya, karena ketika itu rezim Orde Baru telah  berakhir dan Indonesia telah memilih Abdurrahan Wahid sebagai Presiden RI setelah jatuhnya Presiden Suharto. Mereka melakukan kegiatan memperkenalkan budaya Indonesia, seperti tarian, nynyian dsb.

* * *

Para Eksil Indonesia memang sudah berusia lanjut . . . . tetapi semangat juang untuk ambil bagian menurut kemampuan dan situasi masing-masing TETAP BERKOBAR . .Dan mereka tetap melakukan kegiatan demi bangsa dan tanah air.

Bukan sekadar sebagai orang-orang yang menghabiskan umur mereka bertopang-dagu. Mereka secara aktif memberikan bantuan semampunya bila di tanah air misalnya terkena bencana alam seperti, banjir, gempa atunpun meletusnya gunung api.

Ada pula yang mendirikan yayasan khusus untuk menyalurkan bantuan finansil kepada anak-anak didik Indonesia yang tidak mampu. Apa saja yang menguntungkan bangsa dan tanah air, semampinmya mereka kerjakan bersama dengan para aktivis di pelbagai negeri tempat mereka tinggal.

* * *

KAUM EKSIL INDONESIA MEMPERTAHANKAN PERJUANGAN
DEMI REFORMASI, DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA !!

* * *